{
"journal": {
"id": "33",
"name": "OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan",
"journal_url": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas",
"oai_base_url": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas/oai",
"metadata_prefix": "oai_dc",
"set_spec": null,
"harvest_freq": "daily",
"subject": "2",
"publisher": "Universitas Muhammadiyah Makassar",
"enabled": "1",
"last_harvest_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_status": "ok",
"last_harvest_message": null,
"created_at": "2026-01-27 15:07:12",
"updated_at": "2026-03-31 11:59:01"
},
"records": [
{
"id": "14847",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:11Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal",
"title_key": "good governance dan formasi kebijakan publik neo-liberal",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal\"]",
"dc_creator_json": "[\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[\"Sejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11\",\"10.26618/ojip.v1i1.11\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11/12\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.11",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:11Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGood Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tSejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11\n\t10.26618/ojip.v1i1.11\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11/12\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14848",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar",
"title_key": "agenda setting pengelolaan sampah pasar di kota makassar",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar\"]",
"dc_creator_json": "[\"Madani, Muhlis\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[\"Awal munculnya isu pengelolaan sampah pasar ini dimulai dari adanya problem kebersihan, keteraturan, kenyamanan, dan keamanan untuk berbelanja di pasar tradisional, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun problem isu di sini, masyarakat pengguna pasar tradisional mempunyai anggapan adanya kejenuhan terhadap kinerja pemerintah daerah, di samping itu masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan yang dapat menyentuh aspek manajemen dan teknis pengelolaan sampah pasar. Pemerintah Kota Makassar mesti melakukan pembenahan serius terhadap fasilitas persampahan, terutama pada kondisi pasar pasca-revitalisasi. Sistem dan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan partisipasi pedagang. Pendekatan secara partisipatif dalam perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas akan meningkatkan rasa memiliki di kalangan pedagang pasar. Untuk itulah penyusunan agenda kebijakan pengelolaan sampah pasar penting untuk dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan Pasar Tradisional perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah pasar. Gagasan dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek penataan spasial (keruangan), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan terutama aspek persampahan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12\",\"10.26618/ojip.v1i1.12\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12/13\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.12",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAgenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar\n\tMadani, Muhlis\n\tAwal munculnya isu pengelolaan sampah pasar ini dimulai dari adanya problem kebersihan, keteraturan, kenyamanan, dan keamanan untuk berbelanja di pasar tradisional, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun problem isu di sini, masyarakat pengguna pasar tradisional mempunyai anggapan adanya kejenuhan terhadap kinerja pemerintah daerah, di samping itu masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan yang dapat menyentuh aspek manajemen dan teknis pengelolaan sampah pasar. Pemerintah Kota Makassar mesti melakukan pembenahan serius terhadap fasilitas persampahan, terutama pada kondisi pasar pasca-revitalisasi. Sistem dan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan partisipasi pedagang. Pendekatan secara partisipatif dalam perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas akan meningkatkan rasa memiliki di kalangan pedagang pasar. Untuk itulah penyusunan agenda kebijakan pengelolaan sampah pasar penting untuk dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan Pasar Tradisional perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah pasar. Gagasan dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek penataan spasial (keruangan), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan terutama aspek persampahan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12\n\t10.26618/ojip.v1i1.12\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12/13\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14849",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:13Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto",
"title_key": "implementasi kebijakan peningkatan kompetensi pendidik melalui peningkatan rasio pendidik pemerataan penyebaran pendidik di kabupaten jeneponto",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mustari, Nuryanti\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[\"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu program untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Sampel penelitian adalah implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dan Objek Kebijakan yaitu guru-guru IPA, IPS dan Bahasa SMA se Kabupaten Jeneponto yaitu 7 Sekolah Menengah Atas. Dan Informan dari institusi Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas pendidikan, Kepala Bidang Ketenagaan, dan Kepala Bidang Kejuruan dan SLTA. Responden dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisas data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13\",\"10.26618/ojip.v1i1.13\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13/14\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.13",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:13Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImplementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto\n\tMustari, Nuryanti\n\tPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu program untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Sampel penelitian adalah implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dan Objek Kebijakan yaitu guru-guru IPA, IPS dan Bahasa SMA se Kabupaten Jeneponto yaitu 7 Sekolah Menengah Atas. Dan Informan dari institusi Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas pendidikan, Kepala Bidang Ketenagaan, dan Kepala Bidang Kejuruan dan SLTA. Responden dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisas data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13\n\t10.26618/ojip.v1i1.13\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13/14\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14850",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:13Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal",
"title_key": "implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan daerah dengan semangat euforia demokrasi lokal",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal\"]",
"dc_creator_json": "[\"Usman, Jaelan\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[\"Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14\",\"10.26618/ojip.v1i1.14\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14/15\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.14",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:13Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImplementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal\n\tUsman, Jaelan\n\tPerjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14\n\t10.26618/ojip.v1i1.14\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14/15\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14851",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare",
"title_key": "persepsi masyarakat terhadap kebijakan politik di kota parepare",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[\"Dalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16\",\"10.26618/ojip.v1i1.16\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16/16\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.16",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPersepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare\n\tHardi, Rudi\n\tDalam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif”, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16\n\t10.26618/ojip.v1i1.16\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16/16\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14852",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19",
"status": "active",
"datestamp": "2019-09-18T04:59:45Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial",
"title_key": "kebijakan publik dalam konstelasi paradigma pembangunan kesejahteraan sosial",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial\"]",
"dc_creator_json": "[\"Anasiru, Ronawaty\"]",
"dc_subject_json": "[\"Kebijakan publik\",\"pembangunan\",\"kesejahteraan sosial\"]",
"dc_description_json": "[\"Tulisan ini akan menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran Negara dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tulisan ini dilandasi argumen bahwa menguatnya arus globalisasi dan liberalism ekonomi melahirkan kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisme ekonomi juga menciptakan tantangan-tantangan baru bagi pembangunan Indonesia. Kebijakan publik yang pro pembangunan sosial diperlukan guna me-rebounding dominasi globalisasi dan kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19\",\"10.26618/ojip.v1i1.19\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19/17\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2011 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.19",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19\n\t\t\t\t2019-09-18T04:59:45Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial\n\tAnasiru, Ronawaty\n\tKebijakan publik\n\tpembangunan\n\tkesejahteraan sosial\n\tTulisan ini akan menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran Negara dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tulisan ini dilandasi argumen bahwa menguatnya arus globalisasi dan liberalism ekonomi melahirkan kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisme ekonomi juga menciptakan tantangan-tantangan baru bagi pembangunan Indonesia. Kebijakan publik yang pro pembangunan sosial diperlukan guna me-rebounding dominasi globalisasi dan kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19\n\t10.26618/ojip.v1i1.19\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19/17\n\tCopyright (c) 2011 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14853",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:15Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Manajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik",
"title_key": "manajemen kebijakan dalam membangun partisipasi publik",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Manajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hakim, Lukman\"]",
"dc_subject_json": "[\"Manajemen Kebijakan\",\"Pemberdayaan\",\"Peningkatan Kinerja\"]",
"dc_description_json": "[\"Partisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20\",\"10.26618/ojip.v1i1.20\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20/18\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.20",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:15Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tManajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik\n\tHakim, Lukman\n\tManajemen Kebijakan\n\tPemberdayaan\n\tPeningkatan Kinerja\n\tPartisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20\n\t10.26618/ojip.v1i1.20\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20/18\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14854",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/21",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:15Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)",
"title_key": "kebijakan sertifikasi guru (tawaran solusi pendidikan profesi guru)",
"pub_date": "2011-04-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-04",
"dc_title_json": "[\"Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Malik, Ihyani\"]",
"dc_subject_json": "[\"Kebijakan\",\"pendidikan\",\"sertifikasi guru\"]",
"dc_description_json": "[\"Issu sertifikasi guru dan dosen telah lama digulirkan. Sertifikasi sebagai upayalegal dan pengakuan negara terhadap status profesional bagi guru. UndangundangRI No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 memberikan batasanbahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen.Pengakuan sebagai seorang profesional dikuatkan dengan terbitnya lembaran negara yang bernama “sertifikat pendidik”. Sebuah impian yang dinantikan oleh kaum “Umar Bakri” di Tanah Air. Namun menjadi sebuah tanda tanya, “apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi?” Menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan analisis lebih jauh.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/21\",\"10.26618/ojip.v1i1.21\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/21/19\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/21",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i1.21",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/21\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:15Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru)\n\tMalik, Ihyani\n\tKebijakan\n\tpendidikan\n\tsertifikasi guru\n\tIssu sertifikasi guru dan dosen telah lama digulirkan. Sertifikasi sebagai upayalegal dan pengakuan negara terhadap status profesional bagi guru. UndangundangRI No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 memberikan batasanbahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen.Pengakuan sebagai seorang profesional dikuatkan dengan terbitnya lembaran negara yang bernama “sertifikat pendidik”. Sebuah impian yang dinantikan oleh kaum “Umar Bakri” di Tanah Air. Namun menjadi sebuah tanda tanya, “apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi?” Menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan analisis lebih jauh.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/21\n\t10.26618/ojip.v1i1.21\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 1 (2011): (April 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/21/19\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14855",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/22",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:07Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik",
"title_key": "masalah pelayanan publik di indonesia dalam perspektif administrasi publik",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mahsyar, Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Problem\",\"Quality\",\"Public Service\",\"Masalah\",\"Kualitas\",\"Pelayanan Publik\"]",
"dc_description_json": "[\"Public always demanded quality public services from the bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because the empirically public services that occurred during this still characterized by such things asconvoluted, slow, expensive, exhausting, uncertainty. Under such circumstances occur because people are still positioned as the party to “serve” is not being served. If considered public service issues in Indonesia, the main problems of public service today is associated with improved quality of service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of interaction of various aspects, the system of care, human resources service provider, strategy, and customers. While Mohammad (2003) states that quality service is dependent on aspects such as how the pattern of its implementation, support human resources, and institutional management . New Perspectives for Public Service and Good Governance is considered most appropriate for the conditions present in addressing issues of public services in Indonesia, using a model like the model citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), and m-Government model.Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan,. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang \\\"melayani\\\" tidak dilayani. Jika dianggap isu-isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek- aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan, model KYC (Know Your Customer), dan m-Government model.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22\",\"10.26618/ojip.v1i2.22\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/20\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.22",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/22\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:07Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMasalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik\n\tMahsyar, Abdul\n\tProblem\n\tQuality\n\tPublic Service\n\tMasalah\n\tKualitas\n\tPelayanan Publik\n\tPublic always demanded quality public services from the bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because the empirically public services that occurred during this still characterized by such things asconvoluted, slow, expensive, exhausting, uncertainty. Under such circumstances occur because people are still positioned as the party to “serve” is not being served. If considered public service issues in Indonesia, the main problems of public service today is associated with improved quality of service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of interaction of various aspects, the system of care, human resources service provider, strategy, and customers. While Mohammad (2003) states that quality service is dependent on aspects such as how the pattern of its implementation, support human resources, and institutional management . New Perspectives for Public Service and Good Governance is considered most appropriate for the conditions present in addressing issues of public services in Indonesia, using a model like the model citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), and m-Government model.Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan,. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang \"melayani\" tidak dilayani. Jika dianggap isu-isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek- aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan, model KYC (Know Your Customer), dan m-Government model.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22\n\t10.26618/ojip.v1i2.22\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22/20\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14856",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/23",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:08Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik",
"title_key": "kemitraan dalam pelayanan publik : sebuah penjelajahan teoritik",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fatmawati, Fatmawati\"]",
"dc_subject_json": "[\"Bureaucratic Management\",\"Professional\",\"Public Service\",\"Manajemen Birokrasi\",\"Profesional\",\"Pelayanan Publik\"]",
"dc_description_json": "[\"Public services in recent years become a central issue has forced all parties, both state and public institutions to perform again in its implementation regulations. Although the provision of public services is an obligation that must be done by the government as the organizer of the state. However, the obligation to provide such services are still not able to give satisfaction to the user community. To realize good governance requires the synergistic partnership between agencies both within and outside the government bureaucracy. The agencies include the private sector and civil society. Partnerships must be built in an environment that is transparent, which is built with good communication, especially in any decision-making. This meant that the policies are formulated to meet the expectations of society. Thus, the partnership between government, communities and businesses are expected to promote the establishment of governance, development and public services more democratic and more professional.Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/23\",\"10.26618/ojip.v1i2.23\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/23/25\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/23",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.23",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/23\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:08Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik\n\tFatmawati, Fatmawati\n\tBureaucratic Management\n\tProfessional\n\tPublic Service\n\tManajemen Birokrasi\n\tProfesional\n\tPelayanan Publik\n\tPublic services in recent years become a central issue has forced all parties, both state and public institutions to perform again in its implementation regulations. Although the provision of public services is an obligation that must be done by the government as the organizer of the state. However, the obligation to provide such services are still not able to give satisfaction to the user community. To realize good governance requires the synergistic partnership between agencies both within and outside the government bureaucracy. The agencies include the private sector and civil society. Partnerships must be built in an environment that is transparent, which is built with good communication, especially in any decision-making. This meant that the policies are formulated to meet the expectations of society. Thus, the partnership between government, communities and businesses are expected to promote the establishment of governance, development and public services more democratic and more professional.Pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/23\n\t10.26618/ojip.v1i2.23\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/23/25\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14857",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/24",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:08Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik",
"title_key": "manajemen birokrasi profesional dalam meningkatkan pelayanan publik",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik\"]",
"dc_creator_json": "[\"Usman, Jaelan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Good Governance\",\"Partnerships\",\"Public Service\",\"Kemitraan\",\"Pelayanan Publik\"]",
"dc_description_json": "[\"Professional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/24\",\"10.26618/ojip.v1i2.24\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/24/21\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/24",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.24",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/24\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:08Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tManajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik\n\tUsman, Jaelan\n\tGood Governance\n\tPartnerships\n\tPublic Service\n\tKemitraan\n\tPelayanan Publik\n\tProfessional management of public services should be more goal-oriented paradigm of governance that is based on a new management approach, both theoretically and practically. Simultaneously, a paradigm of governance goal is expected to eliminate practices that Weberian bureaucracy is negative as hierarkhikal bureaucratic structures that result in operating cost is more expensive (high cost economy) than the benefits gained, the prevalence of red tape, lack of initiative and creativity of the apparatus, the growth of culture mediokratis (as opposed to meritocratic culture) and in-efficiency. Therefore, institutions of public service can be done by government and non-governmental organizations. If the government, the organization of government bureaucracy is the forefront of the organization (street level bureaucracy) related to public service. If the non-government, then shaped the organization of political parties, religious organizations, nongovernmental organizations and civil society organizations to another. Anyone pelayanananya institutional forms, the most important thing is how to provide assistance and facilities to the community in order to meet the needs and interests.Manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi Weberian adalah negatif seperti struktur birokrasi hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (ekonomi biaya tinggi) daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanananya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/24\n\t10.26618/ojip.v1i2.24\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/24/21\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14858",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/25",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan",
"title_key": "budaya mutu dalam pelayanan pendidikan",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan\"]",
"dc_creator_json": "[\"Basri, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"Education Services\",\"The Quality of Education\",\"Pendidikan Layanan\",\"Kualitas Pendidikan\"]",
"dc_description_json": "[\"Educational services in schools is part of the community and the public school. Service quality is a product and or services in accordance with established quality standards and customer satisfaction. Quality in education include the quality of input, process, output, and outcome. Input-grade education when it is ready to proceed otherwise. The process of quality education to create an atmosphere where learning is active, innovative, creative, effective, dan fun. Output otherwise qualified if the learning outcomes of academic and non academic students achieving at least equal to the minimum completeness criteria specified. Outcome graduates expressed significantly faster when absorbed in the world of work, fair wages, all parties acknowledge and satisfied with the intelligence, skill, personality. Government's efforts to service and quality of education is the use of School-Based Management (SBM) is accompanied by the determination of output criteria, processes, and educational input at school. Expected Output school student achievement / school both academic and non academic generated meets the specified criteria. (2) process, ie, among others: the effectiveness of teaching and learning process, schools have the teamwork of a compact, intelligent and dynamic, the school has the authority (autonomy), school evaluation and continuous improvement, (3) input, ie, among other : the school has: policies, goals, and quality objectives are clear, available resources, feasible, and highly dedicated.Pelayanan pendidikan di sekolah adalah bagian dari masyarakat dan sekolah umum. Kualitas layanan adalah produk dan atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dan kepuasan pelanggan. Kualitas dalam pendidikan termasuk kualitas input, proses, output, dan hasil. Input-kelas pendidikan bila sudah siap untuk melanjutkan sebaliknya. Proses pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan suasana di mana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan Dan. Keluaran dinyatakan memenuhi syarat jika hasil belajar siswa akademik dan non akademik mencapai paling tidak sama dengan kriteria kelengkapan minimal yang ditetapkan. Lulusan Hasil mengungkapkan secara signifikan lebih cepat ketika diserap di dunia kerja, upah yang adil, semua pihak mengakui dan puas dengan, keterampilan kepribadian kecerdasan,. Upaya Pemerintah untuk pelayanan dan kualitas pendidikan adalah penggunaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disertai dengan penentuan kriteria output, proses, dan input pendidikan di sekolah. Keluaran sekolah diharapkan prestasi siswa / sekolah dihasilkan akademik baik akademis dan non memenuhi kriteria yang ditentukan. (2) proses, yaitu, antara lain: efektivitas proses belajar mengajar, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan (otonomi), evaluasi sekolah dan perbaikan terus-menerus, (3) input, yaitu, antara lain: sekolah memiliki: kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia, layak, dan berdedikasi tinggi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/25\",\"10.26618/ojip.v1i2.25\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/25/22\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/25",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.25",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/25\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBudaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan\n\tBasri, Muhammad\n\tEducation Services\n\tThe Quality of Education\n\tPendidikan Layanan\n\tKualitas Pendidikan\n\tEducational services in schools is part of the community and the public school. Service quality is a product and or services in accordance with established quality standards and customer satisfaction. Quality in education include the quality of input, process, output, and outcome. Input-grade education when it is ready to proceed otherwise. The process of quality education to create an atmosphere where learning is active, innovative, creative, effective, dan fun. Output otherwise qualified if the learning outcomes of academic and non academic students achieving at least equal to the minimum completeness criteria specified. Outcome graduates expressed significantly faster when absorbed in the world of work, fair wages, all parties acknowledge and satisfied with the intelligence, skill, personality. Government's efforts to service and quality of education is the use of School-Based Management (SBM) is accompanied by the determination of output criteria, processes, and educational input at school. Expected Output school student achievement / school both academic and non academic generated meets the specified criteria. (2) process, ie, among others: the effectiveness of teaching and learning process, schools have the teamwork of a compact, intelligent and dynamic, the school has the authority (autonomy), school evaluation and continuous improvement, (3) input, ie, among other : the school has: policies, goals, and quality objectives are clear, available resources, feasible, and highly dedicated.Pelayanan pendidikan di sekolah adalah bagian dari masyarakat dan sekolah umum. Kualitas layanan adalah produk dan atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dan kepuasan pelanggan. Kualitas dalam pendidikan termasuk kualitas input, proses, output, dan hasil. Input-kelas pendidikan bila sudah siap untuk melanjutkan sebaliknya. Proses pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan suasana di mana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan Dan. Keluaran dinyatakan memenuhi syarat jika hasil belajar siswa akademik dan non akademik mencapai paling tidak sama dengan kriteria kelengkapan minimal yang ditetapkan. Lulusan Hasil mengungkapkan secara signifikan lebih cepat ketika diserap di dunia kerja, upah yang adil, semua pihak mengakui dan puas dengan, keterampilan kepribadian kecerdasan,. Upaya Pemerintah untuk pelayanan dan kualitas pendidikan adalah penggunaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disertai dengan penentuan kriteria output, proses, dan input pendidikan di sekolah. Keluaran sekolah diharapkan prestasi siswa / sekolah dihasilkan akademik baik akademis dan non memenuhi kriteria yang ditentukan. (2) proses, yaitu, antara lain: efektivitas proses belajar mengajar, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan (otonomi), evaluasi sekolah dan perbaikan terus-menerus, (3) input, yaitu, antara lain: sekolah memiliki: kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia, layak, dan berdedikasi tinggi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/25\n\t10.26618/ojip.v1i2.25\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/25/22\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14859",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/26",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Reformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah",
"title_key": "reformasi pelayanan publik bidang izin mendirikan bangunan di daerah",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Reformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah\"]",
"dc_creator_json": "[\"Idris, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"Reform\",\"Public Services\",\"Building Permits\",\"Reformasi\",\"Pelayanan Publik\",\"Izin Bangunan\"]",
"dc_description_json": "[\"In reformation era, as now, the implementation of the development of specific public services in the service of Building Permit (IMB), it is time to use the principles of quality management-oriented activities to improve and enhance public service delivery is increasingly competitive, and in anticipation of increased globalization and the need received international recognition for quality and process of public service. Public service management system is required with respect to the development of globalization so that the demand for minimum service standards can be actualized in order to improve public services. Thus, the behavior of the bureaucracy in the service delivery of licensing services, local authorities have time to do a public service reformminimum quality standards in public service. Reforms intended primarily; institutional model to a one-stop service, publish a minimum service standards, increase surveillance, patterns of human resource development personnel, and public participation.Di era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengembangan layanan publik tertentu dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompetitif, dan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi dan kebutuhan mendapatkan pengakuan internasional untuk kualitas dan proses pelayanan publik. Layanan sistem manajemen publik diperlukan sehubungan dengan perkembangan globalisasi sehingga permintaan untuk standar pelayanan minimum dapat diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi dalam pelayanan jasa perizinan, pemerintah daerah memiliki waktu untuk melakukan standar pelayanan publik minimal reformasi kualitas dalam pelayanan publik. Reformasi dimaksudkan terutama; model kelembagaan ke layanan satu atap, menerbitkan standar pelayanan minimum, peningkatan pengawasan, pola personil pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/26\",\"10.26618/ojip.v1i2.26\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/26/23\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/26",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.26",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/26\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tReformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah\n\tIdris, Muhammad\n\tReform\n\tPublic Services\n\tBuilding Permits\n\tReformasi\n\tPelayanan Publik\n\tIzin Bangunan\n\tIn reformation era, as now, the implementation of the development of specific public services in the service of Building Permit (IMB), it is time to use the principles of quality management-oriented activities to improve and enhance public service delivery is increasingly competitive, and in anticipation of increased globalization and the need received international recognition for quality and process of public service. Public service management system is required with respect to the development of globalization so that the demand for minimum service standards can be actualized in order to improve public services. Thus, the behavior of the bureaucracy in the service delivery of licensing services, local authorities have time to do a public service reformminimum quality standards in public service. Reforms intended primarily; institutional model to a one-stop service, publish a minimum service standards, increase surveillance, patterns of human resource development personnel, and public participation.Di era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengembangan layanan publik tertentu dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompetitif, dan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi dan kebutuhan mendapatkan pengakuan internasional untuk kualitas dan proses pelayanan publik. Layanan sistem manajemen publik diperlukan sehubungan dengan perkembangan globalisasi sehingga permintaan untuk standar pelayanan minimum dapat diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi dalam pelayanan jasa perizinan, pemerintah daerah memiliki waktu untuk melakukan standar pelayanan publik minimal reformasi kualitas dalam pelayanan publik. Reformasi dimaksudkan terutama; model kelembagaan ke layanan satu atap, menerbitkan standar pelayanan minimum, peningkatan pengawasan, pola personil pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/26\n\t10.26618/ojip.v1i2.26\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/26/23\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14860",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/27",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:10Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance",
"title_key": "reformasi pelayanan publik sebagai strategi mewujudkan good governance",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muhammadiah, Muhammadiah\"]",
"dc_subject_json": "[\"Public services\",\"Good Governance\",\"Transparency\",\"Pelayanan publik\",\"Transparansi\"]",
"dc_description_json": "[\"System of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/27\",\"10.26618/ojip.v1i2.27\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/27/24\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/27",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.27",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/27\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:10Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tReformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance\n\tMuhammadiah, Muhammadiah\n\tPublic services\n\tGood Governance\n\tTransparency\n\tPelayanan publik\n\tTransparansi\n\tSystem of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/27\n\t10.26618/ojip.v1i2.27\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/27/24\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14861",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/28",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:10Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone)",
"title_key": "kualitas pelayanan publik pemerintah daerah (kasus pelayanan imb pada kptsa kabupaten bone)",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yunus, Rabina\"]",
"dc_subject_json": "[\"Quality\",\"One-Stop Services\",\"Local Government\",\"Kualitas\",\"Pelayanan Satu Atap\",\"Pemerintah Daerah\"]",
"dc_description_json": "[\"Measuring the quality of public services in the Building Permit in the one-stop services office of Bone Regency, using indicators of the ability of the apparatus, system services and influential factor in the service of Building permit. The data was collected through interviews, observation and documentation, as a way to know the description of the organizational structure, education and training, ability to work completion on schedule, the convenience in obtaining services, clarity of information, security and protection services to consumers in the Office of One-Stop Services (KPTSA) of Bone Regency. The factors that affect the public service of Building Permit (IMB), among others; timeliness, ease of filing, the accuracy of service, the cost of service. Factor is a barometer of the consumer or the use of the service, so whether or not the services provided by the government back to the things mentioned above. In the public service should further develop the quality of human resources and democratization, leadership model must shift from power to the approach of expertise (from macho to maestro) and democratic in spirit, close to the subordinates and apply humanistic model of bureaucracy is putting a human in its proportions.Mengukur kualitas pelayanan publik dalam Izin Bangunan di kantor pelayanan satu atap Kabupaten Bone, dengan menggunakan indikator kemampuan aparatur, sistem layanan dan faktor yang berpengaruh dalam pelayanan Membangun izin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai cara untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, pendidikan dan pelatihan, kemampuan untuk bekerja selesai sesuai jadwal, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kejelasan layanan informasi, keamanan dan perlindungan kepada konsumen di Kantor Pelayanan Satu Atap (KPTSA) Kabupaten Bone. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain; ketepatan waktu, kemudahan pengajuan, akurasi pelayanan, biaya pelayanan. Faktor adalah barometer konsumen atau penggunaan layanan, sehingga apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah kembali ke hal-hal tersebut di atas. Dalam layanan publik lebih lanjut harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpinan harus bergeser dari kekuasaan ke pendekatan keahlian (dari macho untuk maestro) dan berjiwa demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkan model birokrasi humanistik adalah meletakkan manusia dalam proporsinya.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/28\",\"10.26618/ojip.v1i2.28\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/28/26\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/28",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.28",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/28\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:10Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kasus Pelayanan IMB pada KPTSA Kabupaten Bone)\n\tYunus, Rabina\n\tQuality\n\tOne-Stop Services\n\tLocal Government\n\tKualitas\n\tPelayanan Satu Atap\n\tPemerintah Daerah\n\tMeasuring the quality of public services in the Building Permit in the one-stop services office of Bone Regency, using indicators of the ability of the apparatus, system services and influential factor in the service of Building permit. The data was collected through interviews, observation and documentation, as a way to know the description of the organizational structure, education and training, ability to work completion on schedule, the convenience in obtaining services, clarity of information, security and protection services to consumers in the Office of One-Stop Services (KPTSA) of Bone Regency. The factors that affect the public service of Building Permit (IMB), among others; timeliness, ease of filing, the accuracy of service, the cost of service. Factor is a barometer of the consumer or the use of the service, so whether or not the services provided by the government back to the things mentioned above. In the public service should further develop the quality of human resources and democratization, leadership model must shift from power to the approach of expertise (from macho to maestro) and democratic in spirit, close to the subordinates and apply humanistic model of bureaucracy is putting a human in its proportions.Mengukur kualitas pelayanan publik dalam Izin Bangunan di kantor pelayanan satu atap Kabupaten Bone, dengan menggunakan indikator kemampuan aparatur, sistem layanan dan faktor yang berpengaruh dalam pelayanan Membangun izin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagai cara untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, pendidikan dan pelatihan, kemampuan untuk bekerja selesai sesuai jadwal, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kejelasan layanan informasi, keamanan dan perlindungan kepada konsumen di Kantor Pelayanan Satu Atap (KPTSA) Kabupaten Bone. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelayanan publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB), antara lain; ketepatan waktu, kemudahan pengajuan, akurasi pelayanan, biaya pelayanan. Faktor adalah barometer konsumen atau penggunaan layanan, sehingga apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah kembali ke hal-hal tersebut di atas. Dalam layanan publik lebih lanjut harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpinan harus bergeser dari kekuasaan ke pendekatan keahlian (dari macho untuk maestro) dan berjiwa demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkan model birokrasi humanistik adalah meletakkan manusia dalam proporsinya.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/28\n\t10.26618/ojip.v1i2.28\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/28/26\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14862",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/29",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:11Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ?",
"title_key": "reformasi birokrasi melalui e-governance : peluang atau tantangan dalam pelayanan publik ",
"pub_date": "2011-10-14",
"pub_year": "2011",
"pub_month": "2011-10",
"dc_title_json": "[\"Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mustapa, Zainuddin\"]",
"dc_subject_json": "[\"Bureaucracy\",\"E-Government\",\"Information Technology\",\"Birokrasi\",\"Teknologi Informasi\"]",
"dc_description_json": "[\"The government will continue to strive to make efforts to reform the bureaucracy, as an integral part of improving government management and enhance the dignity of the government in the eyes of the international community and the world. However, increasingly based on that, the reform is not easy, because he did not take place in a vacuum chamber. Bureaucratic reforms face cultural constraints, structural and even mental constraints of bureaucracy, in addition to technical constraints. The problems are now required is a renewed commitment of the leaders or officials at central and local levels to continue to push reforms through e-government bureaucracy. Important conclusions can be drawn from this study is that e-government is implemented seriously and consistently will greatly support the transparency of public services. What also must be understood by government officials is that the use of e-government still requires consistent monitoring systems. In addition to extensive knowledge of information technology, e-government must also be supported by good integrity among policy makers and pelaksannya. Teknoogi information does make many things easier and more efficient.Pemerintah akan terus berusaha melakukan upaya untuk mereformasi birokrasi, sebagai bagian integral untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan martabat pemerintah di mata masyarakat internasional dan dunia. Namun, semakin berdasarkan itu, reformasi tidak mudah, karena ia tidak terjadi dalam ruang vakum. Reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi, di samping kendala teknis. Masalah sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen baru dari para pemimpin atau pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk terus mendorong reformasi melalui e-government birokrasi. Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa e-government dilaksanakan dengan serius dan konsisten akan sangat mendukung transparansi pelayanan publik. Yang juga harus dipahami oleh pejabat pemerintah adalah bahwa penggunaan e-government masih memerlukan sistem monitoring rutin. Selain pengetahuan luas tentang teknologi informasi, e-government juga harus didukung oleh integritas yang baik di antara pembuat kebijakan dan pelaksannya. Informasi teknoogi tidak membuat banyak hal lebih mudah dan lebih efisien.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2011-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29\",\"10.26618/ojip.v1i2.29\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29/27\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29",
"doi_best": "10.26618/ojip.v1i2.29",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/29\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:11Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tReformasi Birokrasi Melalui E-Governance : Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik ?\n\tMustapa, Zainuddin\n\tBureaucracy\n\tE-Government\n\tInformation Technology\n\tBirokrasi\n\tTeknologi Informasi\n\tThe government will continue to strive to make efforts to reform the bureaucracy, as an integral part of improving government management and enhance the dignity of the government in the eyes of the international community and the world. However, increasingly based on that, the reform is not easy, because he did not take place in a vacuum chamber. Bureaucratic reforms face cultural constraints, structural and even mental constraints of bureaucracy, in addition to technical constraints. The problems are now required is a renewed commitment of the leaders or officials at central and local levels to continue to push reforms through e-government bureaucracy. Important conclusions can be drawn from this study is that e-government is implemented seriously and consistently will greatly support the transparency of public services. What also must be understood by government officials is that the use of e-government still requires consistent monitoring systems. In addition to extensive knowledge of information technology, e-government must also be supported by good integrity among policy makers and pelaksannya. Teknoogi information does make many things easier and more efficient.Pemerintah akan terus berusaha melakukan upaya untuk mereformasi birokrasi, sebagai bagian integral untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan martabat pemerintah di mata masyarakat internasional dan dunia. Namun, semakin berdasarkan itu, reformasi tidak mudah, karena ia tidak terjadi dalam ruang vakum. Reformasi birokrasi menghadapi kendala budaya, hambatan struktural dan bahkan mental birokrasi, di samping kendala teknis. Masalah sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen baru dari para pemimpin atau pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk terus mendorong reformasi melalui e-government birokrasi. Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa e-government dilaksanakan dengan serius dan konsisten akan sangat mendukung transparansi pelayanan publik. Yang juga harus dipahami oleh pejabat pemerintah adalah bahwa penggunaan e-government masih memerlukan sistem monitoring rutin. Selain pengetahuan luas tentang teknologi informasi, e-government juga harus didukung oleh integritas yang baik di antara pembuat kebijakan dan pelaksannya. Informasi teknoogi tidak membuat banyak hal lebih mudah dan lebih efisien.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2011-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29\n\t10.26618/ojip.v1i2.29\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 1 No. 2 (2011): (October 2011)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29/27\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14863",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/30",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:00Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah desa dalam pengelolaan pertambangan rakyat di desa borisallo kecamatan parangloe kabupaten gowa",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rahim, Abdul\",\"Usman, Jaelan\",\"Handam, Handam\"]",
"dc_subject_json": "[\"village government\",\"people based mining\",\"Pemerintah Desa\",\"pertambangan rakyat\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/30\",\"10.26618/ojip.v2i1.30\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/30/28\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/30",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.30",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/30\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:00Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA\n\tRahim, Abdul\n\tUsman, Jaelan\n\tHandam, Handam\n\tvillage government\n\tpeople based mining\n\tPemerintah Desa\n\tpertambangan rakyat\n\tThe purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/30\n\t10.26618/ojip.v2i1.30\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/30/28\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14866",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/34",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR",
"title_key": "transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pertasi kencana kecamatan kalaena kabupaten luwu timur",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Amiruddin, Amiruddin\",\"Muhammadiah, Muhammadiah\",\"Azikin, Ruzkin\"]",
"dc_subject_json": "[\"transparency\",\"budget management\",\"village\",\"Transparansi\",\"Pengelolaan Anggaran\",\"Desa\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to determine the transparency of the funds in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency and determine the maximum performance in terms of transparency in the management APBDesa research method used was qualitative, using the technique of interview results of this study indicate that the community had not experienced management transparency APBDesa Village Pertasi kencana Kalaena Luwu Timur subdistrict because people are not involved in it, and as for transparency iyu proved less than the maximum in because less easily accessible to the general public, especially villagers in Desa Kencana Pertasi Luwu District of Kalaena .This is caused due to problems such as not opening up government and not easily accessible so that people do not know about the budget being used, other than that transparency is often not eventuated as it should be because they lack the influence of village officials on the development and management of the allocation of funds this village becomes a limiting factor transparency of the management of revenue and expenditure budget Village in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency of transparency when it is expected to increase creativity, prosperity and good cooperation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui maksimal kinerja dalam hal transparansi pengelolaan APBDesa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi iyu terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu .Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu trasparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/34\",\"10.26618/ojip.v2i1.34\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/34/32\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/34",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.34",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/34\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR\n\tAmiruddin, Amiruddin\n\tMuhammadiah, Muhammadiah\n\tAzikin, Ruzkin\n\ttransparency\n\tbudget management\n\tvillage\n\tTransparansi\n\tPengelolaan Anggaran\n\tDesa\n\tThe purpose of this study is to determine the transparency of the funds in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency and determine the maximum performance in terms of transparency in the management APBDesa research method used was qualitative, using the technique of interview results of this study indicate that the community had not experienced management transparency APBDesa Village Pertasi kencana Kalaena Luwu Timur subdistrict because people are not involved in it, and as for transparency iyu proved less than the maximum in because less easily accessible to the general public, especially villagers in Desa Kencana Pertasi Luwu District of Kalaena .This is caused due to problems such as not opening up government and not easily accessible so that people do not know about the budget being used, other than that transparency is often not eventuated as it should be because they lack the influence of village officials on the development and management of the allocation of funds this village becomes a limiting factor transparency of the management of revenue and expenditure budget Village in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency of transparency when it is expected to increase creativity, prosperity and good cooperation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui maksimal kinerja dalam hal transparansi pengelolaan APBDesa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi iyu terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu .Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu trasparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/34\n\t10.26618/ojip.v2i1.34\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/34/32\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14868",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH PEMEKARAN DI DESA LAMBANAN KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU",
"title_key": "kepemimpinan pemerintah desa dalam percepatan pembangunan prasarana wilayah pemekaran di desa lambanan kecamatan latimojong kabupaten luwu",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH PEMEKARAN DI DESA LAMBANAN KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fitra, Fitra\",\"Madani, Muhlis\",\"Tahir, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"leadership\",\"accelerated development\",\"kepemimpinan\",\"percepatan pembangunan\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine how the village government leadership in implementing the accelerateddevelopment of regional infrastructure expansion in the Village District of Latimojong Lambanan Luwu.This type of research used in this research is descriptive qualitative survey research base. Data collectiontechnique used observation, documentation and interview. As for the population in this study is an elementLambanan village government and community leaders in the village of the District Lambanan LatimojongLuwu by sampling using purposive sampling techniques, then the results of the data is analyzedqualitatively. The results showed that although the Village Lambanan a new village bloomed, but thedevelopment in the Village Lambanan relatively fast, this is because the business is quite active village headand the support and participation of the communities Lambanan. With a leadership style that is applied bythe village head Lambanan that traditional democracy with participatory development concept, simple andpopulist Village Head Lambanan able to attract sympathy and trust of the community. Because people aretargets and perpetrators of development, the Village Head Lambanan always mengikutsertaka communitiesin the planning and execution of development. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintah desa dalammelaksanakan percepatan pembangunan prasarana wilayah pemekaran di Desa Lambanan KecamatanLatimojong Kabupaten Luwu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasidan wawancara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur pemerintah DesaLambanan dan Tokoh masyarakat di Desa Lambanan Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu denganpenarikan sampel menggunakan teknik purposive sample, kemudian hasil dari data tersebut di analisasecara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Desa Lambanan merupakan desayang baru dimekarkan, tetapi pembangunan di Desa Lambanan tergolong cepat, hal ini disebabkan karenausaha kepala desa yang cukup aktif dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat desa Lambanan.Dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa Lambanan yaitu demokrasi tradisionaldengan Konsep pembangunan partisipatif, sederhana dan merakyat Kepala Desa Lambanan mampumenarik simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Karena masyarakat adalah sasaran sekaligus pelakupembangunan, Kepala Desa Lambanan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap perencanaandan pelaksanaan pembangunan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/36\",\"10.26618/ojip.v2i1.36\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/36/34\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/36",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.36",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH PEMEKARAN DI DESA LAMBANAN KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU\n\tFitra, Fitra\n\tMadani, Muhlis\n\tTahir, Muhammad\n\tleadership\n\taccelerated development\n\tkepemimpinan\n\tpercepatan pembangunan\n\tThis study aims to determine how the village government leadership in implementing the accelerateddevelopment of regional infrastructure expansion in the Village District of Latimojong Lambanan Luwu.This type of research used in this research is descriptive qualitative survey research base. Data collectiontechnique used observation, documentation and interview. As for the population in this study is an elementLambanan village government and community leaders in the village of the District Lambanan LatimojongLuwu by sampling using purposive sampling techniques, then the results of the data is analyzedqualitatively. The results showed that although the Village Lambanan a new village bloomed, but thedevelopment in the Village Lambanan relatively fast, this is because the business is quite active village headand the support and participation of the communities Lambanan. With a leadership style that is applied bythe village head Lambanan that traditional democracy with participatory development concept, simple andpopulist Village Head Lambanan able to attract sympathy and trust of the community. Because people aretargets and perpetrators of development, the Village Head Lambanan always mengikutsertaka communitiesin the planning and execution of development. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintah desa dalammelaksanakan percepatan pembangunan prasarana wilayah pemekaran di Desa Lambanan KecamatanLatimojong Kabupaten Luwu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasidan wawancara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur pemerintah DesaLambanan dan Tokoh masyarakat di Desa Lambanan Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu denganpenarikan sampel menggunakan teknik purposive sample, kemudian hasil dari data tersebut di analisasecara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Desa Lambanan merupakan desayang baru dimekarkan, tetapi pembangunan di Desa Lambanan tergolong cepat, hal ini disebabkan karenausaha kepala desa yang cukup aktif dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat desa Lambanan.Dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa Lambanan yaitu demokrasi tradisionaldengan Konsep pembangunan partisipatif, sederhana dan merakyat Kepala Desa Lambanan mampumenarik simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Karena masyarakat adalah sasaran sekaligus pelakupembangunan, Kepala Desa Lambanan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap perencanaandan pelaksanaan pembangunan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/36\n\t10.26618/ojip.v2i1.36\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/36/34\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14869",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/37",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:03Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA",
"title_key": "peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaaan (ppip) di desa sendana kecamatan mambi kabupaten mamasa",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Dahlan, Indrasto Wahyudi\",\"Parawangi, Anwar\",\"Muhiddin, Amir\"]",
"dc_subject_json": "[\"Village Government\",\"Program\",\"Rural Infrastructure\",\"Pemerintah Desa\",\"Infrastruktur Pedesaan\"]",
"dc_description_json": "[\"The study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transpransi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukkannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37\",\"10.26618/ojip.v2i1.37\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37/35\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.37",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/37\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:03Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA\n\tDahlan, Indrasto Wahyudi\n\tParawangi, Anwar\n\tMuhiddin, Amir\n\tVillage Government\n\tProgram\n\tRural Infrastructure\n\tPemerintah Desa\n\tInfrastruktur Pedesaan\n\tThe study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transpransi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukkannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37\n\t10.26618/ojip.v2i1.37\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/37/35\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14871",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/39",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:04Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI",
"title_key": "strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di desa lasiai kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI\"]",
"dc_creator_json": "[\"Jusrang, Jursang\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"strategy\",\"government\",\"empowerment\",\"farmers\",\"strategi\",\"pemerintah\",\"pemberdayaan\",\"kelompok tani groups\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of research is to find out how the local governments in the strategy to empower the farmer in the village of Lasiai, District East Sinjai, Regency of Sinjai. This type of research is qualitative and descriptive type of research is phenomenological, with 15 informant people. Sources of data in this research is data of primary and secondary data, data collection techniques in this study is observation, interviews, documentation and FGD conducted directly by researchers. Technical analysis the data in this study is the reduction of data, serving data and verification and validation method the data in this study is a triangulation of sources, methods and triangulation time. The results showed that the local government strategy empowerment of farmers group with indicators such as using SWOT analysis is Strength, Weakness, Opportunity and Threat indicators using SWOT analysis to determine the internal and external factors in the local government to empower farmer groups so that the self-reliance of farmer groups in the village Lasiai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologis dengan informan 15 orang. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD yang dilakukan secara langsung oleh peneliti teknik analisi data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani dengan indikator yaitu menggunakan analisis SWOT yaitu Strenght, Weakness, Opportunity Dan Threat dengan indikator menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani sehingga terwujudnya kemandirian kelompok tani di Desa Lasiai.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/39\",\"10.26618/ojip.v2i1.39\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/39/37\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/39",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.39",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/39\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:04Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSTRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI\n\tJusrang, Jursang\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tstrategy\n\tgovernment\n\tempowerment\n\tfarmers\n\tstrategi\n\tpemerintah\n\tpemberdayaan\n\tkelompok tani groups\n\t The purpose of research is to find out how the local governments in the strategy to empower the farmer in the village of Lasiai, District East Sinjai, Regency of Sinjai. This type of research is qualitative and descriptive type of research is phenomenological, with 15 informant people. Sources of data in this research is data of primary and secondary data, data collection techniques in this study is observation, interviews, documentation and FGD conducted directly by researchers. Technical analysis the data in this study is the reduction of data, serving data and verification and validation method the data in this study is a triangulation of sources, methods and triangulation time. The results showed that the local government strategy empowerment of farmers group with indicators such as using SWOT analysis is Strength, Weakness, Opportunity and Threat indicators using SWOT analysis to determine the internal and external factors in the local government to empower farmer groups so that the self-reliance of farmer groups in the village Lasiai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologis dengan informan 15 orang. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD yang dilakukan secara langsung oleh peneliti teknik analisi data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani dengan indikator yaitu menggunakan analisis SWOT yaitu Strenght, Weakness, Opportunity Dan Threat dengan indikator menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani sehingga terwujudnya kemandirian kelompok tani di Desa Lasiai. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/39\n\t10.26618/ojip.v2i1.39\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/39/37\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14874",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/42",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:04Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG",
"title_key": "strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pasar agribisnis di desa sumillan kecamatan alla kabupaten enrekang",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG\"]",
"dc_creator_json": "[\"Syukur, Muhammad\",\"Tahir, Muhlas M\",\"Nahruddin, Zulfan\"]",
"dc_subject_json": "[\"local government\",\"strategy\",\"agricultural market\",\"pemerintah daerah\",\"strategi\",\"pasar agribisnis\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to determine the Local Government Strategy for the Development of Agribusiness Market in the Simillan Village District of Allla, Regency of Enrekang. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely: data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that counseling and assistance to agricultural and plantation actors government acting through the provision of guidance and direction that intensive and effective to the community as an effort to develop business systems in marketing promotion of agricultural products, the government plays as an agent that accelerates the development of regional potential strategies local governments in the development of the excellent potential in this case of vegetables and fruits by using SWOT analysis so far has been the maximum in the running srtategi maximum for use on the public especially in agriculture andplantations. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Allla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku pertanian dan perkebunan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan sistem bisnis dalam pemasaran promosi hasil pertanian, pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan dalam hal ini sayur dan buah-buahan dengan menggunakan analisis SWOT yang sejauh ini telah maksimal dalam menjalankan srtategi yang m maksimal untuk digunakan pada masyarakat apalagi dalam bidang pertanian dan perkebunaan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/42\",\"10.26618/ojip.v2i1.42\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/42/40\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/42",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.42",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/42\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:04Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSTRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG\n\tSyukur, Muhammad\n\tTahir, Muhlas M\n\tNahruddin, Zulfan\n\tlocal government\n\tstrategy\n\tagricultural market\n\tpemerintah daerah\n\tstrategi\n\tpasar agribisnis\n\tThe purpose of this study is to determine the Local Government Strategy for the Development of Agribusiness Market in the Simillan Village District of Allla, Regency of Enrekang. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely: data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that counseling and assistance to agricultural and plantation actors government acting through the provision of guidance and direction that intensive and effective to the community as an effort to develop business systems in marketing promotion of agricultural products, the government plays as an agent that accelerates the development of regional potential strategies local governments in the development of the excellent potential in this case of vegetables and fruits by using SWOT analysis so far has been the maximum in the running srtategi maximum for use on the public especially in agriculture andplantations. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Allla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku pertanian dan perkebunan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan sistem bisnis dalam pemasaran promosi hasil pertanian, pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan dalam hal ini sayur dan buah-buahan dengan menggunakan analisis SWOT yang sejauh ini telah maksimal dalam menjalankan srtategi yang m maksimal untuk digunakan pada masyarakat apalagi dalam bidang pertanian dan perkebunaan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/42\n\t10.26618/ojip.v2i1.42\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/42/40\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14875",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/43",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:05Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO",
"title_key": "akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten jeneponto",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muslimin, Muslimin\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Nurmaeta, Sitti\"]",
"dc_subject_json": "[\"accountability\",\"village fund allocation\",\"Akuntabilitas\",\"alokasi dana desa\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43\",\"10.26618/ojip.v2i1.43\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43/41\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.43",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/43\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:05Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO\n\tMuslimin, Muslimin\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tNurmaeta, Sitti\n\taccountability\n\tvillage fund allocation\n\tAkuntabilitas\n\talokasi dana desa\n\tThe purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43\n\t10.26618/ojip.v2i1.43\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43/41\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14876",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/44",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:37:06Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYULUHAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler di desa tanrara kecamatan bontonompo selatan kabupaten gowa",
"pub_date": "2012-04-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYULUHAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pebrianti, Rini\",\"Hakim, Lukman\",\"Rahim, Syamsir\"]",
"dc_subject_json": "[\"local government\",\"counseling\",\"livestock\",\"pemerintah daerah\",\"penyuluhan\",\"peternakan\"]",
"dc_description_json": "[\"The aim of this study was to obtain a picture of how the role of the local government in the counseling of medical care of broiler chickens in the village of Tanrara, South Bontonompo District, Regency of Gowa and analysis counseling medical care of broiler chicken farms. Type of research used is descriptive qualitative , Data is collected using a technical field research, library research and data searches on line. The data were then analyzed qualitatively to explain or describe the data examined of the field, both primary data obtained from interviews, as well as from secondary data. The results of this study indicate that the Agency's role in the maintenance of broiler chickens counseling is to provide education to farmers (educational roles), provide assistance to farmers, as a facilitator for the farmers, as well as help increase the productivity of resources and ranchers. Counseling of medical care of broiler chickens may improve outcomes farm broiler chickens caused by could encourage increased production and productivity of poultry broiler, encourage availability broiler chickens is always stable on the market, local goverment encourage increased incomes and welfare of broiler breeders as well as help the marketing of chicken broiler widespread. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa serta ananlisis mengenai penyuluhan pemeliharaan ayam broiler. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis field research library research dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler adalah memberikan pendidikan kepada peternak , memberikan pendampingan teknis kepada peternak, sebagaifasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Penyuluhan pemeliharaan ayam broiler dapat meningkatkan hasil peternakan ayam broiler disebabkan oleh penyuluhan mampu mendorong meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan ayam broiler, mendorong ketersedian ayam broiler selalu stabil di pasar. Pemerintah daerah mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam broiler serta membantu pemasaran ayam broiler yang semakin meluas. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/44\",\"10.26618/ojip.v2i1.44\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/44/42\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/44",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i1.44",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/44\n\t\t\t\t2017-08-04T16:37:06Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYULUHAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA\n\tPebrianti, Rini\n\tHakim, Lukman\n\tRahim, Syamsir\n\tlocal government\n\tcounseling\n\tlivestock\n\tpemerintah daerah\n\tpenyuluhan\n\tpeternakan\n\tThe aim of this study was to obtain a picture of how the role of the local government in the counseling of medical care of broiler chickens in the village of Tanrara, South Bontonompo District, Regency of Gowa and analysis counseling medical care of broiler chicken farms. Type of research used is descriptive qualitative , Data is collected using a technical field research, library research and data searches on line. The data were then analyzed qualitatively to explain or describe the data examined of the field, both primary data obtained from interviews, as well as from secondary data. The results of this study indicate that the Agency's role in the maintenance of broiler chickens counseling is to provide education to farmers (educational roles), provide assistance to farmers, as a facilitator for the farmers, as well as help increase the productivity of resources and ranchers. Counseling of medical care of broiler chickens may improve outcomes farm broiler chickens caused by could encourage increased production and productivity of poultry broiler, encourage availability broiler chickens is always stable on the market, local goverment encourage increased incomes and welfare of broiler breeders as well as help the marketing of chicken broiler widespread. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa serta ananlisis mengenai penyuluhan pemeliharaan ayam broiler. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis field research library research dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler adalah memberikan pendidikan kepada peternak , memberikan pendampingan teknis kepada peternak, sebagaifasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Penyuluhan pemeliharaan ayam broiler dapat meningkatkan hasil peternakan ayam broiler disebabkan oleh penyuluhan mampu mendorong meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan ayam broiler, mendorong ketersedian ayam broiler selalu stabil di pasar. Pemerintah daerah mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam broiler serta membantu pemasaran ayam broiler yang semakin meluas. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/44\n\t10.26618/ojip.v2i1.44\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 1 (2012): (April 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/44/42\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14877",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/45",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA",
"title_key": "pengelolaan obyek wisata danau mawang di kelurahan romang lompoa kecamatan bontomarannu kabupaten gowa",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"PENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Darmawati, Darmawati\",\"Fatmawati, Fatmawati\",\"Nurmaeta, Sitti\"]",
"dc_subject_json": "[\"tourism management\",\"Lake Mawang\",\"pengelolaan pariwisata\",\"Danau Mawang\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a children's entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/45\",\"10.26618/ojip.v2i2.45\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/45/43\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/45",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.45",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/45\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPENGELOLAAN OBYEK WISATA DANAU MAWANG DI KELURAHAN ROMANG LOMPOA KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA\n\tDarmawati, Darmawati\n\tFatmawati, Fatmawati\n\tNurmaeta, Sitti\n\ttourism management\n\tLake Mawang\n\tpengelolaan pariwisata\n\tDanau Mawang\n\tThis study aims to determine the management of tourist attractions in the Village of Lake Mawang Romang Lompoa Bontomarannu District of Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative research. Analysis of the data used is the reduction of the data obtained from field observations and from informants. Data were collected by using techniques such as observation and interviews. The results of this study indicate that the management of the lake Mawang is revamping the physical there are some plans that have been made, improving performance, providing, and developing the means and building infrascuture in dining area, a children's entertainment or garden that process is still in the implementation phase and some are already resolved so that the evaluation had been seen. Development of marketing and promotion with the brochures, internet access, banners and direct communication. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obyek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan danau mawang yaitu pembenahan fisik ada beberapa perencanaan yang telah di buat, eningkatan kinerja menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasaraan seperti membangun tempat makan, tempat hiburan anak-anak atau taman yang prosesnya masih dalam tahap pelaksanaan dan ada pula yang telah terselesaikan sehingga evaluasinya telah terlihat. Pengembangan pemasaran dan promosi yakni penyebarab brosur, akses internet, spanduk maupun komunikasi secara langsung.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/45\n\t10.26618/ojip.v2i2.45\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/45/43\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14878",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/46",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:54Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA",
"title_key": "koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat ammatoa kajang kabupaten bulukumba",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Faisal, Faisal\",\"Aksa, Andi Nuraeni\",\"Samad, Muh Ahsan\"]",
"dc_subject_json": "[\"coordination\",\"preservation\",\"indigenous forests\",\"Ammatoa\",\"koordinasi\",\"pelestarian\",\"hutan adat\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of this study was to determine how the coordination between the Institute of Traditional and Local Government in terms of preservation of Indigenous Traditional Forest Region Ammatoa Kajang Kajang Subdistrict Bulukumba. This type of research is qualitative. The data was analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the coordination between the local government with customary institutions in preserving indigenous forests in the area of customs Ammatoa Kajang Bulukumba going well although not maximized. Coordination problems in the indigenous forest conservation Ammatoa Kajang today is the communication has not been smooth due to the ego respective sectoral agencies, the lack of human resources in terms of Konjo language interpreter as well as the distance to the area of customs Ammatoa Kajang far enough. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi anatara Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Kendala koordinasi dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang saat ini yaitu komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerjemah bahasa konjo serta jarak tempuh menuju kawasan adat Ammatoa Kajang yang cukup jauh.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/46\",\"10.26618/ojip.v2i2.46\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/46/44\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/46",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.46",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/46\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:54Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KAWASAN ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA\n\tFaisal, Faisal\n\tAksa, Andi Nuraeni\n\tSamad, Muh Ahsan\n\tcoordination\n\tpreservation\n\tindigenous forests\n\tAmmatoa\n\tkoordinasi\n\tpelestarian\n\thutan adat\n\t The purpose of this study was to determine how the coordination between the Institute of Traditional and Local Government in terms of preservation of Indigenous Traditional Forest Region Ammatoa Kajang Kajang Subdistrict Bulukumba. This type of research is qualitative. The data was analyzed by descriptive qualitative. The results showed that the coordination between the local government with customary institutions in preserving indigenous forests in the area of customs Ammatoa Kajang Bulukumba going well although not maximized. Coordination problems in the indigenous forest conservation Ammatoa Kajang today is the communication has not been smooth due to the ego respective sectoral agencies, the lack of human resources in terms of Konjo language interpreter as well as the distance to the area of customs Ammatoa Kajang far enough. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelestarian Hutan Adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Data tersebut dianalisis secara Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi anatara Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Kendala koordinasi dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang saat ini yaitu komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerjemah bahasa konjo serta jarak tempuh menuju kawasan adat Ammatoa Kajang yang cukup jauh.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/46\n\t10.26618/ojip.v2i2.46\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/46/44\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14879",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/47",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang rammang di kabupaten maros",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS\"]",
"dc_creator_json": "[\"Harnida, Harnida\",\"Tahir, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"role\",\"local government\",\"forest stone\",\"Peran\",\"Pemerintah daerah\",\"hutan batu\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the role of local governments in the development of forest tourism rammang rammang stone- Maros and determine the government's efforts in the development of tourism rammang-rammang stone forests Maros, using role government indicator as a facilitator, regulator and mediator. This research is qualitative research type phenomenology. Data were collected using such instruments; Observation, interviews and document searches. The results of this study indicate that in general the role of government in the development of tourism rammang rammang- stone forest in Maros is not maximized. As a facilitator, the government has not been much to facilitate the activities of local communities. As a mediator, local governments lack the desire and complaints from people in the area related to the improvement of facilities and infrastructure. As a regulator, the local government has not communicating about the rules of preservation of these attractions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Hutan Batu Rammang-rammang Kabupaten Maros dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang Kabupaten Maros dengan menggunakan indicator pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang di Kabupaten Maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di daerah tersebut terkait peningkatan sarana dan prasarana. Sebagai regulator, pemerintah daerah juga kurang berkomunikasi mengenai aturan pelestarian obyek wisata tersebut.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/47\",\"10.26618/ojip.v2i2.47\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/47/45\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/47",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.47",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/47\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS\n\tHarnida, Harnida\n\tTahir, Muhammad\n\trole\n\tlocal government\n\tforest stone\n\tPeran\n\tPemerintah daerah\n\thutan batu\n\tThis study aims to determine the role of local governments in the development of forest tourism rammang rammang stone- Maros and determine the government's efforts in the development of tourism rammang-rammang stone forests Maros, using role government indicator as a facilitator, regulator and mediator. This research is qualitative research type phenomenology. Data were collected using such instruments; Observation, interviews and document searches. The results of this study indicate that in general the role of government in the development of tourism rammang rammang- stone forest in Maros is not maximized. As a facilitator, the government has not been much to facilitate the activities of local communities. As a mediator, local governments lack the desire and complaints from people in the area related to the improvement of facilities and infrastructure. As a regulator, the local government has not communicating about the rules of preservation of these attractions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Hutan Batu Rammang-rammang Kabupaten Maros dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang Kabupaten Maros dengan menggunakan indicator pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang di Kabupaten Maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di daerah tersebut terkait peningkatan sarana dan prasarana. Sebagai regulator, pemerintah daerah juga kurang berkomunikasi mengenai aturan pelestarian obyek wisata tersebut.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/47\n\t10.26618/ojip.v2i2.47\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/47/45\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14880",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/48",
"status": "active",
"datestamp": "2022-04-28T04:30:52Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA",
"title_key": "peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu paa di kecamatan soromandi kabupaten bima",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Akbar, Jihatul\",\"Handam, Handam\",\"Harakan, Ahmad\"]",
"dc_subject_json": "[\"tourism\",\"government agency\",\"cultural heritage\",\"pariwisata\",\"dinas pemerintah\",\"cagar budaya\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisys with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaandan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa’a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari istansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa’a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa’a masih kurang baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/48\",\"10.26618/ojip.v2i2.48\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/48/46\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2012 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/48",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.48",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/48\n\t\t\t\t2022-04-28T04:30:52Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA\n\tAkbar, Jihatul\n\tHandam, Handam\n\tHarakan, Ahmad\n\ttourism\n\tgovernment agency\n\tcultural heritage\n\tpariwisata\n\tdinas pemerintah\n\tcagar budaya\n\tThis study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisys with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaandan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa’a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari istansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa’a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa’a masih kurang baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/48\n\t10.26618/ojip.v2i2.48\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/48/46\n\tCopyright (c) 2012 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14881",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/49",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI",
"title_key": "peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang kabupaten wakatobi",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hasi, La\",\"Hardi, Rudi\",\"Hamrun, Hamrun\"]",
"dc_subject_json": "[\"role\",\"local government\",\"coral reefs\",\"Peranan\",\"Kelestarian\",\"Terumbu\",\"Karang\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/49\",\"10.26618/ojip.v2i2.49\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/49/47\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/49",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.49",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/49\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI\n\tHasi, La\n\tHardi, Rudi\n\tHamrun, Hamrun\n\trole\n\tlocal government\n\tcoral reefs\n\tPeranan\n\tKelestarian\n\tTerumbu\n\tKarang\n\tThe purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/49\n\t10.26618/ojip.v2i2.49\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/49/47\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14882",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/50",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "GOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI",
"title_key": "good coral governance (inovasi pengelolaan terumbu karang) kabupaten wakatobi",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"GOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI\"]",
"dc_creator_json": "[\"Radu, La\",\"Prianto, Andi Luhur\",\"Tahir, Muchlas M\"]",
"dc_subject_json": "[\"governance\",\"coral reefs\",\"innovation\",\"tata kelola\",\"terumbu karang\",\"inovasi\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of this study aims to determine the innovation management of coral reefs in the perspective of governance and to determine the factors supporting and inhibiting innovation coral reef management by local governments. This type of research is descriptive qualitative. The results showed the involvement of stakeholders in transplanting corals and supervision in the field of conservation of marine protected areas, there is a match between local knowledge and modern knowledge. Supervision and control is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Marine and Fisheries Agency well as the community watchdog group. Surveillance and monitoring operations have been allocated budgets of state and local budgets. Authority management refers to the laws, ministerial regulations , local regulations , village regulations and the values of local wisdom Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan terumbu karang dalam persfektif tata kelola dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam melakukan transplantasi karang dan pengawasan dibidang konservasi daerah perlindungan laut, terdapat kesesuaian antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas kelautan dan perikanan serta kelompok masyarakat pengawas. Operasi pengawasan dan pemantauan mendapat alokasi anggaran dari APBN dan APBD. Otoritas pengelolaan mengacu kepada undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan desa serta nilai-nilai kearifan lokal.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/50\",\"10.26618/ojip.v2i2.50\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/50/48\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/50",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.50",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/50\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGOOD CORAL GOVERNANCE (INOVASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG) KABUPATEN WAKATOBI\n\tRadu, La\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tTahir, Muchlas M\n\tgovernance\n\tcoral reefs\n\tinnovation\n\ttata kelola\n\tterumbu karang\n\tinovasi\n\t The purpose of this study aims to determine the innovation management of coral reefs in the perspective of governance and to determine the factors supporting and inhibiting innovation coral reef management by local governments. This type of research is descriptive qualitative. The results showed the involvement of stakeholders in transplanting corals and supervision in the field of conservation of marine protected areas, there is a match between local knowledge and modern knowledge. Supervision and control is carried out by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Marine and Fisheries Agency well as the community watchdog group. Surveillance and monitoring operations have been allocated budgets of state and local budgets. Authority management refers to the laws, ministerial regulations , local regulations , village regulations and the values of local wisdom Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pengelolaan terumbu karang dalam persfektif tata kelola dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pengelolaan terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam melakukan transplantasi karang dan pengawasan dibidang konservasi daerah perlindungan laut, terdapat kesesuaian antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas kelautan dan perikanan serta kelompok masyarakat pengawas. Operasi pengawasan dan pemantauan mendapat alokasi anggaran dari APBN dan APBD. Otoritas pengelolaan mengacu kepada undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan desa serta nilai-nilai kearifan lokal.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/50\n\t10.26618/ojip.v2i2.50\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/50/48\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14883",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/51",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:59Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM PANTAI KARSUT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO",
"title_key": "partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata alam pantai karsut di desa kampala kecamatan arungkeke kabupaten jeneponto",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM PANTAI KARSUT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rizkayana, Rizkayana\",\"Adys, Abdul Kadir\",\"Taufik, Ahmad\"]",
"dc_subject_json": "[\"community participation\",\"management\",\"tourism\",\"partisipasi masyarakat\",\"pengelolaan\",\"pariwisata\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of this study to determine community participation in the management of natural attractions in beach Karsut Jeneponto. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation , interviews , and documentation . The results showed that the participation of society in the form of participation in management planning, charitable giving in the form of ideas / opinions as well as power and responsibility . Kampala village community participation that has begun to diminish. The factors that inhibit the Object Management Karsut Nature Coast is still a lack of funds obtained to repair any damaged facility in Turkish Karsut and still lack infrastructure facilities owned so it is still inadequate Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objekwisata alam Pantai Karsut di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam perencanaan pengelolaan, pemberian sumbangan berupa ide/pendapat serta tenaga dan juga tanggungjawab. Keikutsertaan masyarakat Desa Kampala yang sudah mulai berkurang. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut yaitu masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak di Pantai Karsut dan masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga masih kurang memadai.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/51\",\"10.26618/ojip.v2i2.51\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/51/49\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/51",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.51",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/51\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:59Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM PANTAI KARSUT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO\n\tRizkayana, Rizkayana\n\tAdys, Abdul Kadir\n\tTaufik, Ahmad\n\tcommunity participation\n\tmanagement\n\ttourism\n\tpartisipasi masyarakat\n\tpengelolaan\n\tpariwisata\n\t The purpose of this study to determine community participation in the management of natural attractions in beach Karsut Jeneponto. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation , interviews , and documentation . The results showed that the participation of society in the form of participation in management planning, charitable giving in the form of ideas / opinions as well as power and responsibility . Kampala village community participation that has begun to diminish. The factors that inhibit the Object Management Karsut Nature Coast is still a lack of funds obtained to repair any damaged facility in Turkish Karsut and still lack infrastructure facilities owned so it is still inadequate Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objekwisata alam Pantai Karsut di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan dalam perencanaan pengelolaan, pemberian sumbangan berupa ide/pendapat serta tenaga dan juga tanggungjawab. Keikutsertaan masyarakat Desa Kampala yang sudah mulai berkurang. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut yaitu masih kurangnya dana yang diperoleh untuk memperbaiki setiap fasilitas yang rusak di Pantai Karsut dan masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga masih kurang memadai.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/51\n\t10.26618/ojip.v2i2.51\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/51/49\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14884",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/52",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:59Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG",
"title_key": "strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata di kabupaten bantaeng",
"pub_date": "2012-10-14",
"pub_year": "2012",
"pub_month": "2012-10",
"dc_title_json": "[\"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG\"]",
"dc_creator_json": "[\"usman, usman\",\"Hakim, Lukman\",\"Malik, Ihyani\"]",
"dc_subject_json": "[\"strategy\",\"development\",\"agro tourism\",\"strategi\",\"pengembangan\",\"agrowisata\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study to determine the strategy of local governments in the development of agro-tourism in the Bantaeng Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research that observesi, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the strategy of local governments in the development of agro-tourism are socializing/community development, and the provision of technical guidance in the form of a strategic land that will be used as agro-tourism that is easily reached by visitors as well as the strategy of crop cultivation. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata Kabupaten Bantaeng. tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observesi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata yaitu sosialisasi/pembinaan masyarakat, bimbingan teknis serta penyediaan lahan berupa tempat yang strategis yang akan dijadikan agrowisata yang mudah di jangkau oleh pengunjung serta strategi budi daya tanaman.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2012-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/52\",\"10.26618/ojip.v2i2.52\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/52/50\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/52",
"doi_best": "10.26618/ojip.v2i2.52",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/52\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:59Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSTRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG\n\tusman, usman\n\tHakim, Lukman\n\tMalik, Ihyani\n\tstrategy\n\tdevelopment\n\tagro tourism\n\tstrategi\n\tpengembangan\n\tagrowisata\n\tThe purpose of this study to determine the strategy of local governments in the development of agro-tourism in the Bantaeng Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research that observesi, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the strategy of local governments in the development of agro-tourism are socializing/community development, and the provision of technical guidance in the form of a strategic land that will be used as agro-tourism that is easily reached by visitors as well as the strategy of crop cultivation. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata Kabupaten Bantaeng. tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observesi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata yaitu sosialisasi/pembinaan masyarakat, bimbingan teknis serta penyediaan lahan berupa tempat yang strategis yang akan dijadikan agrowisata yang mudah di jangkau oleh pengunjung serta strategi budi daya tanaman.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2012-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/52\n\t10.26618/ojip.v2i2.52\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 2 No. 2 (2012): (October 2012)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/52/50\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14885",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/53",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:48Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA)",
"title_key": "partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah (perda)",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muhiddin, Amir\"]",
"dc_subject_json": "[\"Participation\",\"Community and Legal Drafting\",\"Partisipasi\",\"Masyarakat\",\"dan Pembuatan Perda\"]",
"dc_description_json": "[\"Community participation in the making of regulations is one form of democratic government, and therefore the community should be given the widest possible space for he highest authority in the country adopts democracy. People are expected to not only enjoy the development alone, but is also expected to set about to the end of development where it is directed, therefore people should be included from the rulemaking will be guiding and controlling up to implementation and evaluation as well. Community participation in the development process means that people also take part responsible, in the future if an error occurs or deviations in development.\\n\\nPartisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarkat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikut sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53\",\"10.26618/ojip.v3i1.53\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53/51\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.53",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/53\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:48Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA)\n\tMuhiddin, Amir\n\tParticipation\n\tCommunity and Legal Drafting\n\tPartisipasi\n\tMasyarakat\n\tdan Pembuatan Perda\n\tCommunity participation in the making of regulations is one form of democratic government, and therefore the community should be given the widest possible space for he highest authority in the country adopts democracy. People are expected to not only enjoy the development alone, but is also expected to set about to the end of development where it is directed, therefore people should be included from the rulemaking will be guiding and controlling up to implementation and evaluation as well. Community participation in the development process means that people also take part responsible, in the future if an error occurs or deviations in development.\n\nPartisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarkat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikut sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53\n\t10.26618/ojip.v3i1.53\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53/51\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14886",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/54",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:48Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN",
"title_key": "peran serta masyarakat dalam pembangunan",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN\"]",
"dc_creator_json": "[\"Razak, Andi Rosdianti\"]",
"dc_subject_json": "[\"public\",\"participation\",\"development\",\"Masyarakat\",\"Partisipasi\",\"Pembangunan\"]",
"dc_description_json": "[\"Public participation in development have emerged since the enactment of the Act of 1945 and is\\nconstitutionally have a clear reference and is a must for anyone involved in the management of natural resources in Indonesia. However, community participation in development in the reform era is still showing a tendency not run perfectly. How is the condition of public participation from the beginning until now not received the proper position in the form of authority and obligation and the right to participate as a community run development, researched. The approach taken is to study literature, using secondary data from the literature, mass media, legislative provisions, also performed a comparative study of the various opinions and understanding of the role of the community. A number of variables that were examined include: statutory provisions, the role of government, forms of interaction and implementation of public participation efforts by the government in the role of the community so that the development can be improved. From the results of the study the implementation of legislation relating to public participation from the old order to the regional autonomy era still can not be run effectively and efficiently.\\n\\nPeran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan, diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa, ketentuan perundangundangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang peran serta masyarakat. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain : ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam peran serta masyarakat agar pembangunan dapat ditingkatkan. Dari hasil kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran serta masyarakat sejak orde lama hingga era otonomi daerah masih belum dapat berjalan secara efektif dan efisien.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/54\",\"10.26618/ojip.v3i1.54\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/54/52\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/54",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.54",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/54\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:48Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN\n\tRazak, Andi Rosdianti\n\tpublic\n\tparticipation\n\tdevelopment\n\tMasyarakat\n\tPartisipasi\n\tPembangunan\n\tPublic participation in development have emerged since the enactment of the Act of 1945 and is\nconstitutionally have a clear reference and is a must for anyone involved in the management of natural resources in Indonesia. However, community participation in development in the reform era is still showing a tendency not run perfectly. How is the condition of public participation from the beginning until now not received the proper position in the form of authority and obligation and the right to participate as a community run development, researched. The approach taken is to study literature, using secondary data from the literature, mass media, legislative provisions, also performed a comparative study of the various opinions and understanding of the role of the community. A number of variables that were examined include: statutory provisions, the role of government, forms of interaction and implementation of public participation efforts by the government in the role of the community so that the development can be improved. From the results of the study the implementation of legislation relating to public participation from the old order to the regional autonomy era still can not be run effectively and efficiently.\n\nPeran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan, diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa, ketentuan perundangundangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang peran serta masyarakat. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain : ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam peran serta masyarakat agar pembangunan dapat ditingkatkan. Dari hasil kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran serta masyarakat sejak orde lama hingga era otonomi daerah masih belum dapat berjalan secara efektif dan efisien.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/54\n\t10.26618/ojip.v3i1.54\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/54/52\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14887",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/55",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:49Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH",
"title_key": "perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH\"]",
"dc_creator_json": "[\"Abady, Aryanti Puspasari\"]",
"dc_subject_json": "[\"Planning\",\"Participatory Local Development\",\"Perencanaan\",\"Partisipatif\",\"Pembangunan Daerah\"]",
"dc_description_json": "[\"Planning is done by the current government is a plan that has been implemented by using the mechanisms of the Regional Planning Council (Musrenbang) both at the village, district, county /city and provincial level. Implementation plan based on community participation is based on Law No. 25 Year 2004 on National Development Planning System. Implementation Musrenbang conducted so far by the government still needs to search and study further. This relates to whether the processes are carried out only to be a legitimacy for the government to formulate a policy so that it becomes a justification that the policies established through a participatory process or mechanism of development policy formulation planning had been aspirational. Policies established through a participatory process has a high acceptability if implemented. This is because all stakeholders are involved in every stage of policy development planning.\\n\\nPerencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Implementasi perencanaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan selama ini oleh pemerintah masih perlu penelusuran dan kajian lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan apakah proses yang dilakukan hanya menjadi sebuah legitimasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga menjadi sebuah pembenaran bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut melalui proses yang partisipatif atau mekanisme perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan memang sudah aspiratif. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang partisipatif memiliki akseptabilitas tinggi jika diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena semua stake holder merasa ikut dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/55\",\"10.26618/ojip.v3i1.55\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/55/53\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/55",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.55",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/55\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:49Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH\n\tAbady, Aryanti Puspasari\n\tPlanning\n\tParticipatory Local Development\n\tPerencanaan\n\tPartisipatif\n\tPembangunan Daerah\n\tPlanning is done by the current government is a plan that has been implemented by using the mechanisms of the Regional Planning Council (Musrenbang) both at the village, district, county /city and provincial level. Implementation plan based on community participation is based on Law No. 25 Year 2004 on National Development Planning System. Implementation Musrenbang conducted so far by the government still needs to search and study further. This relates to whether the processes are carried out only to be a legitimacy for the government to formulate a policy so that it becomes a justification that the policies established through a participatory process or mechanism of development policy formulation planning had been aspirational. Policies established through a participatory process has a high acceptability if implemented. This is because all stakeholders are involved in every stage of policy development planning.\n\nPerencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Implementasi perencanaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan selama ini oleh pemerintah masih perlu penelusuran dan kajian lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan apakah proses yang dilakukan hanya menjadi sebuah legitimasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga menjadi sebuah pembenaran bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut melalui proses yang partisipatif atau mekanisme perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan memang sudah aspiratif. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang partisipatif memiliki akseptabilitas tinggi jika diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena semua stake holder merasa ikut dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/55\n\t10.26618/ojip.v3i1.55\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/55/53\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14888",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/56",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:49Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH",
"title_key": "peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di kabupaten maluku tengah",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH\"]",
"dc_creator_json": "[\"Salaputa, Irman\",\"Madani, Muhlis\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"Role of Actors\",\"Policies and District Expansion\",\"Peran Aktor\",\"Kebijakan dan Pemekaran Wilayah\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved.\\n\\nPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/56\",\"10.26618/ojip.v3i1.56\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/56/54\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/56",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.56",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/56\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:49Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN AKTOR DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH\n\tSalaputa, Irman\n\tMadani, Muhlis\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tRole of Actors\n\tPolicies and District Expansion\n\tPeran Aktor\n\tKebijakan dan Pemekaran Wilayah\n\tThis study aimed to describe the actor cent in the preparation of the regional growth policy agenda in Central Maluku Regency, as well as patterns of interaction or orientation of the actors are in a process of developing regional growth policy agenda in Central Maluku district. The research method used in this study is the writer-Qualitative Descriptive using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The data were analyzed by descriptive qualitative analyze all the data collected through interviews writers. The results showed that the role of actors in the process of drafting the policy agenda of regional expansion in Central Maluku district is dominant to influence policy makers in determining the direction of a policy on the decision, of course, it happens through a pattern of interaction or orientation undertaken by actors or interest groups in the achievement of the desired goals. Policy makers in both the executive and legislative branches or groups who contribute to the process of policy formulation in anything, in order to put forward the public interest rather than the interests of individuals and groups so that what the government agenda which has been included in the concept of the Law No. 32 Year 2004 can be achieved.\n\nPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peren aktor dalam penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor tersebut dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran actor dalam suatu proses penyusunan agenda kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sangat dominan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam menentukan arah suatu kebijakan itu di putuskan, tentunya hal itu terjadi melalui suatu pola hubungan interaksi atau orientasi yang di lakukan oleh para aktor atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pencapaian suatu tujuan yang di inginkan. Para pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif ataupun kelompok-kelompokyang turut serta dalam proses perumusan kebijakan dalam hal apa saja, agar lebih mengedepankankepentingan publik dari pada kepentingan individu maupun kelompok sehingga apa yang menjadi agenda pemerintah yang telah termuat dalam konsep UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dicapai.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/56\n\t10.26618/ojip.v3i1.56\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/56/54\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14889",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/58",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (padesa) di desa pannyangkalang kecamatan bajeng kabupaten gowa",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kaharuddin, Kaharuddin\",\"Adys, Abdul Kadir\",\"Samma, Mappigau\"]",
"dc_subject_json": "[\"Roles\",\"Increased\",\"PADesa\",\"Village\",\"Peran\",\"Peningkatan\",\"(PADesa)\",\"Desa\"]",
"dc_description_json": "[\"Pannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the\\ninterview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified\\n\\n\\nPannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the interview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/58\",\"10.26618/ojip.v3i1.58\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/58/55\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/58",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.58",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/58\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA\n\tKaharuddin, Kaharuddin\n\tAdys, Abdul Kadir\n\tSamma, Mappigau\n\tRoles\n\tIncreased\n\tPADesa\n\tVillage\n\tPeran\n\tPeningkatan\n\t(PADesa)\n\tDesa\n\tPannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the\ninterview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified\n\n\nPannyangkalang Village is one of villages in the district of Bajeng in Gowa regency who have one source of income gravel mining village. Researcher aims to look at the role of government in improving revenue villages and factors supporting and inhibiting increased revenue villages, the village Pannyangkalang Bajeng district. research used in this research is descriptive. Sampling village officials concerned. The study used a technique that is purely qualitative analysis to determine the general description of the role of village government in improving village revenue (PADesa). This study used data collection techniques the researchers used the interview (interview). The results showed that the original source of rural income in the form of rural enterprises where there is no village finances are still dependent on government. While the factors supporting increased revenue villages namely the resources or the potential available and sufficient village while limiting factor in increasing revenue villages namely the rural less solid due to disagreements, lack of firmness of the village government to make policy, financial administration that has not been well , village infrastructure incomplete, resource capacity of the village officials are not qualified\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/58\n\t10.26618/ojip.v3i1.58\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/58/55\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14890",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/60",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:51Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "FORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR)",
"title_key": "formalisasi sistem pemerintahan islam (studi tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap perda baca tulis al-quran di kota makassar)",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"FORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Basir, M Anwar\",\"Usman, Jaelan\",\"Rahman, Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Implementation\",\"BCTA Policy\",\"Implementasi\",\"Kebijakan BCTA (Baca tulis Al-Quran)\"]",
"dc_description_json": "[\"Perda Literacy Al-Quran (BCTA) which passed in 27 April 2012, but actually this regulation has long proclaimed the new year, but this can be realized and in Perda. Researchers are encouraged to try to describe and explain the Islamic Government Study On Implementation Of Government Policy Regulation Literacy Al-Quran In Makassar. Type of study is a survey approach, using interviews and questionnaires as material to reveal the facts and data necessary research to support the discussion of research. Survey and interview approach is an approach in making the news and the fact that these events are found relative, the distribution for further research. Surveys and interviews are also used to investigate the implementation of government policies in achieving the objectives for the implementation of Regulation Literacy Al-Quran, study uses informants. This study uses data analysis techniques derived from the results of this study will be analyzed descriptively the result of an interview with the informants and respondents will also be supported with quantitative data in the form frekuensi.Hasil tabulation showed that people have taken enthusiastically to the government’s policy the enforcement of laws Literacy Quran could bring a lot more people know the Koran and fluent in reading the Al-Quran for the betterment of life towards a better society, Till hopes ideals of the nation can be achieved as stated in the introduction of legislation (nation intellectual life and participate in the establishment of world order bedasarkan lasting peace and social justice for all Indonesian people), the next generation will be a major Insan literacy understand the Quran for the continued life of the nation and the state can be achieved.\\n\\nPERDA Baca Tulis Al-Quran (BCTA) yang disahkan pada bulan 27 April 2012, tetapi sebenarnuya perda ini sudah lama dicanangkan namun baru tahun ini dapat terealisasikan dan di perda. Peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Pemerintahan Islam Study Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perda Baca Tulis Al-Quran Di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini merupakan pendekatan survey, wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan untuk mengungkap data dan fakta penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pendekatan survey dan wawancara merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan berita dan fakta sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi untuk penelitian lebih lanjut. survey dan wawancara juga digunakan untuk menyelidiki tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam mencapai tujuan demi terlaksananya Perda Baca Tulis Al-Quran, Penelitian ini menggunakan informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif yakni hasil dari wawacara dengan informan dan responden yang juga akan didukung dengan data-data kuantitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusias terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemberlakuan Perda Baca Tulis Al-Quran yang bisa membawa masyarakat jauh lebih mengenal Al-Quran dan fasih dalam membaca Al-Quran demi perbaikan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, Hingga harapan cita-cita bangsa dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan perundang-undangan (mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia), generasi penerus akan menjadi Insan yang utama yang paham baca tulis Al-Quran demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dapat tercapai.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/60\",\"10.26618/ojip.v3i1.60\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/60/56\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/60",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.60",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/60\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:51Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR)\n\tBasir, M Anwar\n\tUsman, Jaelan\n\tRahman, Abdul\n\tImplementation\n\tBCTA Policy\n\tImplementasi\n\tKebijakan BCTA (Baca tulis Al-Quran)\n\tPerda Literacy Al-Quran (BCTA) which passed in 27 April 2012, but actually this regulation has long proclaimed the new year, but this can be realized and in Perda. Researchers are encouraged to try to describe and explain the Islamic Government Study On Implementation Of Government Policy Regulation Literacy Al-Quran In Makassar. Type of study is a survey approach, using interviews and questionnaires as material to reveal the facts and data necessary research to support the discussion of research. Survey and interview approach is an approach in making the news and the fact that these events are found relative, the distribution for further research. Surveys and interviews are also used to investigate the implementation of government policies in achieving the objectives for the implementation of Regulation Literacy Al-Quran, study uses informants. This study uses data analysis techniques derived from the results of this study will be analyzed descriptively the result of an interview with the informants and respondents will also be supported with quantitative data in the form frekuensi.Hasil tabulation showed that people have taken enthusiastically to the government’s policy the enforcement of laws Literacy Quran could bring a lot more people know the Koran and fluent in reading the Al-Quran for the betterment of life towards a better society, Till hopes ideals of the nation can be achieved as stated in the introduction of legislation (nation intellectual life and participate in the establishment of world order bedasarkan lasting peace and social justice for all Indonesian people), the next generation will be a major Insan literacy understand the Quran for the continued life of the nation and the state can be achieved.\n\nPERDA Baca Tulis Al-Quran (BCTA) yang disahkan pada bulan 27 April 2012, tetapi sebenarnuya perda ini sudah lama dicanangkan namun baru tahun ini dapat terealisasikan dan di perda. Peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Pemerintahan Islam Study Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perda Baca Tulis Al-Quran Di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini merupakan pendekatan survey, wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan untuk mengungkap data dan fakta penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pendekatan survey dan wawancara merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan berita dan fakta sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi untuk penelitian lebih lanjut. survey dan wawancara juga digunakan untuk menyelidiki tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam mencapai tujuan demi terlaksananya Perda Baca Tulis Al-Quran, Penelitian ini menggunakan informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif yakni hasil dari wawacara dengan informan dan responden yang juga akan didukung dengan data-data kuantitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusias terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemberlakuan Perda Baca Tulis Al-Quran yang bisa membawa masyarakat jauh lebih mengenal Al-Quran dan fasih dalam membaca Al-Quran demi perbaikan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, Hingga harapan cita-cita bangsa dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan perundang-undangan (mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia), generasi penerus akan menjadi Insan yang utama yang paham baca tulis Al-Quran demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dapat tercapai.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/60\n\t10.26618/ojip.v3i1.60\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/60/56\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14891",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/61",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:52Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH",
"title_key": "partisipasi publik sebagai strategi mewujudkan good governance otonomi daerah",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH\"]",
"dc_creator_json": "[\"muhammadiah, muhammadiah\"]",
"dc_subject_json": "[\"public participation\",\"good governance\",\"partisipasi publik\"]",
"dc_description_json": "[\"Achieve good governance through public participation is a must. The big challenge in governance and development in the era of regional autonomy sourced from within the community. In society there is a potential and enormous resources, if utilized properly will contribute significantly to the progress of society and areas .. The experiences show that governance and development without involving the public's participation will face serious problems. Because it must be recognized by government actors that the public should be involved in every stage of the process of governance and development programs. Communities are stakeholders that should not be ignored, because they have a strategic role and the potential for continuity of government and regional development. \\n\\t\\nMewujudkan good governance melalui partispasi publik merupakan suatu keniscayaan. Tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah bersumber dari dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat potensi dan sumber daya yang sangat besar, jika dimanfaatkan secara baik akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa melibatkan partsipasi public akan menghadapi persoalan serius. Karena itu harus disadari oleh aktor-aktor pemerintahan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap proses tahapan program pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat merupakan stakeholders yang tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki peran dan potensi strategis bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/61\",\"10.26618/ojip.v3i1.61\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/61/57\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/61",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.61",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/61\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:52Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH\n\tmuhammadiah, muhammadiah\n\tpublic participation\n\tgood governance\n\tpartisipasi publik\n\tAchieve good governance through public participation is a must. The big challenge in governance and development in the era of regional autonomy sourced from within the community. In society there is a potential and enormous resources, if utilized properly will contribute significantly to the progress of society and areas .. The experiences show that governance and development without involving the public's participation will face serious problems. Because it must be recognized by government actors that the public should be involved in every stage of the process of governance and development programs. Communities are stakeholders that should not be ignored, because they have a strategic role and the potential for continuity of government and regional development. \n\t\nMewujudkan good governance melalui partispasi publik merupakan suatu keniscayaan. Tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah bersumber dari dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat potensi dan sumber daya yang sangat besar, jika dimanfaatkan secara baik akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa melibatkan partsipasi public akan menghadapi persoalan serius. Karena itu harus disadari oleh aktor-aktor pemerintahan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap proses tahapan program pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat merupakan stakeholders yang tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki peran dan potensi strategis bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/61\n\t10.26618/ojip.v3i1.61\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/61/57\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14892",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/63",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO",
"title_key": "implementasi program alokasi dana desa (add) dalam pemberdayaan masyarakat di desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten jeneponto",
"pub_date": "2013-04-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-04",
"dc_title_json": "[\"IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO\"]",
"dc_creator_json": "[\"TSL, Octrian\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Samma, Mappigau\"]",
"dc_subject_json": "[\"Implementation\",\"Village Fund Allocation (ADD)\",\"Implementasi\",\"Alokasi Dana Desa (ADD)\"]",
"dc_description_json": "[\"Punagaya village through the village fund allocation (ADD) will allocate a budget for community development in the areas of sugar production business, the study aims to look at the implementation of the allocation of funds in the rural community empowerment programs and the factors that affect the implementation of the implementation of the allocation of funds within the village community empowerment program in the Village Punagaya sub Bangkala Jeneponto district. This research is descriptive qualitative research sampling technique used was purposive sampling. This study uses data analysis techniques interviews and observations, after which the data collected are then analyzed using frequency tables later be described qualitatively. Number of samples 33 people consisting of 1 person village head, village secretary 1 person, a member of the Committee seminar 5 people, local people 7 people, 4 people Ibu PKK, brown sugar 6 people Makers, Executive Team Live Help ADD 3orang, public figures 6 people. Penelitaian showed that 52% of people believe that the implementation of the Village punagaya village fund allocation in the village punagaya poorly this happens because people do not see the program conducted by the local government to improve the empowerment and increased repair services performed by local governments to use allocation of village funds. Based on the research I did it, it can be concluded that the public has not been empowered by optimal utilization of ADD in the Village District Punagaya Bangkala Jeneponto. It is caused due to problems such as the allocation of funds provided inadequate to meningatkan empowerment, besides the allocation of funds is often given too late and village officials rendahmya influence on the development and management of the allocation of funds is a factor inhibiting village program implementation in the village of village fund allocation Punagaya Sub Bangkala Jeneponto but from the village fund allocation is expected to increase creativity, prosperity and jobs for the community.\\n\\nDesa Punagaya melalui Alokasi dana desa (ADD) akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah,penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi , dimana setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif. Jumlah sampel 33 orang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, anggota Panitia seminar 5 orang , Masyarakat setempat 7 orang, Ibu PKK 4 orang , Pembuat gula merah 6 orang, Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD 3orang, Tokoh masyarakat 6 orang. Penelitaian ini menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa punagaya kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan DD di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningatkan pemberdayaan masyarakat , selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahmya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63\",\"10.26618/ojip.v3i1.63\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63/58\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i1.63",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/63\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO\n\tTSL, Octrian\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tSamma, Mappigau\n\tImplementation\n\tVillage Fund Allocation (ADD)\n\tImplementasi\n\tAlokasi Dana Desa (ADD)\n\tPunagaya village through the village fund allocation (ADD) will allocate a budget for community development in the areas of sugar production business, the study aims to look at the implementation of the allocation of funds in the rural community empowerment programs and the factors that affect the implementation of the implementation of the allocation of funds within the village community empowerment program in the Village Punagaya sub Bangkala Jeneponto district. This research is descriptive qualitative research sampling technique used was purposive sampling. This study uses data analysis techniques interviews and observations, after which the data collected are then analyzed using frequency tables later be described qualitatively. Number of samples 33 people consisting of 1 person village head, village secretary 1 person, a member of the Committee seminar 5 people, local people 7 people, 4 people Ibu PKK, brown sugar 6 people Makers, Executive Team Live Help ADD 3orang, public figures 6 people. Penelitaian showed that 52% of people believe that the implementation of the Village punagaya village fund allocation in the village punagaya poorly this happens because people do not see the program conducted by the local government to improve the empowerment and increased repair services performed by local governments to use allocation of village funds. Based on the research I did it, it can be concluded that the public has not been empowered by optimal utilization of ADD in the Village District Punagaya Bangkala Jeneponto. It is caused due to problems such as the allocation of funds provided inadequate to meningatkan empowerment, besides the allocation of funds is often given too late and village officials rendahmya influence on the development and management of the allocation of funds is a factor inhibiting village program implementation in the village of village fund allocation Punagaya Sub Bangkala Jeneponto but from the village fund allocation is expected to increase creativity, prosperity and jobs for the community.\n\nDesa Punagaya melalui Alokasi dana desa (ADD) akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah,penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi , dimana setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif. Jumlah sampel 33 orang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, anggota Panitia seminar 5 orang , Masyarakat setempat 7 orang, Ibu PKK 4 orang , Pembuat gula merah 6 orang, Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD 3orang, Tokoh masyarakat 6 orang. Penelitaian ini menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa punagaya kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan DD di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningatkan pemberdayaan masyarakat , selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahmya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63\n\t10.26618/ojip.v3i1.63\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 1 (2013): (April 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63/58\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14893",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/65",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG",
"title_key": "peran pemerintah desa dalam pengelolaan program usaha pengelolaan pupuk organik (uppo) di desa kolai kecamatan malua kabupaten enrekang",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG\"]",
"dc_creator_json": "[\"Martmono, Ariyawan Alfayed\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Malik, Ihyani\"]",
"dc_subject_json": "[\"village governance\",\"UPPO management\",\"pemerintah desa\",\"pengelolaan UPPO\"]",
"dc_description_json": "[\" This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/65\",\"10.26618/ojip.v3i2.65\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/65/60\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/65",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.65",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/65\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG\n\tMartmono, Ariyawan Alfayed\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tMalik, Ihyani\n\tvillage governance\n\tUPPO management\n\tpemerintah desa\n\tpengelolaan UPPO\n\t This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/65\n\t10.26618/ojip.v3i2.65\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/65/60\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14894",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/66",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "INTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA",
"title_key": "interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"INTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rijal, Fahrul\",\"Madani, Muhlis\",\"Fatmawati, Fatmawati\"]",
"dc_subject_json": "[\"interaction\",\"policy formulation\",\"mining management\",\"interaksi\",\"perumusan kebijakan\",\"pengelolaan pertambangan\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed at knowing how the interaction of the actors in policy formulation. The method used was quantitative descriptive supported by qualitative data in the form of frequency tables. 20 people of population in the study would be also as the sample. Techniques of Data Collection in this research would be observation, questionnaires and developed the interviews for the respondent. The data were analyzed quantitative descriptively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by responds of the respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. The results showed how the interaction of actors in policy formulation mining management by the following indicators: 1. Patterns of cooperation (bargaining), The relationship between Parliament and Local Government established and done well and successfully, 2. Persuasive models (persuasion), a). An accurate negotiation precision, b). Many of them had been agreed of the approval for the local government and parliament in compromising problems occurred. The factors that influence were supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors of the actors interaction and formulation of mining management policy in North Kolaka were: a). communication. b). Actors human resources. Factors inhibiting the interaction of actors in the formulation of management policies of mining management northern Kolaka. a). Commitment. b). Bureaucratic structure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 20 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator: 1. Pola kerja sama (bar- gaining), Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, 2. Model persuasif (persuasion), a). ketepatan negosiasi tepat, b). persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju. Faktor- faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: a). komunikasi. b). sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. a). Komitmen. b). Struktur birokrasi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/66\",\"10.26618/ojip.v3i2.66\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/66/61\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/66",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.66",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/66\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tINTERAKSI AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\n\tRijal, Fahrul\n\tMadani, Muhlis\n\tFatmawati, Fatmawati\n\tinteraction\n\tpolicy formulation\n\tmining management\n\tinteraksi\n\tperumusan kebijakan\n\tpengelolaan pertambangan\n\tThis study aimed at knowing how the interaction of the actors in policy formulation. The method used was quantitative descriptive supported by qualitative data in the form of frequency tables. 20 people of population in the study would be also as the sample. Techniques of Data Collection in this research would be observation, questionnaires and developed the interviews for the respondent. The data were analyzed quantitative descriptively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by responds of the respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. The results showed how the interaction of actors in policy formulation mining management by the following indicators: 1. Patterns of cooperation (bargaining), The relationship between Parliament and Local Government established and done well and successfully, 2. Persuasive models (persuasion), a). An accurate negotiation precision, b). Many of them had been agreed of the approval for the local government and parliament in compromising problems occurred. The factors that influence were supporting factors and inhibiting factors. The supporting factors of the actors interaction and formulation of mining management policy in North Kolaka were: a). communication. b). Actors human resources. Factors inhibiting the interaction of actors in the formulation of management policies of mining management northern Kolaka. a). Commitment. b). Bureaucratic structure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif dalam bentuk tabel frekuensi. Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 20 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator: 1. Pola kerja sama (bar- gaining), Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, 2. Model persuasif (persuasion), a). ketepatan negosiasi tepat, b). persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju. Faktor- faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah: a). komunikasi. b). sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. a). Komitmen. b). Struktur birokrasi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/66\n\t10.26618/ojip.v3i2.66\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/66/61\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14895",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/67",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014",
"title_key": "pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh dpc partai demokrat kabupaten polman provinsi sulawesi barat pada pemilu 2014",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ishaq, Ishaq\",\"Usman, Jaelan\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"recruitment patterns\",\"legislative\",\"general elections\",\"pola rekrutmen\",\"anggota legislatif\",\"pemilihan umum\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the deter- mination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of fre- quency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and question- naire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candi- dates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Reg- istration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evalu- ation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to de- termine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/67\",\"10.26618/ojip.v3i2.67\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/67/65\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/67",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.67",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/67\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPOLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014\n\tIshaq, Ishaq\n\tUsman, Jaelan\n\tPrianto, Andi Luhur\n\trecruitment patterns\n\tlegislative\n\tgeneral elections\n\tpola rekrutmen\n\tanggota legislatif\n\tpemilihan umum\n\tThis study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the deter- mination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of fre- quency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and question- naire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candi- dates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Reg- istration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evalu- ation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to de- termine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/67\n\t10.26618/ojip.v3i2.67\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/67/65\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14896",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/69",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan mata allo kecamatan bajeng kabupaten gowa",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Arifin, Muhammad\",\"Said, Alimuddin\",\"Aksa, Andi Nuraeni\"]",
"dc_subject_json": "[\"role of government\",\"public welfare\",\"peran pemerintah\",\"kesejahteraan masyarakat.\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study was to analyze the role of the government in Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa Regency, as well as the factors of social welfare improvement in Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency. Type of this research was survey study which was direct to the object of the research descriptively by the informants that had been determined in advance. The data collected primarily and secondarily by data collection techniques as follows: observation, and in-depth interviews to the informants and the last five years secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively. Based on the research results showed that the Government's role in improving public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency, from those, it can be concluded that the implementation of the government's role could be seen from the organizers of the event of sub-district government, community empowerment, community services, the implementation of public peace and order, and maintaining public service infrastructure and facilities were not maximum, it was proved by the activities and urban government programs did not run optimally, empowerment and improving the welfare of the people in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency. Factors affecting the public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency included internal factors and external factors. Internal factors were income, education, and employment, while external factor was the ease. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Keurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. jenis penelitian adalah penelitian survey langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif dengan informan yang telah di tentukan. Data dalam penelitian ini di kumpul dengan data prime dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa ; observasi, dan wawancara secara mendalam terhadap informan dan data sekunder lima tahun terakhir. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mnnjukan bahwa peran Pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeilharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ; pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti kemudahan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69\",\"10.26618/ojip.v3i2.69\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69/66\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.69",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/69\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA\n\tArifin, Muhammad\n\tSaid, Alimuddin\n\tAksa, Andi Nuraeni\n\trole of government\n\tpublic welfare\n\tperan pemerintah\n\tkesejahteraan masyarakat.\n\tThe purpose of this study was to analyze the role of the government in Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa Regency, as well as the factors of social welfare improvement in Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency. Type of this research was survey study which was direct to the object of the research descriptively by the informants that had been determined in advance. The data collected primarily and secondarily by data collection techniques as follows: observation, and in-depth interviews to the informants and the last five years secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively. Based on the research results showed that the Government's role in improving public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency, from those, it can be concluded that the implementation of the government's role could be seen from the organizers of the event of sub-district government, community empowerment, community services, the implementation of public peace and order, and maintaining public service infrastructure and facilities were not maximum, it was proved by the activities and urban government programs did not run optimally, empowerment and improving the welfare of the people in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency. Factors affecting the public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency included internal factors and external factors. Internal factors were income, education, and employment, while external factor was the ease. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Keurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. jenis penelitian adalah penelitian survey langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif dengan informan yang telah di tentukan. Data dalam penelitian ini di kumpul dengan data prime dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa ; observasi, dan wawancara secara mendalam terhadap informan dan data sekunder lima tahun terakhir. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mnnjukan bahwa peran Pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeilharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ; pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti kemudahan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69\n\t10.26618/ojip.v3i2.69\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69/66\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14897",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/71",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR",
"title_key": "kinerja komisi pemiliham umum daerah (kpud) dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 di kabupaten takalar",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ichsan, Muhammad Fajri\",\"Hasanuddin, Muhajirah\",\"Rahim, Syamsir\"]",
"dc_subject_json": "[\"performance\",\"election commission\",\"local election\",\"kinerja\",\"komisi pemilihan umum\",\"pemilihan kepala daerah\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in thestudywere alsoasthesample. Datawerecollectedby observation, questionnaires and developed byinterviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed bythe respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a) . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b) . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c). Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a). Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b) . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/71\",\"10.26618/ojip.v3i2.71\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/71/67\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/71",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.71",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/71\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR\n\tIchsan, Muhammad Fajri\n\tHasanuddin, Muhajirah\n\tRahim, Syamsir\n\tperformance\n\telection commission\n\tlocal election\n\tkinerja\n\tkomisi pemilihan umum\n\tpemilihan kepala daerah\n\tThis study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in thestudywere alsoasthesample. Datawerecollectedby observation, questionnaires and developed byinterviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed bythe respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a) . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b) . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c). Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a). Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b) . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/71\n\t10.26618/ojip.v3i2.71\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/71/67\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14898",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/73",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG)",
"title_key": "kinerja birokrasi pemerintah daerah (studi kasus: masalah pengetahuan dan keterampilan aparatur di sekretariat daerah kabupaten bantaeng)",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nurhidayah, Nurhidayah\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Burhanuddin, Burhanuddin\"]",
"dc_subject_json": "[\"performance\",\"local government bureaucracy\",\"kinerja\",\"birokrasi pemerintah daerah\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/73\",\"10.26618/ojip.v3i2.73\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/73/69\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/73",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.73",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/73\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG)\n\tNurhidayah, Nurhidayah\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tBurhanuddin, Burhanuddin\n\tperformance\n\tlocal government bureaucracy\n\tkinerja\n\tbirokrasi pemerintah daerah\n\tThis study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/73\n\t10.26618/ojip.v3i2.73\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/73/69\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14899",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/74",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR",
"title_key": "koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelayanan e-ktp di kecamatan rappocini kota makassar",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"M, Nurhidayat\",\"Nurmaeta, Sitti\",\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"e-KTP services\",\"inter-agency\",\"pelayanan e-KTP\",\"antar lembaga\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/74\",\"10.26618/ojip.v3i2.74\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/74/72\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/74",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.74",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/74\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR\n\tM, Nurhidayat\n\tNurmaeta, Sitti\n\tHardi, Rudi\n\te-KTP services\n\tinter-agency\n\tpelayanan e-KTP\n\tantar lembaga\n\tThis study aimed at knowing the Coordination of Inter-government institutions in Electronic ID-card Services as well as at knowing the supporting and obstacles factors of the Coordination of Inter-government institutions in the Electronic ID-card Services in Rappocini district of Makassar . This research wasadescriptive – qualitative, the population in this research are also as sample of 31 people . Data were collected by observation , questionnaires and interviews developed by the respondent . The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all data collected by the authors, then presented in the form of frequency tabulation completed by respondents’ idea obtained from the informants , interviews , and questionnaires . The results showed the Coordination of Inter-Government institutions in Electronic ID-card service in the Rappocini district of Makassar categorized as less effective and influenced by several supporting and inhibiting factors. The inhibiting factor in Electronic ID-card services , namely : (a). Lack of computer facilities and infrastructure devices in regard to the number of mandatory for Electronic ID-card. (b). communities took low active role to queue for electronic ID-card service. (c). Less proposionality of the operator of Electronic ID-card in carrying on its duties and responsibilities. While the supporting factors in Electronic ID-card services, namely: (a). The presence of regulations on population policies in the service of Electronic ID-card, (b). The presence of a proportional local budget from the central government to distribute in any subdistricts in Makassar. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan Dalam Pelayanan E- KTP serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel sebanyak 31 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dikategorikan kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun Faktor penghambat dalam Pelayanan e-KTP yaitu : (a).Kurangnya sarana dan prasaranan perangkat komputer di banding jumlah wajib e-KTP. (b).Rendahnya peran aktif masyarakat ikut antrian dalam pelayanan e-KTP. (c).Kurang proposionalnya operator e-KTP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelayanan e-KTP yaitu : (a).Adanya regulasi tentang kebijakan kependudukan dalam pelayanan e-KTP, (b). Adanya anggaran APBD yang proposional dari pemerintah pusat untuk distribusikan setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/74\n\t10.26618/ojip.v3i2.74\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/74/72\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14900",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/75",
"status": "active",
"datestamp": "2017-12-23T06:45:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013",
"title_key": "kinerja komisi pemilihan umum daerah kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2013",
"pub_date": "2013-10-14",
"pub_year": "2013",
"pub_month": "2013-10",
"dc_title_json": "[\"KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suparto, Suparto\",\"Muhammadiah, Muhammadiah\",\"Rahim, Syamsir\"]",
"dc_subject_json": "[\"performance\",\"electoral commission\",\"data updating\",\"kinerja\",\"KPUD\",\"pemutakhiran data\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed at describing the performance of the electoral commission in the North Luwu regency in updating the voters data on the election of Governor and Governor Deputy in 2013, and describing the supporting and obstacles factors of the implementation of the data updating for determining the voters. The research methods used by the author in this study was descriptive-qualitative by using two kinds of data, namely primary and secondary data. The data was analyzed descriptive qualitatively by analyzing all the data collected by the writer, then be displayed in sentences based on the interviews results from the informants who had been determined in advance. The findings showed performance of Electoral Commission of North Luwu regency in the context of updating voters data in the election of South Sulawesi Governor and Governor Deputy in 2013 had been running well but not fully effective. This is proved by many of northern Luwu communities should be registered as voters at the election, but did not get summons for the election, in contrary the number of summonses were realeased for the people whom their presence were not known by the local society, so that the summonses were useless. Moreover, human resources, Loyalty of PPDP members and staff, and cooperation were the supporting factors while the obstacles were the Data of Potential Population of Voters in Election, Lack of Public Participation, Budget, and the total area.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, serta menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan pemutakhiran untuk ditetapkannya sebagai pemilih. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumya telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf serta Kerjasama selaku factor pendukung dan adapun sebagai Faktor Penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2013-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75\",\"10.26618/ojip.v3i2.75\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75/73\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75",
"doi_best": "10.26618/ojip.v3i2.75",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/75\n\t\t\t\t2017-12-23T06:45:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013\n\tSuparto, Suparto\n\tMuhammadiah, Muhammadiah\n\tRahim, Syamsir\n\tperformance\n\telectoral commission\n\tdata updating\n\tkinerja\n\tKPUD\n\tpemutakhiran data\n\tThis study aimed at describing the performance of the electoral commission in the North Luwu regency in updating the voters data on the election of Governor and Governor Deputy in 2013, and describing the supporting and obstacles factors of the implementation of the data updating for determining the voters. The research methods used by the author in this study was descriptive-qualitative by using two kinds of data, namely primary and secondary data. The data was analyzed descriptive qualitatively by analyzing all the data collected by the writer, then be displayed in sentences based on the interviews results from the informants who had been determined in advance. The findings showed performance of Electoral Commission of North Luwu regency in the context of updating voters data in the election of South Sulawesi Governor and Governor Deputy in 2013 had been running well but not fully effective. This is proved by many of northern Luwu communities should be registered as voters at the election, but did not get summons for the election, in contrary the number of summonses were realeased for the people whom their presence were not known by the local society, so that the summonses were useless. Moreover, human resources, Loyalty of PPDP members and staff, and cooperation were the supporting factors while the obstacles were the Data of Potential Population of Voters in Election, Lack of Public Participation, Budget, and the total area.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, serta menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan pemutakhiran untuk ditetapkannya sebagai pemilih. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumya telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf serta Kerjasama selaku factor pendukung dan adapun sebagai Faktor Penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2013-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75\n\t10.26618/ojip.v3i2.75\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 3 No. 2 (2013): (October 2013)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/75/73\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14901",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/76",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan di kelurahan kalegowa, kecamatan somba opu kabupaten gowa",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Haque, Adzimat Tinur\",\"Setiawati, Budi\",\"Mustari, Nuryanti\"]",
"dc_subject_json": "[\"BKBPP\",\"Women's Empowerment\",\"Community\",\"Pemberdayaan Perempuan\",\"Masyarakat\"]",
"dc_description_json": "[\" Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/76\",\"10.26618/ojip.v4i1.76\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/76/74\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/76",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.76",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/76\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA\n\tHaque, Adzimat Tinur\n\tSetiawati, Budi\n\tMustari, Nuryanti\n\tBKBPP\n\tWomen's Empowerment\n\tCommunity\n\tPemberdayaan Perempuan\n\tMasyarakat\n\t Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/76\n\t10.26618/ojip.v4i1.76\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/76/74\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14902",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/77",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:35Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA",
"title_key": "pengelolaan corporate social responsibility pt. lonsum di kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Haris, Almuhajir\",\"Adys, Abdul Kadir\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"Management\",\"CSR\",\"community empowerment\",\"Pengelolaan\",\"pemberdayaan masyarakat\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper aims to look at the management and the benefits of CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum in District Ujung Loe Bulukumba. The method used in this penelitiian is a qualitative description of the approach. The sample in this study as many as 10 people. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that (a) planning conducted by PT. LonSum in doing a CSR (Corporate Social Responsibility) are correct (b) Implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) is felt directly by the people. (C) Supervision in CSR (Corporate Social Responsibility) involved by the government and society (d) The effectiveness of the activity of management of CSR (Corporate Social Responsibility) directional well. (E) The benefits to society kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Give benefits in the field of improving the local economy, community empowerment and environmental safety. Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Perencanaan yang dilakukan oleh PT. LONSUM dalam melakukan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sudah tepat (b) Pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dirasakan langsung oleh masyarakat. (c) Pengawasan dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) melibatkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat (d) Efektifitas pengelolaan kegitan CSR (Corporate Social Responsibility) terarah dengan baik. (e) Manfaat pada masyarakat kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Sangat memberikan manfaat dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keselamatan lingkungan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/77\",\"10.26618/ojip.v4i1.77\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/77/75\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/77",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.77",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/77\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:35Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA\n\tHaris, Almuhajir\n\tAdys, Abdul Kadir\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tManagement\n\tCSR\n\tcommunity empowerment\n\tPengelolaan\n\tpemberdayaan masyarakat\n\tThis paper aims to look at the management and the benefits of CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum in District Ujung Loe Bulukumba. The method used in this penelitiian is a qualitative description of the approach. The sample in this study as many as 10 people. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that (a) planning conducted by PT. LonSum in doing a CSR (Corporate Social Responsibility) are correct (b) Implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) is felt directly by the people. (C) Supervision in CSR (Corporate Social Responsibility) involved by the government and society (d) The effectiveness of the activity of management of CSR (Corporate Social Responsibility) directional well. (E) The benefits to society kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Give benefits in the field of improving the local economy, community empowerment and environmental safety. Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Perencanaan yang dilakukan oleh PT. LONSUM dalam melakukan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sudah tepat (b) Pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dirasakan langsung oleh masyarakat. (c) Pengawasan dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) melibatkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat (d) Efektifitas pengelolaan kegitan CSR (Corporate Social Responsibility) terarah dengan baik. (e) Manfaat pada masyarakat kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Sangat memberikan manfaat dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keselamatan lingkungan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/77\n\t10.26618/ojip.v4i1.77\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/77/75\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14903",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/78",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di desa kayuangin kecamatan malunda kabupaten majene",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE\"]",
"dc_creator_json": "[\"Darmansyah, Darmansyah\",\"Badjido, Muhammad Yusuf\",\"Samad, Ahsan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Community Development\",\"cocoa farmers\",\"Pemberdayaan Masyarakat\",\"Petani Kakao\"]",
"dc_description_json": "[\" This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP) alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh yang belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/78\",\"10.26618/ojip.v4i1.78\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/78/76\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/78",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.78",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/78\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE\n\tDarmansyah, Darmansyah\n\tBadjido, Muhammad Yusuf\n\tSamad, Ahsan\n\tCommunity Development\n\tcocoa farmers\n\tPemberdayaan Masyarakat\n\tPetani Kakao\n\t This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP) alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh yang belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/78\n\t10.26618/ojip.v4i1.78\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/78/76\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14904",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/79",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:37Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO",
"title_key": "model joint operation dalam privatisasi pengelolaan ptpn xiv pabrik kapas jeneponto",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"MODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yusman, Fadliah\",\"Madani, Muhlis\",\"Handam, Handam\"]",
"dc_subject_json": "[\"joint operation\",\"privatization\",\"cotton factory\",\"privatisasi\",\"pabrik kapas\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/79\",\"10.26618/ojip.v4i1.79\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/79/77\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/79",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.79",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/79\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:37Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMODEL JOINT OPERATION DALAM PRIVATISASI PENGELOLAAN PTPN XIV PABRIK KAPAS JENEPONTO\n\tYusman, Fadliah\n\tMadani, Muhlis\n\tHandam, Handam\n\tjoint operation\n\tprivatization\n\tcotton factory\n\tprivatisasi\n\tpabrik kapas\n\tThis study aims to determine the model of privatization of the management of Joint Operations at PT. Perkebunan Nusantara XIV Cotto factory Jenponto. The data collection was done by using field research, library research and document data searches. The data were then analyzed qualitatively. The results showed that the model of Joint Operation in the privatization of the management of PT Perkebunan Nusantara XIV Cotton factory Jeneponto to cooperate PT Supin Raya. Factors that are supporting the success of privatization is close supervision and the amount of raw material supply. Factors affecting the failure is a problem in making the agreement, the rental price of production services, late payment of rental services, limited production facilities and infrastructure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi pengelolaan dengan model Joint Operation pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelusuran data dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Joint Operation dalam privatisasi pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Kapas Jeneponto dengan bekerja sama PT Supin Raya. Faktor yang yang mendukung keberhasilan privatisasi yaitu pengawasan yang ketat dan jumlah pasokan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi kegagalan yaitu masalah dalam pembuatan surat perjanjian, harga sewa jasa produksi, keterlambatan pembayaran sewa jasa, keterbatasan sarana dan prasarana produksi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/79\n\t10.26618/ojip.v4i1.79\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/79/77\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14905",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/80",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:38Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalampemberdayaan masyarakat petani kakao di desa taan kecamatan tapalang kabupaten mamuju",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU\"]",
"dc_creator_json": "[\"Labaran, Muhammad Azran\",\"Hakim, Lukman\",\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"local government\",\"empowering\",\"cocoa farmers\",\"pemerintah daerah\",\"pemberdayaan\",\"petani kakao\"]",
"dc_description_json": "[\" This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/80\",\"10.26618/ojip.v4i1.80\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/80/78\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/80",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.80",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/80\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:38Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA TAAN KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU\n\tLabaran, Muhammad Azran\n\tHakim, Lukman\n\tHardi, Rudi\n\tlocal government\n\tempowering\n\tcocoa farmers\n\tpemerintah daerah\n\tpemberdayaan\n\tpetani kakao\n\t This study aims to determine the role of government in community empowerment cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency and what factors influence the government in empowering cocoa farming communities. This type of research that is in use is qualitative. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the role of local government in empowering cocoa farming communities in the village of Taan District of Tapalang Mamuju regency has realized various programs as a form of government efforts to increase social welfare, but this policy is not performing well with a wide variety of factors. Some of the factors that affect local government's role in empowering communities cocoa farmers in the village of Taan District of Tapalang Mamuju supporting factors include: that government efforts to improve public education, production and capital assistance. While the inhibiting factors: the lack of institutional shade cacao cultivation in the society so that society can only mengandalakan their experience in the management of the cocoa plant. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan Faktor apa yang mempengaruhi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju diantaranya faktor pendukung: adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, bantuan produksi dan modal. Sedangkan faktor penghambat: kurangnya kelembagaan yang menaungi masyarakat dalam pembudidayaan tanaman kakao sehingga masyarakat hanya bisa mengandalakan pengalaman mereka dalam pengelolaan tanaman kakao.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/80\n\t10.26618/ojip.v4i1.80\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/80/78\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14906",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/81",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:39Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nurdin, Muhammad\",\"Nurmaeta, Sitti\",\"Tahir, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"local government\",\"empowerment\",\"corn farmers\",\"pemerintah daerah\",\"pemberdayaan\",\"petani jagung\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study to determine the role of local government in community empowerment Biringbulu corn farmers in the District of Gowa. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that: The role of local government in empowering communities corn farmers are already well underway; FeAs already carry corn farmer training went well, but not maximized in because there are many farmer groups have not received training; and local governments to provide assistance for seeds, fertilizers as well as savings and loan assistance.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81\",\"10.26618/ojip.v4i1.81\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81/79\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.81",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/81\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:39Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA\n\tNurdin, Muhammad\n\tNurmaeta, Sitti\n\tTahir, Muhammad\n\tlocal government\n\tempowerment\n\tcorn farmers\n\tpemerintah daerah\n\tpemberdayaan\n\tpetani jagung\n\tThe purpose of this study to determine the role of local government in community empowerment Biringbulu corn farmers in the District of Gowa. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that: The role of local government in empowering communities corn farmers are already well underway; FeAs already carry corn farmer training went well, but not maximized in because there are many farmer groups have not received training; and local governments to provide assistance for seeds, fertilizers as well as savings and loan assistance.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81\n\t10.26618/ojip.v4i1.81\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81/79\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14907",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/82",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:39Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA",
"title_key": "peranan dinas pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di kecamatan manuju kabupaten gowa",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ali, Sholihin\",\"Idris, Muhammad\",\"Parawangi, Anwar\"]",
"dc_subject_json": "[\"The role\",\"the Department of Agriculture\",\"Empowerment\",\"Farmers\",\"Peranan\",\"Dinas Pertanian\",\"Pemberdayaan\",\"Kelompok Tani\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to determine the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa and identify the factors supporting and inhibiting factors in the empowerment of farmer groups. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. While data collection techniques used by researchers is the observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa which include the delivery of training and counseling, help seed and fertilizer, and assistance agricultural technologies. The factors supporting in the empowerment of farmer groups in the District Manuju namely the support of the Central Government in the form of budget allocations in the state budget, help the Provincial Government, District Government. Then factor inhibiting in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju is the application of what is obtained by the groups of training and counseling is still lacking because most still use traditional patterns of farming. Besides the lack of seed stock and fertilizer from the manufacturer is still less. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data yaitu analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yang meliputi pemberian pelatihan dan penyuluhan, Bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi anggaran dalam APBN, bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Kemudian faktor yang menghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju adalah pengaplikasian dari apa yang didapatkan oleh kelompok tani dari pelatihan dan penyuluhan itu masih kurang karena kebanyakan masih menggunakan pola-pola tradisional dalam bertani. Selain itu kurangnya stok bibit maupun pupuk dari produsen.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/82\",\"10.26618/ojip.v4i1.82\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/82/80\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/82",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.82",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/82\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:39Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA\n\tAli, Sholihin\n\tIdris, Muhammad\n\tParawangi, Anwar\n\tThe role\n\tthe Department of Agriculture\n\tEmpowerment\n\tFarmers\n\tPeranan\n\tDinas Pertanian\n\tPemberdayaan\n\tKelompok Tani\n\tThe purpose of this study is to determine the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa and identify the factors supporting and inhibiting factors in the empowerment of farmer groups. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. While data collection techniques used by researchers is the observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa which include the delivery of training and counseling, help seed and fertilizer, and assistance agricultural technologies. The factors supporting in the empowerment of farmer groups in the District Manuju namely the support of the Central Government in the form of budget allocations in the state budget, help the Provincial Government, District Government. Then factor inhibiting in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju is the application of what is obtained by the groups of training and counseling is still lacking because most still use traditional patterns of farming. Besides the lack of seed stock and fertilizer from the manufacturer is still less. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data yaitu analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yang meliputi pemberian pelatihan dan penyuluhan, Bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi anggaran dalam APBN, bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Kemudian faktor yang menghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju adalah pengaplikasian dari apa yang didapatkan oleh kelompok tani dari pelatihan dan penyuluhan itu masih kurang karena kebanyakan masih menggunakan pola-pola tradisional dalam bertani. Selain itu kurangnya stok bibit maupun pupuk dari produsen.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/82\n\t10.26618/ojip.v4i1.82\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/82/80\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14908",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/83",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:40Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU",
"title_key": "pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan di kelurahan sumpang binangae kabupaten barru",
"pub_date": "2014-04-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-04",
"dc_title_json": "[\"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nahruddin, Zulfan\"]",
"dc_subject_json": "[\"empowerment\",\"community\",\"management of the fishery\",\"pemberdayaan\",\"masyarakat\",\"pengelolaan hasil perikanan\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to investigate the implementation of community empowerment in the management of the fishery in Sub Sumpang Binangae Barru . The method used is a qualitative descriptive study . The results of this study indicate that the strengthening of the funding for the fishing industry is quite beneficial for fisheries business there is ease access to funding obtained . Empowering local government in terms of packaging and help to improve the promotion of business products processing of fishery products to various areas , provision of facilities and infrastructure business to business operators of industrial shredded fish is quite effective but the implementation of the guidance by the local governments have not been implemented on an ongoing basis in order to increase the economic value added the businesses that have been fostered by the government. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendanaan untuk industri perikanan cukup memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan ada kemudahaan akses pendanaan yang diperoleh. Pemberdayaan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pengemasan serta membantu meningkatkan promosi produk usaha pengolahan hasil perikanan ke berbagai daerah, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha untuk pelaku usaha industri abon ikan cukup efektif tetapi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah belum terlaksana secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomis pada usaha yang telah dibina oleh pemerintah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/83\",\"10.26618/ojip.v4i1.83\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/83/81\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/83",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i1.83",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/83\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:40Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU\n\tNahruddin, Zulfan\n\tempowerment\n\tcommunity\n\tmanagement of the fishery\n\tpemberdayaan\n\tmasyarakat\n\tpengelolaan hasil perikanan\n\tThis study aims to investigate the implementation of community empowerment in the management of the fishery in Sub Sumpang Binangae Barru . The method used is a qualitative descriptive study . The results of this study indicate that the strengthening of the funding for the fishing industry is quite beneficial for fisheries business there is ease access to funding obtained . Empowering local government in terms of packaging and help to improve the promotion of business products processing of fishery products to various areas , provision of facilities and infrastructure business to business operators of industrial shredded fish is quite effective but the implementation of the guidance by the local governments have not been implemented on an ongoing basis in order to increase the economic value added the businesses that have been fostered by the government. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendanaan untuk industri perikanan cukup memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan ada kemudahaan akses pendanaan yang diperoleh. Pemberdayaan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pengemasan serta membantu meningkatkan promosi produk usaha pengolahan hasil perikanan ke berbagai daerah, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha untuk pelaku usaha industri abon ikan cukup efektif tetapi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah belum terlaksana secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomis pada usaha yang telah dibina oleh pemerintah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/83\n\t10.26618/ojip.v4i1.83\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 1 (2014): (April 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/83/81\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14909",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/88",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:28Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR",
"title_key": "transparansi pemerintah dalam pelayanan sertifikat tanah di kota makassar",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fadli, Fadli\",\"Madani, Muhlis\",\"Idris, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"public services\",\"land certificates\",\"pelayanan publik\",\"sertifikat tanah\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/88\",\"10.26618/ojip.v4i2.88\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/88/82\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/88",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.88",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/88\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:28Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KOTA MAKASSAR\n\tFadli, Fadli\n\tMadani, Muhlis\n\tIdris, Muhammad\n\tpublic services\n\tland certificates\n\tpelayanan publik\n\tsertifikat tanah\n\tThis study aims to identify the process of land services in serving the people in charge of land titles in Makassar, the proliferation of land without a certificate becomes a problem for society. This type of research is qualitative deskriftip which give an idea or an exact explanation objectively related to the actual state of the object that diteliti.Jenis data used consist of primary data, interviews and direct observation in the field and secondary data sourced from books, documents / notes / reports and legislation relating to issues diteliti.Dari research result shows the implementation of the People for Land Certification Service (Larasita) in Makassar been transparent or open but less effective. This is caused because the indicator execution and settlement services in terms of time, where the completion of the certifiPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pelayanan pertanahan dalam melayani masyarakat mengurusi sertifikat tanah di Makassar, menjamurnya tanah-tanah tanpa sertifikat menjadi permasalahan bagi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriftip yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan pelaksanaan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar sudah Transparan atau terbuka namun kurang efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan dari segi waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.cation and implementation Larasita not in accordance with the provisions that have been made previously.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/88\n\t10.26618/ojip.v4i2.88\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/88/82\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14910",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/89",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:29Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR",
"title_key": "transparansi pengelolaan keuangan daerah di dinas kesehatan kota makassar",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fahril, Fahril\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"transparency\",\"financial management\",\"health\",\"transparansi\",\"pengelolaan keuangan\",\"kesehatan\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/89\",\"10.26618/ojip.v4i2.89\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/89/83\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/89",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.89",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/89\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:29Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR\n\tFahril, Fahril\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tHardi, Rudi\n\ttransparency\n\tfinancial management\n\thealth\n\ttransparansi\n\tpengelolaan keuangan\n\tkesehatan\n\tThe purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological. The results showed that there is a supply of information with clarity indicator procedures, clarity of costs are not transparent. There is easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly. There are complaints mechanism for complaints to the service users. publication activities on mass media activity has been carried out but not optimal in non-governmental institutions. Efforts made in the Makassar Health Agency financial liability in accordance with applicable regulations. To ensure internal and external transparency Makassar Health Agency has been building websites as a medium of socialization and dissemination of financial accountability. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan yaitu fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya belum transparan. Ada kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung. Tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan . kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin trasparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggungjawaban keuangan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/89\n\t10.26618/ojip.v4i2.89\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/89/83\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14911",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/90",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:29Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA",
"title_key": "transparansi pelayanan jaminan sosial nasional (jsn) ketenegakerjaan di kabupaten gowa",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hidayatullah, Hidayatullah\",\"Aksa, Andi Nuraeni\",\"Malik, Ihyani\"]",
"dc_subject_json": "[\"JSN employment\",\"service\",\"JSN ketenagakerjaan\",\"pelayanan\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/90\",\"10.26618/ojip.v4i2.90\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/90/84\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/90",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.90",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/90\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:29Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA\n\tHidayatullah, Hidayatullah\n\tAksa, Andi Nuraeni\n\tMalik, Ihyani\n\tJSN employment\n\tservice\n\tJSN ketenagakerjaan\n\tpelayanan\n\tThis study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/90\n\t10.26618/ojip.v4i2.90\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/90/84\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14912",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/91",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:30Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR",
"title_key": "transparansi penyelenggaraan kebijakan program keluarga harapan di kelurahan manggala kecamatan manggala kota makassar",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Irmayanti, Irmayanti\",\"Mahsyar, Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Transparency\",\"PKH policy\",\"government aid\",\"Transparansi\",\"Kebijakan PKH\",\"bantuan pemerintah\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan menjelaskan tentang transparansi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen.Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan, petugas kesehatan, petugas kesehatan, pendamping PKH dan masyarakat di Kelurahan Manggala.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian informasi tentang pelaksanaan program PKH kepada masyarakat di Kelurahan Manggala kurang optimal.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang informasi yang tidak disosialisasikan sebelumnya atau cenderung ditutup-tutupi. Selain itu, kurangnya pemberian informasi terkait bantuan PKH ini membuat masyarakat harus berusaha sendiri dalam mencari informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum mendapatkan bantuan PKH.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/91\",\"10.26618/ojip.v4i2.91\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/91/85\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/91",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.91",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/91\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:30Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR\n\tIrmayanti, Irmayanti\n\tMahsyar, Abdul\n\tTransparency\n\tPKH policy\n\tgovernment aid\n\tTransparansi\n\tKebijakan PKH\n\tbantuan pemerintah\n\tThis study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan menjelaskan tentang transparansi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen.Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan, petugas kesehatan, petugas kesehatan, pendamping PKH dan masyarakat di Kelurahan Manggala.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian informasi tentang pelaksanaan program PKH kepada masyarakat di Kelurahan Manggala kurang optimal.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang informasi yang tidak disosialisasikan sebelumnya atau cenderung ditutup-tutupi. Selain itu, kurangnya pemberian informasi terkait bantuan PKH ini membuat masyarakat harus berusaha sendiri dalam mencari informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum mendapatkan bantuan PKH.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/91\n\t10.26618/ojip.v4i2.91\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/91/85\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14913",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/92",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:31Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE",
"title_key": "transparansi pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat di kecamatan ulumanda kabupaten majene",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kurniadi, Kurniadi\",\"Taufik, Ahmad\",\"Hamrun, Hamrun\"]",
"dc_subject_json": "[\"PNPM MP Budgets\",\"Community Empowerment\",\"Anggaran PNPM MP\",\"Pemberdayaan Masyarakat\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/92\",\"10.26618/ojip.v4i2.92\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/92/86\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/92",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.92",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/92\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:31Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE\n\tKurniadi, Kurniadi\n\tTaufik, Ahmad\n\tHamrun, Hamrun\n\tPNPM MP Budgets\n\tCommunity Empowerment\n\tAnggaran PNPM MP\n\tPemberdayaan Masyarakat\n\tThis study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/92\n\t10.26618/ojip.v4i2.92\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/92/86\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14914",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/93",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:32Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI",
"title_key": "transparansi pelayanan izin investasi usaha di kabupaten sinjai",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mutahhara, Mutahhara\",\"Prianto, Andi Luhur\",\"Muhammadiah, Muhammadiah\"]",
"dc_subject_json": "[\"transparency of services\",\"business investment license\",\"transparansi pelayanan\",\"izin investasi usaha\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/93\",\"10.26618/ojip.v4i2.93\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/93/87\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/93",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.93",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/93\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:32Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI\n\tMutahhara, Mutahhara\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tMuhammadiah, Muhammadiah\n\ttransparency of services\n\tbusiness investment license\n\ttransparansi pelayanan\n\tizin investasi usaha\n\tThis study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the government's efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individual's expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/93\n\t10.26618/ojip.v4i2.93\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/93/87\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14915",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/94",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:33Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA",
"title_key": "transparansi pelayanan pajak kendaraan bermotor di kabupaten gowa",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"TRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rusmiati, Rusmiati\",\"Nurmaeta, Sitti\",\"Tahir, Muchlas M\"]",
"dc_subject_json": "[\"transparency\",\"motor vehicle tax\",\"transparansi\",\"pajak kendaraan bermotor\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/94\",\"10.26618/ojip.v4i2.94\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/94/88\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/94",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.94",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/94\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:33Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTRANSPARANSI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA\n\tRusmiati, Rusmiati\n\tNurmaeta, Sitti\n\tTahir, Muchlas M\n\ttransparency\n\tmotor vehicle tax\n\ttransparansi\n\tpajak kendaraan bermotor\n\tThis study aimed to describe the process of the motor vehicle tax services in Gowa. This research uses quantitative and qualitative descriptive approach and collection techniques by observation, interviews and questionnaires. The results showed indicators of motor vehicle tax transparency of services such as: Disclosure of the service process is not done transparently; information service procedures have not done well; Ease of obtaining information through cooperation with mass media have not done well. As a result the quality of service of the Motor Vehicle Tax (PKB) is evidenced by: reliability SAMSAT employees in serving the community is enough to satisfy the public; SAMSAT employee responsiveness in serving the public still lacks respond; Warranty SAMSAT employees in serving the community is pretty good; and Empathy SAMSAT employees to serve the public good enough Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan indikator transparansi pelayanan pajak kendaraaan bermotor antara lain: keterbukaan proses pelayanan yaitu belum dilakukan dengan transparan; prosedur pelayanan informasi belum dilakukan dengan baik; kemudahan memperoleh informasi melalui kerjasama dengan media massa belum dilakukan dengan baik. Alhasil kualitas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu tercermin dari: kehandalan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup memuaskan masyarakat; daya tanggap pegawai Samsat dalam melayani masyarakat masih kurang merespon; Jaminan pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup bagus; dan empati pegawai Samsat dalam melayani masyarakat sudah cukup baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/94\n\t10.26618/ojip.v4i2.94\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/94/88\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14916",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/95",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU",
"title_key": "akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa di desa pao-pao kecamatan tanete rilau kabupaten barru",
"pub_date": "2014-10-14",
"pub_year": "2014",
"pub_month": "2014-10",
"dc_title_json": "[\"AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nahruddin, Zulfan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Accountability\",\"transparency\",\"management of village fund\",\"Akuntabilitas\",\"transparansi\",\"pengelolaan dana desa\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study to determine accountability and transparency in the management of the allocation of funds in the village of Pao - Pao village Tanete Rilau Barru Subdistrict . This study uses quantitative methods . The results showed that the accountability of the management of allocated funds performing well overall dimensions , including the dimension of transparency that shows the management of funds allocated to Village Walk trasparan this happens because the information is easily accessible and good communication by village so pengengelolaan allocations village to be transparent , The same thing happened on the dimensions reabiliy , responsibility and responsiveness going well but on the dimension control is still categorized as good enough and need to be optimized to support accountability in the management of funds of the village. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan trasparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2014-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95\",\"10.26618/ojip.v4i2.95\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95/89\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95",
"doi_best": "10.26618/ojip.v4i2.95",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/95\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA DI DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU\n\tNahruddin, Zulfan\n\tAccountability\n\ttransparency\n\tmanagement of village fund\n\tAkuntabilitas\n\ttransparansi\n\tpengelolaan dana desa\n\tThe purpose of this study to determine accountability and transparency in the management of the allocation of funds in the village of Pao - Pao village Tanete Rilau Barru Subdistrict . This study uses quantitative methods . The results showed that the accountability of the management of allocated funds performing well overall dimensions , including the dimension of transparency that shows the management of funds allocated to Village Walk trasparan this happens because the information is easily accessible and good communication by village so pengengelolaan allocations village to be transparent , The same thing happened on the dimensions reabiliy , responsibility and responsiveness going well but on the dimension control is still categorized as good enough and need to be optimized to support accountability in the management of funds of the village. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan trasparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabiliy, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2014-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95\n\t10.26618/ojip.v4i2.95\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 4 No. 2 (2014): (October 2014)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/95/89\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14917",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/101",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:21Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)",
"title_key": "penduduk dan demokrasi (studi kasus pada pemilihan gubernur sulawesi selatan tahun 2013-2018 di kecamatan somba opu kabupaten gowa)",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muhiddin, Amir\"]",
"dc_subject_json": "[\"residents\",\"democracy\",\"political participation\",\"penduduk\",\"demokrasi\",\"partisipasi politik.\"]",
"dc_description_json": "[\"This study was to determine the effect of population quality to the quality of democracy in the election of the Governor of South Sulawesi Year 2013-2018. This research is quantitative and sampling techniques, the method used was survey methods, and techniques of data collection is done by questionnaire and documentation. These results indicate that the quality of Population in Gowa Kabuaten views of education and income levels are still low, but the quality of democracy seen from quite high participation of about 75 to 85%. Quantitatively based regression is mentioned that there is a significant relationship between the quality of the population and the quality of democracy in the Case of South Sulawesi gubernatorial election in 2013 which was held in the District Somba Opu Gowa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas penduduk dengan kualitas demokrasi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik sampling, Metode yang digunakan adalah metode Survei, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penduduk di Kabuaten Gowa dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, namun kualitas demokrasi dilihat dari partisipasi cukup tinggi sekitar 75 sampai 85%. Secara kuantitatif berdasarkan uji regresi disebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas penduduk dan kualitas demokrasi dalam Kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/101\",\"10.26618/ojip.v5i1.101\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/101/94\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/101",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.101",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/101\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:21Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA)\n\tMuhiddin, Amir\n\tresidents\n\tdemocracy\n\tpolitical participation\n\tpenduduk\n\tdemokrasi\n\tpartisipasi politik.\n\tThis study was to determine the effect of population quality to the quality of democracy in the election of the Governor of South Sulawesi Year 2013-2018. This research is quantitative and sampling techniques, the method used was survey methods, and techniques of data collection is done by questionnaire and documentation. These results indicate that the quality of Population in Gowa Kabuaten views of education and income levels are still low, but the quality of democracy seen from quite high participation of about 75 to 85%. Quantitatively based regression is mentioned that there is a significant relationship between the quality of the population and the quality of democracy in the Case of South Sulawesi gubernatorial election in 2013 which was held in the District Somba Opu Gowa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas penduduk dengan kualitas demokrasi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik sampling, Metode yang digunakan adalah metode Survei, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penduduk di Kabuaten Gowa dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, namun kualitas demokrasi dilihat dari partisipasi cukup tinggi sekitar 75 sampai 85%. Secara kuantitatif berdasarkan uji regresi disebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas penduduk dan kualitas demokrasi dalam Kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/101\n\t10.26618/ojip.v5i1.101\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/101/94\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14918",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/103",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:22Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MAKASSAR",
"title_key": "partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di kota makassar",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MAKASSAR\"]",
"dc_creator_json": "[\"Amaliah, Andi Nur\",\"Hasanuddin, Muhajirah\",\"Said, Alimuddin\"]",
"dc_subject_json": "[\"Political Participation\",\"the Poor and the Presidential Election\",\"Partisipasi Politik\",\"Masyarakat Miskin kota\"]",
"dc_description_json": "[\"This research for knowing the political participation of the urban poor and the factors that affect the political participation of the urban poor in the election of President and Vice President in 2014 in the Village Mangasa Subdistrict Tamalate Makassar. The kind of research is descriptive quantitative research by explaining the political participation of the urban poor, the sample of 30 people in the poor communities selected by purposive sampling. The results showed a participation rate of urban poor in the election of president and vice president in 2014 in the Village Mangasa Tamalate District Makassar. The form of political participation of the poor consists of electoral activities, the lobby, the organization's activities, find connections and acts of violence, political participation Reasons divided on the influence of community groups, availability of facilities, and low motivation. Typology of political participation consists of poor and semi apathetic apathy. As well as political communication is divided into function information and education functions. The political participation of the urban poor is also strongly influenced by factors supporting consisting of Consciousness or the will and the influence of the government, as well as inhibiting factors are factors Environmental and Economic factors. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat miskin kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampelnya sebanyak 30 orang masyarakat miskin yang di pilih secara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat miskin terdiri dari kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan, Alasan partisipasi politik terbagi atas pengaruh kelompok masyarakat, ketersediaan sarana, dan rendahnya motivasi. Tipologi partisipasi politik terdiri dari masyarakat miskin apatis dan semi apatis. Serta komunikasi politik terbagi atas fungsi informasi dan fungsi pendidikan. Partisipasi politik masyarakat miskin kota juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang terdiri dari Kesadaran atau kemauan dan pengaruh pemerintah, serta faktor penghambat yaitu faktor Lingkungan dan faktor Ekonomi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/103\",\"10.26618/ojip.v5i1.103\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/103/95\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/103",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.103",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/103\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:22Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MAKASSAR\n\tAmaliah, Andi Nur\n\tHasanuddin, Muhajirah\n\tSaid, Alimuddin\n\tPolitical Participation\n\tthe Poor and the Presidential Election\n\tPartisipasi Politik\n\tMasyarakat Miskin kota\n\tThis research for knowing the political participation of the urban poor and the factors that affect the political participation of the urban poor in the election of President and Vice President in 2014 in the Village Mangasa Subdistrict Tamalate Makassar. The kind of research is descriptive quantitative research by explaining the political participation of the urban poor, the sample of 30 people in the poor communities selected by purposive sampling. The results showed a participation rate of urban poor in the election of president and vice president in 2014 in the Village Mangasa Tamalate District Makassar. The form of political participation of the poor consists of electoral activities, the lobby, the organization's activities, find connections and acts of violence, political participation Reasons divided on the influence of community groups, availability of facilities, and low motivation. Typology of political participation consists of poor and semi apathetic apathy. As well as political communication is divided into function information and education functions. The political participation of the urban poor is also strongly influenced by factors supporting consisting of Consciousness or the will and the influence of the government, as well as inhibiting factors are factors Environmental and Economic factors. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat miskin kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampelnya sebanyak 30 orang masyarakat miskin yang di pilih secara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat miskin terdiri dari kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan, Alasan partisipasi politik terbagi atas pengaruh kelompok masyarakat, ketersediaan sarana, dan rendahnya motivasi. Tipologi partisipasi politik terdiri dari masyarakat miskin apatis dan semi apatis. Serta komunikasi politik terbagi atas fungsi informasi dan fungsi pendidikan. Partisipasi politik masyarakat miskin kota juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang terdiri dari Kesadaran atau kemauan dan pengaruh pemerintah, serta faktor penghambat yaitu faktor Lingkungan dan faktor Ekonomi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/103\n\t10.26618/ojip.v5i1.103\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/103/95\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14919",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/104",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "ELEKTABILITAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA DI PAPUA BARAT TAHUN 2013",
"title_key": "elektabilitas partai demokrat dalam pemilukada di papua barat tahun 2013",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"ELEKTABILITAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA DI PAPUA BARAT TAHUN 2013\"]",
"dc_creator_json": "[\"Handayani, Fitriani Sari\"]",
"dc_subject_json": "[\"elektabilitas\",\"noken system\",\"election\",\"sistem noken\",\"pilkada\"]",
"dc_description_json": "[\" This paper wants to strengthen the general argument has been that the image of political parties less able to explain the results of the victory of candidates promoted by political parties, but the capabilities of personal and political network of candidates in the election victory into a decisive factor. In this study using a literature review in the process of making the necessary data. As a result the Democrats see elektabilitas dynamics in various regions as a comparison taste voters during the elections (local elections). In analyzing the victory of the Democratic candidate in West Papua to use a rational perspective in reading the electoral process. In addition, the implementation of a camshaft that is characteristic of the people of Papua in the electoral process is dilematisasi for the prospective head region in mobilizing the masses. Tulisan ini ingin menguatkan argumentasi umum selama ini bahwa citra partai politik kurang bisa menjelaskan hasil kemenangan kandidat yang diusung oleh partai politik, melainkan kapabilitas personal dan jaringan politik kandidat dalam pemilukada menjadi faktor penentu kemenangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dalam proses pengambilan data yang diperlukan. Alhasil dengan melihat dinamika elektabilitas partai demokrat di berbagai daerah sebagai perbandingan selera pemilih pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah). Dalam menganalisa kemenangan kandidat partai demokrat di Papua Barat digunakan perspektif rasional dalam membaca proses pilkada. Selain itu, diterapkannya sistem noken yang menjadi ciri khas rakyat papua dalam proses pemilihan merupakan dilematisasi bagi para calon kepala daerah dalam memobilisasi massa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/104\",\"10.26618/ojip.v5i1.104\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/104/96\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/104",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.104",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/104\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tELEKTABILITAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA DI PAPUA BARAT TAHUN 2013\n\tHandayani, Fitriani Sari\n\telektabilitas\n\tnoken system\n\telection\n\tsistem noken\n\tpilkada\n\t This paper wants to strengthen the general argument has been that the image of political parties less able to explain the results of the victory of candidates promoted by political parties, but the capabilities of personal and political network of candidates in the election victory into a decisive factor. In this study using a literature review in the process of making the necessary data. As a result the Democrats see elektabilitas dynamics in various regions as a comparison taste voters during the elections (local elections). In analyzing the victory of the Democratic candidate in West Papua to use a rational perspective in reading the electoral process. In addition, the implementation of a camshaft that is characteristic of the people of Papua in the electoral process is dilematisasi for the prospective head region in mobilizing the masses. Tulisan ini ingin menguatkan argumentasi umum selama ini bahwa citra partai politik kurang bisa menjelaskan hasil kemenangan kandidat yang diusung oleh partai politik, melainkan kapabilitas personal dan jaringan politik kandidat dalam pemilukada menjadi faktor penentu kemenangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dalam proses pengambilan data yang diperlukan. Alhasil dengan melihat dinamika elektabilitas partai demokrat di berbagai daerah sebagai perbandingan selera pemilih pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah). Dalam menganalisa kemenangan kandidat partai demokrat di Papua Barat digunakan perspektif rasional dalam membaca proses pilkada. Selain itu, diterapkannya sistem noken yang menjadi ciri khas rakyat papua dalam proses pemilihan merupakan dilematisasi bagi para calon kepala daerah dalam memobilisasi massa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/104\n\t10.26618/ojip.v5i1.104\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/104/96\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14920",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/105",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO",
"title_key": "peran media massa dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di kecamatan tempe kabupaten wajo",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hasanuddin, Hardini\",\"Badjido, Muhammad Yusuf\",\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"The mass media\",\"participation\",\"voters\",\"Media massa\",\"partisipasi\",\"pemilih pemula\"]",
"dc_description_json": "[\" Mass media is one of the factors that may affect the level of participation of voters in a local election. Based on this, the researchers were motivated to prove that the mass media have an important role in increasing the participation of voters in the local elections in 2013 in District Tempe Wajo. This research is a qualitative descriptive to decipher and interpret the data obtained from the process of organizing and sorting the data obtained from the field and from informants who were 18 people into patterns, categories, and a basic outline that can be found themes and formulated the working hypothesis the results of the study show the influence of the mass media of increasing participation of voters in the 2013 election in District Tempe Wajo. Such increase is influenced by factors; information. Media Massa merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang di peroleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut sangat di pengaruhi oleh faktor; informasi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/105\",\"10.26618/ojip.v5i1.105\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/105/97\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/105",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.105",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/105\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN MEDIA MASSA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2013 DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO\n\tHasanuddin, Hardini\n\tBadjido, Muhammad Yusuf\n\tHardi, Rudi\n\tThe mass media\n\tparticipation\n\tvoters\n\tMedia massa\n\tpartisipasi\n\tpemilih pemula\n\t Mass media is one of the factors that may affect the level of participation of voters in a local election. Based on this, the researchers were motivated to prove that the mass media have an important role in increasing the participation of voters in the local elections in 2013 in District Tempe Wajo. This research is a qualitative descriptive to decipher and interpret the data obtained from the process of organizing and sorting the data obtained from the field and from informants who were 18 people into patterns, categories, and a basic outline that can be found themes and formulated the working hypothesis the results of the study show the influence of the mass media of increasing participation of voters in the 2013 election in District Tempe Wajo. Such increase is influenced by factors; information. Media Massa merupakan salah satu faktor yang dapat memepengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada suatu pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk membuktikan bahwa media massa mempunyai peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh dari proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang di peroleh dari lapangan dan dari para informan yang berjumlah 18 orang kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2013 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Peningkatan tersebut sangat di pengaruhi oleh faktor; informasi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/105\n\t10.26618/ojip.v5i1.105\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/105/97\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14921",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/106",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA",
"title_key": "perilaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kelurahan sapaya kecamatan bungaya kabupaten gowa",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hasriani, Hasriani\",\"Madani, Muhlis\",\"Handam, Handam\"]",
"dc_subject_json": "[\"Voters\",\"political behavior\",\"the election\",\"Pemilih pemula\",\"perilaku politik\",\"pemilu\"]",
"dc_description_json": "[\"Beginner voter behavior is a person's behavior in its choice are considered most suitable or most preferred. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village Sapaya Bungaya District of Gowa district. The purpose of this study to describe the behavior of voters in the Village Sapaya the Presidential election in 2014 and the determinant factors on the behavior of voters. The method used is a qualitative descriptive study using the basic snow ball. The informants are voters amounting to 8 people and village heads as well as the chairman sapaya 1 PPS 1. Beginner voter behavior data collected by means of in-depth interviews and documentation. There are three approaches used, namely the sociological approach, psychological approach, and the approach of rational choice and the determinant factor is political participation and political culture. The results showed the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village of Sapaya more to the psychological voter behavior because they've been able to see and analyze the suitable candidate for the leader of their choice. Perilaku pemilih pemula merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dianggap paling cocok atau paling disukai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku pemilih pemula di Kelurahan Sapaya pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan faktor-faktor determinan pada perilaku pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dasar penelitian snow ball. Informan penelitian adalah pemilih pemula berjumlah 8 orang dan kepala kelurahan sapaya 1 orang serta ketua PPS 1 orang. Data perilaku pemilih pemula dikumpul dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional dan faktor yang determinan yaitu partisipasi politik dan budaya politik. Hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kelurahan Sapaya lebih mengarah pada perilaku pemilih yang psikologis karena mereka sudah bisa melihat dan menganalisa calon pemimpin yang cocok untuk mereka pilih.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/106\",\"10.26618/ojip.v5i1.106\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/106/98\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/106",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.106",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/106\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA\n\tHasriani, Hasriani\n\tMadani, Muhlis\n\tHandam, Handam\n\tVoters\n\tpolitical behavior\n\tthe election\n\tPemilih pemula\n\tperilaku politik\n\tpemilu\n\tBeginner voter behavior is a person's behavior in its choice are considered most suitable or most preferred. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village Sapaya Bungaya District of Gowa district. The purpose of this study to describe the behavior of voters in the Village Sapaya the Presidential election in 2014 and the determinant factors on the behavior of voters. The method used is a qualitative descriptive study using the basic snow ball. The informants are voters amounting to 8 people and village heads as well as the chairman sapaya 1 PPS 1. Beginner voter behavior data collected by means of in-depth interviews and documentation. There are three approaches used, namely the sociological approach, psychological approach, and the approach of rational choice and the determinant factor is political participation and political culture. The results showed the behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 in the village of Sapaya more to the psychological voter behavior because they've been able to see and analyze the suitable candidate for the leader of their choice. Perilaku pemilih pemula merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dianggap paling cocok atau paling disukai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perilaku pemilih pemula di Kelurahan Sapaya pada pemilihan Presiden tahun 2014 dan faktor-faktor determinan pada perilaku pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dasar penelitian snow ball. Informan penelitian adalah pemilih pemula berjumlah 8 orang dan kepala kelurahan sapaya 1 orang serta ketua PPS 1 orang. Data perilaku pemilih pemula dikumpul dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional dan faktor yang determinan yaitu partisipasi politik dan budaya politik. Hasil penelitian menunjukkan perilaku pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kelurahan Sapaya lebih mengarah pada perilaku pemilih yang psikologis karena mereka sudah bisa melihat dan menganalisa calon pemimpin yang cocok untuk mereka pilih. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/106\n\t10.26618/ojip.v5i1.106\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/106/98\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14922",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/107",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:25Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP",
"title_key": "pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten pangkep",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nasaruddin, Nasaruddin\",\"Mone, Ansyari\",\"Hamrun, Hamrun\"]",
"dc_subject_json": "[\"surveillance societ\",\"elections\",\"legislative\",\"pengawasan masyarakat\",\"pemilu\",\"legislatif\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of this study was to determine the supervision by the public to the legislative elections in 2014 in Pangkep. This type of research that is qualitative, as well as data collection was performed using observation and interview techniques. The results showed: public scrutiny of legislative elections in 2014, through direct supervision is done by visiting and performing in locations where objects are monitored as: DPT, campaigning, voting and counting; and Direct supervision is not done without visiting the place of work or object of the supervision is to access the documents of the election by the executive committee elections. This is done to create a fair election, clean, honest and democratic. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yakni kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pengawasan masyarakat terhadap pemilu legislatif 2014, melalui pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terdapat objek yang diawasi seperti: DPT, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; dan pengawasan tidak Langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi yaitu mengakses dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu melalui panitia pelaksana pemilu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan demokratis.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/107\",\"10.26618/ojip.v5i1.107\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/107/99\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/107",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.107",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/107\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:25Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP\n\tNasaruddin, Nasaruddin\n\tMone, Ansyari\n\tHamrun, Hamrun\n\tsurveillance societ\n\telections\n\tlegislative\n\tpengawasan masyarakat\n\tpemilu\n\tlegislatif\n\t The purpose of this study was to determine the supervision by the public to the legislative elections in 2014 in Pangkep. This type of research that is qualitative, as well as data collection was performed using observation and interview techniques. The results showed: public scrutiny of legislative elections in 2014, through direct supervision is done by visiting and performing in locations where objects are monitored as: DPT, campaigning, voting and counting; and Direct supervision is not done without visiting the place of work or object of the supervision is to access the documents of the election by the executive committee elections. This is done to create a fair election, clean, honest and democratic. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yakni kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pengawasan masyarakat terhadap pemilu legislatif 2014, melalui pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terdapat objek yang diawasi seperti: DPT, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; dan pengawasan tidak Langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi yaitu mengakses dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu melalui panitia pelaksana pemilu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan demokratis. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/107\n\t10.26618/ojip.v5i1.107\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/107/99\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14923",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/110",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:26Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS",
"title_key": "kaderisasi partai nasdem dalam menghadapi pemilu legislatif 2014 di kabupaten maros",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nurazizah, Nurazizah\",\"Usman, Jaelan\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"political recruitment\",\"institutionalization\",\"legislative elections\",\"rekrutmen politik\",\"institusionalisasi\",\"pemilu legislatif\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/110\",\"10.26618/ojip.v5i1.110\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/110/100\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/110",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.110",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/110\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:26Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS\n\tNurazizah, Nurazizah\n\tUsman, Jaelan\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tpolitical recruitment\n\tinstitutionalization\n\tlegislative elections\n\trekrutmen politik\n\tinstitusionalisasi\n\tpemilu legislatif\n\tThis study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/110\n\t10.26618/ojip.v5i1.110\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/110/100\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14924",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/116",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP",
"title_key": "perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014 di desa kanaungan kecamatan labakkang kabupaten pangkep",
"pub_date": "2015-04-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-04",
"dc_title_json": "[\"PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nur, Raoda\",\"Taufik, Ahmad\",\"Tahir, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"Political Behavior\",\"Voters starters\",\"the Presidential Election Perilaku Politik\",\"Pemilih Pemula\",\"Pemilihan Presiden.\"]",
"dc_description_json": "[\" The purpose of this study to determine the political behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 and to determine the factors influencing the political behavior of voters in the election of President and Vice President in the village of the District Kanaungan Labakkang Pangkep. This type of research is descriptive qualitative and types of case studies with the number of informants 10 people consisting of 1 Village Head, 1 KPPS, 3 KPPS, and 5-time voters. Data on the political behavior of voters gathered using instruments such as observation, interviews and documentation. The data were analyzed through a phase of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that voters in the vote in the election of the president and vice president are still lacking because of their awareness of the importance in conducting the elections, following the selection of the parents was the main reason in choosing, awe held on the candidate to be the reason in choosing and irrational the use of voting rights held. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian adalah deskriftif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan jumlah informan 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota KPPS, 3 orang anggota KPPS, dan 5 orang pemilih pemula. Data perilaku politik pemilih pemula di kumpul dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden masih kurang karena kesadaran mereka akan pentingnya dalam melakukan pemilihan, mengikuti pilihan orang tua menjadi alasan utama dalam memilih, rasa kagum yang dimiliki pada kandidat menjadi alasan dalam memilih dan tidak rasional dalam menggunakan hak suara yang dimiliki.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/116\",\"10.26618/ojip.v5i1.116\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/116/108\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/116",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i1.116",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/116\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP\n\tNur, Raoda\n\tTaufik, Ahmad\n\tTahir, Muhammad\n\tPolitical Behavior\n\tVoters starters\n\tthe Presidential Election Perilaku Politik\n\tPemilih Pemula\n\tPemilihan Presiden.\n\t The purpose of this study to determine the political behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 and to determine the factors influencing the political behavior of voters in the election of President and Vice President in the village of the District Kanaungan Labakkang Pangkep. This type of research is descriptive qualitative and types of case studies with the number of informants 10 people consisting of 1 Village Head, 1 KPPS, 3 KPPS, and 5-time voters. Data on the political behavior of voters gathered using instruments such as observation, interviews and documentation. The data were analyzed through a phase of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that voters in the vote in the election of the president and vice president are still lacking because of their awareness of the importance in conducting the elections, following the selection of the parents was the main reason in choosing, awe held on the candidate to be the reason in choosing and irrational the use of voting rights held. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian adalah deskriftif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan jumlah informan 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota KPPS, 3 orang anggota KPPS, dan 5 orang pemilih pemula. Data perilaku politik pemilih pemula di kumpul dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden masih kurang karena kesadaran mereka akan pentingnya dalam melakukan pemilihan, mengikuti pilihan orang tua menjadi alasan utama dalam memilih, rasa kagum yang dimiliki pada kandidat menjadi alasan dalam memilih dan tidak rasional dalam menggunakan hak suara yang dimiliki. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/116\n\t10.26618/ojip.v5i1.116\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 1 (2015): (April 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/116/108\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14925",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/117",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:15Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA",
"title_key": "peran dinas tata ruang dan cipta karya dalam pengelolaan sampah di kabupaten bulukumba",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Affandi, Akhmad\",\"Fatmawati, Fatmawati\",\"Ma'ruf, Adnan\"]",
"dc_subject_json": "[\"waste management\",\"community participation\",\"pengelolaan sampah\",\"partisipasi masyarakat\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/117\",\"10.26618/ojip.v5i2.117\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/117/109\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/117",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.117",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/117\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:15Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULUKUMBA\n\tAffandi, Akhmad\n\tFatmawati, Fatmawati\n\tMa'ruf, Adnan\n\twaste management\n\tcommunity participation\n\tpengelolaan sampah\n\tpartisipasi masyarakat\n\tThis study aims to clarify the role and efforts of the Department of Spatial Planning and Human Settlements in managing waste in Bulukumba. This type of research is qualitative with data collection using interviews and observation instruments. The data is analyzed deskriktif and interpretation to the informant to conduct interviews. The results showed that: in carrying out the role as implementor and supervisor of the waste management in Bulukumba, Spatial Planning and Human Settlements Bulukumba can not yet provide the maximum results. Not maximal results are affected by the lack of human resources and lack of infrastructure are still available have greater influence in waste management. The contributing factors are: public participation and the availability of land (TPA). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam mengelola sampah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Data tersebut dianalisis secara deskriktif dan interpretasi kepada informan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam melaksanakan peran sebagai implementor dan pengawas terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Bulukumba belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia serta masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia memiliki pengaruh lebih besar dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung yakni: partisipasi masyarakat dan ketersediaan lahan (TPA).\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/117\n\t10.26618/ojip.v5i2.117\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/117/109\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14926",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/118",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA",
"title_key": "peranan pemerintah dalam penertiban penambangan ilegal nikel di kabupaten kolaka utara",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Aslam, Aslam\",\"Adys, Abdul Kadir\",\"Hardi, Rudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"nickel mining\",\"demolition of illegal miners\",\"pertambangan nikel\",\"penertiban penambang illegal\"]",
"dc_description_json": "[\"This study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/118\",\"10.26618/ojip.v5i2.118\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/118/110\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/118",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.118",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/118\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\n\tAslam, Aslam\n\tAdys, Abdul Kadir\n\tHardi, Rudi\n\tnickel mining\n\tdemolition of illegal miners\n\tpertambangan nikel\n\tpenertiban penambang illegal\n\tThis study discusses the role of government in curbing illegal mining of nickel in North Kolaka. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: The government's role in the nickel curb illegal mining of all functions is still very weak both in setting / regulation, services, community development, asset management functions of State and public safety, order, security, and protection; Inhibiting factors for the Government to curb illegal mining namely: lack of government coordination, no oversight, public apathy and lack of awareness of the mine owners. The factors supporting government's role in curbing illegal mining nickel miner and openness is the attitude of the community greatly assist the government. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan ilegal nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah dalam menertibkan pertambangan nikel illegal dari semua fungsi masih sangat lemah baik dalam pengaturan/regulasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset Negara maupun dari fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan; Faktor penghambat bagi pemerintah dalam menertibkan pertambangan illegal yakni: tidak adanya koordinasi pemerintah, tidak ada pengawasan, sikap apatis masyarakat serta kurangnya kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung peran pemerintah dalam penertiban pertambangan nikel illegal adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat sangat membantu pemerintah.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/118\n\t10.26618/ojip.v5i2.118\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/118/110\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14927",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/119",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA",
"title_key": "komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang di kabupaten gowa",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA\"]",
"dc_creator_json": "[\"K, Herman\",\"Madani, Muhlis\",\"Tahir, Muchlas M\"]",
"dc_subject_json": "[\"government communication\",\"mine management\",\"komunikasi pemerintah\",\"pengelolaan tambang\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang.Sedangkan faktor pendukungadalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/119\",\"10.26618/ojip.v5i2.119\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/119/111\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/119",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.119",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/119\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA\n\tK, Herman\n\tMadani, Muhlis\n\tTahir, Muchlas M\n\tgovernment communication\n\tmine management\n\tkomunikasi pemerintah\n\tpengelolaan tambang\n\tThis study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang.Sedangkan faktor pendukungadalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/119\n\t10.26618/ojip.v5i2.119\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/119/111\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14928",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/120",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:17Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP",
"title_key": "pengelolaan corporate social responsibilitypt grasada international di kabupaten pangkeppengelolaan corporate social responsibilitypt grasada international di kabupaten pangkep",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP\"]",
"dc_creator_json": "[\"Annur, Muhammad Asaf\",\"Hakim, Lukman\",\"Taufik, Ahmad\"]",
"dc_subject_json": "[\"Corporate Social Responsibility\",\"mining company\",\"perusahaan tambang\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/120\",\"10.26618/ojip.v5i2.120\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/120/112\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/120",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.120",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/120\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:17Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEPPENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYPT GRASADA INTERNATIONAL DI KABUPATEN PANGKEP\n\tAnnur, Muhammad Asaf\n\tHakim, Lukman\n\tTaufik, Ahmad\n\tCorporate Social Responsibility\n\tmining company\n\tperusahaan tambang\n\tThis study aims to determine the management of Corporate Social Responsibility ( CSR ) PT Grasada International in Pangkep . CSR management is a corporate social responsibility to the community and environment in which it operates . The method used in this research is mixed method with observational data collection techniques ; survey and interview . The results showed the implementation of corporate social responsibility has been running well ; ranging from environmental development program ; namely repair and maintenance of roads for farmers ; repair bridges and cliffs smoothing used for the construction of houses around . The field of education is to give assistance to children whose school students in elementary and junior high schools in the form of stationery and uniforms social humanitarian and religious never implemented but is not performing well. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Grasada International di Kabupaten Pangkep.Pengelolaan CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumixed method dengan teknik pengumpulan data observasi, survey serta wawancara.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Corporate social responsibility ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari program bina lingkungan yaitu perbaikan dan perawatan jalan untuk petani, perbaikan jembatan serta perataan tebing yang digunakan untuk pembangunan rumah sekitar.Bidang pendidikan yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak siswa siswi yang sekolah di SD dan SMP berupa alat tulis dan baju seragam sosial kemanusiaan dan keagamaan pernah dilaksanakan namun tidak terlaksana dengan baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/120\n\t10.26618/ojip.v5i2.120\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/120/112\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14929",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/121",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:18Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG",
"title_key": "strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten bantaeng",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nasyiruddin, Nasyiruddin\",\"Muhammadiah, Muhammadiah\",\"Badjido, Muhammad Yusuf\"]",
"dc_subject_json": "[\"strategi\",\"pemerintah daerah\",\"penanggulangan bencana strategy\",\"local government\",\"disaster management\"]",
"dc_description_json": "[\"This study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD) inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains) toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good.Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir; pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/121\",\"10.26618/ojip.v5i2.121\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/121/113\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/121",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.121",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/121\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:18Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSTRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG\n\tNasyiruddin, Nasyiruddin\n\tMuhammadiah, Muhammadiah\n\tBadjido, Muhammad Yusuf\n\tstrategi\n\tpemerintah daerah\n\tpenanggulangan bencana strategy\n\tlocal government\n\tdisaster management\n\tThis study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD) inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains) toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good.Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir; pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/121\n\t10.26618/ojip.v5i2.121\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/121/113\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14930",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/122",
"status": "active",
"datestamp": "2022-05-14T21:23:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR)",
"title_key": "good environmental governance (studi kasus pengelolaan taman macan di kota makassar)",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Faisah, Nur\",\"Prianto, Andi Luhur\"]",
"dc_subject_json": "[\"Good Environmental Governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/122\",\"10.26618/ojip.v5i2.122\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/122/114\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2015 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/122",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.122",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/122\n\t\t\t\t2022-05-14T21:23:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR)\n\tFaisah, Nur\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tGood Environmental Governance\n\tThis study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/122\n\t10.26618/ojip.v5i2.122\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/122/114\n\tCopyright (c) 2015 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14931",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/123",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI",
"title_key": "kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di desa tongke-tongke kabupaten sinjai",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI\"]",
"dc_creator_json": "[\"Raman, Raman\",\"Malik, Ihyani\",\"Hamrun, Hamrun\"]",
"dc_subject_json": "[\"partnership\",\"mangrove forests\",\"Tonke - Tongke Kemitraan\",\"Hutan Mangrove\",\"Tonke-Tongke\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/123\",\"10.26618/ojip.v5i2.123\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/123/115\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/123",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.123",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/123\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI\n\tRaman, Raman\n\tMalik, Ihyani\n\tHamrun, Hamrun\n\tpartnership\n\tmangrove forests\n\tTonke - Tongke Kemitraan\n\tHutan Mangrove\n\tTonke-Tongke\n\tThis study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/123\n\t10.26618/ojip.v5i2.123\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/123/115\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14932",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/124",
"status": "active",
"datestamp": "2017-08-04T16:36:21Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA",
"title_key": "peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di kabupaten kolaka utara",
"pub_date": "2015-10-14",
"pub_year": "2015",
"pub_month": "2015-10",
"dc_title_json": "[\"PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\"]",
"dc_creator_json": "[\"Awalia, Vidia Reski\",\"Mappamiring, Mappamiring\",\"Aksa, Andi Nuraeni\"]",
"dc_subject_json": "[\"the role of government\",\"disaster risk peran pemerintah\",\"resiko bencana\"]",
"dc_description_json": "[\"Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2015-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/124\",\"10.26618/ojip.v5i2.124\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/124/116\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/124",
"doi_best": "10.26618/ojip.v5i2.124",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/124\n\t\t\t\t2017-08-04T16:36:21Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA\n\tAwalia, Vidia Reski\n\tMappamiring, Mappamiring\n\tAksa, Andi Nuraeni\n\tthe role of government\n\tdisaster risk peran pemerintah\n\tresiko bencana\n\tCope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2015-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/124\n\t10.26618/ojip.v5i2.124\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 5 No. 2 (2015): (October 2015)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/124/116\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14864",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/31",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:31:42Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon",
"title_key": "pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada badan pertahanan nasional (bpn) kota ambon",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon\"]",
"dc_creator_json": "[\"Uar, Aty\"]",
"dc_subject_json": "[\"good governance\",\"performance\",\"public services\",\"kinerja\",\"pelayanan publik\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon teruji kebenarannya. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31\",\"10.26618/ojip.v6i1.31\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 1-11\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31/29\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.31",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/31\n\t\t\t\t2018-03-22T10:31:42Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon\n\tUar, Aty\n\tgood governance\n\tperformance\n\tpublic services\n\tkinerja\n\tpelayanan publik\n\tThe purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon teruji kebenarannya. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31\n\t10.26618/ojip.v6i1.31\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 1-11\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/31/29\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14865",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/32",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:33:59Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat",
"title_key": "pengembangan kecamatan di kabupaten bandung barat",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kurniasih, Dewi\",\"Rusfiana, Yudi\"]",
"dc_subject_json": "[\"development\",\"subdistrict\",\"public service\",\"pengembangan\",\"kecamatan\",\"pelayanan publik\"]",
"dc_description_json": "[\"One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/32\",\"10.26618/ojip.v6i1.32\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 12-20\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/32/30\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/32",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.32",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/32\n\t\t\t\t2018-03-22T10:33:59Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat\n\tKurniasih, Dewi\n\tRusfiana, Yudi\n\tdevelopment\n\tsubdistrict\n\tpublic service\n\tpengembangan\n\tkecamatan\n\tpelayanan publik\n\tOne of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/32\n\t10.26618/ojip.v6i1.32\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 12-20\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/32/30\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14867",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:36:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo",
"title_key": "model pemberdayaan masyarakat tunagrahita di kampung idiot kabupaten ponorogo",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo\"]",
"dc_creator_json": "[\"Dewi, Dian Suluh Kusuma\"]",
"dc_subject_json": "[\"tunagrahita\",\"kampung idiot\",\"community empowerment\",\"pemberdayaan masyarakat\"]",
"dc_description_json": "[\"Tunagrahita an integral part of the social process in Indonesia. Tunagrahita problems are social problems, because it is a situation that leads to the violation of values, norms, and lead to people being emotional. As a manifestation of the community's efforts to increase social welfare for Tunagrahita, then the various activities of the empowerment-based community resources is necessary, one of them in Kampung Idiot, Ponorogo Regency. The purpose of this study is to look at the model of Tunagrahita community empowerment in the place. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The result Showed model of Tunagrahita Community Empowerment in Kampung Idiot is community empowerment based on a economy strengthening. Tunagrahita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosial kemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepda pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita menjadi emosional. Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi Tunagrahita, maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat memang perlu dilakukan, salah satunya di Kampung Idiot, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat model pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di tempat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/35\",\"10.26618/ojip.v6i1.35\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 21-27\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/35/33\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/35",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.35",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35\n\t\t\t\t2018-03-22T10:36:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tModel Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo\n\tDewi, Dian Suluh Kusuma\n\ttunagrahita\n\tkampung idiot\n\tcommunity empowerment\n\tpemberdayaan masyarakat\n\tTunagrahita an integral part of the social process in Indonesia. Tunagrahita problems are social problems, because it is a situation that leads to the violation of values, norms, and lead to people being emotional. As a manifestation of the community's efforts to increase social welfare for Tunagrahita, then the various activities of the empowerment-based community resources is necessary, one of them in Kampung Idiot, Ponorogo Regency. The purpose of this study is to look at the model of Tunagrahita community empowerment in the place. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation. The result Showed model of Tunagrahita Community Empowerment in Kampung Idiot is community empowerment based on a economy strengthening. Tunagrahita merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sosial kemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan Tunagrahita merupakan permasalahan sosial, karena merupakan keadaan yang mengarah kepda pelanggaran nilai-nilai, norma, serta mengakibatkan penderita menjadi emosional. Sebagai wujud dari upaya masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi Tunagrahita, maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang berbasis sumber daya masyarakat memang perlu dilakukan, salah satunya di Kampung Idiot, Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat model pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di tempat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/35\n\t10.26618/ojip.v6i1.35\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 21-27\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/35/33\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14870",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/38",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:39:25Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa",
"title_key": "peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di pasar minasamaupa kabupaten gowa",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa\"]",
"dc_creator_json": "[\"Handam, Handam\",\"Tahir, Muchlas M.\"]",
"dc_subject_json": "[\"the role of local government\",\"planning street vendors\",\"market\",\"peran pemerintah daerah\",\"penataan pedagang kaki lima\",\"pasar\"]",
"dc_description_json": "[\"The aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/38\",\"10.26618/ojip.v6i1.38\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 28-41\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/38/36\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/38",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.38",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/38\n\t\t\t\t2018-03-22T10:39:25Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPeran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa\n\tHandam, Handam\n\tTahir, Muchlas M.\n\tthe role of local government\n\tplanning street vendors\n\tmarket\n\tperan pemerintah daerah\n\tpenataan pedagang kaki lima\n\tpasar\n\tThe aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/38\n\t10.26618/ojip.v6i1.38\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 28-41\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/38/36\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14872",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/40",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:43:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013",
"title_key": "konflik elit dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di gorontalo tahun 2013",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nehrun, Irfin\"]",
"dc_subject_json": "[\"conflict\",\"elite\",\"major election\",\"konflik\",\"elit\",\"pemilihan walikota\"]",
"dc_description_json": "[\"The aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/40\",\"10.26618/ojip.v6i1.40\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 42-49\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/40/38\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/40",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.40",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/40\n\t\t\t\t2018-03-22T10:43:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKonflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013\n\tNehrun, Irfin\n\tconflict\n\telite\n\tmajor election\n\tkonflik\n\telit\n\tpemilihan walikota\n\tThe aims of the study were to analyze the causes of elite conflict and the process of elite conflict in the election of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo 2013. The research method was a qualitative method with in-depth interview techniques and documentation. Data and interviews results were processed with qualitative analysis. The Results of research and discussion indicated that there was a conflict of elites in the elections of Mayor and Deputy Mayor of Gorontalo in 2013, which were caused by political elite feud accured prior to and during the election. The conflict before elections happened between Rusli Habibie, the Chairman of DPD Golkar Gorontalo nd Adhan Dambea. Adhan Dambea was fired from his membership of Golkar Party because he was considered of structurally rebellious against the party’s and decision. Elite conflict during the elections happened between party elite and elite candidate and elite organizers. The conflict caused all the elections phases did not run normally.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik elit dan proses terjadinya konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwatelah terjadi konflik elit dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 yang disebabkan oleh adanya perseteruan elit politik yang terjadi sebelum Pilkada dan saat Pilkada. Konflik sebelum Pilkada terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Rusli Habibie dengan Adhan Dambea selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Gorontalo. Adhan Dambea dipecat dari keanggotaan Partai Golkar karena dianggap melakukan pembangkangan secara struktural atas keputusan partai. Sementarakonflik elit saat Pilkada berlangsungterjadi antara elit partai dengan elit calon, calon dengan calon, serta elit calon dengan penyelenggara. Konflik tersebut mengakibatkan seluruh tahapan Pilkada tidak berjalan secara normal sehingga Kota Gorontalo selama empat belas bulan tidak memiliki walikota dan wakil walikota defenitif. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/40\n\t10.26618/ojip.v6i1.40\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 42-49\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/40/38\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14873",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/41",
"status": "active",
"datestamp": "2018-03-22T10:45:21Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau",
"title_key": "dinamika gerakan pembentukan daerah otonom baru kabupaten mandau-riau",
"pub_date": "2016-04-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-04",
"dc_title_json": "[\"Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ashsubli, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"movement\",\"autonomy\",\"redistricting\",\"gerakan\",\"otonomi\",\"pemekaran\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/41\",\"10.26618/ojip.v6i1.41\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 50-59\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/41/39\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/41",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i1.41",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/41\n\t\t\t\t2018-03-22T10:45:21Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau\n\tAshsubli, Muhammad\n\tmovement\n\tautonomy\n\tredistricting\n\tgerakan\n\totonomi\n\tpemekaran\n\tThe purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/41\n\t10.26618/ojip.v6i1.41\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 1 (2016): (April 2016); 50-59\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/41/39\n\tCopyright (c) 2016 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:25",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:50",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14933",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/267",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T14:00:21Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah",
"title_key": "kepemimpinan desa dan pengelolaan sumber daya alam aras lokal di tiga desa lereng gunung ungaran, jawa tengah",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah\"]",
"dc_creator_json": "[\"Seftyono, Cahyo\",\"Arumsari, Nugraheni\",\"Arditama, Erisandi\",\"Lutfi, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"leadership\",\"village\",\"local policy\",\"natural resources management\",\"kepemimpinan\",\"desa\",\"kebijakan lokal\",\"pengelolaan sumber daya alam\"]",
"dc_description_json": "[\"The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/267\",\"10.26618/ojip.v6i2.267\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 60-70\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/267/252\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/267",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.267",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/267\n\t\t\t\t2018-01-14T14:00:21Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah\n\tSeftyono, Cahyo\n\tArumsari, Nugraheni\n\tArditama, Erisandi\n\tLutfi, Muhammad\n\tleadership\n\tvillage\n\tlocal policy\n\tnatural resources management\n\tkepemimpinan\n\tdesa\n\tkebijakan lokal\n\tpengelolaan sumber daya alam\n\tThe interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/267\n\t10.26618/ojip.v6i2.267\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 60-70\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/267/252\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14934",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/268",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T14:04:30Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Struktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung",
"title_key": "struktur organisasi kelembagaan penanaman modal di kota bandung",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Struktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung\"]",
"dc_creator_json": "[\"Gartika, Dewi\"]",
"dc_subject_json": "[\"structure\",\"organizations\",\"institutions\",\"investment\",\"capital\",\"struktur\",\"organisasi\",\"kelembagaan\",\"investasi\",\"modal\"]",
"dc_description_json": "[\"In Act No. 23 of 2014 on Regional Government, where there mention of the obligatory functions and affairs of choice, where one obligatory This is an investment, then in Government Regulation No. 38 Year 2007 on the dealings between the central government, provincial government and district / city government, a local government authority is in the field of investment, government Bandung, capital investment is obligatory and one local government authority is placed in the structure organization Bappeda Bandung is in the Investment Sector, is of course contrary to the Law No. 23 Year 2014 and Government Regulation No. 38 of 2007. This paper provides the organizational structure of institu-tional investment in the city of Bandung.Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dise-butkan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan, dimana salah satu urusan wajib ini adalah pena-naman modal, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang penanaman modal, di pemerintahan Kota Bandung, penanaman modal yang merupakan urusan wajib dan salah satu kewenangan pemerintah daerah ditempatkan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang Pena-naman Modal, ini tentu saja berseberangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Artikel ini berisi tentang struktur organisasi kelem-bagaan penanaman modal di Kota Bandung.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/268\",\"10.26618/ojip.v6i2.268\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 71-81\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/268/253\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/268",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.268",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/268\n\t\t\t\t2018-01-14T14:04:30Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tStruktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung\n\tGartika, Dewi\n\tstructure\n\torganizations\n\tinstitutions\n\tinvestment\n\tcapital\n\tstruktur\n\torganisasi\n\tkelembagaan\n\tinvestasi\n\tmodal\n\tIn Act No. 23 of 2014 on Regional Government, where there mention of the obligatory functions and affairs of choice, where one obligatory This is an investment, then in Government Regulation No. 38 Year 2007 on the dealings between the central government, provincial government and district / city government, a local government authority is in the field of investment, government Bandung, capital investment is obligatory and one local government authority is placed in the structure organization Bappeda Bandung is in the Investment Sector, is of course contrary to the Law No. 23 Year 2014 and Government Regulation No. 38 of 2007. This paper provides the organizational structure of institu-tional investment in the city of Bandung.Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dise-butkan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan, dimana salah satu urusan wajib ini adalah pena-naman modal, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang penanaman modal, di pemerintahan Kota Bandung, penanaman modal yang merupakan urusan wajib dan salah satu kewenangan pemerintah daerah ditempatkan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang Pena-naman Modal, ini tentu saja berseberangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Artikel ini berisi tentang struktur organisasi kelem-bagaan penanaman modal di Kota Bandung.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/268\n\t10.26618/ojip.v6i2.268\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 71-81\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/268/253\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14935",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/269",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T14:08:30Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Analisis Faktor Media Massa Terhadap Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta",
"title_key": "analisis faktor media massa terhadap keberhasilan komunikasi pembangunan dalam penataan dan pembinaan pkl di kota surakarta",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Analisis Faktor Media Massa Terhadap Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pramono, Fajar\"]",
"dc_subject_json": "[\"development communication\",\"management\",\"street vendor\",\"city government\",\"komunikasi pembangunan\",\"manajemen\",\"pedagang kaki lima\",\"pemerintah kota\"]",
"dc_description_json": "[\"Talking about the street vendors (PKL) and control the level of implementation like tangled yarn pointless and there is alwaysin in resistance Such an event is happening in almost all regions in Indonesia. Another case the arrangement of street vendors in Surakarta, they volunteered to move trade to a location that has been prepared by the Government carried out peacefully and not through violence, with up shuttles that have prepared the City Government with a procession of long and rousing. They joyfully to the new location. It is natural for this phenomenon by some parties understood as a successful development communication Surakarta City Government. The purpose of this study to determine the extent of the role and contribution of the mass media on the success. This study uses a mix-method approaches with sequential exploratory strategy. The results showed that the role and contribution to the effectiveness of mass media communication Surakarta City Government (2005-2012), is not so dominant, but more related to the solutions offered by the City Government of Surakarta.Berbicara soal pedagang kaki lima (PKL) dan penertiban dalam tataran implementasinya bagaikan benang kusut yang tak ada ujungnya dan selalu saja ada perlawanan Peristiwa semacam ini terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Lain halnya penataan PKL di Surakarta, mereka dengan su-karela berpindah tempat berdagang ke lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah dilakukan secara damai dan tidak dengan cara kekerasan, dengan menaiki angkutan yang telah disiapkan Pemerintah Kota dengan arak-arakan yang panjang dan meriah. Mereka dengan sukacita menuju lokasi yang baru. Maka wajar jika fenomena tersebut oleh sementara pihak dipahami sebagai suatu keberhasilan komunikasi pembangunan Pemkot Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peranan dan kontribusi media-massa atas keberhasilan komunikasi pem-bangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan mix-method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan kontribusi media massa terhadap efektivitas komunikasi Pemkot Surakarta (2005-2012) tidak begitu dominan, tetapi lebih terkait dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Surakarta.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/269\",\"10.26618/ojip.v6i2.269\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 82-97\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/269/254\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/269",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.269",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/269\n\t\t\t\t2018-01-14T14:08:30Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAnalisis Faktor Media Massa Terhadap Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta\n\tPramono, Fajar\n\tdevelopment communication\n\tmanagement\n\tstreet vendor\n\tcity government\n\tkomunikasi pembangunan\n\tmanajemen\n\tpedagang kaki lima\n\tpemerintah kota\n\tTalking about the street vendors (PKL) and control the level of implementation like tangled yarn pointless and there is alwaysin in resistance Such an event is happening in almost all regions in Indonesia. Another case the arrangement of street vendors in Surakarta, they volunteered to move trade to a location that has been prepared by the Government carried out peacefully and not through violence, with up shuttles that have prepared the City Government with a procession of long and rousing. They joyfully to the new location. It is natural for this phenomenon by some parties understood as a successful development communication Surakarta City Government. The purpose of this study to determine the extent of the role and contribution of the mass media on the success. This study uses a mix-method approaches with sequential exploratory strategy. The results showed that the role and contribution to the effectiveness of mass media communication Surakarta City Government (2005-2012), is not so dominant, but more related to the solutions offered by the City Government of Surakarta.Berbicara soal pedagang kaki lima (PKL) dan penertiban dalam tataran implementasinya bagaikan benang kusut yang tak ada ujungnya dan selalu saja ada perlawanan Peristiwa semacam ini terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Lain halnya penataan PKL di Surakarta, mereka dengan su-karela berpindah tempat berdagang ke lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah dilakukan secara damai dan tidak dengan cara kekerasan, dengan menaiki angkutan yang telah disiapkan Pemerintah Kota dengan arak-arakan yang panjang dan meriah. Mereka dengan sukacita menuju lokasi yang baru. Maka wajar jika fenomena tersebut oleh sementara pihak dipahami sebagai suatu keberhasilan komunikasi pembangunan Pemkot Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peranan dan kontribusi media-massa atas keberhasilan komunikasi pem-bangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan mix-method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan kontribusi media massa terhadap efektivitas komunikasi Pemkot Surakarta (2005-2012) tidak begitu dominan, tetapi lebih terkait dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Surakarta.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/269\n\t10.26618/ojip.v6i2.269\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 82-97\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/269/254\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14936",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/270",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T13:55:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Islam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi",
"title_key": "islam, media, dan politik : sebuah perdebatan dan kontempelasi nilai berdemokrasi",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Islam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi\"]",
"dc_creator_json": "[\"Akbar, Idil\"]",
"dc_subject_json": "[\"democracy\",\"media and islam\",\"political global\",\"stereotype of islam\",\"demokrasi\",\"media dan islam\",\"politik global\",\"stereotip islam\"]",
"dc_description_json": "[\"Infact, press or media is one of pilar democracy. Media in democracy is a public sphere to communi-cation and makes relation, and a same time as public arena to gain information. But, media also could not release from streotypes and tendency that usually bring of interest, either the owner or ideology. It is meaning media can not released from perspective distorsion, values bias and take a side. Media also effective to become propaganda instrument for a political interest and an ideology. It is seen like how media in US, for example, stereotype of Islam in discourses contradiction and glob-al interest opposition. Then, Islam dominantly identified as doctrine teaches radicalism, fundamen-talism and terorism. Thus, it is often be justification for US to operate the military mission in the name of democracy.Tak dipungkiri pers atau media menjadi salah satu pilar bagi demokrasi. Media dalam demokrasi adalah sebagai ruang bagi publik berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus sarana publik mem-peroleh informasi tentang banyak hal. Namun, media juga tak bisa dilepaskan dari stereotip dan kecenderungan-kecenderungan, yang biasanya membawa kepentingan, baik pemilik maupun ide-ologi. Media karenanya tak lepas dari distorsi perspektif, bias nilai dan berpihak. Media juga efektif menjadi alat propaganda bagi sebuah kepentingan politik dan ideologi, seperti bagaimana media di negara Amerika, misalnya, menstereotipkan Islam dalam analisis pertentangan wacana dan kepent-ingan global. Sehingga, dominan Islam diidentikkan dengan sematan sebagai ajaran yang mengajarkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Karenanya pula seringkali menjadi alasan pembenar bagi Amerika untuk menjalankan misi militer atas nama demokrasi.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/270\",\"10.26618/ojip.v6i2.270\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 98-111\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/270/255\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/270",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.270",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/270\n\t\t\t\t2018-01-14T13:55:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIslam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi\n\tAkbar, Idil\n\tdemocracy\n\tmedia and islam\n\tpolitical global\n\tstereotype of islam\n\tdemokrasi\n\tmedia dan islam\n\tpolitik global\n\tstereotip islam\n\tInfact, press or media is one of pilar democracy. Media in democracy is a public sphere to communi-cation and makes relation, and a same time as public arena to gain information. But, media also could not release from streotypes and tendency that usually bring of interest, either the owner or ideology. It is meaning media can not released from perspective distorsion, values bias and take a side. Media also effective to become propaganda instrument for a political interest and an ideology. It is seen like how media in US, for example, stereotype of Islam in discourses contradiction and glob-al interest opposition. Then, Islam dominantly identified as doctrine teaches radicalism, fundamen-talism and terorism. Thus, it is often be justification for US to operate the military mission in the name of democracy.Tak dipungkiri pers atau media menjadi salah satu pilar bagi demokrasi. Media dalam demokrasi adalah sebagai ruang bagi publik berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus sarana publik mem-peroleh informasi tentang banyak hal. Namun, media juga tak bisa dilepaskan dari stereotip dan kecenderungan-kecenderungan, yang biasanya membawa kepentingan, baik pemilik maupun ide-ologi. Media karenanya tak lepas dari distorsi perspektif, bias nilai dan berpihak. Media juga efektif menjadi alat propaganda bagi sebuah kepentingan politik dan ideologi, seperti bagaimana media di negara Amerika, misalnya, menstereotipkan Islam dalam analisis pertentangan wacana dan kepent-ingan global. Sehingga, dominan Islam diidentikkan dengan sematan sebagai ajaran yang mengajarkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Karenanya pula seringkali menjadi alasan pembenar bagi Amerika untuk menjalankan misi militer atas nama demokrasi.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/270\n\t10.26618/ojip.v6i2.270\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 98-111\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/270/255\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14937",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/271",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T14:15:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Analisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang",
"title_key": "analisis implementasi kebijakan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) di kota malang",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Analisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang\"]",
"dc_creator_json": "[\"Karlina, Restu\",\"Adila, Isma\",\"Kusumastuti, Ayu\"]",
"dc_subject_json": "[\"posdaya\",\"implementation\",\"community\",\"Penanggungan urban communities\",\"implementasi\",\"masyarakat\",\"Kelurahan Penanggungan\"]",
"dc_description_json": "[\"Family empowerment program was initiated by Professor Haryono Suyono head of the National Pop-ulation and Family Planning during the Soeharto era. Malang included in Posdaya II East Java re-gion which is coordinated by the University of Merdeka. Formally Posdaya in Malang commenced in 2014, with the memorandumm of understanding between coordinator Posdaya and the Mayor of Malang. The MoU content provides agremeent for divisions devided the area assisted by the college. One of the Posdaya in Malang that goes well is Posdaya in Subdistrict Penanggungan particularly in RT 04 RW 06. There are three forms of Posdaya in this village namely Posdaya Sunday market, Posdaya pottery and Posdaya greening. The results showed Posdaya in RT 04 RW 06 goes well be-cause of some factors such as the synergy between communities with college companion. College companion managed to provide accompaniment programs based on community needs.Program pos pemberdayaan keluarga awal mulanya diinisiasi oleh Profesor Haryono Suyono kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada masa pemerintahan Soeharto. Ma-lang termasuk dalam posdaya wilayah II Jawa Timur yang dikoordinasi oleh Universitas Merdeka. Secara legal formal posdaya di Malang mulai dilaksanakan tahun 2014, dengan ditandatanganinya MoU antara koordinator Posdaya dengan Walikota Malang. Mou tersebut berisi kesepakatan untuk pembagian daerah dampingan oleh perguruan tinggi. Di Malang salah satu posdaya yang berjalan dengan baik adalah Posdaya di Kelurahan Penanggungan khususnya di RT 04 RW 06. Ada tiga ben-tuk posdaya di Kelurahan ini yaitu posdaya pasar minggu, posdaya gerabah dan posdaya penghi-jauan. Hasil penelitian menunjukan posdaya di RT 04 RW 06 dapat dikatakan berjalan baik karena beberapa hal yaitu adanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping. Perguruan tinggi pendamping berhasil memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/271\",\"10.26618/ojip.v6i2.271\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 112-119\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/271/256\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/271",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.271",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/271\n\t\t\t\t2018-01-14T14:15:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAnalisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang\n\tKarlina, Restu\n\tAdila, Isma\n\tKusumastuti, Ayu\n\tposdaya\n\timplementation\n\tcommunity\n\tPenanggungan urban communities\n\timplementasi\n\tmasyarakat\n\tKelurahan Penanggungan\n\tFamily empowerment program was initiated by Professor Haryono Suyono head of the National Pop-ulation and Family Planning during the Soeharto era. Malang included in Posdaya II East Java re-gion which is coordinated by the University of Merdeka. Formally Posdaya in Malang commenced in 2014, with the memorandumm of understanding between coordinator Posdaya and the Mayor of Malang. The MoU content provides agremeent for divisions devided the area assisted by the college. One of the Posdaya in Malang that goes well is Posdaya in Subdistrict Penanggungan particularly in RT 04 RW 06. There are three forms of Posdaya in this village namely Posdaya Sunday market, Posdaya pottery and Posdaya greening. The results showed Posdaya in RT 04 RW 06 goes well be-cause of some factors such as the synergy between communities with college companion. College companion managed to provide accompaniment programs based on community needs.Program pos pemberdayaan keluarga awal mulanya diinisiasi oleh Profesor Haryono Suyono kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada masa pemerintahan Soeharto. Ma-lang termasuk dalam posdaya wilayah II Jawa Timur yang dikoordinasi oleh Universitas Merdeka. Secara legal formal posdaya di Malang mulai dilaksanakan tahun 2014, dengan ditandatanganinya MoU antara koordinator Posdaya dengan Walikota Malang. Mou tersebut berisi kesepakatan untuk pembagian daerah dampingan oleh perguruan tinggi. Di Malang salah satu posdaya yang berjalan dengan baik adalah Posdaya di Kelurahan Penanggungan khususnya di RT 04 RW 06. Ada tiga ben-tuk posdaya di Kelurahan ini yaitu posdaya pasar minggu, posdaya gerabah dan posdaya penghi-jauan. Hasil penelitian menunjukan posdaya di RT 04 RW 06 dapat dikatakan berjalan baik karena beberapa hal yaitu adanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping. Perguruan tinggi pendamping berhasil memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/271\n\t10.26618/ojip.v6i2.271\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 112-119\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/271/256\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14938",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/272",
"status": "active",
"datestamp": "2018-01-14T14:18:15Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul",
"title_key": "penerapan ict dalam pelayanan publik di kabupaten bantul",
"pub_date": "2016-10-14",
"pub_year": "2016",
"pub_month": "2016-10",
"dc_title_json": "[\"Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul\"]",
"dc_creator_json": "[\"Supardal, Supardal\"]",
"dc_subject_json": "[\"public service\",\"bureaucracy\",\"transformation\",\"culture\",\"ICT\",\"pelayanan publik\",\"birokrasi\",\"transformasi\",\"budaya\"]",
"dc_description_json": "[\"The transformation of the bureaucracy into a necessity. One way transformation of the bureaucracy in the public service is the application of information and communications technology (ICT) in the public service. Information Communication Technology innitiative and application in local govern-ment should transform local government bureaucracy in public service. In Bantul, however, ICT in-nitiative and application has not successfully transformed local government bureaucracy in public service. This study will assessed on the impact of ICT innitiative and application on the bureaucracy transformation in public service. The mix research method is choosen in order to answer and analy-sis the phenomena in depht. The research found that the influence of the ICT’s innitiative on the bureaucracy transformation in the Bantul District is only 18 %. The low effect of the implementa-tion of the system of ICT in those cities is affected by strong patronage culture, the hierarchical organizational structure and centralized regulation on local government structure, low capacity e-leadership of middle range leader, and no delegation from top leader to middle management.Transformasi birokrasi menjadi keharusan. Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Praksarsa dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi di pemerintah daerah harus mengu-bah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Di Bantul, bagaimanapun, Praksarsa dan Implementasi ICT belum berhasil mengubah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Penelitian ini akan dinilai pada dampak Prakarsa dan Implementasi ICT pada transformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Metode penelitian campuran yang terpilih untuk menjawab dan analisis fenomena. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh Prakarsa ICT pada transformasi birokrasi di Kabupaten Bantul hanya 18%. Pengaruh rendah dari pelaksanaan sistem ICT di kota-kota dipengaruhi oleh budaya yang Patronase yang kuat, struktur organisasi hirarkis dan regulasi terpusat pada struktur pemerintah daerah, kapasitas rendah e-kepemimpinan middle leader, dan tidak ada delegasi dari top leader ke middle management.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2016-10-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272\",\"10.26618/ojip.v6i2.272\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 120-134\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272/257\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272",
"doi_best": "10.26618/ojip.v6i2.272",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/272\n\t\t\t\t2018-01-14T14:18:15Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPenerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul\n\tSupardal, Supardal\n\tpublic service\n\tbureaucracy\n\ttransformation\n\tculture\n\tICT\n\tpelayanan publik\n\tbirokrasi\n\ttransformasi\n\tbudaya\n\tThe transformation of the bureaucracy into a necessity. One way transformation of the bureaucracy in the public service is the application of information and communications technology (ICT) in the public service. Information Communication Technology innitiative and application in local govern-ment should transform local government bureaucracy in public service. In Bantul, however, ICT in-nitiative and application has not successfully transformed local government bureaucracy in public service. This study will assessed on the impact of ICT innitiative and application on the bureaucracy transformation in public service. The mix research method is choosen in order to answer and analy-sis the phenomena in depht. The research found that the influence of the ICT’s innitiative on the bureaucracy transformation in the Bantul District is only 18 %. The low effect of the implementa-tion of the system of ICT in those cities is affected by strong patronage culture, the hierarchical organizational structure and centralized regulation on local government structure, low capacity e-leadership of middle range leader, and no delegation from top leader to middle management.Transformasi birokrasi menjadi keharusan. Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Praksarsa dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi di pemerintah daerah harus mengu-bah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Di Bantul, bagaimanapun, Praksarsa dan Implementasi ICT belum berhasil mengubah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Penelitian ini akan dinilai pada dampak Prakarsa dan Implementasi ICT pada transformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Metode penelitian campuran yang terpilih untuk menjawab dan analisis fenomena. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh Prakarsa ICT pada transformasi birokrasi di Kabupaten Bantul hanya 18%. Pengaruh rendah dari pelaksanaan sistem ICT di kota-kota dipengaruhi oleh budaya yang Patronase yang kuat, struktur organisasi hirarkis dan regulasi terpusat pada struktur pemerintah daerah, kapasitas rendah e-kepemimpinan middle leader, dan tidak ada delegasi dari top leader ke middle management.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2016-10-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272\n\t10.26618/ojip.v6i2.272\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 6 No. 2 (2016): (October 2016); 120-134\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/272/257\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14939",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/330",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional",
"title_key": "patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hamirul, Hamirul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Bureaucracy Pathology\",\"Bureaucracy\",\"Excellent Service\",\"Patologi Birokrasi\",\"Birokrasi\",\"Pelayanan Prima\"]",
"dc_description_json": "[\"The main problem of this article is to identify the type of pathology experienced by the Cimahi city land office, as well as what strategies can be applied in order to minimize the pathology manifested in dysfunctional or negative behaviors. The results of research at Cimahi urban land office in serving the public still suffer from the type of bureaucratic pathology manifested in bureaucratic behavior that is dysfunctional or negative, such as: no discipline, pretending to be busy, abetting and cooperating with brokers, arrogance. Some strategies that can be done in minimizing this type of pathology is the transparency of time and costs in administering the certificate by strengthening the administration, strengthening the bureaucracy itself both individually by improving the quality of human resources and organizational with a structural approach, technological approach, approach that focuses on Performance and approach of people religiously, psychologically and kesisteman by using one-stop service system or one stop service. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif. Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan, secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330\",\"10.26618/ojip.v7i1.330\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 14-18\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330/pdf\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330/8507\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.330",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/330\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPatologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional\n\tHamirul, Hamirul\n\tBureaucracy Pathology\n\tBureaucracy\n\tExcellent Service\n\tPatologi Birokrasi\n\tBirokrasi\n\tPelayanan Prima\n\tThe main problem of this article is to identify the type of pathology experienced by the Cimahi city land office, as well as what strategies can be applied in order to minimize the pathology manifested in dysfunctional or negative behaviors. The results of research at Cimahi urban land office in serving the public still suffer from the type of bureaucratic pathology manifested in bureaucratic behavior that is dysfunctional or negative, such as: no discipline, pretending to be busy, abetting and cooperating with brokers, arrogance. Some strategies that can be done in minimizing this type of pathology is the transparency of time and costs in administering the certificate by strengthening the administration, strengthening the bureaucracy itself both individually by improving the quality of human resources and organizational with a structural approach, technological approach, approach that focuses on Performance and approach of people religiously, psychologically and kesisteman by using one-stop service system or one stop service. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif. Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan, secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330\n\t10.26618/ojip.v7i1.330\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 14-18\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/330/8507\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14940",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/387",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat",
"title_key": "efektivitas e-musrenbang di kota surabaya dalam sistem perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yunas, Novy Setia\"]",
"dc_subject_json": "[\"Development Planning\",\"Participatory\",\"E-Musrenbang\",\"Perencanaan Pembangunan\",\"Partisipatif\"]",
"dc_description_json": "[\"The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/387\",\"10.26618/ojip.v7i1.387\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 19-27\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/387/pdf\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/387",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.387",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/387\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEfektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat\n\tYunas, Novy Setia\n\tDevelopment Planning\n\tParticipatory\n\tE-Musrenbang\n\tPerencanaan Pembangunan\n\tPartisipatif\n\tThe success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/387\n\t10.26618/ojip.v7i1.387\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 19-27\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/387/pdf\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14941",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/394",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung",
"title_key": "integritas perilaku kepemimpinan publik walikota bandung",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung\"]",
"dc_creator_json": "[\"Maramis, Raykevin Bagus Julian\",\"Wicaksono, Kristian Widya\"]",
"dc_subject_json": "[\"Leadership\",\"Public Leadership\",\"Public Leadership Behaviours\",\"Kepemimpinan\",\"Kepemimpinan Publik\",\"Perilaku Kepemimpinan Publik\"]",
"dc_description_json": "[\"Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/msword\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394\",\"10.26618/ojip.v7i1.394\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 28-36\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/pdf\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8508\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8509\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8510\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8511\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.394",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/394\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIntegritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung\n\tMaramis, Raykevin Bagus Julian\n\tWicaksono, Kristian Widya\n\tLeadership\n\tPublic Leadership\n\tPublic Leadership Behaviours\n\tKepemimpinan\n\tKepemimpinan Publik\n\tPerilaku Kepemimpinan Publik\n\tSome of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/msword\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394\n\t10.26618/ojip.v7i1.394\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 28-36\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8508\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8509\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8510\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/394/8511\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14942",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/399",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya",
"title_key": "pengaruh komunikasi horizontal terhadap kinerja pegawai pada badan pemberdayaan masyarakat kampung di kabupaten jayawijaya",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rizqi, Siti Khikmatul\",\"Raodah, Raodah\"]",
"dc_subject_json": "[\"Civil Servant\",\"Horizontal Communication\",\"Performance\",\"Aparatur Sipil Negara\",\"Komunikasi Horizontal\",\"Kinerja\"]",
"dc_description_json": "[\"This article discusses the effect of Horizontal Communication on Employee Performance at the Office of Community Empowerment Agency (BPMK) Jayawijaya Regency. This study consists of two variables, namely as a horizontal free communication variable with research indicators: coordination, problem solving and information exchange. While the dependent variable of employee performance with research indicator: result, benefit and impact. In the sampling of the authors using saturated samples in which the entire population is used as a sample of 27 employees. And data analysis technique that writer use is statistical data analysis with type of associative research and data processed by using simple regression model. The results showed horizontal communication is very strong and direct 0.795 (significant) with employee performance at 95% confidence level. Horizontal communication contributes to employee performance of 32.0%. Artikel ini membahas tentang pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu sebagai variabel bebas komunikasi horizontal dengan indikator penelitian: koordinasi, pemecahan masalah dan pertukaran informasi. Sementara variabel terikat kinerja pegawai dengan indikator penelitian : hasil, manfaat dan dampak. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 27 pegawai. Dan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data statistik dengan jenis penelitian asosiatif dan data diolah menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi horizontal berhubungan sangat kuat dan searah sebesar 0,795 (signifikan) dengan kinerja pegawai pada taraf kepercayaan 95%. Komunikasi horizontal memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,0%.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399\",\"10.26618/ojip.v7i1.399\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 37-45\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/pdf\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/8512\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/8513\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.399",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/399\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Jayawijaya\n\tRizqi, Siti Khikmatul\n\tRaodah, Raodah\n\tCivil Servant\n\tHorizontal Communication\n\tPerformance\n\tAparatur Sipil Negara\n\tKomunikasi Horizontal\n\tKinerja\n\tThis article discusses the effect of Horizontal Communication on Employee Performance at the Office of Community Empowerment Agency (BPMK) Jayawijaya Regency. This study consists of two variables, namely as a horizontal free communication variable with research indicators: coordination, problem solving and information exchange. While the dependent variable of employee performance with research indicator: result, benefit and impact. In the sampling of the authors using saturated samples in which the entire population is used as a sample of 27 employees. And data analysis technique that writer use is statistical data analysis with type of associative research and data processed by using simple regression model. The results showed horizontal communication is very strong and direct 0.795 (significant) with employee performance at 95% confidence level. Horizontal communication contributes to employee performance of 32.0%. Artikel ini membahas tentang pengaruh Komunikasi Horizontal Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu sebagai variabel bebas komunikasi horizontal dengan indikator penelitian: koordinasi, pemecahan masalah dan pertukaran informasi. Sementara variabel terikat kinerja pegawai dengan indikator penelitian : hasil, manfaat dan dampak. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel yaitu berjumlah 27 pegawai. Dan teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data statistik dengan jenis penelitian asosiatif dan data diolah menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi horizontal berhubungan sangat kuat dan searah sebesar 0,795 (signifikan) dengan kinerja pegawai pada taraf kepercayaan 95%. Komunikasi horizontal memberikan kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 32,0%.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399\n\t10.26618/ojip.v7i1.399\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 37-45\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/8512\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/399/8513\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14943",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/417",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia",
"title_key": "politik pemberantasan korupsi di indonesia",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suherry, Suherry\"]",
"dc_subject_json": "[\"Political\",\"Law\",\"Eradication Corruption\",\"Politik\",\"Hukum\",\"Pemberantasan Korupsi\"]",
"dc_description_json": "[\"This article discusses the politics of eradicating corruption in Indonesia. The most difficult problem in the running of the government process is due to the massive corruption, collusion and nepotism practices that have impacted widely on society. Corruption in the legal world is classified as an extraordinary crime because it not only harms the State's finances, but also practices violate the social and economic rights of society widely so that its eradication measures must also be done in an extraordinary way. That is what is disclosed in the consideration of the Law on the Eradication of Corruption. Through a juridical-empirical approach of this article, the question of corruption in Indonesia is well answered. Artikel ini membahas tentan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/417\",\"10.26618/ojip.v7i1.417\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 46-53\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/417/pdf\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/417",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.417",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/417\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolitik Pemberantasan Korupsi di Indonesia\n\tSuherry, Suherry\n\tPolitical\n\tLaw\n\tEradication Corruption\n\tPolitik\n\tHukum\n\tPemberantasan Korupsi\n\tThis article discusses the politics of eradicating corruption in Indonesia. The most difficult problem in the running of the government process is due to the massive corruption, collusion and nepotism practices that have impacted widely on society. Corruption in the legal world is classified as an extraordinary crime because it not only harms the State's finances, but also practices violate the social and economic rights of society widely so that its eradication measures must also be done in an extraordinary way. That is what is disclosed in the consideration of the Law on the Eradication of Corruption. Through a juridical-empirical approach of this article, the question of corruption in Indonesia is well answered. Artikel ini membahas tentan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah tersulit dalam berjalannya proses pemerintahan dikarenakan massifnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meraja lela yang berdampak secara luas bagi masyarakat. Korupsi dalam dunia hukum sudah tergolong sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga praktik tersebut melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindakan pemberantasannya harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Begitulah yang diungkapkan dalam konsideran Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan yuridis-empiris, pertanyaan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia terjawab dengan baik.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/417\n\t10.26618/ojip.v7i1.417\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 46-53\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/417/pdf\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14944",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/420",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia",
"title_key": "pengaruh norma ham terhadap proses kemerdekaan timor leste dari indonesia",
"pub_date": "2017-04-14",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-04",
"dc_title_json": "[\"Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kusuma, Ardli Johan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Timor Leste\",\"Indonesia\",\"Human Rights\",\"Referendum\",\"Independence\",\"HAM\",\"Kemerdekaan\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using \\\"librarian research\\\" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia. Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian researchdimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasinal. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Lesete sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-04-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/msword\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420\",\"10.26618/ojip.v7i1.420\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 1-13\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420/pdf\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420/8514\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i1.420",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/420\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia\n\tKusuma, Ardli Johan\n\tTimor Leste\n\tIndonesia\n\tHuman Rights\n\tReferendum\n\tIndependence\n\tHAM\n\tKemerdekaan\n\tThis paper discusses about the reasons of Indonesia which provides a referendum to East Timor which resulted in East Timor being independent from Indonesia. This paper is analytical descriptive, using qualitative methods, with the data collection techniques, using \"librarian research\" where data to support arguments are obtained by collecting such data from various sources such as books or literature, journals, newspapers, Magazines, as well as data sourced from the internet. The results of the discussion in this paper indicate the fact that the process of independence of Timor Leste from Indonesia because of the influence of human rights norms that at that time developed and became the international world agenda. So that, with using the human rights norms, Timor Leste and the international community succeeded in intervening in Indonesia to provide a referendum to Timor Lesete as the embodiment of human rights enforcement in Indonesia. Tulisan ini membahas tentang alasan Indonesia yang memberikan referendum kepada Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste merdeka dari Indonesia. Tulisan ini bersifat diskriptif analitis, dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, menggunakan teknik librarian researchdimana data-data untuk mendukung argumen diperoleh dengan cara mengumpulkan data tersebut dari berbagai sumber seperti buku-buku atau literatur, jurnal, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet. Adapun hasil dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan adanya fakta bahwa proses kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia karena adanya pengaruh dari norma HAM yang saat itu berkembang dan menjadi agenda dunia internasinal. Sehingga dengan menggunakan norma HAM tersebut, Timor Leste bersama masyarakat internasional berhasil mengintervensi Indonesia untuk memberikan referendum kepada Timor Lesete sebagai perwujudan penegakan HAM di Indonesia. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-04-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/msword\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420\n\t10.26618/ojip.v7i1.420\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 1 (2017): (April 2017); 1-13\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/420/8514\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14946",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/761",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Social Workers Challenges on Community Welfare in Ungogo Community, Nigeria",
"title_key": "the social workers challenges on community welfare in ungogo community, nigeria",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"The Social Workers Challenges on Community Welfare in Ungogo Community, Nigeria\"]",
"dc_creator_json": "[\"Aliyu, Kehinde Adekunle\",\"Mustaffa, Jamaluddin\",\"Mohd Nasir, Norruzeyati Che\"]",
"dc_subject_json": "[\"Community welfare\",\"Social Workers\",\"Challenges\",\"Prevention\"]",
"dc_description_json": "[\"The role of social workers in a community cannot be overemphasised by any mean, for the life span of any community depends on the quality of the social workers. The aim of this work is to affirm the roles of social workers in helping the community welfare. Qualitative research design was adopted for the work. Data collected with the Interview Schedule for Officials of the Federal Road Safety Corps and Interview Guide for selected group of people. This was administered to 30 respondents, which comprises both male and female in the Ungogo community. The purpose of the study was to examine the roles of social workers, in line with improved standards of living, sustained economic development and expansion of trade and economic relations in the community; enhanced levels of international competitiveness in the areas of community welfare, organization for increased productivity of people in the community. It common knowledge every individual strife to be the best when receive the necessary or adequate encouragement. To these extents, such a person bears some responsibilities even if passively so as a member. The implication of this work is to contribute to social change by informing social worker on their challenges and responsibilities ahead of them in the community.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/761\",\"10.26618/ojip.v7i2.761\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 100-112\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/761/935\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/761",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.761",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/761\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Social Workers Challenges on Community Welfare in Ungogo Community, Nigeria\n\tAliyu, Kehinde Adekunle\n\tMustaffa, Jamaluddin\n\tMohd Nasir, Norruzeyati Che\n\tCommunity welfare\n\tSocial Workers\n\tChallenges\n\tPrevention\n\tThe role of social workers in a community cannot be overemphasised by any mean, for the life span of any community depends on the quality of the social workers. The aim of this work is to affirm the roles of social workers in helping the community welfare. Qualitative research design was adopted for the work. Data collected with the Interview Schedule for Officials of the Federal Road Safety Corps and Interview Guide for selected group of people. This was administered to 30 respondents, which comprises both male and female in the Ungogo community. The purpose of the study was to examine the roles of social workers, in line with improved standards of living, sustained economic development and expansion of trade and economic relations in the community; enhanced levels of international competitiveness in the areas of community welfare, organization for increased productivity of people in the community. It common knowledge every individual strife to be the best when receive the necessary or adequate encouragement. To these extents, such a person bears some responsibilities even if passively so as a member. The implication of this work is to contribute to social change by informing social worker on their challenges and responsibilities ahead of them in the community.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/761\n\t10.26618/ojip.v7i2.761\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 100-112\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/761/935\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14947",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/769",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Analyzing Indonesia’s NCICD Project to Stop the Capital City Sinking",
"title_key": "analyzing indonesias ncicd project to stop the capital city sinking",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"Analyzing Indonesia’s NCICD Project to Stop the Capital City Sinking\"]",
"dc_creator_json": "[\"Widodo, Aris\"]",
"dc_subject_json": "[\"Sea Level Rise\",\"Land Subsidence\",\"Jakarta\",\"Flood\",\"Giant Sea Wall\"]",
"dc_description_json": "[\"Jakarta is hit by a tidal flood every year and cause some loss for the city. Beside that flood caused by sea level rise, the city risk on sinking is higher because of land subsidence problem. Without any significant action, it is predicted that Jakarta will face USD 521 million loss risks on 2050 caused by flood. To overcome the sinking problem, Indonesian government plays an active role on the international action to combat climate change. In addition, Indonesian government also implements NCICD project, in which create giant sea wall and land reclamation on the Jakarta Bay. However, the land reclamation raises an argument that it would create an environment disaster for the city. Because of that, it is suggested that Jakarta should only create a sea wall without land reclamation. Moreover, Jakarta government also should ensure that Spatial City Planning and New Rule on ground water extraction are well implemented so the land subsidence in the city is stopped.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/769\",\"10.26618/ojip.v7i2.769\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 54-66\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/769/922\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/769",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.769",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/769\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAnalyzing Indonesia’s NCICD Project to Stop the Capital City Sinking\n\tWidodo, Aris\n\tSea Level Rise\n\tLand Subsidence\n\tJakarta\n\tFlood\n\tGiant Sea Wall\n\tJakarta is hit by a tidal flood every year and cause some loss for the city. Beside that flood caused by sea level rise, the city risk on sinking is higher because of land subsidence problem. Without any significant action, it is predicted that Jakarta will face USD 521 million loss risks on 2050 caused by flood. To overcome the sinking problem, Indonesian government plays an active role on the international action to combat climate change. In addition, Indonesian government also implements NCICD project, in which create giant sea wall and land reclamation on the Jakarta Bay. However, the land reclamation raises an argument that it would create an environment disaster for the city. Because of that, it is suggested that Jakarta should only create a sea wall without land reclamation. Moreover, Jakarta government also should ensure that Spatial City Planning and New Rule on ground water extraction are well implemented so the land subsidence in the city is stopped.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/769\n\t10.26618/ojip.v7i2.769\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 54-66\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/769/922\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:54",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14949",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/815",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Understanding the Impact of the Counter-Terror Agenda on Humanitarian Action",
"title_key": "understanding the impact of the counter-terror agenda on humanitarian action",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"Understanding the Impact of the Counter-Terror Agenda on Humanitarian Action\"]",
"dc_creator_json": "[\"Bruno, Francesco\"]",
"dc_subject_json": "[\"Counter Terror\",\"Humanitarian\",\"binomial situation\"]",
"dc_description_json": "[\"The paper reflects on the impact of the counter-terror agenda on humanitarian actions. It explores the socio-political and legal implications and constraints that Non-Governmental Organisations incur when managing humanitarian projects in critical environments such as Somalia where, an important famine stroke in 2011 as consequence of the counter-terror agenda, insecurity and politicization. In the case of Somalia, Al-Shabaab, a group well-known to the international authority as affiliated to Al-Qaeda was in charge of the area in which the famine stroke. The dilemma to consider in this paper is paper is related to the binomial situation between the people in need and the counter-terrorism strategy against Al-Shabaab.The paper outlines three issues that the humanitarian actors incur, namely structural, operational and of internal nature. These three issues undermines the relationship between the Humanitarian actors and the donors as well as between humanitarian actors and their recipients. At the end, the relationship continues to be highly controversial. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/815\",\"10.26618/ojip.v7i2.815\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 75-83\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/815/924\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/815",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.815",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/815\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tUnderstanding the Impact of the Counter-Terror Agenda on Humanitarian Action\n\tBruno, Francesco\n\tCounter Terror\n\tHumanitarian\n\tbinomial situation\n\tThe paper reflects on the impact of the counter-terror agenda on humanitarian actions. It explores the socio-political and legal implications and constraints that Non-Governmental Organisations incur when managing humanitarian projects in critical environments such as Somalia where, an important famine stroke in 2011 as consequence of the counter-terror agenda, insecurity and politicization. In the case of Somalia, Al-Shabaab, a group well-known to the international authority as affiliated to Al-Qaeda was in charge of the area in which the famine stroke. The dilemma to consider in this paper is paper is related to the binomial situation between the people in need and the counter-terrorism strategy against Al-Shabaab.The paper outlines three issues that the humanitarian actors incur, namely structural, operational and of internal nature. These three issues undermines the relationship between the Humanitarian actors and the donors as well as between humanitarian actors and their recipients. At the end, the relationship continues to be highly controversial. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/815\n\t10.26618/ojip.v7i2.815\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 75-83\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/815/924\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14950",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/824",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Rise of Insurgency in Ghana: Developing Fertile Grounds?",
"title_key": "the rise of insurgency in ghana: developing fertile grounds",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"The Rise of Insurgency in Ghana: Developing Fertile Grounds?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Siaw, Emmanuel\",\"Elikem, Eric\"]",
"dc_subject_json": "[\"Insurgency\",\"Basic Needs\",\"Fertile Grounds\"]",
"dc_description_json": "[\"Ghana can largely be described as a nation that has enjoyed relative peace and stability in a sub region bedevilled with violence and instability. However, this relative peace and stability has been overhyped leading to the neglect of certain conflict-prone variables that can prong the country into an insurgency; as has been experienced in many African countries. Analysing this from the perspective of the human needs theory, coupled with conducting a survey, the study finds that a sizeable number of Ghanaians are deficient in access to their basic needs. Consequently, it predisposes citizens to insurgent ideas and make them susceptible to insurgency. Thus the study recommends that the Ghanaian government must make provisions for achievement of basic needs, security presence and engagement of people in the governance system a priority to prevent the possibilities of the rise of insurgency in Ghana.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/824\",\"10.26618/ojip.v7i2.824\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 67-74\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/824/923\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/824",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.824",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/824\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Rise of Insurgency in Ghana: Developing Fertile Grounds?\n\tSiaw, Emmanuel\n\tElikem, Eric\n\tInsurgency\n\tBasic Needs\n\tFertile Grounds\n\tGhana can largely be described as a nation that has enjoyed relative peace and stability in a sub region bedevilled with violence and instability. However, this relative peace and stability has been overhyped leading to the neglect of certain conflict-prone variables that can prong the country into an insurgency; as has been experienced in many African countries. Analysing this from the perspective of the human needs theory, coupled with conducting a survey, the study finds that a sizeable number of Ghanaians are deficient in access to their basic needs. Consequently, it predisposes citizens to insurgent ideas and make them susceptible to insurgency. Thus the study recommends that the Ghanaian government must make provisions for achievement of basic needs, security presence and engagement of people in the governance system a priority to prevent the possibilities of the rise of insurgency in Ghana.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/824\n\t10.26618/ojip.v7i2.824\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 67-74\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/824/923\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14951",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/825",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The AU/NEPAD Peace and Security Governance in Africa",
"title_key": "the au/nepad peace and security governance in africa",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"The AU/NEPAD Peace and Security Governance in Africa\"]",
"dc_creator_json": "[\"Terwase, Isaac Terungwa\",\"Talib, Asmat Nizam Abdul\",\"Siben, Nfor Eric\",\"Puldu, Gloria Samdi\",\"Adesina, Olubukola S.\"]",
"dc_subject_json": "[\"Peace\",\"Security\",\"Governance\",\"AU/NEPAD\"]",
"dc_description_json": "[\"Peace and security sustainability in Africa has become a vital tool for the developmental agenda of the Africa Union. Hence, the continent’s conflicting issues and fighting against various groups that emerged from militancy, insurgency and terrorism in Africa is the reason why the peace and security department of the African Union was established for the purpose of solving such problems in order to sustain a peaceful African environment. The main objective of the paper is to draw the role of the African Union (AU) and the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in assisting the African countries in resolving the conflicts which could lead to a state of insecurity. The work made use of qualitative research design through the conduct of interviews as well as the use of other sources such as AU/NEPAD documents, internet sources and journals for the purpose of data collection. The findings revealed that, NEPAD works with the African countries at the country level through the provision of advisory and partnership role on peace and security governance. At the continental level, NEPAD report to the African Union on issues relating to peace and security sustainability which are handled by the AU’s department for Peace and Security. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/825\",\"10.26618/ojip.v7i2.825\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 93-99\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/825/928\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/825",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.825",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/825\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe AU/NEPAD Peace and Security Governance in Africa\n\tTerwase, Isaac Terungwa\n\tTalib, Asmat Nizam Abdul\n\tSiben, Nfor Eric\n\tPuldu, Gloria Samdi\n\tAdesina, Olubukola S.\n\tPeace\n\tSecurity\n\tGovernance\n\tAU/NEPAD\n\tPeace and security sustainability in Africa has become a vital tool for the developmental agenda of the Africa Union. Hence, the continent’s conflicting issues and fighting against various groups that emerged from militancy, insurgency and terrorism in Africa is the reason why the peace and security department of the African Union was established for the purpose of solving such problems in order to sustain a peaceful African environment. The main objective of the paper is to draw the role of the African Union (AU) and the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) in assisting the African countries in resolving the conflicts which could lead to a state of insecurity. The work made use of qualitative research design through the conduct of interviews as well as the use of other sources such as AU/NEPAD documents, internet sources and journals for the purpose of data collection. The findings revealed that, NEPAD works with the African countries at the country level through the provision of advisory and partnership role on peace and security governance. At the continental level, NEPAD report to the African Union on issues relating to peace and security sustainability which are handled by the AU’s department for Peace and Security. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/825\n\t10.26618/ojip.v7i2.825\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 93-99\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/825/928\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14952",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/889",
"status": "active",
"datestamp": "2018-04-23T14:41:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "An Ethical investigation of State and the Management of Internally Displaced Persons in Nigeria",
"title_key": "an ethical investigation of state and the management of internally displaced persons in nigeria",
"pub_date": "2017-10-31",
"pub_year": "2017",
"pub_month": "2017-10",
"dc_title_json": "[\"An Ethical investigation of State and the Management of Internally Displaced Persons in Nigeria\"]",
"dc_creator_json": "[\"Abada, Ifeanyichukwu Micheal\",\"Okafor, Nneka Ifeoma\"]",
"dc_subject_json": "[\"Boko Haram Insurgency\",\"Ethics\",\"Humanitarian Crisis\",\"Internally Displaced Persons\"]",
"dc_description_json": "[\"The spontaneous displacement and wandering of men had always been propelled by the forces of nature and other anthropogenic activities. Man, as a rational being had remained strategical for their survival. The upsurge in the activities of Boko Haram in Nigeria, north east occasioned by their clientele interests had necessitated decisions by men to forcefully relocate their places of abode. However, the purpose of the study is to ethically investigate whether the ineffective curtailment of the activities of Boko Haram had implicated the increasing vulnerabilities of internally displaced persons. The study utilized qualitative method in generating its data, while the theoretical framework was adequately anchored on the Marxist theory of the post-colonial state. The findings of the study had significantly revealed that the ineffective management of Boko Haram menace by the state had implicated the rising vulnerabilities of internally displaced persons. However, the study recommends among other things, the integration of relevant commission and prosecution of personality-cults engage in sabotaging the efforts of the state.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2017-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/889\",\"10.26618/ojip.v7i2.889\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 84-92\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/889/925\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/889",
"doi_best": "10.26618/ojip.v7i2.889",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/889\n\t\t\t\t2018-04-23T14:41:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAn Ethical investigation of State and the Management of Internally Displaced Persons in Nigeria\n\tAbada, Ifeanyichukwu Micheal\n\tOkafor, Nneka Ifeoma\n\tBoko Haram Insurgency\n\tEthics\n\tHumanitarian Crisis\n\tInternally Displaced Persons\n\tThe spontaneous displacement and wandering of men had always been propelled by the forces of nature and other anthropogenic activities. Man, as a rational being had remained strategical for their survival. The upsurge in the activities of Boko Haram in Nigeria, north east occasioned by their clientele interests had necessitated decisions by men to forcefully relocate their places of abode. However, the purpose of the study is to ethically investigate whether the ineffective curtailment of the activities of Boko Haram had implicated the increasing vulnerabilities of internally displaced persons. The study utilized qualitative method in generating its data, while the theoretical framework was adequately anchored on the Marxist theory of the post-colonial state. The findings of the study had significantly revealed that the ineffective management of Boko Haram menace by the state had implicated the rising vulnerabilities of internally displaced persons. However, the study recommends among other things, the integration of relevant commission and prosecution of personality-cults engage in sabotaging the efforts of the state.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2017-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/889\n\t10.26618/ojip.v7i2.889\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 7 No. 2 (2017): (October 2017); 84-92\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/889/925\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14956",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1014",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Building a Ukrainian Identity in Odessa: Negotiation of Markers and Informal Nationalism",
"title_key": "building a ukrainian identity in odessa: negotiation of markers and informal nationalism",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Building a Ukrainian Identity in Odessa: Negotiation of Markers and Informal Nationalism\"]",
"dc_creator_json": "[\"Polese, Abel\"]",
"dc_subject_json": "[\"Language\",\"Identity\",\"National Identity\",\"Odessa\",\"Ukraine\"]",
"dc_description_json": "[\"A large and established body of literature on nation building in post-socialist spaces has initially put emphasis on state-centred construction of identity references and markers such as language, education or institutions and governance. In contrast, a recent stream of scholarship has attempted to bring agency into identity debates to propose new tools and approaches that can be used in the study of identity construction. This article is a further exploration of the latter position. It looks at the way identities are constructed, and renegotiated, at the everyday level, by ordinary people, by illustrating the competition between Russian and Ukrainian languages in Odessa, a Ukrainian city on the Black sea, to look at the synergy generated by the competition between local and national narratives.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1014\",\"10.26618/ojip.v8i1.1014\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 1-16\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1014/1134\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1014",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.1014",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1014\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBuilding a Ukrainian Identity in Odessa: Negotiation of Markers and Informal Nationalism\n\tPolese, Abel\n\tLanguage\n\tIdentity\n\tNational Identity\n\tOdessa\n\tUkraine\n\tA large and established body of literature on nation building in post-socialist spaces has initially put emphasis on state-centred construction of identity references and markers such as language, education or institutions and governance. In contrast, a recent stream of scholarship has attempted to bring agency into identity debates to propose new tools and approaches that can be used in the study of identity construction. This article is a further exploration of the latter position. It looks at the way identities are constructed, and renegotiated, at the everyday level, by ordinary people, by illustrating the competition between Russian and Ukrainian languages in Odessa, a Ukrainian city on the Black sea, to look at the synergy generated by the competition between local and national narratives.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1014\n\t10.26618/ojip.v8i1.1014\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 1-16\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1014/1134\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14957",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1040",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Discretion and Decentralization: Public Administrators Dilemmas in Bureaucracy Innovation Initiatives",
"title_key": "discretion and decentralization: public administrators dilemmas in bureaucracy innovation initiatives",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Discretion and Decentralization: Public Administrators Dilemmas in Bureaucracy Innovation Initiatives\"]",
"dc_creator_json": "[\"Andhika, Lesmana Rian\"]",
"dc_subject_json": "[\"discretion\",\"public administrator dilemmas\",\"bureaucracy innovation\"]",
"dc_description_json": "[\"Policy discretion shall not be construed as a free authority by the public administrator. The positive side discretion is answered to an urgent need, the ambiguity caused the existing policy. The focus this researched would like to explore further the public administrator dilemmas perform some correlation between policy discretion and decentralization, discretion and initiation of bureaucracy innovation. The research method applied is qualitative, descriptive analysis is adopted based on secondary data and information sources. Triangulation is used to draw conclusions carefully from a variety of data sources. The research concludes the initiation of bureaucracy innovation is the urgent needs at this time, and discretion one of the tools that can be used as a policy outside the formal policy not set explicitly on the different the element related with innovation. The unique thing is not all public administrators like and can do discretion, there is a logical consideration that must be met to assess and translate discretion, capability and sufficient knowledge is some logical considerations it is. Bias interpretation will cause negative effects like opening a chance doing the corruption, collusion, nepotism and the occurrence of criminalization policy procedures.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040\",\"10.26618/ojip.v8i1.1040\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 17-31\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040/1135\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040/8538\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.1040",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1040\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDiscretion and Decentralization: Public Administrators Dilemmas in Bureaucracy Innovation Initiatives\n\tAndhika, Lesmana Rian\n\tdiscretion\n\tpublic administrator dilemmas\n\tbureaucracy innovation\n\tPolicy discretion shall not be construed as a free authority by the public administrator. The positive side discretion is answered to an urgent need, the ambiguity caused the existing policy. The focus this researched would like to explore further the public administrator dilemmas perform some correlation between policy discretion and decentralization, discretion and initiation of bureaucracy innovation. The research method applied is qualitative, descriptive analysis is adopted based on secondary data and information sources. Triangulation is used to draw conclusions carefully from a variety of data sources. The research concludes the initiation of bureaucracy innovation is the urgent needs at this time, and discretion one of the tools that can be used as a policy outside the formal policy not set explicitly on the different the element related with innovation. The unique thing is not all public administrators like and can do discretion, there is a logical consideration that must be met to assess and translate discretion, capability and sufficient knowledge is some logical considerations it is. Bias interpretation will cause negative effects like opening a chance doing the corruption, collusion, nepotism and the occurrence of criminalization policy procedures.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040\n\t10.26618/ojip.v8i1.1040\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 17-31\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040/1135\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1040/8538\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14960",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1255",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ED",
"title": "Front Matter",
"title_key": "front matter",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Front Matter\"]",
"dc_creator_json": "[\"Team, Editorial\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1255\",\"10.26618/ojip.v8i1.1255\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); i-iv\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1255/1142\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1255",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.1255",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1255\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ED\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFront Matter\n\tTeam, Editorial\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1255\n\t10.26618/ojip.v8i1.1255\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); i-iv\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1255/1142\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14961",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1256",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ED",
"title": "Back Matter",
"title_key": "back matter",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Back Matter\"]",
"dc_creator_json": "[\"Team, Editorial\"]",
"dc_subject_json": "[]",
"dc_description_json": "[]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1256\",\"10.26618/ojip.v8i1.1256\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018)\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1256/1143\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1256",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.1256",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1256\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ED\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBack Matter\n\tTeam, Editorial\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1256\n\t10.26618/ojip.v8i1.1256\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018)\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1256/1143\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14945",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/760",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy",
"title_key": "sustainable development goals (sdgs) and indonesian housing policy",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rassanjani, Saddam\"]",
"dc_subject_json": "[\"Indonesia\",\"SDGs\",\"MDGs\",\"Housing\",\"The Million Houses\"]",
"dc_description_json": "[\"The main objective of the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia is to bring accelerated development in all aspects so that the poverty rate is expected to decrease even disappear. One of the programs that aimed to reduce poverty rates in Indonesia is the provision of housing for the community, especially the underprivileged. Moreover, it is a the million houses program that proclaimed by the Ministry of Public Works and People's Housing, and this program is correlated with the SDGS, especially goal 11 (sustainable cities and communities). The research is relying on secondary data basis primarily from books, journals, published reports and online news. It is expected that this study is able to provide a new insight for the government in building a community residential area, which is to integrate development plans into three dimensions (social, economic, and environment) which are the pillars of sustainable development. Unfortunately, nowadays the government is relying too hard on achieving quantity and a little focus on quality. Furthermore, an experience on the MDGs edition can be an important lesson for the government in realizing SDGs, especially now that SDGs are in line with the points that contained in the RPJMN. Therefore, if the government is able to maximise this global development agenda, it is not impossible that the million houses program can be one of the leading programs in overcoming the problem of poverty, especially housing shortage in Indonesia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.ms-office\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760\",\"10.26618/ojip.v8i1.760\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 44-55\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760/1139\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760/8539\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.760",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/760\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy\n\tRassanjani, Saddam\n\tIndonesia\n\tSDGs\n\tMDGs\n\tHousing\n\tThe Million Houses\n\tThe main objective of the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia is to bring accelerated development in all aspects so that the poverty rate is expected to decrease even disappear. One of the programs that aimed to reduce poverty rates in Indonesia is the provision of housing for the community, especially the underprivileged. Moreover, it is a the million houses program that proclaimed by the Ministry of Public Works and People's Housing, and this program is correlated with the SDGS, especially goal 11 (sustainable cities and communities). The research is relying on secondary data basis primarily from books, journals, published reports and online news. It is expected that this study is able to provide a new insight for the government in building a community residential area, which is to integrate development plans into three dimensions (social, economic, and environment) which are the pillars of sustainable development. Unfortunately, nowadays the government is relying too hard on achieving quantity and a little focus on quality. Furthermore, an experience on the MDGs edition can be an important lesson for the government in realizing SDGs, especially now that SDGs are in line with the points that contained in the RPJMN. Therefore, if the government is able to maximise this global development agenda, it is not impossible that the million houses program can be one of the leading programs in overcoming the problem of poverty, especially housing shortage in Indonesia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.ms-office\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760\n\t10.26618/ojip.v8i1.760\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 44-55\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760/1139\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/760/8539\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:26",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:51",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14948",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/807",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Disaster Management Concept of Muhammadiyah Disaster Management Centre in Ponorogo, Indonesia",
"title_key": "disaster management concept of muhammadiyah disaster management centre in ponorogo, indonesia",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"Disaster Management Concept of Muhammadiyah Disaster Management Centre in Ponorogo, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hilman, Yusuf Adam\"]",
"dc_subject_json": "[\"Al-Maun\",\"disaster management\",\"Muhammadiyah Disaster Management Centre\"]",
"dc_description_json": "[\"Muhammadiyah Disaster Management Centre as an organization under Muhammadiyah Union, has a unique disaster management model, although it has not been established yet, MDMC has proven its existence. This progress is very interesting because it is very closely related to the Islamic concept which makes this organization different from other organizations. This background is very interesting to study. Besides, the concept and pattern of MDMC organization has not been popularly identified yet. This study aims to know and describe management disaster concept proposed by Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC). It is to verify organizational pattern and Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) profile. This study utilizes interpretative paradigm with qualitative model. Based on the study conducted, it can be summarized that Al-Maun spirit has influenced and characterized MDMC organization on implementing disaster management activities. The spirit is reflected by how the management of mutually supportive organizations to achieve common goals. It is in order to help each other or (mustadi'in). This is achieved by having partnership with Muhammadiyah autonomous institutions, as well as other parties such as government and private parties. There is a humanist concept beyond Al-Maun spirit. It is sharing and caring for people. It is implemented by MDMC through disaster management activities, from identifying, reconstructing, rehabilitating, to normalizing the victims. Seen from its existence, these activities lead MDMC to have a good vision in implementing disaster management.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807\",\"10.26618/ojip.v8i1.807\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 65-81\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807/1141\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807/8518\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.807",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/807\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDisaster Management Concept of Muhammadiyah Disaster Management Centre in Ponorogo, Indonesia\n\tHilman, Yusuf Adam\n\tAl-Maun\n\tdisaster management\n\tMuhammadiyah Disaster Management Centre\n\tMuhammadiyah Disaster Management Centre as an organization under Muhammadiyah Union, has a unique disaster management model, although it has not been established yet, MDMC has proven its existence. This progress is very interesting because it is very closely related to the Islamic concept which makes this organization different from other organizations. This background is very interesting to study. Besides, the concept and pattern of MDMC organization has not been popularly identified yet. This study aims to know and describe management disaster concept proposed by Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC). It is to verify organizational pattern and Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) profile. This study utilizes interpretative paradigm with qualitative model. Based on the study conducted, it can be summarized that Al-Maun spirit has influenced and characterized MDMC organization on implementing disaster management activities. The spirit is reflected by how the management of mutually supportive organizations to achieve common goals. It is in order to help each other or (mustadi'in). This is achieved by having partnership with Muhammadiyah autonomous institutions, as well as other parties such as government and private parties. There is a humanist concept beyond Al-Maun spirit. It is sharing and caring for people. It is implemented by MDMC through disaster management activities, from identifying, reconstructing, rehabilitating, to normalizing the victims. Seen from its existence, these activities lead MDMC to have a good vision in implementing disaster management.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807\n\t10.26618/ojip.v8i1.807\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 65-81\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807/1141\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/807/8518\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:54",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14953",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/939",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Implementation of Minimum Service Standards (MMS) on Public Service for Health Services Sector in Bondowoso, Indonesia",
"title_key": "the implementation of minimum service standards (mms) on public service for health services sector in bondowoso, indonesia",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"The Implementation of Minimum Service Standards (MMS) on Public Service for Health Services Sector in Bondowoso, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kuzairi, Untung\",\"Yuswadi, Hary\",\"Budihardjo, Agus\",\"Patriadi, Himawan Bayu\"]",
"dc_subject_json": "[\"Hospital\",\"Minimum Service Standards\",\"Policy Implementation\",\"Sectoral Ego\"]",
"dc_description_json": "[\"One of heatlh policies implemented by the hospital is the minimum service standards (MSS). MSS is a benchmark of hospital service quality in providing services to the public. Talking about health service quality problem, it was found out as the field fact that the achievement of MSS indicator in General Hospital of Dr. H. Koesnadi Bondowoso, Indonesia in 2016 still did not fulfill target of standard hospital service (type B) and minimum service standard (MSS) of hospital. This fact shows that the quality of health services in general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso is still low. So, this research aims to describe the policy implementation of minimum service standard and to analyze the obstacles in the implementation of MSS policy at general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso. So, this research would discuss the policy implementation of minimum service standards by using Edward III concept as a tool to analyze it. This research employed qualitative research with phenomenological approach. The results showed that the implementation of MSS policy of dr. H. Koesnadi Bondowoso general hospital still did not run well. This was due to several factors such as communication, bureaucratic structure, sources, dispositions (attitude) and leadership in sectoral ego control. Sectoral ego can be shaped from educational background of specialist doctors who still adhered seniority and lack of individual role of implementor in building interpersonal communication and conflict management.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/939\",\"10.26618/ojip.v8i1.939\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 56-64\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/939/1140\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/939",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.939",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/939\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Implementation of Minimum Service Standards (MMS) on Public Service for Health Services Sector in Bondowoso, Indonesia\n\tKuzairi, Untung\n\tYuswadi, Hary\n\tBudihardjo, Agus\n\tPatriadi, Himawan Bayu\n\tHospital\n\tMinimum Service Standards\n\tPolicy Implementation\n\tSectoral Ego\n\tOne of heatlh policies implemented by the hospital is the minimum service standards (MSS). MSS is a benchmark of hospital service quality in providing services to the public. Talking about health service quality problem, it was found out as the field fact that the achievement of MSS indicator in General Hospital of Dr. H. Koesnadi Bondowoso, Indonesia in 2016 still did not fulfill target of standard hospital service (type B) and minimum service standard (MSS) of hospital. This fact shows that the quality of health services in general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso is still low. So, this research aims to describe the policy implementation of minimum service standard and to analyze the obstacles in the implementation of MSS policy at general hospital of dr. H. Koesnadi Bondowoso. So, this research would discuss the policy implementation of minimum service standards by using Edward III concept as a tool to analyze it. This research employed qualitative research with phenomenological approach. The results showed that the implementation of MSS policy of dr. H. Koesnadi Bondowoso general hospital still did not run well. This was due to several factors such as communication, bureaucratic structure, sources, dispositions (attitude) and leadership in sectoral ego control. Sectoral ego can be shaped from educational background of specialist doctors who still adhered seniority and lack of individual role of implementor in building interpersonal communication and conflict management.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/939\n\t10.26618/ojip.v8i1.939\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 56-64\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/939/1140\n\tCopyright (c) 2017 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14954",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/960",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia",
"title_key": "the women representation policy and its effect to women political participation in jember, indonesia",
"pub_date": "2018-04-23",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-04",
"dc_title_json": "[\"The Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Angin, Ria\",\"Yuswadi, Hary\",\"Patriadi, Himawan Bayu\",\"Gianawati, Nur Dyah\"]",
"dc_subject_json": "[\"Women Quota\",\"Women Representation Policy\",\"Women Political Participation\"]",
"dc_description_json": "[\"The journey of the Indonesian government in implementing women representation policy has evolved. In the election of 2004,women representation policies have not mentioned the target of achievement for political parties. The policy only states that political parties are expected to implement gender equality in nominating candidates. Then in the year of 2009 election, the government had changed the policy clause, and states the percentage that must be achieved by political parties. However, in 2004 and 2009 election only a few political parties, implemented the policy. Yet, the policy, which is implemented, in the 2014 election has changed. The clause of the policy became more distinct, for it contains sanctions which are applicable to any political parties that are not implementing the policy. The present study yielding that the more distinct the policy, the more likely it would be complied by all participating political parties. The effect of the complying political parties would be the increase of women participation in politics as candidates of legislatives.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-04-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/960\",\"10.26618/ojip.v8i1.960\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 32-43\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/960/1138\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/960",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i1.960",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/960\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Women Representation Policy and its Effect to Women Political Participation in Jember, Indonesia\n\tAngin, Ria\n\tYuswadi, Hary\n\tPatriadi, Himawan Bayu\n\tGianawati, Nur Dyah\n\tWomen Quota\n\tWomen Representation Policy\n\tWomen Political Participation\n\tThe journey of the Indonesian government in implementing women representation policy has evolved. In the election of 2004,women representation policies have not mentioned the target of achievement for political parties. The policy only states that political parties are expected to implement gender equality in nominating candidates. Then in the year of 2009 election, the government had changed the policy clause, and states the percentage that must be achieved by political parties. However, in 2004 and 2009 election only a few political parties, implemented the policy. Yet, the policy, which is implemented, in the 2014 election has changed. The clause of the policy became more distinct, for it contains sanctions which are applicable to any political parties that are not implementing the policy. The present study yielding that the more distinct the policy, the more likely it would be complied by all participating political parties. The effect of the complying political parties would be the increase of women participation in politics as candidates of legislatives.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-04-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/960\n\t10.26618/ojip.v8i1.960\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 1 (2018): (April 2018); 32-43\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/960/1138\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14955",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1013",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Prevention and Eradication of Terrorism Funding Criminal Act in Indonesia",
"title_key": "prevention and eradication of terrorism funding criminal act in indonesia",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"Prevention and Eradication of Terrorism Funding Criminal Act in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Surwandono, Surwandono\",\"Retnoningsih, Tri Astuti Susanthi\",\"Alkatiri, Masyithoh Annisa\"]",
"dc_subject_json": "[\"Terrorism\",\"Funding\",\"Realism\",\"Repression\",\"Civil Right\",\"Freedom\",\"Indonesia\"]",
"dc_description_json": "[\"Prevention and eradication of terrorism funding criminal acts have been published by Indonesian Government as a ratified act of International Convention for the suppression of the financing of terrorism under the Act No. 9 The Year 2013. This act was enacted for strategies and serious attempts to fight against transnational crime of terrorism. Through content analysis method on The Act, this research was meant to understand the direction of security regulation of Indonesia by using three paradigms i.e. realism, liberalism, and constructivism. It was figured out that realism was used by Indonesian Government of which the government acts as the key and dominant actor in this Act. This realistic paradigm implies on many government policies which are perceived overwhelming and tend to repress on civil right of freedom.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1013\",\"10.26618/ojip.v8i2.1013\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 130-142\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1013/1285\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1013",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1013",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1013\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPrevention and Eradication of Terrorism Funding Criminal Act in Indonesia\n\tSurwandono, Surwandono\n\tRetnoningsih, Tri Astuti Susanthi\n\tAlkatiri, Masyithoh Annisa\n\tTerrorism\n\tFunding\n\tRealism\n\tRepression\n\tCivil Right\n\tFreedom\n\tIndonesia\n\tPrevention and eradication of terrorism funding criminal acts have been published by Indonesian Government as a ratified act of International Convention for the suppression of the financing of terrorism under the Act No. 9 The Year 2013. This act was enacted for strategies and serious attempts to fight against transnational crime of terrorism. Through content analysis method on The Act, this research was meant to understand the direction of security regulation of Indonesia by using three paradigms i.e. realism, liberalism, and constructivism. It was figured out that realism was used by Indonesian Government of which the government acts as the key and dominant actor in this Act. This realistic paradigm implies on many government policies which are perceived overwhelming and tend to repress on civil right of freedom. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1013\n\t10.26618/ojip.v8i2.1013\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 130-142\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1013/1285\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14958",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1161",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The determinants of Party System Change in Sub-Saharan Africa",
"title_key": "the determinants of party system change in sub-saharan africa",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"The determinants of Party System Change in Sub-Saharan Africa\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pelizzo, Riccardo\"]",
"dc_subject_json": "[\"Poverty\",\"Development\",\"Party System\",\"Fluidity\"]",
"dc_description_json": "[\"This article examines what socio-economic factors are conducive to changes in the patterns of inter-party competition in Sub-Saharan Africa (SSA). The literature has in recent years paid considerable attention to measuring party system change, to identifying the consequences of party system instability for the proper functioning of democratic regimes, and to understanding what factors are responsible for the instability of party systems. In contrast to previous studies that view political change in general and party system change more specifically as the result of social transformation, development, modernization and change in the cleavage structure, this paper shows instead that poverty is the primary driver of party system change in the SSA region. In countries with high levels of poverty, political elites do enjoy little to no performance-based legitimacy. The lack of performance-based legitimacy is the reason why voters in such countries are willing to alter their voting habits and parties are unable to preserve their electoral fortunes over time—which is precisely why party systems do change. The literature showed that stable party systems are good for democracy. This paper shows that to enhance the stability of party system in SSA, poverty has to be reduced and possibly eradicated.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1161\",\"10.26618/ojip.v8i2.1161\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 124-129\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1161/1287\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1161",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1161",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1161\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe determinants of Party System Change in Sub-Saharan Africa\n\tPelizzo, Riccardo\n\tPoverty\n\tDevelopment\n\tParty System\n\tFluidity\n\tThis article examines what socio-economic factors are conducive to changes in the patterns of inter-party competition in Sub-Saharan Africa (SSA). The literature has in recent years paid considerable attention to measuring party system change, to identifying the consequences of party system instability for the proper functioning of democratic regimes, and to understanding what factors are responsible for the instability of party systems. In contrast to previous studies that view political change in general and party system change more specifically as the result of social transformation, development, modernization and change in the cleavage structure, this paper shows instead that poverty is the primary driver of party system change in the SSA region. In countries with high levels of poverty, political elites do enjoy little to no performance-based legitimacy. The lack of performance-based legitimacy is the reason why voters in such countries are willing to alter their voting habits and parties are unable to preserve their electoral fortunes over time—which is precisely why party systems do change. The literature showed that stable party systems are good for democracy. This paper shows that to enhance the stability of party system in SSA, poverty has to be reduced and possibly eradicated.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1161\n\t10.26618/ojip.v8i2.1161\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 124-129\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1161/1287\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14959",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1231",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Institutional Strategies of Identity Constructions and Exclusions: Exploring the State of Rohingya Muslims in Myanmar",
"title_key": "institutional strategies of identity constructions and exclusions: exploring the state of rohingya muslims in myanmar",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"Institutional Strategies of Identity Constructions and Exclusions: Exploring the State of Rohingya Muslims in Myanmar\"]",
"dc_creator_json": "[\"CK, Ashwati\",\"CS, Rajeesh\"]",
"dc_subject_json": "[\"Rohingyas\",\"Identity\",\"Exclusion\",\"Citizenship\",\"Bamar\",\"Military Regime\"]",
"dc_description_json": "[\"This article elucidates how the widening cultural and ethnic differences are likely to exclude some identities featured by dissensions in terms of their cultural and ethnic origins in the context of Rohingya Muslims in Myanmar. The core intention is to explore the process of exclusion of Rohingyas from a specific national identity. The findings show that Rohingyas access to the national identity can be undermined by the perspectives of the majority, who claims for straightforward sense of national identity. In addition, this work notes down the historical evolution of Rohingya Muslim identity from pre-colonial time to post Independent era with number of skirmishes and scuffles. It is found that through various processes of exclusion, Rohingyas in Myanmar are being compartmentalized and restricted to live in an enclave like situations. Even the squeezed socio-political, cultural and economic lives inside these enclaves are supervised. It makes them socially deserted, culturally discriminated, economically marginalized and politically under-represented. The study employs historical and analytical method to dig out the connection between historical evolution of Rohingyas and their present day status.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1231\",\"10.26618/ojip.v8i2.1231\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 82-97\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1231/1286\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1231",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1231",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1231\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tInstitutional Strategies of Identity Constructions and Exclusions: Exploring the State of Rohingya Muslims in Myanmar\n\tCK, Ashwati\n\tCS, Rajeesh\n\tRohingyas\n\tIdentity\n\tExclusion\n\tCitizenship\n\tBamar\n\tMilitary Regime\n\tThis article elucidates how the widening cultural and ethnic differences are likely to exclude some identities featured by dissensions in terms of their cultural and ethnic origins in the context of Rohingya Muslims in Myanmar. The core intention is to explore the process of exclusion of Rohingyas from a specific national identity. The findings show that Rohingyas access to the national identity can be undermined by the perspectives of the majority, who claims for straightforward sense of national identity. In addition, this work notes down the historical evolution of Rohingya Muslim identity from pre-colonial time to post Independent era with number of skirmishes and scuffles. It is found that through various processes of exclusion, Rohingyas in Myanmar are being compartmentalized and restricted to live in an enclave like situations. Even the squeezed socio-political, cultural and economic lives inside these enclaves are supervised. It makes them socially deserted, culturally discriminated, economically marginalized and politically under-represented. The study employs historical and analytical method to dig out the connection between historical evolution of Rohingyas and their present day status.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1231\n\t10.26618/ojip.v8i2.1231\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 82-97\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1231/1286\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14962",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1311",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Resolving the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapon through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)",
"title_key": "resolving the illicit trade of small arms and light weapon through asean ministerial meeting on transnational crime (ammtc)",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"Resolving the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapon through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hiswi, Putti Ananda\"]",
"dc_subject_json": "[\"ASEAN\",\"Small Arms and Light Weapon\",\"International Regime\",\"Illicit Weapons Trade\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper analyses the cooperation of states in Southeast Asia within the framework established by ASEAN, that is ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) to resolving the illicit trade of Small Arms and Light Weapon in the region. Most of existing works on the topic being studied put emphasize on the importance of the existence of norms, the role of institutions and security cooperation in resolving the illicit weapons trade. However, the existing studies have not explained why the existing form of cooperation has not been effective. By the approaching of international regime theory, this article explains the interest based of regime that explain the background of regime formation which could influence state behavior to cooperate and successfully implement the rules of the international regime itself. The research applying qualitative research methods with data sourced from primary and secondary data from ASEAN official documents, books, journals, online news. This article shows that the effectivity of AMMTC to deal with the illicit Small Arms Trade is strongly influenced by the implementation commitment of the state members.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1311\",\"10.26618/ojip.v8i2.1311\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 110-123\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1311/1284\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1311",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1311",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1311\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tResolving the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapon through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)\n\tHiswi, Putti Ananda\n\tASEAN\n\tSmall Arms and Light Weapon\n\tInternational Regime\n\tIllicit Weapons Trade\n\tThis paper analyses the cooperation of states in Southeast Asia within the framework established by ASEAN, that is ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) to resolving the illicit trade of Small Arms and Light Weapon in the region. Most of existing works on the topic being studied put emphasize on the importance of the existence of norms, the role of institutions and security cooperation in resolving the illicit weapons trade. However, the existing studies have not explained why the existing form of cooperation has not been effective. By the approaching of international regime theory, this article explains the interest based of regime that explain the background of regime formation which could influence state behavior to cooperate and successfully implement the rules of the international regime itself. The research applying qualitative research methods with data sourced from primary and secondary data from ASEAN official documents, books, journals, online news. This article shows that the effectivity of AMMTC to deal with the illicit Small Arms Trade is strongly influenced by the implementation commitment of the state members. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1311\n\t10.26618/ojip.v8i2.1311\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 110-123\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1311/1284\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14963",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1314",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Rise of Political Warfare: Russian New Way of War against the West and the Western Counteractions",
"title_key": "the rise of political warfare: russian new way of war against the west and the western counteractions",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"The Rise of Political Warfare: Russian New Way of War against the West and the Western Counteractions\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suzen, Hasan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Political warfare\",\"hybrid warfare\",\"Russia\",\"NATO\",\"European Union\"]",
"dc_description_json": "[\"Since the outbreak of the Ukraine crisis, the world has observed a comprehensive Russian political warfare, which has had destabilising consequences and as well as wide-ranging implications for international security, in particular for Europe. On the other hand, in the aftermath of the Cold War, the West mostly focus on public diplomacy and strategic communication rather than political warfare. This change creates a gap in all features of political warfare and makes the West weak to political warfare waged by particularly one-man ruled states. In this respect, firstly, I will define political warfare in the continuum of peace and war. Then, I will develop a new conceptual framework which provides an interdisciplinary approach to understand the specifics of political warfare against the West and its counteractions. To explore how and why the West has failed in countering and undermining political warfare employed by especially one-man ruled states, I will explain the origin and evolution of Russian political warfare and particularly highlight the Ukraine Crisis as a turning point of Russian political warfare which has been evolving since the 1900s. Finally, I will propose ways and means to explain how to counter political warfare using hybrid tactics in the future.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1314\",\"10.26618/ojip.v8i2.1314\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 98-108\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1314/1283\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1314",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1314",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1314\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Rise of Political Warfare: Russian New Way of War against the West and the Western Counteractions\n\tSuzen, Hasan\n\tPolitical warfare\n\thybrid warfare\n\tRussia\n\tNATO\n\tEuropean Union\n\tSince the outbreak of the Ukraine crisis, the world has observed a comprehensive Russian political warfare, which has had destabilising consequences and as well as wide-ranging implications for international security, in particular for Europe. On the other hand, in the aftermath of the Cold War, the West mostly focus on public diplomacy and strategic communication rather than political warfare. This change creates a gap in all features of political warfare and makes the West weak to political warfare waged by particularly one-man ruled states. In this respect, firstly, I will define political warfare in the continuum of peace and war. Then, I will develop a new conceptual framework which provides an interdisciplinary approach to understand the specifics of political warfare against the West and its counteractions. To explore how and why the West has failed in countering and undermining political warfare employed by especially one-man ruled states, I will explain the origin and evolution of Russian political warfare and particularly highlight the Ukraine Crisis as a turning point of Russian political warfare which has been evolving since the 1900s. Finally, I will propose ways and means to explain how to counter political warfare using hybrid tactics in the future.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1314\n\t10.26618/ojip.v8i2.1314\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 98-108\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1314/1283\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14965",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1442",
"status": "active",
"datestamp": "2019-11-15T05:58:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Factors Affecting Employees’ Religiosity at the Public Workplace in Kepulauan Riau, Indonesia",
"title_key": "factors affecting employees religiosity at the public workplace in kepulauan riau, indonesia",
"pub_date": "2018-10-28",
"pub_year": "2018",
"pub_month": "2018-10",
"dc_title_json": "[\"Factors Affecting Employees’ Religiosity at the Public Workplace in Kepulauan Riau, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yudiatmaja, Wayu Eko\",\"Edison, Edison\",\"Samnuzulsari, Tri\"]",
"dc_subject_json": "[\"Religiosity\",\"Public Workplace\",\"Ranking and Factor Analysis\"]",
"dc_description_json": "[\"Currently, religiosity has become an emerging topic in the literature of public administration. Most research examines the dimensions of religiosity and their relationships with various organizational dimensions. Much less attention, however, has been paid to analyze the factors affecting employees’ religiosity, particularly in the context of public organization. Therefore, this study investigates the critical factors affecting employees’ religiosity. This study is conducted on 262 public servants in the Government of Kepulauan Riau Province. An extensive literature and questionnaire were used to identify the factors affecting employees’ religiosity. This study applied statistical methods with ranking and factor analyses to verify and analyze the factors. Ranking analysis results the most important factors, namely family religious activity. Factor analysis constructs 5 components, including personal belief system, implementing religious belief, family religiousness, religious practices, and belief on the death. Theoretical, methodological, and practical implications are provided in the light of these findings.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2018-10-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1442\",\"10.26618/ojip.v8i2.1442\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 143-158\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1442/1288\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1442",
"doi_best": "10.26618/ojip.v8i2.1442",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1442\n\t\t\t\t2019-11-15T05:58:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFactors Affecting Employees’ Religiosity at the Public Workplace in Kepulauan Riau, Indonesia\n\tYudiatmaja, Wayu Eko\n\tEdison, Edison\n\tSamnuzulsari, Tri\n\tReligiosity\n\tPublic Workplace\n\tRanking and Factor Analysis\n\tCurrently, religiosity has become an emerging topic in the literature of public administration. Most research examines the dimensions of religiosity and their relationships with various organizational dimensions. Much less attention, however, has been paid to analyze the factors affecting employees’ religiosity, particularly in the context of public organization. Therefore, this study investigates the critical factors affecting employees’ religiosity. This study is conducted on 262 public servants in the Government of Kepulauan Riau Province. An extensive literature and questionnaire were used to identify the factors affecting employees’ religiosity. This study applied statistical methods with ranking and factor analyses to verify and analyze the factors. Ranking analysis results the most important factors, namely family religious activity. Factor analysis constructs 5 components, including personal belief system, implementing religious belief, family religiousness, religious practices, and belief on the death. Theoretical, methodological, and practical implications are provided in the light of these findings.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2018-10-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1442\n\t10.26618/ojip.v8i2.1442\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 8 No. 2 (2018): (October 2018); 143-158\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1442/1288\n\tCopyright (c) 2018 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14964",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1344",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Communication Deficit and Monetization of Political Contests at the Electoral Commission of Ghana",
"title_key": "communication deficit and monetization of political contests at the electoral commission of ghana",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"Communication Deficit and Monetization of Political Contests at the Electoral Commission of Ghana\"]",
"dc_creator_json": "[\"Bentil, Shadrack\",\"Adu, Edmund Poku\"]",
"dc_subject_json": "[\"Electoral Commission\",\"Public Trust\",\"Communication Deficit\",\"Monetization of Political Contest\",\"Democratic Consolidation\"]",
"dc_description_json": "[\"The current state of the office of the Electoral Commission (EC) of Ghana can be couched as a bleeding pillar in Ghana’s electoral democracy pending crisis. In spite of the numerous reform measures undertaken by the EC to improve the quality delivery of its constitutional mandate, communication deficit and the increasing monetization of parliamentary and presidential contestation poses a serious threat to broader participation and competition in Ghana's future electoral fortune. Thus, the objective of the paper was to interrogate the issues of communication inefficiencies and monetization of political contestations by the Electoral Commission of Ghana and proffer pragmatic solutions that can be taken into consideration in years ahead due to the past and recent experiences of neighbouring countries within the sub-region. The study employed the qualitative research methodology to elicit responses from 12 experts in the field of elections. Apart from the primary data generated from the field, secondary sources were consulted to situate the discussion in the existing debate in the literature. The findings of the study revealed that monetization of the political contest has negative implications for a competitive political contest--disqualification of citizens with capable minds from contesting in a multi-party democracy) whilst communication deficit was found to be deepening public distrust in the Electoral Commission of Ghana. The study, therefore, recommended among others the creation of a three-man office solely responsible for managing the commission's website and other electronic outlets, and the immediate activation and implementation of the provision in the 2020 Strategic Plan of the Electoral Commission which has remained dormant after 2016 elections.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1344\",\"10.26618/ojip.v9i1.1344\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 73-88\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1344/1633\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1344",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.1344",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1344\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCommunication Deficit and Monetization of Political Contests at the Electoral Commission of Ghana\n\tBentil, Shadrack\n\tAdu, Edmund Poku\n\tElectoral Commission\n\tPublic Trust\n\tCommunication Deficit\n\tMonetization of Political Contest\n\tDemocratic Consolidation\n\tThe current state of the office of the Electoral Commission (EC) of Ghana can be couched as a bleeding pillar in Ghana’s electoral democracy pending crisis. In spite of the numerous reform measures undertaken by the EC to improve the quality delivery of its constitutional mandate, communication deficit and the increasing monetization of parliamentary and presidential contestation poses a serious threat to broader participation and competition in Ghana's future electoral fortune. Thus, the objective of the paper was to interrogate the issues of communication inefficiencies and monetization of political contestations by the Electoral Commission of Ghana and proffer pragmatic solutions that can be taken into consideration in years ahead due to the past and recent experiences of neighbouring countries within the sub-region. The study employed the qualitative research methodology to elicit responses from 12 experts in the field of elections. Apart from the primary data generated from the field, secondary sources were consulted to situate the discussion in the existing debate in the literature. The findings of the study revealed that monetization of the political contest has negative implications for a competitive political contest--disqualification of citizens with capable minds from contesting in a multi-party democracy) whilst communication deficit was found to be deepening public distrust in the Electoral Commission of Ghana. The study, therefore, recommended among others the creation of a three-man office solely responsible for managing the commission's website and other electronic outlets, and the immediate activation and implementation of the provision in the 2020 Strategic Plan of the Electoral Commission which has remained dormant after 2016 elections.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1344\n\t10.26618/ojip.v9i1.1344\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 73-88\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1344/1633\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14966",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1461",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Enhancing Citizen Participation for Development in Tanzania",
"title_key": "enhancing citizen participation for development in tanzania",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"Enhancing Citizen Participation for Development in Tanzania\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kinyondo, Abel\",\"Pelizzo, Riccardo\"]",
"dc_subject_json": "[\"Citizens\",\"Participation\",\"Engagement\",\"Governance\",\"Democracy\",\"Development\"]",
"dc_description_json": "[\"The literature has repeatedly emphasized that citizen participation is requisite for good governance. Indeed, when citizens participate in various public activities, they can voice their demands, they can invite the government to respond to their demands, and they can keep government accountable. In other words, in the presence of citizen engagement activities, voices can be raised to governments accountable. While the literature has clearly established this link, less is known about the levels of citizen engagement in rural areas in developing countries like Tanzania; precisely areas where good governance is most needed to secure some progress along the developmental path and take the population out of poverty. Using an original dataset comprising of 1,265 respondents, we find that citizen participation in rural Tanzania varies across various types of activities. We also find that that the participation rate for men is higher than that of women and that the participation rate for older people is higher than it is for younger ones. Given the fact that Tanzania’s population is largely youthful, and women are slightly more than men, we recommend for the removal of barriers that women and youths face as far as their civic rights to participate in developmental activities is concerned.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1461\",\"10.26618/ojip.v9i1.1461\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 1-11\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1461/1629\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1461",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.1461",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1461\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEnhancing Citizen Participation for Development in Tanzania\n\tKinyondo, Abel\n\tPelizzo, Riccardo\n\tCitizens\n\tParticipation\n\tEngagement\n\tGovernance\n\tDemocracy\n\tDevelopment\n\tThe literature has repeatedly emphasized that citizen participation is requisite for good governance. Indeed, when citizens participate in various public activities, they can voice their demands, they can invite the government to respond to their demands, and they can keep government accountable. In other words, in the presence of citizen engagement activities, voices can be raised to governments accountable. While the literature has clearly established this link, less is known about the levels of citizen engagement in rural areas in developing countries like Tanzania; precisely areas where good governance is most needed to secure some progress along the developmental path and take the population out of poverty. Using an original dataset comprising of 1,265 respondents, we find that citizen participation in rural Tanzania varies across various types of activities. We also find that that the participation rate for men is higher than that of women and that the participation rate for older people is higher than it is for younger ones. Given the fact that Tanzania’s population is largely youthful, and women are slightly more than men, we recommend for the removal of barriers that women and youths face as far as their civic rights to participate in developmental activities is concerned.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1461\n\t10.26618/ojip.v9i1.1461\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 1-11\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1461/1629\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14967",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1508",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Role of ICT in Addressing Corruption Across Political Regimes",
"title_key": "the role of ict in addressing corruption across political regimes",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"The Role of ICT in Addressing Corruption Across Political Regimes\"]",
"dc_creator_json": "[\"Dyussenov, Mergen\"]",
"dc_subject_json": "[\"ICT\",\"Corruption\",\"Political Regime\",\"Developing Nations\"]",
"dc_description_json": "[\"The paper reviews existing literature on the role of the internet in addressing corruption by breaking it down into instrumental, important, and critical roles, across two types of political regimes – (semi-)authoritarian and democracies. It analyzes the key resources and strategies utilized by governments and activists across these regimes, and looks into the common themes that emerge as a result of analyzing literature sources, i.e. the notion of crisis, lack of a single accepted definition of corruption across nations, factors found to positively correlate with reduced corruption, and the evolving nature of the internet. The paper finds that neither regime can be perfectly immune against mass-scale protests caused by dissatisfaction with worsening corruption. However, the regimes differ in the nature of protests, with semi-authoritarian regimes witnessing more violent and aggressive uprisings fueled by long-accumulated social disappointment with previous repressive regimes than across much of democracies.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1508\",\"10.26618/ojip.v9i1.1508\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 42-55\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1508/1631\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1508",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.1508",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1508\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Role of ICT in Addressing Corruption Across Political Regimes\n\tDyussenov, Mergen\n\tICT\n\tCorruption\n\tPolitical Regime\n\tDeveloping Nations\n\tThe paper reviews existing literature on the role of the internet in addressing corruption by breaking it down into instrumental, important, and critical roles, across two types of political regimes – (semi-)authoritarian and democracies. It analyzes the key resources and strategies utilized by governments and activists across these regimes, and looks into the common themes that emerge as a result of analyzing literature sources, i.e. the notion of crisis, lack of a single accepted definition of corruption across nations, factors found to positively correlate with reduced corruption, and the evolving nature of the internet. The paper finds that neither regime can be perfectly immune against mass-scale protests caused by dissatisfaction with worsening corruption. However, the regimes differ in the nature of protests, with semi-authoritarian regimes witnessing more violent and aggressive uprisings fueled by long-accumulated social disappointment with previous repressive regimes than across much of democracies.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1508\n\t10.26618/ojip.v9i1.1508\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 42-55\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1508/1631\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14968",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1720",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Participatory and Responsiveness of Local Budget Policy in Malang, Indonesia",
"title_key": "the participatory and responsiveness of local budget policy in malang, indonesia",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"The Participatory and Responsiveness of Local Budget Policy in Malang, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Salahudin, Salahudin\",\"Zumitzavan, Vissanu\",\"Nurmandi, Achmad\",\"Sulistyaningsih, Tri\",\"Karinda, Kisman\"]",
"dc_subject_json": "[\"Accountability\",\"Decentralization\",\"Local Government\",\"Responsiveness\"]",
"dc_description_json": "[\"Since political reform in 1998, the Indonesian government has decentralized governance practices in order to provide a space for local governments to develop the local potential of each region. Consequently, the local government should be responsive to people’s needs and more accountable for regional development. Therefore, local governments should be willing to involve local citizens in the public policy-making process. On the other side, local communities should actively engage in development processes, particularly in budget policy planning. This article reports on a study to determine to what extent the local government is responsive and accountable to the local citizens in Malang Municipality in Indonesia. A qualitative approach was applied to the process of data collection and data analysis. The results show that the local government has low responsiveness and accountability to local citizen’s needs and local preferences. The findings reveal a lack of willingness on the part of local government to involve local citizens and civic groups in budget planning, and elected officials demonstrate little responsibility in arranging budget policy support to achieve social welfare, one of the main points of decentralization. These findings show that central government should pay more attention to improving the awareness of local governments and the capacity of local communities so that decentralization may be supported.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720\",\"10.26618/ojip.v9i1.1720\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 56-72\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720/1632\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720/8580\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.1720",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1720\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Participatory and Responsiveness of Local Budget Policy in Malang, Indonesia\n\tSalahudin, Salahudin\n\tZumitzavan, Vissanu\n\tNurmandi, Achmad\n\tSulistyaningsih, Tri\n\tKarinda, Kisman\n\tAccountability\n\tDecentralization\n\tLocal Government\n\tResponsiveness\n\tSince political reform in 1998, the Indonesian government has decentralized governance practices in order to provide a space for local governments to develop the local potential of each region. Consequently, the local government should be responsive to people’s needs and more accountable for regional development. Therefore, local governments should be willing to involve local citizens in the public policy-making process. On the other side, local communities should actively engage in development processes, particularly in budget policy planning. This article reports on a study to determine to what extent the local government is responsive and accountable to the local citizens in Malang Municipality in Indonesia. A qualitative approach was applied to the process of data collection and data analysis. The results show that the local government has low responsiveness and accountability to local citizen’s needs and local preferences. The findings reveal a lack of willingness on the part of local government to involve local citizens and civic groups in budget planning, and elected officials demonstrate little responsibility in arranging budget policy support to achieve social welfare, one of the main points of decentralization. These findings show that central government should pay more attention to improving the awareness of local governments and the capacity of local communities so that decentralization may be supported.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720\n\t10.26618/ojip.v9i1.1720\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 56-72\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720/1632\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1720/8580\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14970",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2008",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Combatting Slums, Suistaining Poverty: Dynamic Urban Governance in Makassar, Indonesia",
"title_key": "combatting slums, suistaining poverty: dynamic urban governance in makassar, indonesia",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"Combatting Slums, Suistaining Poverty: Dynamic Urban Governance in Makassar, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Prianto, Andi Luhur\",\"Amalia, Andi Annisa\"]",
"dc_subject_json": "[\"Slums\",\"Urban Governance\",\"Coastal Area\",\"Dynamic Governance\"]",
"dc_description_json": "[\"Urban livelihood asset is an accumulation of labor capital and financial capital. The existence of a slum area in the coastal area of Untia with an area of 7.13 ha of 740.10 ha of the total slum area in the city of Makassar. This area is a potential strategic accumulation of livelihoods in the human capital, institutional, physical, financial and environmental resources, but on the other hand also has a high level of vulnerability. This study aims to obtain an empirical situation regarding the lives of poor people in the slums of the Untia coastal area, Makassar City. The socio-economic conditions of the community, the use of space, the ownership status of land and buildings, the condition of infrastructure and facilities of settlements in coastal slums as a basis for the reconstruction of coastal slums handling models based on dynamic governance. The findings show that urban slum in coastal areas are very rapidly growing. Problems that continue along with various programs carried out by the government. All programs by the state and non-state have been carried out in an effort to eradicate slum areas, but in fact the poverty rate in the region continues to increase. Managing a slums settlement program can use a dynamic governance framework: thinking ahead, thinking again, and thinking across. All of these strategies have been internalized of digital information and communication technology.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2008\",\"10.26618/ojip.v9i1.2008\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 28-41\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2008/1687\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2008",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.2008",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2008\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCombatting Slums, Suistaining Poverty: Dynamic Urban Governance in Makassar, Indonesia\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tAmalia, Andi Annisa\n\tSlums\n\tUrban Governance\n\tCoastal Area\n\tDynamic Governance\n\tUrban livelihood asset is an accumulation of labor capital and financial capital. The existence of a slum area in the coastal area of Untia with an area of 7.13 ha of 740.10 ha of the total slum area in the city of Makassar. This area is a potential strategic accumulation of livelihoods in the human capital, institutional, physical, financial and environmental resources, but on the other hand also has a high level of vulnerability. This study aims to obtain an empirical situation regarding the lives of poor people in the slums of the Untia coastal area, Makassar City. The socio-economic conditions of the community, the use of space, the ownership status of land and buildings, the condition of infrastructure and facilities of settlements in coastal slums as a basis for the reconstruction of coastal slums handling models based on dynamic governance. The findings show that urban slum in coastal areas are very rapidly growing. Problems that continue along with various programs carried out by the government. All programs by the state and non-state have been carried out in an effort to eradicate slum areas, but in fact the poverty rate in the region continues to increase. Managing a slums settlement program can use a dynamic governance framework: thinking ahead, thinking again, and thinking across. All of these strategies have been internalized of digital information and communication technology.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2008\n\t10.26618/ojip.v9i1.2008\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 28-41\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2008/1687\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14971",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2025",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:19:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Collaborating Local Government Agencies to Prevention Adolescent Reproductive Health in Makassar, Indonesia",
"title_key": "collaborating local government agencies to prevention adolescent reproductive health in makassar, indonesia",
"pub_date": "2019-05-31",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-05",
"dc_title_json": "[\"Collaborating Local Government Agencies to Prevention Adolescent Reproductive Health in Makassar, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hadna, Agus Heruanto\",\"Nasrulhaq, Nasrulhaq\"]",
"dc_subject_json": "[\"Collaboration\",\"Local Government\",\"Adolescent Reproductive Health\"]",
"dc_description_json": "[\"Collaboration is an approach and concept of managing public policy in Makassar, Indonesia. Recently, the municipality of Makassar has capitalized on the collaboration of local government agencies regarding public affairs to prevent issues of Adolescent Reproductive Health (ARH). ARH is a strategic issue for local government so that it is solved collaboratively. The collaborating governmental organization comprises the Department of Education, Health, Family Planning, and all of the Urban Villages. This research employed a qualitative method focusing on the analysis of collaborative phenomena of local government agencies in Generation Planning Program through Adolescent Counseling Information Center (ACIC) and Adolescent Families Development (AFD) in Makassar. Data were obtained and analyzed in an orderly and structured manner with general qualitative approach. Based on the field research, the local government agencies collaborate in two ways. The first collaboration deals with the sectoral term which is the involvement of the government agencies related to adolescent reproductive health policy. The second collaboration deals with the regional term including the involvement of the Sub-District and Urban Villages in Makassar as grassroots bureaucracy. Collaborative themes and relations are the main findings in this article. An interesting theme in the idea of collaboration is mutual interdependence, while an exciting theme in the implementation of collaborative action is joint interaction. Organizational relationships in collaboration between local government agencies are coordination, consolidation, consultation, and command. This study concluded that sectoral and regional collaboration is proper in bringing a solution to public health affairs that are very complex.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-05-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2025\",\"10.26618/ojip.v9i1.2025\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 12-27\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2025/1630\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2025",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i1.2025",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2025\n\t\t\t\t2023-05-17T07:19:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCollaborating Local Government Agencies to Prevention Adolescent Reproductive Health in Makassar, Indonesia\n\tHadna, Agus Heruanto\n\tNasrulhaq, Nasrulhaq\n\tCollaboration\n\tLocal Government\n\tAdolescent Reproductive Health\n\tCollaboration is an approach and concept of managing public policy in Makassar, Indonesia. Recently, the municipality of Makassar has capitalized on the collaboration of local government agencies regarding public affairs to prevent issues of Adolescent Reproductive Health (ARH). ARH is a strategic issue for local government so that it is solved collaboratively. The collaborating governmental organization comprises the Department of Education, Health, Family Planning, and all of the Urban Villages. This research employed a qualitative method focusing on the analysis of collaborative phenomena of local government agencies in Generation Planning Program through Adolescent Counseling Information Center (ACIC) and Adolescent Families Development (AFD) in Makassar. Data were obtained and analyzed in an orderly and structured manner with general qualitative approach. Based on the field research, the local government agencies collaborate in two ways. The first collaboration deals with the sectoral term which is the involvement of the government agencies related to adolescent reproductive health policy. The second collaboration deals with the regional term including the involvement of the Sub-District and Urban Villages in Makassar as grassroots bureaucracy. Collaborative themes and relations are the main findings in this article. An interesting theme in the idea of collaboration is mutual interdependence, while an exciting theme in the implementation of collaborative action is joint interaction. Organizational relationships in collaboration between local government agencies are coordination, consolidation, consultation, and command. This study concluded that sectoral and regional collaboration is proper in bringing a solution to public health affairs that are very complex.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-05-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2025\n\t10.26618/ojip.v9i1.2025\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 1 (2019): (April 2019); 12-27\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2025/1630\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14975",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2180",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How Does Public Service Motivation Contribute to Service Orientation? Testing Mediation Models",
"title_key": "how does public service motivation contribute to service orientation testing mediation models",
"pub_date": "2019-10-15",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-10",
"dc_title_json": "[\"How Does Public Service Motivation Contribute to Service Orientation? Testing Mediation Models\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yudiatmaja, Wayu Eko\"]",
"dc_subject_json": "[\"Public Service Motivation\",\"Job Satisfaction\",\"Organizational Commitment\",\"Service Orientation\"]",
"dc_description_json": "[\"Public service motivation is an emerging topic in the study of public administration, but no study has adequately investigated how it affects employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. The present study is ultimately aimed to fill the research gap by examing whether public service motivation influences service orientation and if so, whether the effect is mediated by job satisfaction and organizational commitment. Data were analyzed by using WarpPLS 6.0. Using a sample of 160 public servants in the city government of Tanjungpinang, the results indicate that employee service orientation is directly and positively affected by PSM. In addition, public service motivation also has an indirect impact on employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. Furthermore, the theoretical and practical implications of the study for human resources management in the public sector are discussed.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-10-15\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2180\",\"10.26618/ojip.v9i2.2180\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 162-178\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2180/2173\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2180",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.2180",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2180\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow Does Public Service Motivation Contribute to Service Orientation? Testing Mediation Models\n\tYudiatmaja, Wayu Eko\n\tPublic Service Motivation\n\tJob Satisfaction\n\tOrganizational Commitment\n\tService Orientation\n\tPublic service motivation is an emerging topic in the study of public administration, but no study has adequately investigated how it affects employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. The present study is ultimately aimed to fill the research gap by examing whether public service motivation influences service orientation and if so, whether the effect is mediated by job satisfaction and organizational commitment. Data were analyzed by using WarpPLS 6.0. Using a sample of 160 public servants in the city government of Tanjungpinang, the results indicate that employee service orientation is directly and positively affected by PSM. In addition, public service motivation also has an indirect impact on employee service orientation through job satisfaction and organizational commitment. Furthermore, the theoretical and practical implications of the study for human resources management in the public sector are discussed.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-10-15\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2180\n\t10.26618/ojip.v9i2.2180\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 162-178\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2180/2173\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14969",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1845",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy",
"title_key": "the construction of the indonesian governments repressive counter-terrorism policy",
"pub_date": "2019-11-13",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-11",
"dc_title_json": "[\"The Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kusuma, Ardli Johan\",\"Warsito, Tulus\",\"Surwandono, Surwandono\",\"Muhammad, Ali\",\"Hidayati, Mega\",\"Madani, Muhlis\"]",
"dc_subject_json": "[\"Counter-Terrorism Policy\",\"Persuasion\",\"International Norms\",\"State Perception\",\"State experience\"]",
"dc_description_json": "[\"The Indonesian government has made a counter-terrorism legal instrument starting in 2001. And the making of counter-terrorism policies in Indonesia was carried out after the 9/11 event. Even though the phenomenon of terrorism that occurred in Indonesia existed before 2001. Even since Indonesia became an independent state, there have been many events that can be classified into the phenomenon of terrorism. But the Indonesian government responded by making legal instruments after 2001. In overcoming terrorism, the Indonesian government prefers a repressive approach. Detachment 88 as a special anti-terrorist force, allegedly has committed many human rights violations. Even in the last 10 years, at least 120 suspected terrorists were killed in the arrest process and 40 people were victims of wrongful arrests. In addition, more than 80% of them were subjected to torture. However, the repressive approach has not been able to reduce the number of terrorist attacks in Indonesia. Therefore, this research seeks to find what factors that influencing the Indonesian government to make repressive counter-terrorism policies in Indonesia. The findings revealed the existence of several factors including the persuasion of the international community, the influence of international norms, and the perception of the Indonesian government in understanding the threat of terrorism which is influenced by past experience.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-11-13\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1845\",\"10.26618/ojip.v9i2.1845\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 107-125\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1845/2160\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1845",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.1845",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1845\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Construction of the Indonesian Government's Repressive Counter-Terrorism Policy\n\tKusuma, Ardli Johan\n\tWarsito, Tulus\n\tSurwandono, Surwandono\n\tMuhammad, Ali\n\tHidayati, Mega\n\tMadani, Muhlis\n\tCounter-Terrorism Policy\n\tPersuasion\n\tInternational Norms\n\tState Perception\n\tState experience\n\tThe Indonesian government has made a counter-terrorism legal instrument starting in 2001. And the making of counter-terrorism policies in Indonesia was carried out after the 9/11 event. Even though the phenomenon of terrorism that occurred in Indonesia existed before 2001. Even since Indonesia became an independent state, there have been many events that can be classified into the phenomenon of terrorism. But the Indonesian government responded by making legal instruments after 2001. In overcoming terrorism, the Indonesian government prefers a repressive approach. Detachment 88 as a special anti-terrorist force, allegedly has committed many human rights violations. Even in the last 10 years, at least 120 suspected terrorists were killed in the arrest process and 40 people were victims of wrongful arrests. In addition, more than 80% of them were subjected to torture. However, the repressive approach has not been able to reduce the number of terrorist attacks in Indonesia. Therefore, this research seeks to find what factors that influencing the Indonesian government to make repressive counter-terrorism policies in Indonesia. The findings revealed the existence of several factors including the persuasion of the international community, the influence of international norms, and the perception of the Indonesian government in understanding the threat of terrorism which is influenced by past experience.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-11-13\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1845\n\t10.26618/ojip.v9i2.1845\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 107-125\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/1845/2160\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14972",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2068",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten, Indonesia",
"title_key": "actor participation of budgeting policy process in banten, indonesia",
"pub_date": "2019-11-13",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-11",
"dc_title_json": "[\"Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Maulana, Delly\",\"Larasati, Endang\",\"Suwitri, Sri\",\"Kismartini, Kismartini\"]",
"dc_subject_json": "[\"Policy formulation\",\"Actor\",\"Participatory Budgeting\",\"Transparency\",\"Accountability\"]",
"dc_description_json": "[\"In actualizing the Regional Government Budget (APBD) as an instrument for the desired social changes and in accordance to the purpose for decentralization, there needs to be the involvement of the civil society, community groups, and other stakeholders in public management to influence the policy formulation process and policy implementation which could improve public services and public accountability. The purpose of the current study was to describe the process of formulating the budgeting policy and identifying and plotting the participation of a number of actors, both formal actors and informal actors, in the process of formulating the budgeting policy in the Banten Province Regional Government. The research method employed was a qualitative research method using the NVivo 12 Pro software application. A number of the current study’s findings which were related to the budgeting process were clearly linked to the actors’ political relation which would give rise to demands and requests in the form of actvity proposals. This process would also give rise to various compromises and bargaining between the actors involved, including the value system which influences it. Moreover, the process of formulating the budgeting policy in Banten Province Regional Government in 2018, both in planning and budgeting, were done only as a procedure but not yet substantively. Therefore, budgeting policy formulation process needs to prioritize more widespread public participation, especially in discussions and collecting input or information for the government, both directly or indirectly so that a transparent and accountable process is created. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-11-13\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2068\",\"10.26618/ojip.v9i2.2068\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 126-138\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2068/2161\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2068",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.2068",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2068\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tActor Participation of Budgeting Policy Process in Banten, Indonesia\n\tMaulana, Delly\n\tLarasati, Endang\n\tSuwitri, Sri\n\tKismartini, Kismartini\n\tPolicy formulation\n\tActor\n\tParticipatory Budgeting\n\tTransparency\n\tAccountability\n\tIn actualizing the Regional Government Budget (APBD) as an instrument for the desired social changes and in accordance to the purpose for decentralization, there needs to be the involvement of the civil society, community groups, and other stakeholders in public management to influence the policy formulation process and policy implementation which could improve public services and public accountability. The purpose of the current study was to describe the process of formulating the budgeting policy and identifying and plotting the participation of a number of actors, both formal actors and informal actors, in the process of formulating the budgeting policy in the Banten Province Regional Government. The research method employed was a qualitative research method using the NVivo 12 Pro software application. A number of the current study’s findings which were related to the budgeting process were clearly linked to the actors’ political relation which would give rise to demands and requests in the form of actvity proposals. This process would also give rise to various compromises and bargaining between the actors involved, including the value system which influences it. Moreover, the process of formulating the budgeting policy in Banten Province Regional Government in 2018, both in planning and budgeting, were done only as a procedure but not yet substantively. Therefore, budgeting policy formulation process needs to prioritize more widespread public participation, especially in discussions and collecting input or information for the government, both directly or indirectly so that a transparent and accountable process is created. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-11-13\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2068\n\t10.26618/ojip.v9i2.2068\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 126-138\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2068/2161\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14973",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2106",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The BRICS in the Contemporary Global Order: Objectives, Capabilities, and Limitations",
"title_key": "the brics in the contemporary global order: objectives, capabilities, and limitations",
"pub_date": "2019-11-13",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-11",
"dc_title_json": "[\"The BRICS in the Contemporary Global Order: Objectives, Capabilities, and Limitations\"]",
"dc_creator_json": "[\"Varela, Alberto Hoyos\",\"Miranda Delgado, Rafael Gustavo\"]",
"dc_subject_json": "[\"BRICS\",\"Contemporary Global Order\",\"International political economy\",\"International institutions\",\"Global governance\"]",
"dc_description_json": "[\"For the first time in the history of mankind several powers emerge simultaneously in different latitudes and can interact intensively. The Contemporary Global Order has presented significant changes among which highlight the absolute and relative decline of American power, and the emergence of new actors who have greater agency power in their international relations. One of these actors is the so-called BRICS that brings together Brazil, Russia, India, China and South Africa. For this reason the aim of this investigation is to analyzing the effective and potential power of the BRICS in the Contemporary Global Order. The methodology is it is situated inside the analytical eclecticism which is characterized by explaining a certain phenomenon without using a block of explanations sustained in a single tradition, but it takes and re-means the elements that it considers most pertinent for the case study. The article states that the BRICS do not claim or have the capacity to become hegemons. The objectives and capabilities of the BRICS have been especially notable in terms of international political economy, especially in the financial architecture, where China has its greatest power. The BRICS can promote an alternative to the existing game rules in the international system and promote a more plural world. They have the capacity to reform and build international economic institutions that allow a fairer distribution of material resources. They can curb unilateral global power interventions in regional affairs, framing interventions for humanitarian causes within multilateralism and the Responsibility to Protect. In terms of democracy and human rights, they will not make any contribution since their main actors, such as China and Russia, are examples of disrespect for these values.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-11-13\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2106\",\"10.26618/ojip.v9i2.2106\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 89-106\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2106/2159\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2106",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.2106",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2106\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe BRICS in the Contemporary Global Order: Objectives, Capabilities, and Limitations\n\tVarela, Alberto Hoyos\n\tMiranda Delgado, Rafael Gustavo\n\tBRICS\n\tContemporary Global Order\n\tInternational political economy\n\tInternational institutions\n\tGlobal governance\n\tFor the first time in the history of mankind several powers emerge simultaneously in different latitudes and can interact intensively. The Contemporary Global Order has presented significant changes among which highlight the absolute and relative decline of American power, and the emergence of new actors who have greater agency power in their international relations. One of these actors is the so-called BRICS that brings together Brazil, Russia, India, China and South Africa. For this reason the aim of this investigation is to analyzing the effective and potential power of the BRICS in the Contemporary Global Order. The methodology is it is situated inside the analytical eclecticism which is characterized by explaining a certain phenomenon without using a block of explanations sustained in a single tradition, but it takes and re-means the elements that it considers most pertinent for the case study. The article states that the BRICS do not claim or have the capacity to become hegemons. The objectives and capabilities of the BRICS have been especially notable in terms of international political economy, especially in the financial architecture, where China has its greatest power. The BRICS can promote an alternative to the existing game rules in the international system and promote a more plural world. They have the capacity to reform and build international economic institutions that allow a fairer distribution of material resources. They can curb unilateral global power interventions in regional affairs, framing interventions for humanitarian causes within multilateralism and the Responsibility to Protect. In terms of democracy and human rights, they will not make any contribution since their main actors, such as China and Russia, are examples of disrespect for these values.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-11-13\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2106\n\t10.26618/ojip.v9i2.2106\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 89-106\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2106/2159\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14974",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2140",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "China’s Belt and Road Initiative: A Step toward Shared Globalization",
"title_key": "chinas belt and road initiative: a step toward shared globalization",
"pub_date": "2019-11-13",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-11",
"dc_title_json": "[\"China’s Belt and Road Initiative: A Step toward Shared Globalization\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sandano, Imran Ali\",\"Shah, Syed Faisal Hyder\",\"Shaikh, Irfan Ahmed\"]",
"dc_subject_json": "[\"One Belt One Road\",\"Shared Globalization\",\"Shared Development\",\"Share Future\"]",
"dc_description_json": "[\"Globalization is facing a major test of sustainability with growing populism and trade protectionism. West, which always endorsed for globalization has left their hands back. ‘America First’ and ‘Brexit’ has changed and challenged the original concept of globalization. China which always remained isolated from globalizations, has started to talk about globalization with its Chinese characteristics - called ‘Shared Globalization’. This study investigates that what kind of characteristics China has applied to get momentum for shared globalization. It is a descriptive study which has taken “One Belt, One Road” (BRI) as case study with the theoretical observation of shared development, shared future, and peaceful coexistence. The study has found that the new trends of shared globalization are emerging in Asia. It has created new opportunities for joint economic cooperation and deeper regional ntegration. The BRI policy framework is providing new drivers to the sustainable economic growth to the BRI counties and would work as a common cause for the world to restore the correct balance of globalization by making it more universally beneficial and inclusive. This study claims that shared globalization is pivotal to Eurasia with the shared attitude of new opportunities that could untangle the regions towards deeper socio-economic integration of shared development toward the community of common destiny.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-11-13\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2140\",\"10.26618/ojip.v9i2.2140\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 139-151\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2140/2163\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2140",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.2140",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2140\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tChina’s Belt and Road Initiative: A Step toward Shared Globalization\n\tSandano, Imran Ali\n\tShah, Syed Faisal Hyder\n\tShaikh, Irfan Ahmed\n\tOne Belt One Road\n\tShared Globalization\n\tShared Development\n\tShare Future\n\tGlobalization is facing a major test of sustainability with growing populism and trade protectionism. West, which always endorsed for globalization has left their hands back. ‘America First’ and ‘Brexit’ has changed and challenged the original concept of globalization. China which always remained isolated from globalizations, has started to talk about globalization with its Chinese characteristics - called ‘Shared Globalization’. This study investigates that what kind of characteristics China has applied to get momentum for shared globalization. It is a descriptive study which has taken “One Belt, One Road” (BRI) as case study with the theoretical observation of shared development, shared future, and peaceful coexistence. The study has found that the new trends of shared globalization are emerging in Asia. It has created new opportunities for joint economic cooperation and deeper regional ntegration. The BRI policy framework is providing new drivers to the sustainable economic growth to the BRI counties and would work as a common cause for the world to restore the correct balance of globalization by making it more universally beneficial and inclusive. This study claims that shared globalization is pivotal to Eurasia with the shared attitude of new opportunities that could untangle the regions towards deeper socio-economic integration of shared development toward the community of common destiny.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-11-13\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2140\n\t10.26618/ojip.v9i2.2140\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 139-151\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2140/2163\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14976",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2449",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:21:36Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Policy Influence of Family Hope Program to Reduce the Poverty in Takalar, Indonesia",
"title_key": "policy influence of family hope program to reduce the poverty in takalar, indonesia",
"pub_date": "2019-11-13",
"pub_year": "2019",
"pub_month": "2019-11",
"dc_title_json": "[\"Policy Influence of Family Hope Program to Reduce the Poverty in Takalar, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mustari, Nuryanti\",\"Hakim, Lukman\",\"Erni, Erni\",\"Puspaningrum, Maharanny\"]",
"dc_subject_json": "[\"Policy\",\"Family Hope Program\",\"Poverty\"]",
"dc_description_json": "[\"This article analyze about policy influence of Family Hope Program toward reduce the poverty in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict. The methodology of this research is mix methods that combine quantitative and qualitative approach with questionnaire and interview instrument. The determination of sample in this research uses probability sampling techniques, the category of sample is beneficiary participant of the Family Hope Program but because the spectrum of population is too large so it just takes 80 people and 3 informants. Data collection technique are observation, questionnaire, interview, and documentation. Data analysis technique use regression analysis. Data validity technique are validity and reability testing. The result of this research indicate that policy influence of Family Hope Program in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict went very well. This is based on the average score obtained from statement item amounts 266,9 or 83,41% which indicate that implementation of Family Hope Program occupies on the very good category. Afterwards, this research indicate that policy of Family Hope Program has positive and significant effect on poverty reduction amounts 62,7% and the rest amounts 37,3% caused by other programs from the government.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2019-11-13\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2449\",\"10.26618/ojip.v9i2.2449\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 152-161\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2449/2168\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2449",
"doi_best": "10.26618/ojip.v9i2.2449",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2449\n\t\t\t\t2023-05-17T07:21:36Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolicy Influence of Family Hope Program to Reduce the Poverty in Takalar, Indonesia\n\tMustari, Nuryanti\n\tHakim, Lukman\n\tErni, Erni\n\tPuspaningrum, Maharanny\n\tPolicy\n\tFamily Hope Program\n\tPoverty\n\tThis article analyze about policy influence of Family Hope Program toward reduce the poverty in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict. The methodology of this research is mix methods that combine quantitative and qualitative approach with questionnaire and interview instrument. The determination of sample in this research uses probability sampling techniques, the category of sample is beneficiary participant of the Family Hope Program but because the spectrum of population is too large so it just takes 80 people and 3 informants. Data collection technique are observation, questionnaire, interview, and documentation. Data analysis technique use regression analysis. Data validity technique are validity and reability testing. The result of this research indicate that policy influence of Family Hope Program in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict went very well. This is based on the average score obtained from statement item amounts 266,9 or 83,41% which indicate that implementation of Family Hope Program occupies on the very good category. Afterwards, this research indicate that policy of Family Hope Program has positive and significant effect on poverty reduction amounts 62,7% and the rest amounts 37,3% caused by other programs from the government.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2019-11-13\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2449\n\t10.26618/ojip.v9i2.2449\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 9 No. 2 (2019): (October 2019); 152-161\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2449/2168\n\tCopyright (c) 2019 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14977",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2776",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Does Good Governance Matter? Kazakhstan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators",
"title_key": "does good governance matter kazakhstans economic growth and worldwide governance indicators",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"Does Good Governance Matter? Kazakhstan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators\"]",
"dc_creator_json": "[\"Absadykov, Aikozha\"]",
"dc_subject_json": "[\"Good Governance\",\"Worldwide Governance Indicators\",\"Corruption\",\"Economic Growth\"]",
"dc_description_json": "[\"Good governance is generally believed to improve country’s economic performance. This paper studies the relationship between the World Bank’s Worldwide Governance Indicators (Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption) and economic growth in terms of GDP per capita in Kazakhstan. The findings of the research indicate that there is a significant positive relationship between good governance and economic performance of Kazakhstan. Specifically, results show that the Control of Corruption has the strongest impact on GDP per capita. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2776\",\"10.26618/ojip.v10i1.2776\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 1-13\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2776/3067\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2776",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.2776",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2776\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDoes Good Governance Matter? Kazakhstan’s Economic Growth and Worldwide Governance Indicators\n\tAbsadykov, Aikozha\n\tGood Governance\n\tWorldwide Governance Indicators\n\tCorruption\n\tEconomic Growth\n\tGood governance is generally believed to improve country’s economic performance. This paper studies the relationship between the World Bank’s Worldwide Governance Indicators (Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption) and economic growth in terms of GDP per capita in Kazakhstan. The findings of the research indicate that there is a significant positive relationship between good governance and economic performance of Kazakhstan. Specifically, results show that the Control of Corruption has the strongest impact on GDP per capita. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2776\n\t10.26618/ojip.v10i1.2776\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 1-13\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2776/3067\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14978",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2782",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "(Retracted) Effects of Party System Fluidity on Legislative Oversight and Good Governance Indicators in Sub-Saharan African",
"title_key": "(retracted) effects of party system fluidity on legislative oversight and good governance indicators in sub-saharan african",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"(Retracted) Effects of Party System Fluidity on Legislative Oversight and Good Governance Indicators in Sub-Saharan African\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mukhtarova, Akbikesh\"]",
"dc_subject_json": "[\"Legislative Oversight\",\"Party Systems Fluidity\",\"Worldwide Governance Indicators\"]",
"dc_description_json": "[\"This article has been retracted due to double publication in another journal with the same article. Based on the clarification from the author, that it is true that he has submission and published the same article in another journal. These results were obtained when evaluating similarity checks on a regular basis on published articles. The similarity check results exceed 90 percent.One of the conditions of submission of a paper for publication in this journal is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2782\",\"10.26618/ojip.v10i1.2782\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 14-23\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"en\"]",
"dc_relation_json": "[]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2782",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.2782",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "en",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2782\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t(Retracted) Effects of Party System Fluidity on Legislative Oversight and Good Governance Indicators in Sub-Saharan African\n\tMukhtarova, Akbikesh\n\tLegislative Oversight\n\tParty Systems Fluidity\n\tWorldwide Governance Indicators\n\tThis article has been retracted due to double publication in another journal with the same article. Based on the clarification from the author, that it is true that he has submission and published the same article in another journal. These results were obtained when evaluating similarity checks on a regular basis on published articles. The similarity check results exceed 90 percent.One of the conditions of submission of a paper for publication in this journal is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2782\n\t10.26618/ojip.v10i1.2782\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 14-23\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\ten\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14980",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2931",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Implementing Ethical Recruitment of Migrant Workers: Evidence from the Palm Oil Sector in Malaysia",
"title_key": "implementing ethical recruitment of migrant workers: evidence from the palm oil sector in malaysia",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"Implementing Ethical Recruitment of Migrant Workers: Evidence from the Palm Oil Sector in Malaysia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Wahab, Andika\"]",
"dc_subject_json": "[\"Ethical Recruitment\",\"Migrant Workers\",\"Palm Oil\",\"Human Rights\",\"Labour Rights\"]",
"dc_description_json": "[\"Growing allegation of irregularities in the conduct of migrant workers’ recruitment drives global effort to eliminate unethical practices in the migration industry. As part of the international value chain, palm oil companies in Malaysia are expected to implement ethical recruitment practices. This study is an attempt to assess the employers’ commitment and practices in implementing ethical recruitment in Malaysia. Deriving from four palm oil mills (employers) and further validated through a survey conducted against 92 Nepalese workers – this study argues that while employers have committed to cover certain costs of their migrant workers’ recruitment, they lack a clear policy commitment, due diligence and monitoring against the labour recruiters. Consequently, the labour recruiters (including the intermediaries) mainly in Nepal have imposed another set of recruitment costs which already covered by the employers in Malaysia. Alarmingly, the Nepalese workers have paid even a higher cost of recruitment than the cost borne by the employers. For ethical recruitment to be effectively implemented, the employers’ monetary commitment to cover the cost of their workers’ recruitment must be complemented with efforts to engage and monitor the conduct of the labour recruiters in migrant workers’ origin country.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2931\",\"10.26618/ojip.v10i1.2931\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 24-42\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2931/3069\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2931",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.2931",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2931\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImplementing Ethical Recruitment of Migrant Workers: Evidence from the Palm Oil Sector in Malaysia\n\tWahab, Andika\n\tEthical Recruitment\n\tMigrant Workers\n\tPalm Oil\n\tHuman Rights\n\tLabour Rights\n\tGrowing allegation of irregularities in the conduct of migrant workers’ recruitment drives global effort to eliminate unethical practices in the migration industry. As part of the international value chain, palm oil companies in Malaysia are expected to implement ethical recruitment practices. This study is an attempt to assess the employers’ commitment and practices in implementing ethical recruitment in Malaysia. Deriving from four palm oil mills (employers) and further validated through a survey conducted against 92 Nepalese workers – this study argues that while employers have committed to cover certain costs of their migrant workers’ recruitment, they lack a clear policy commitment, due diligence and monitoring against the labour recruiters. Consequently, the labour recruiters (including the intermediaries) mainly in Nepal have imposed another set of recruitment costs which already covered by the employers in Malaysia. Alarmingly, the Nepalese workers have paid even a higher cost of recruitment than the cost borne by the employers. For ethical recruitment to be effectively implemented, the employers’ monetary commitment to cover the cost of their workers’ recruitment must be complemented with efforts to engage and monitor the conduct of the labour recruiters in migrant workers’ origin country.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2931\n\t10.26618/ojip.v10i1.2931\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 24-42\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2931/3069\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14982",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3097",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia",
"title_key": "critical reflections on de-radicalisation in indonesia",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"Critical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mohammed, Ilyas\"]",
"dc_subject_json": "[\"De-Radicalisation\",\"Indonesia\",\"Muslim\",\"Radicalisation\",\"Terrorism\"]",
"dc_description_json": "[\"Since 9/11 western and non-western governments have implemented counter-counter terrorism and de-radicalisation programs to “inoculate Muslim populations” and de-radicalise those deemed as radicalised through securitization and “moderate Islam”. The Indonesian government and civil society organizations have attempted to address radicalisation by setting up counter-radicalisation and de-radicalisation programs. This paper will critically reflect on the Indonesian de-radicalisation programs. It will first critically discuss the terms radicalisation and de-radicalisation. Then critically assess the Indonesian de-radicalisation programs. In the final section, the author suggests that Indonesia needs to introduce humanitarian activities to make the de-radicalisation programs more effective and overcome labelling and stigmatization. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/msword\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097\",\"10.26618/ojip.v10i1.3097\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 43-57\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097/3072\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097/8674\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.3097",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3097\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCritical Reflections on De-Radicalisation in Indonesia\n\tMohammed, Ilyas\n\tDe-Radicalisation\n\tIndonesia\n\tMuslim\n\tRadicalisation\n\tTerrorism\n\tSince 9/11 western and non-western governments have implemented counter-counter terrorism and de-radicalisation programs to “inoculate Muslim populations” and de-radicalise those deemed as radicalised through securitization and “moderate Islam”. The Indonesian government and civil society organizations have attempted to address radicalisation by setting up counter-radicalisation and de-radicalisation programs. This paper will critically reflect on the Indonesian de-radicalisation programs. It will first critically discuss the terms radicalisation and de-radicalisation. Then critically assess the Indonesian de-radicalisation programs. In the final section, the author suggests that Indonesia needs to introduce humanitarian activities to make the de-radicalisation programs more effective and overcome labelling and stigmatization. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/msword\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097\n\t10.26618/ojip.v10i1.3097\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 43-57\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097/3072\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3097/8674\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14983",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3213",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "An Analysis on Changing Security Policies of Turkey after the July 15th Coup Attempt",
"title_key": "an analysis on changing security policies of turkey after the july 15th coup attempt",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"An Analysis on Changing Security Policies of Turkey after the July 15th Coup Attempt\"]",
"dc_creator_json": "[\"Karabulut, Niyazi\",\"Kutlu, Önder\"]",
"dc_subject_json": "[\"Coup Attempt\",\"Security Policies\",\"Think Tanks\"]",
"dc_description_json": "[\"Turkey's security policies have been largely a result of its historical and political experiences. The July 15th (2016) coup attempt indicates a turning point in Turkey's security policies as it has been strategically important in shaping the political, structural, and bureaucratic structure of the country. A number of reasons would be mentioned in this account. The failed attempt reiterated the need for making swift reforms in its institutionalization and capacity-building with regard to security priorities. As a result, Turkey has got to make certain reforms on its security strategies and state structure. Elimination of the members and elements of the Fetullahist Terrorist Organization (FETO) initiating the coup attempt have become the first priority at the list. Secondly, dismissal of the personnel from nearly every state and government agency has been the second measure. Finally, certain reforms have been implemented in re-structuring the state, the army, and security organizations alike. This paper aims to present and eventually interpret the changes on the security policies of Turkey after the July 15th coup attempt; then the policies are analyzed through the reports produced by think tank organizations. Among these, the relevant reports of İstanbul Policy Center (IPC) and SETA are examined in order to analyze possible effects of the changes, and a contingency analysis is done through those reports. The main purpose of the study is to analyze how Turkey changed its security policies and what are the concurrent results of these changes. Having done so, this study purposes to reveal pros and cons of the changes together with pertinent solutions and suggestions. Consequently, the findings of Turkey would have the prospect to draw lessons for other nations and systems to learn.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3213\",\"10.26618/ojip.v10i1.3213\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 79-96\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3213/3071\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3213",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.3213",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3213\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAn Analysis on Changing Security Policies of Turkey after the July 15th Coup Attempt\n\tKarabulut, Niyazi\n\tKutlu, Önder\n\tCoup Attempt\n\tSecurity Policies\n\tThink Tanks\n\tTurkey's security policies have been largely a result of its historical and political experiences. The July 15th (2016) coup attempt indicates a turning point in Turkey's security policies as it has been strategically important in shaping the political, structural, and bureaucratic structure of the country. A number of reasons would be mentioned in this account. The failed attempt reiterated the need for making swift reforms in its institutionalization and capacity-building with regard to security priorities. As a result, Turkey has got to make certain reforms on its security strategies and state structure. Elimination of the members and elements of the Fetullahist Terrorist Organization (FETO) initiating the coup attempt have become the first priority at the list. Secondly, dismissal of the personnel from nearly every state and government agency has been the second measure. Finally, certain reforms have been implemented in re-structuring the state, the army, and security organizations alike. This paper aims to present and eventually interpret the changes on the security policies of Turkey after the July 15th coup attempt; then the policies are analyzed through the reports produced by think tank organizations. Among these, the relevant reports of İstanbul Policy Center (IPC) and SETA are examined in order to analyze possible effects of the changes, and a contingency analysis is done through those reports. The main purpose of the study is to analyze how Turkey changed its security policies and what are the concurrent results of these changes. Having done so, this study purposes to reveal pros and cons of the changes together with pertinent solutions and suggestions. Consequently, the findings of Turkey would have the prospect to draw lessons for other nations and systems to learn.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3213\n\t10.26618/ojip.v10i1.3213\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 79-96\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3213/3071\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14990",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4624",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:23Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Forced Migration Governance in Southeast Asian Countries: ‘Same but Different’?",
"title_key": "forced migration governance in southeast asian countries: same but different",
"pub_date": "2020-04-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-04",
"dc_title_json": "[\"Forced Migration Governance in Southeast Asian Countries: ‘Same but Different’?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nurdin, Muhammad Riza\",\"Sathian, Mala Rajo\",\"Hussin, Hanafi\"]",
"dc_subject_json": "[\"Forced Migration\",\"Refugees\",\"Governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper examines the governance of forced migration in Southeast Asia. The region hosts about 2.5 million of forcibly displaced migrants from a worldwide total of 70 million (2018). The migrants include intra- ASEAN and non-ASEAN refugees or asylum seekers, notably from the Middle East. Based on a review of recent literature, the paper investigates three main destination states in SEA that host the majority of the forced migrants; Indonesia, Malaysia, and Thailand. The paper examines (i) local policies in the governance of forced migrants and (2) the practice of non-refoulement principle. The findings reveal that in terms of forced migration governance, Indonesia, Malaysia, and Thailand are ‘same but different'; meaning that despite being similar, each country produces different outcomes. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4624\",\"10.26618/ojip.v10i1.4624\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 58-78\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4624/3070\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4624",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i1.4624",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4624\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:23Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tForced Migration Governance in Southeast Asian Countries: ‘Same but Different’?\n\tNurdin, Muhammad Riza\n\tSathian, Mala Rajo\n\tHussin, Hanafi\n\tForced Migration\n\tRefugees\n\tGovernance\n\tThis paper examines the governance of forced migration in Southeast Asia. The region hosts about 2.5 million of forcibly displaced migrants from a worldwide total of 70 million (2018). The migrants include intra- ASEAN and non-ASEAN refugees or asylum seekers, notably from the Middle East. Based on a review of recent literature, the paper investigates three main destination states in SEA that host the majority of the forced migrants; Indonesia, Malaysia, and Thailand. The paper examines (i) local policies in the governance of forced migrants and (2) the practice of non-refoulement principle. The findings reveal that in terms of forced migration governance, Indonesia, Malaysia, and Thailand are ‘same but different'; meaning that despite being similar, each country produces different outcomes. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4624\n\t10.26618/ojip.v10i1.4624\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 1 (2020): (April 2020); 58-78\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4624/3070\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14979",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2824",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Collaboration of Resources in Task Force for Prevention and Handling Victims of Human Trafficking in Indonesia",
"title_key": "collaboration of resources in task force for prevention and handling victims of human trafficking in indonesia",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"Collaboration of Resources in Task Force for Prevention and Handling Victims of Human Trafficking in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hidayat, Rahmat\",\"Syamsuddin, Syamsuddin\"]",
"dc_subject_json": "[\"Collaboration\",\"Taskforce\",\"Prevention\",\"Victim\",\"Human Trafficking\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to examine the cause of the ineffectiveness of resource collaboration in preventing and handling trafficking victims in West Java Province. This research method is a qualitative study that focuses on human and social problems through primary and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaboration of resources in the prevention and handling of victims of trafficking in persons in West Java Province has not been effective. It triggered by the leading sector, problems of coordination of sharing resources, overlapping problems, roles, and resources, political factors, constraints of responsiveness of policymakers, and administrative issues.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2824\",\"10.26618/ojip.v10i2.2824\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 165-175\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2824/3201\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2824",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.2824",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2824\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCollaboration of Resources in Task Force for Prevention and Handling Victims of Human Trafficking in Indonesia\n\tHidayat, Rahmat\n\tSyamsuddin, Syamsuddin\n\tCollaboration\n\tTaskforce\n\tPrevention\n\tVictim\n\tHuman Trafficking\n\tThe purpose of this study is to examine the cause of the ineffectiveness of resource collaboration in preventing and handling trafficking victims in West Java Province. This research method is a qualitative study that focuses on human and social problems through primary and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaboration of resources in the prevention and handling of victims of trafficking in persons in West Java Province has not been effective. It triggered by the leading sector, problems of coordination of sharing resources, overlapping problems, roles, and resources, political factors, constraints of responsiveness of policymakers, and administrative issues.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2824\n\t10.26618/ojip.v10i2.2824\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 165-175\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/2824/3201\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14984",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3219",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation",
"title_key": "ethics of public administration in the era of technology disruption and government innovation",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muliawaty, Lia\",\"Framesthi, Dyah Bayu\"]",
"dc_subject_json": "[\"Administration Ethics\",\"Ethics\",\"Government Innovation\",\"Public Administration\",\"Public Service\",\"Technology Disruption\"]",
"dc_description_json": "[\"Good public administration services are the main thing in running a quality government. Therefore, ethics is a major part of maintaining the quality of public administration services, especially in the era of Industry 4.0 which needs to also apply ethics in using technology. The purpose of this study is to examine the formation and implementation of ethics in public administration in the era of government innovation disruption due to technological development and disruption. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method which is sourced from various literature both primary and secondary, then an analysis of the various literature is carried out. Descriptive analysis results show that technology has become an indispensable need in government, in various fields and activities. Where, the disruption of the technology also impacts on various government innovations that really need ethics, especially on public services to avoid mal-administration. The impact of this research is knowledge of the importance of awareness of implementing ethics in public administration services in the era of technological disruption to improve the quality of government services.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3219\",\"10.26618/ojip.v10i2.3219\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 132-141\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3219/3200\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3219",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.3219",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3219\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEthics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation\n\tMuliawaty, Lia\n\tFramesthi, Dyah Bayu\n\tAdministration Ethics\n\tEthics\n\tGovernment Innovation\n\tPublic Administration\n\tPublic Service\n\tTechnology Disruption\n\tGood public administration services are the main thing in running a quality government. Therefore, ethics is a major part of maintaining the quality of public administration services, especially in the era of Industry 4.0 which needs to also apply ethics in using technology. The purpose of this study is to examine the formation and implementation of ethics in public administration in the era of government innovation disruption due to technological development and disruption. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method which is sourced from various literature both primary and secondary, then an analysis of the various literature is carried out. Descriptive analysis results show that technology has become an indispensable need in government, in various fields and activities. Where, the disruption of the technology also impacts on various government innovations that really need ethics, especially on public services to avoid mal-administration. The impact of this research is knowledge of the importance of awareness of implementing ethics in public administration services in the era of technological disruption to improve the quality of government services.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3219\n\t10.26618/ojip.v10i2.3219\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 132-141\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3219/3200\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14991",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4639",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Malaysia’s Refugee and Asylum-Seeking Children: A Child Rights Perspective",
"title_key": "malaysias refugee and asylum-seeking children: a child rights perspective",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"Malaysia’s Refugee and Asylum-Seeking Children: A Child Rights Perspective\"]",
"dc_creator_json": "[\"Khoso, Abdullah\",\"Hussin, Hanafi\"]",
"dc_subject_json": "[\"Child Rights Framework\",\"Refugee\",\"Asylum Seeking Children\"]",
"dc_description_json": "[\"This article has exhibited the child rights framework's relevance while assessing and analysing voiceless Malaysian refugee and asylum-seeking children's status. The secondary data has been segregated, themed and analysed under the child rights framework related to refugee and asylum-seeking children. The article argues that refugees and asylum-seeking children in Malaysia are treated as outsiders and threats to the social fabric; this rhetoric against refugees and asylum-seeking children has shaped Malaysia’s excluded legal and social treatment towards such children. It has also exacerbated the painful and excluded experiences of such children. The article also argues that only frameworks do not bring the desired results if the state constantly thrives on racialised politics. The analysis shows these children are subject to various social, economic, political, legal and normative issues, which have compelled them to live a quite stressful and challenging life. These children's difficult experiences show serious deficiencies and problems in the government structures and functions, which this article believes are the desired outcomes of Malaysia’s legal, political and social approach towards these children. The analysis also indicates that the UNCRC’s child protection systems and mechanisms (and the international community) are also unable to pursue the state to stop it making its independent choices in matters dealing with a vulnerable group of children and recognising them the rights holders rather as threats. The complexities and challenges in implementing such children’s rights also lie in the roles of the two separate mandate holders (i.e. UNHCR and UNICEF).\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4639\",\"10.26618/ojip.v10i2.4639\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 97-119\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4639/3197\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4639",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.4639",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4639\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMalaysia’s Refugee and Asylum-Seeking Children: A Child Rights Perspective\n\tKhoso, Abdullah\n\tHussin, Hanafi\n\tChild Rights Framework\n\tRefugee\n\tAsylum Seeking Children\n\tThis article has exhibited the child rights framework's relevance while assessing and analysing voiceless Malaysian refugee and asylum-seeking children's status. The secondary data has been segregated, themed and analysed under the child rights framework related to refugee and asylum-seeking children. The article argues that refugees and asylum-seeking children in Malaysia are treated as outsiders and threats to the social fabric; this rhetoric against refugees and asylum-seeking children has shaped Malaysia’s excluded legal and social treatment towards such children. It has also exacerbated the painful and excluded experiences of such children. The article also argues that only frameworks do not bring the desired results if the state constantly thrives on racialised politics. The analysis shows these children are subject to various social, economic, political, legal and normative issues, which have compelled them to live a quite stressful and challenging life. These children's difficult experiences show serious deficiencies and problems in the government structures and functions, which this article believes are the desired outcomes of Malaysia’s legal, political and social approach towards these children. The analysis also indicates that the UNCRC’s child protection systems and mechanisms (and the international community) are also unable to pursue the state to stop it making its independent choices in matters dealing with a vulnerable group of children and recognising them the rights holders rather as threats. The complexities and challenges in implementing such children’s rights also lie in the roles of the two separate mandate holders (i.e. UNHCR and UNICEF).\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4639\n\t10.26618/ojip.v10i2.4639\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 97-119\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4639/3197\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14992",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4640",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A Study on Irregular Migration from Bangladesh to Malaysia through the Bay of Bengal and the Andaman Sea",
"title_key": "a study on irregular migration from bangladesh to malaysia through the bay of bengal and the andaman sea",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"A Study on Irregular Migration from Bangladesh to Malaysia through the Bay of Bengal and the Andaman Sea\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rahman, Afzalur\"]",
"dc_subject_json": "[\"Andaman Sea\",\"Anti-Trafficking Policy\",\"Bay of Bengal\",\"Boat People\",\"Irregular Migration\",\"Trafficking Victim\"]",
"dc_description_json": "[\"Irregular migration is an issue of great concern for today’s world. There are various factors which are responsible for this conundrum. These are overpopulation, natural disaster, poverty, illiteracy, lack of employment opportunities, for a better life etc. Thus, irregular migration has been a livelihood strategy for the millions of people worldwide for the long time. Bangladesh is one of the top countries of the world in terms of sending labor migrants. Every year thousands of Bangladeshis are migrating overseas either legally or by illegal means for a better livelihood. However, in the last couple of years, total remittance flow was not satisfactory because of the diplomatic tension between Bangladesh and major migrants receiving countries. In addition, the new migrations policies of the Middle-Eastern countries which is the main destination points for Bangladeshi migrants in terms of single regions also have shrunk the scope. As a result, the number of irregular migrations from Bangladesh to Malaysia has increased. This paper attempts to unveil the key causes of irregular migration through the risky Bay of Bengal and the Andaman Sea by analysing the field data. It will focus on the case studies of the trafficking victims and their family members with focusing on why they took this dangerous path of irregular migration. It also argues for an effective mechanism to monitor the whole process of irregular migration from Bangladesh to Malaysia on an urgent basis.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4640\",\"10.26618/ojip.v10i2.4640\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 120-131\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4640/3198\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4640",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.4640",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4640\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA Study on Irregular Migration from Bangladesh to Malaysia through the Bay of Bengal and the Andaman Sea\n\tRahman, Afzalur\n\tAndaman Sea\n\tAnti-Trafficking Policy\n\tBay of Bengal\n\tBoat People\n\tIrregular Migration\n\tTrafficking Victim\n\tIrregular migration is an issue of great concern for today’s world. There are various factors which are responsible for this conundrum. These are overpopulation, natural disaster, poverty, illiteracy, lack of employment opportunities, for a better life etc. Thus, irregular migration has been a livelihood strategy for the millions of people worldwide for the long time. Bangladesh is one of the top countries of the world in terms of sending labor migrants. Every year thousands of Bangladeshis are migrating overseas either legally or by illegal means for a better livelihood. However, in the last couple of years, total remittance flow was not satisfactory because of the diplomatic tension between Bangladesh and major migrants receiving countries. In addition, the new migrations policies of the Middle-Eastern countries which is the main destination points for Bangladeshi migrants in terms of single regions also have shrunk the scope. As a result, the number of irregular migrations from Bangladesh to Malaysia has increased. This paper attempts to unveil the key causes of irregular migration through the risky Bay of Bengal and the Andaman Sea by analysing the field data. It will focus on the case studies of the trafficking victims and their family members with focusing on why they took this dangerous path of irregular migration. It also argues for an effective mechanism to monitor the whole process of irregular migration from Bangladesh to Malaysia on an urgent basis.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4640\n\t10.26618/ojip.v10i2.4640\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 120-131\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4640/3198\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14993",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4641",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Migrant Labour Recruitment Reform in Malaysia: Towards Ethical and Zero-Cost Migration",
"title_key": "migrant labour recruitment reform in malaysia: towards ethical and zero-cost migration",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"Migrant Labour Recruitment Reform in Malaysia: Towards Ethical and Zero-Cost Migration\"]",
"dc_creator_json": "[\"Low, Choo Chin,\"]",
"dc_subject_json": "[\"ASEAN\",\"Ethical Recruitment\",\"Forced Labour\",\"Irregular Migration\",\"MoU\",\"Repatriation\"]",
"dc_description_json": "[\"The pressures exerted by migrant workers’ countries of origin, regional calls for migrant protection, and global initiatives have pushed the Malaysian government for labour reforms in line with International Labour Organization standards. A weak labour migration mechanism has led to human trafficking, debt bondage, and workers’ exploitation. Since 2018, Malaysia has concluded and renegotiated improved memoranda of understanding (MoUs) with countries of origin to address forced labour and human-trafficking. Reforming the recruitment system is formalised through government-to-government agreements to eliminate agents, enhance ethical recruitment, and adopt a zero migration-cost model. The analysis shows that the newly negotiated MoUs are significant in tackling the issue of irregular migration in three aspects, by including a clause on repatriation, changing to the government recruitment model, and adopting the employer-pays model. This research utilises official documents, media statements, and secondary literature. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4641\",\"10.26618/ojip.v10i2.4641\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 142-164\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4641/3199\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4641",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.4641",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4641\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMigrant Labour Recruitment Reform in Malaysia: Towards Ethical and Zero-Cost Migration\n\tLow, Choo Chin,\n\tASEAN\n\tEthical Recruitment\n\tForced Labour\n\tIrregular Migration\n\tMoU\n\tRepatriation\n\tThe pressures exerted by migrant workers’ countries of origin, regional calls for migrant protection, and global initiatives have pushed the Malaysian government for labour reforms in line with International Labour Organization standards. A weak labour migration mechanism has led to human trafficking, debt bondage, and workers’ exploitation. Since 2018, Malaysia has concluded and renegotiated improved memoranda of understanding (MoUs) with countries of origin to address forced labour and human-trafficking. Reforming the recruitment system is formalised through government-to-government agreements to eliminate agents, enhance ethical recruitment, and adopt a zero migration-cost model. The analysis shows that the newly negotiated MoUs are significant in tackling the issue of irregular migration in three aspects, by including a clause on repatriation, changing to the government recruitment model, and adopting the employer-pays model. This research utilises official documents, media statements, and secondary literature. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4641\n\t10.26618/ojip.v10i2.4641\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 142-164\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4641/3199\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14994",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4642",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:22:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Denial of the Rohingya Genocide: Problematising Daw Aung San Suu Kyi and the Rule of Law in Postcolonial Myanmar",
"title_key": "denial of the rohingya genocide: problematising daw aung san suu kyi and the rule of law in postcolonial myanmar",
"pub_date": "2020-10-30",
"pub_year": "2020",
"pub_month": "2020-10",
"dc_title_json": "[\"Denial of the Rohingya Genocide: Problematising Daw Aung San Suu Kyi and the Rule of Law in Postcolonial Myanmar\"]",
"dc_creator_json": "[\"P Cagape, Wendell Gleen\"]",
"dc_subject_json": "[\"Aung San Suu Kyi\",\"Crisis\",\"Myanmar\",\"Problematising\",\"Rohingya\"]",
"dc_description_json": "[\"As the world condemns the genocide, Myanmar and Daw Aung San Suu Kyi’s government denied it and refused to accept it and argued that it sanctioned under the rule of law. This paper problematises these questions:, What is the rule of law in Myanmar? And why do they deny it? This study is qualitative in which pages of transcripts of speeches perused to find themes, settings, and meanings attributed to problematising Daw Aung San Suu Kyi and the rule of law in post-colonial Myanmar. These speeches delivered in public from 2016-2018. In analysing her speeches, the paper uses Foucauldian Discourse Analysis. On the part of Daw Aung San Suu Kyi, it found that problematising her actions and silence over the Rohingya genocide influenced her late father’s role. She continued to claim that her military father is the father of the Burmese military. She had special relations in incarceration with the army generals during her house arrest. She focused on the democratic transition which she promised in the 2015 election. This study reveals that this rule of law has purely political narratives because the generals are not accountable. This paper subsumes ongoing legal reforms in Myanmar.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2020-10-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4642\",\"10.26618/ojip.v10i2.4642\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 176-198\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4642/3202\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4642",
"doi_best": "10.26618/ojip.v10i2.4642",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4642\n\t\t\t\t2023-05-17T07:22:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDenial of the Rohingya Genocide: Problematising Daw Aung San Suu Kyi and the Rule of Law in Postcolonial Myanmar\n\tP Cagape, Wendell Gleen\n\tAung San Suu Kyi\n\tCrisis\n\tMyanmar\n\tProblematising\n\tRohingya\n\tAs the world condemns the genocide, Myanmar and Daw Aung San Suu Kyi’s government denied it and refused to accept it and argued that it sanctioned under the rule of law. This paper problematises these questions:, What is the rule of law in Myanmar? And why do they deny it? This study is qualitative in which pages of transcripts of speeches perused to find themes, settings, and meanings attributed to problematising Daw Aung San Suu Kyi and the rule of law in post-colonial Myanmar. These speeches delivered in public from 2016-2018. In analysing her speeches, the paper uses Foucauldian Discourse Analysis. On the part of Daw Aung San Suu Kyi, it found that problematising her actions and silence over the Rohingya genocide influenced her late father’s role. She continued to claim that her military father is the father of the Burmese military. She had special relations in incarceration with the army generals during her house arrest. She focused on the democratic transition which she promised in the 2015 election. This study reveals that this rule of law has purely political narratives because the generals are not accountable. This paper subsumes ongoing legal reforms in Myanmar.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2020-10-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4642\n\t10.26618/ojip.v10i2.4642\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 10 No. 2 (2020): (October 2020); 176-198\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4642/3202\n\tCopyright (c) 2020 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14981",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3002",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia",
"title_key": "towards the collaborative governance in maintaining indigenous history of pejangki village in indragiri hulu, indonesia",
"pub_date": "2021-04-30",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-04",
"dc_title_json": "[\"Towards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Amin, Raja Muhammad\",\"Marta, Auradian\"]",
"dc_subject_json": "[\"Collaborative Governance\",\"Indigenous History\",\"Pejangki Village\"]",
"dc_description_json": "[\"Pejangki Village is one of the villages that has managed to maintain its long-standing indigenous history. The argument from this study is that success in preserving indigenous history is the result of a multi-actor collaboration process within it. Therefore, this study seeks to explore collaboration among actors in maintaining indigenous history in Pejangki Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. This study uses a qualitative approach with a focus on analyzing collaboration between state and non-state actors in the context of maintaining indigenous history in Pejangki Village. The data obtained were sourced from interviews and secondary data which included report results, journals, documents, and minutes of meetings. The results of this study indicate that collaboration among these actors can be successful because of the initial conditions that support collaboration, institutional design, multi-stakeholder participation and engagement, and facilitative leadership. The conclusion is that the policy of maintaining indigenous history in Pejangki Village is the result of the practice of collaborative governance carried out by state and non-state actors.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3002\",\"10.26618/ojip.v11i1.3002\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 45-53\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3002/3986\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3002",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i1.3002",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3002\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTowards the Collaborative Governance in Maintaining Indigenous History of Pejangki Village in Indragiri Hulu, Indonesia\n\tAmin, Raja Muhammad\n\tMarta, Auradian\n\tCollaborative Governance\n\tIndigenous History\n\tPejangki Village\n\tPejangki Village is one of the villages that has managed to maintain its long-standing indigenous history. The argument from this study is that success in preserving indigenous history is the result of a multi-actor collaboration process within it. Therefore, this study seeks to explore collaboration among actors in maintaining indigenous history in Pejangki Village, Batang Cenaku District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. This study uses a qualitative approach with a focus on analyzing collaboration between state and non-state actors in the context of maintaining indigenous history in Pejangki Village. The data obtained were sourced from interviews and secondary data which included report results, journals, documents, and minutes of meetings. The results of this study indicate that collaboration among these actors can be successful because of the initial conditions that support collaboration, institutional design, multi-stakeholder participation and engagement, and facilitative leadership. The conclusion is that the policy of maintaining indigenous history in Pejangki Village is the result of the practice of collaborative governance carried out by state and non-state actors.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3002\n\t10.26618/ojip.v11i1.3002\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 45-53\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3002/3986\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14985",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3305",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Resistance Against Corporation by the Religion-Based Environmental Movement in Water Resources Conflict in Pandeglang, Indonesia",
"title_key": "resistance against corporation by the religion-based environmental movement in water resources conflict in pandeglang, indonesia",
"pub_date": "2021-04-30",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-04",
"dc_title_json": "[\"Resistance Against Corporation by the Religion-Based Environmental Movement in Water Resources Conflict in Pandeglang, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hikmawan, M Dian\",\"Indriyany, Ika Arinia\",\"Hamid, Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Corporation\",\"Kyai\",\"Pesantren\",\"Social Movement\",\"Water Resources Conflict\"]",
"dc_description_json": "[\"Natural resource conflicts between corporations and local communities were quite common in Indonesia. In an area in Pandeglang-Banten, a giant corporation tried to control the natural resources, especially in this case is water resource, and the local religious based community fought against the corporation’s agenda. This paper describes the formation of a religious-based community doing social movement against a big corporation in Pandeglang, Banten Indonesia. The research method uses qualitative with case study strategy. The research location was in Cadasari District, Pandeglang Regent, Banten Province, Indonesia. This paper shows that the social movement succeeded to defend their accesses to water resources through religious doctrine easily understood by local people under the leadership by the local religious leaders (Kyai) from local Islamic schools (Pesantren). They share collective identity, as victims of the company project and also a moslem. The collective identity as victims as well as moslems, linked by dense religious informal networks and corporation and local government as clear enemy made their movement successfully terminated the company project. As a main actor, Kyai played significant roles to mobilize people in this social movement. Using her charismatic character, Kyai was able to defeat legal-rational leadership such as local government and security forces.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3305\",\"10.26618/ojip.v11i1.3305\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 19-32\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3305/3984\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3305",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i1.3305",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3305\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tResistance Against Corporation by the Religion-Based Environmental Movement in Water Resources Conflict in Pandeglang, Indonesia\n\tHikmawan, M Dian\n\tIndriyany, Ika Arinia\n\tHamid, Abdul\n\tCorporation\n\tKyai\n\tPesantren\n\tSocial Movement\n\tWater Resources Conflict\n\tNatural resource conflicts between corporations and local communities were quite common in Indonesia. In an area in Pandeglang-Banten, a giant corporation tried to control the natural resources, especially in this case is water resource, and the local religious based community fought against the corporation’s agenda. This paper describes the formation of a religious-based community doing social movement against a big corporation in Pandeglang, Banten Indonesia. The research method uses qualitative with case study strategy. The research location was in Cadasari District, Pandeglang Regent, Banten Province, Indonesia. This paper shows that the social movement succeeded to defend their accesses to water resources through religious doctrine easily understood by local people under the leadership by the local religious leaders (Kyai) from local Islamic schools (Pesantren). They share collective identity, as victims of the company project and also a moslem. The collective identity as victims as well as moslems, linked by dense religious informal networks and corporation and local government as clear enemy made their movement successfully terminated the company project. As a main actor, Kyai played significant roles to mobilize people in this social movement. Using her charismatic character, Kyai was able to defeat legal-rational leadership such as local government and security forces.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3305\n\t10.26618/ojip.v11i1.3305\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 19-32\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3305/3984\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14987",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3590",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A Commitment to Public Office Ethics Reduces the Administrative Corruption Manifestation in Sudan",
"title_key": "a commitment to public office ethics reduces the administrative corruption manifestation in sudan",
"pub_date": "2021-04-30",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-04",
"dc_title_json": "[\"A Commitment to Public Office Ethics Reduces the Administrative Corruption Manifestation in Sudan\"]",
"dc_creator_json": "[\"Qodir, Zuly\",\"Ibrahim, Adil Hasan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Public Ethics\",\"Public Service\",\"Corruption\",\"manifestations\",\"Sudan\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper dealt with the issue of a commitment to the public office ethics reduces the administrative corruption manifestations in Sudan. The purpose of this paper is to find out what are the administrative corruption manifestations and how the commitment to the public office ethics contributes in the decreasing of administrative corruption forms. This paper depends on the literature review and uses descriptive approach in order to describe the forms of corruption which are related to the administration. Qualitative method has been followed in this work because, according to the view of the researcher, it is acceptable for this kind of study. The findings show that, embezzlement, extortion, exploitation of public position, forgery, deception, mediation, nepotism, favouritism and gifts to the public office are all shapes of administrative corruption that are pervasive in Sudan, Also, it indicates that, high levels of corporate transparency (auditing and reporting) and high Internet access can be beneficial in Sudan, that by combating corruption in the public sector and adopting effective policies to encourage the development of the private sector. Likewise, increase of salaries and wages for public sector workers can contribute in corruption reduction. The study recommends strongly to implement the principles of ethics of public offices, and law should be set in order to organize the bad morals of individuals in government agencies in Sudan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3590\",\"10.26618/ojip.v11i1.3590\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 54-62\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3590/3987\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3590",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i1.3590",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3590\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA Commitment to Public Office Ethics Reduces the Administrative Corruption Manifestation in Sudan\n\tQodir, Zuly\n\tIbrahim, Adil Hasan\n\tPublic Ethics\n\tPublic Service\n\tCorruption\n\tmanifestations\n\tSudan\n\tThis paper dealt with the issue of a commitment to the public office ethics reduces the administrative corruption manifestations in Sudan. The purpose of this paper is to find out what are the administrative corruption manifestations and how the commitment to the public office ethics contributes in the decreasing of administrative corruption forms. This paper depends on the literature review and uses descriptive approach in order to describe the forms of corruption which are related to the administration. Qualitative method has been followed in this work because, according to the view of the researcher, it is acceptable for this kind of study. The findings show that, embezzlement, extortion, exploitation of public position, forgery, deception, mediation, nepotism, favouritism and gifts to the public office are all shapes of administrative corruption that are pervasive in Sudan, Also, it indicates that, high levels of corporate transparency (auditing and reporting) and high Internet access can be beneficial in Sudan, that by combating corruption in the public sector and adopting effective policies to encourage the development of the private sector. Likewise, increase of salaries and wages for public sector workers can contribute in corruption reduction. The study recommends strongly to implement the principles of ethics of public offices, and law should be set in order to organize the bad morals of individuals in government agencies in Sudan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3590\n\t10.26618/ojip.v11i1.3590\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 54-62\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3590/3987\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14995",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4694",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Unfreezing without Refreezing Change Management: Dilemmatic Roles of Agents in Succeeding the Bureaucracy Reform",
"title_key": "unfreezing without refreezing change management: dilemmatic roles of agents in succeeding the bureaucracy reform",
"pub_date": "2021-04-30",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-04",
"dc_title_json": "[\"Unfreezing without Refreezing Change Management: Dilemmatic Roles of Agents in Succeeding the Bureaucracy Reform\"]",
"dc_creator_json": "[\"Prasojo, Eko\",\"Putri, Miranda\",\"Hariyati, Desy\"]",
"dc_subject_json": "[\"Agent of Change\",\"Indonesia\",\"Change Management\",\"Administrative Reform\",\"Bureaucracy Reform\"]",
"dc_description_json": "[\"The implementation of bureaucracy reform in many countries continues to experience various problems, in relation to the system, regulations and actors. The success of such reform shows the important role of the actors involved in promoting change agendas. Studies on bureaucracy reform have covered many aspects of the system, stages and factors that influence its success or failure. This study specifically analyses the aspect of the related actors, namely the role of change agents in the implementation of change management, who support the implementation of bureaucracy reform. Departing from theory regarding the role of agent of change and the stages of change management during the process of bureaucracy reform, the data collection was conducted through in-depth interviews with a number of stakeholders of National Development Planning Agency, Indonesia. The qualitative data is processed using the Discourse Network Analyzer. The results show that there are three roles conducted by the agent of change in pushing reform agendas, namely as catalysts, solution givers and as process helper. To improve the performance of their roles, there are at least two attributes that they must have, i.e., skills and behavioral attributes, which both play a significant role in supporting the success of bureaucracy reform.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4694\",\"10.26618/ojip.v11i1.4694\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 1-18\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4694/3983\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4694",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i1.4694",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4694\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tUnfreezing without Refreezing Change Management: Dilemmatic Roles of Agents in Succeeding the Bureaucracy Reform\n\tPrasojo, Eko\n\tPutri, Miranda\n\tHariyati, Desy\n\tAgent of Change\n\tIndonesia\n\tChange Management\n\tAdministrative Reform\n\tBureaucracy Reform\n\tThe implementation of bureaucracy reform in many countries continues to experience various problems, in relation to the system, regulations and actors. The success of such reform shows the important role of the actors involved in promoting change agendas. Studies on bureaucracy reform have covered many aspects of the system, stages and factors that influence its success or failure. This study specifically analyses the aspect of the related actors, namely the role of change agents in the implementation of change management, who support the implementation of bureaucracy reform. Departing from theory regarding the role of agent of change and the stages of change management during the process of bureaucracy reform, the data collection was conducted through in-depth interviews with a number of stakeholders of National Development Planning Agency, Indonesia. The qualitative data is processed using the Discourse Network Analyzer. The results show that there are three roles conducted by the agent of change in pushing reform agendas, namely as catalysts, solution givers and as process helper. To improve the performance of their roles, there are at least two attributes that they must have, i.e., skills and behavioral attributes, which both play a significant role in supporting the success of bureaucracy reform.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4694\n\t10.26618/ojip.v11i1.4694\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 1-18\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4694/3983\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14996",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5072",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law",
"title_key": "the life changer: social workers in rehabilitation facilities for child in conflict with the law",
"pub_date": "2021-04-30",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-04",
"dc_title_json": "[\"The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law\"]",
"dc_creator_json": "[\"Patalinghug, Mark Erana\"]",
"dc_subject_json": "[\"Juvenile Rehabilitation\",\"Challenges of Social Workers\",\"Role of Social workers\"]",
"dc_description_json": "[\"Delinquent minors are offered special services intended to prevent them from entering the juvenile justice system. Through productive activities, delinquents are trained to acquire socially acceptable behavior with the help of social workers. This phenomenological study explored the social workers' experiences in handling juvenile cases. The study focused on 10 social workers from rehabilitation facilities of children in conflict with the law in the Zamboanga Peninsula Region, Philippines. The result of the study revealed that working with the juvenile's case, social workers have encountered positive and negative experiences. The study leads to the challenges and plight of social workers in their day-to-day activity in juvenile case management. As for how the participants coped with the challenges, they have been mentored and adjusted very well like their work. They also managed their challenges by viewing them as advocacy and service to humanity through altruistic activities. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5072\",\"10.26618/ojip.v11i1.5072\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 33-44\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5072/3985\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5072",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i1.5072",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5072\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law\n\tPatalinghug, Mark Erana\n\tJuvenile Rehabilitation\n\tChallenges of Social Workers\n\tRole of Social workers\n\tDelinquent minors are offered special services intended to prevent them from entering the juvenile justice system. Through productive activities, delinquents are trained to acquire socially acceptable behavior with the help of social workers. This phenomenological study explored the social workers' experiences in handling juvenile cases. The study focused on 10 social workers from rehabilitation facilities of children in conflict with the law in the Zamboanga Peninsula Region, Philippines. The result of the study revealed that working with the juvenile's case, social workers have encountered positive and negative experiences. The study leads to the challenges and plight of social workers in their day-to-day activity in juvenile case management. As for how the participants coped with the challenges, they have been mentored and adjusted very well like their work. They also managed their challenges by viewing them as advocacy and service to humanity through altruistic activities. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5072\n\t10.26618/ojip.v11i1.5072\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 1 (2021): (April 2021); 33-44\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5072/3985\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14986",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3469",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Pashtuns use of Suicide Bombing as a Military Operation in Afghanistan and Pakistan",
"title_key": "the pashtuns use of suicide bombing as a military operation in afghanistan and pakistan",
"pub_date": "2021-10-31",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-10",
"dc_title_json": "[\"The Pashtuns use of Suicide Bombing as a Military Operation in Afghanistan and Pakistan\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ahmed, Rashid\",\"Baig, Muhammad Ali\",\"Malik, Saif ur Rehman\"]",
"dc_subject_json": "[\"Terrorism\",\"Taliban\",\"Al-Qaeda\",\"ISIS\",\"Suicide Bombing\",\"Military Operation\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper provided a new framework i.e., fifth-generation literature on suicide bombings. The latter have always been a central debate/value in warfare; however, they have taken a centre stage in asymmetric warfare. The lethality and commitment to the cause makes a suicide attacker a real danger. The Iraqi episode of Al-Qaeda used suicide bombings as a military operation, and it transferred the expertise to Taliban to fight against the U.S-led Allied Forces in Afghanistan. From there the same tactics proliferated to Pakistani Taliban who used it as a military operation against the security and civil establishments of Islamabad. Apart from the Pashtunwali Code and the strict adherence to the Deobandi School of thought, the Pashtuns of Afghanistan and Pakistan readily accepted to recruit and train suicide attackers and employed suicide bombings as a military operation. This analytical and explanatory study generally banked on secondary data, normally gathered from the academic sources; however, primary data was also used, and an interview of an anonymous security official was conducted as well. This paper is a concentrated effort to probe and investigate the advent of suicide bombings in Afghanistan and Pakistan and to examine that how and why the Pashtuns used it as a military operation to achieve their desired objectives. The article found that the selection and indoctrination of a suicide bomber involves almost eight stages.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3469\",\"10.26618/ojip.v11i2.3469\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 91-107\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3469/4435\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3469",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i2.3469",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3469\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Pashtuns use of Suicide Bombing as a Military Operation in Afghanistan and Pakistan\n\tAhmed, Rashid\n\tBaig, Muhammad Ali\n\tMalik, Saif ur Rehman\n\tTerrorism\n\tTaliban\n\tAl-Qaeda\n\tISIS\n\tSuicide Bombing\n\tMilitary Operation\n\tThis paper provided a new framework i.e., fifth-generation literature on suicide bombings. The latter have always been a central debate/value in warfare; however, they have taken a centre stage in asymmetric warfare. The lethality and commitment to the cause makes a suicide attacker a real danger. The Iraqi episode of Al-Qaeda used suicide bombings as a military operation, and it transferred the expertise to Taliban to fight against the U.S-led Allied Forces in Afghanistan. From there the same tactics proliferated to Pakistani Taliban who used it as a military operation against the security and civil establishments of Islamabad. Apart from the Pashtunwali Code and the strict adherence to the Deobandi School of thought, the Pashtuns of Afghanistan and Pakistan readily accepted to recruit and train suicide attackers and employed suicide bombings as a military operation. This analytical and explanatory study generally banked on secondary data, normally gathered from the academic sources; however, primary data was also used, and an interview of an anonymous security official was conducted as well. This paper is a concentrated effort to probe and investigate the advent of suicide bombings in Afghanistan and Pakistan and to examine that how and why the Pashtuns used it as a military operation to achieve their desired objectives. The article found that the selection and indoctrination of a suicide bomber involves almost eight stages.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3469\n\t10.26618/ojip.v11i2.3469\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 91-107\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/3469/4435\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14988",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4156",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Aceh, Indonesia",
"title_key": "implementation of the complete systematic land registration program in aceh, indonesia",
"pub_date": "2021-10-31",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-10",
"dc_title_json": "[\"Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Aceh, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fhonna, Tari Annisha\",\"Mutiarin, Dyah\",\"Saputra, Herdin Arie\",\"Latif, Ikhwan Rahmatika\"]",
"dc_subject_json": "[\"National Land Agency\",\"Land Registry\",\"Systematic Land Registry Complete\"]",
"dc_description_json": "[\"The Complete Systematic Land Registration Program is an effort of the Central and Local Governments to overcome various common problems in the agrarian sector. Through the granting of the legalization of assets, it is expected that the restructuring, ownership, use, and utilization of land can be carried out to create justice in the field of land tenure and ownership. This type of research is a qualitative descriptive study using a case study approach. Interviews, observations, library studies, or documentation are data collection techniques and data processing is carried out using Nvivo 12 Plus software. The results showed that the Complete Systematic Land Registration is an effort of the Central and Local Governments to accelerate the process of providing guarantees and protection of land rights in all regions of Indonesia. Complete systematic land registration program implementation in Aceh specifically Banda Aceh City and South Aceh District in general has been running well where the issuance of certificates of land for the Banda Aceh city area of 2279 plots and South Aceh regency 1,669 Plots.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4156\",\"10.26618/ojip.v11i2.4156\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 108-124\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4156/4436\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4156",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i2.4156",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4156\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImplementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Aceh, Indonesia\n\tFhonna, Tari Annisha\n\tMutiarin, Dyah\n\tSaputra, Herdin Arie\n\tLatif, Ikhwan Rahmatika\n\tNational Land Agency\n\tLand Registry\n\tSystematic Land Registry Complete\n\tThe Complete Systematic Land Registration Program is an effort of the Central and Local Governments to overcome various common problems in the agrarian sector. Through the granting of the legalization of assets, it is expected that the restructuring, ownership, use, and utilization of land can be carried out to create justice in the field of land tenure and ownership. This type of research is a qualitative descriptive study using a case study approach. Interviews, observations, library studies, or documentation are data collection techniques and data processing is carried out using Nvivo 12 Plus software. The results showed that the Complete Systematic Land Registration is an effort of the Central and Local Governments to accelerate the process of providing guarantees and protection of land rights in all regions of Indonesia. Complete systematic land registration program implementation in Aceh specifically Banda Aceh City and South Aceh District in general has been running well where the issuance of certificates of land for the Banda Aceh city area of 2279 plots and South Aceh regency 1,669 Plots.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4156\n\t10.26618/ojip.v11i2.4156\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 108-124\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4156/4436\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14989",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4269",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Pancasila Guidelines Bill and Ideological Contestation in Indonesia",
"title_key": "the pancasila guidelines bill and ideological contestation in indonesia",
"pub_date": "2021-10-31",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-10",
"dc_title_json": "[\"The Pancasila Guidelines Bill and Ideological Contestation in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pradhan, Happy David\",\"Tinus, Agus\"]",
"dc_subject_json": "[\"Ideological Contestation\",\"Religious Radicalism\",\"Pancasila\",\"Indonesia\",\"Military\"]",
"dc_description_json": "[\"This discursive article based on secondary sources attempts a discourse analysis of a recently proposed legislation in Indonesia to delineate the contours of ideological contestation between the proponents of the Statist Ideology of Pancasila, and the revival of challenges to it from religious radicalism. By tracing the history of the confrontation between contending ideological conceptions of the Indonesian State, and contextualizing it, through the sociological jurisprudential approach, to the recently proposed, and subsequently postponed, Pancasila Guidelines Bill, 2020, an attempt has been made to decipher the undercurrents of the struggle for sociopolitical hegemony that drive the imperatives in Indonesian polity. The implicit negotiation of interests between the Statist political elites, the civil nationalist religious clergy and the couched praetorian military about the relevance and status of Pancasila as the State Ideology of Indonesia, as outlined in the proposed statute, is taken to be reflective of the challenges confronting, and choices available to the future direction of democracy and inclusivity in Indonesia in the face of growing religious radicalism threatening democratic stability.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4269\",\"10.26618/ojip.v11i2.4269\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 78-90\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4269/4437\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4269",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i2.4269",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4269\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Pancasila Guidelines Bill and Ideological Contestation in Indonesia\n\tPradhan, Happy David\n\tTinus, Agus\n\tIdeological Contestation\n\tReligious Radicalism\n\tPancasila\n\tIndonesia\n\tMilitary\n\tThis discursive article based on secondary sources attempts a discourse analysis of a recently proposed legislation in Indonesia to delineate the contours of ideological contestation between the proponents of the Statist Ideology of Pancasila, and the revival of challenges to it from religious radicalism. By tracing the history of the confrontation between contending ideological conceptions of the Indonesian State, and contextualizing it, through the sociological jurisprudential approach, to the recently proposed, and subsequently postponed, Pancasila Guidelines Bill, 2020, an attempt has been made to decipher the undercurrents of the struggle for sociopolitical hegemony that drive the imperatives in Indonesian polity. The implicit negotiation of interests between the Statist political elites, the civil nationalist religious clergy and the couched praetorian military about the relevance and status of Pancasila as the State Ideology of Indonesia, as outlined in the proposed statute, is taken to be reflective of the challenges confronting, and choices available to the future direction of democracy and inclusivity in Indonesia in the face of growing religious radicalism threatening democratic stability.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4269\n\t10.26618/ojip.v11i2.4269\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 78-90\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/4269/4437\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14997",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5353",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Linking Religiosity and Employee Performance in the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter?",
"title_key": "linking religiosity and employee performance in the public sector: does public service motivation matter",
"pub_date": "2021-10-31",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-10",
"dc_title_json": "[\"Linking Religiosity and Employee Performance in the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yudiatmaja, Wayu Eko\",\"Edison, Edison\",\"Sulistiowati, Rahayu\",\"Samnuzulsari, Tri\",\"Malek, Jalaluddin Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Religiosity\",\"Public Service Motivation\",\"Employee Performance\",\"Public Sector\",\"Structural Equation Modeling (SEM)\"]",
"dc_description_json": "[\"Previous studies identified numerous performance predictors of employees in public sector organizations. The literature on the relationship between religiosity and public service motivation in organizations is limited. Therefore, this study aimed to address this gap and examine the link between religiosity, public service motivation, and employee performance. The data were collected from 250 public servants of the Indonesian Kepulauan Riau provincial government and analyzed using structural equation modelling (SEM). The results showed a hypothesized model that positively promotes employee performance by religiosity and public service motivation, which agrees the relationship between religiosity and performance. This study contributes to the body of knowledge concerning the contemporary literature on human resource management in the public sector by considering religiosity and public service motivation as two crucial factors enhancing employee performance. Moreover, it provides a practical guide for policymakers and managers in enhancing employee performance by adequately implementing and facilitating public service motivation and religious practices in the workplace.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5353\",\"10.26618/ojip.v11i2.5353\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 125-140\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5353/4438\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5353",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i2.5353",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5353\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLinking Religiosity and Employee Performance in the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter?\n\tYudiatmaja, Wayu Eko\n\tEdison, Edison\n\tSulistiowati, Rahayu\n\tSamnuzulsari, Tri\n\tMalek, Jalaluddin Abdul\n\tReligiosity\n\tPublic Service Motivation\n\tEmployee Performance\n\tPublic Sector\n\tStructural Equation Modeling (SEM)\n\tPrevious studies identified numerous performance predictors of employees in public sector organizations. The literature on the relationship between religiosity and public service motivation in organizations is limited. Therefore, this study aimed to address this gap and examine the link between religiosity, public service motivation, and employee performance. The data were collected from 250 public servants of the Indonesian Kepulauan Riau provincial government and analyzed using structural equation modelling (SEM). The results showed a hypothesized model that positively promotes employee performance by religiosity and public service motivation, which agrees the relationship between religiosity and performance. This study contributes to the body of knowledge concerning the contemporary literature on human resource management in the public sector by considering religiosity and public service motivation as two crucial factors enhancing employee performance. Moreover, it provides a practical guide for policymakers and managers in enhancing employee performance by adequately implementing and facilitating public service motivation and religious practices in the workplace.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5353\n\t10.26618/ojip.v11i2.5353\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 125-140\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5353/4438\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14998",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5991",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:24:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Regulating Competition and Cartelisation in the Corporate Real Estate Sector: The Emerging Market Case",
"title_key": "regulating competition and cartelisation in the corporate real estate sector: the emerging market case",
"pub_date": "2021-10-31",
"pub_year": "2021",
"pub_month": "2021-10",
"dc_title_json": "[\"Regulating Competition and Cartelisation in the Corporate Real Estate Sector: The Emerging Market Case\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kashyap, Amit Kumar\",\"Rathore, Pranav Singh\",\"Tripathi, Kadambari\"]",
"dc_subject_json": "[\"Cement Cartels\",\"Builders’ Monopoly\",\"Anti-Competitive Practices\",\"Real Estate\",\"Affordable Housing\",\"Competition Act\"]",
"dc_description_json": "[\"The main reason for an increase in cartelisation can be attributed to the liberalisation of the economy in India resulting in de-regulation and empowering the enterprises to be at the helm of their affairs. Cartelisation as per UNCTAD impedes healthy competition by fixing prices and restricting supply. The paper gains significance as India aspires to provide housing to all by 2022 but the COVID-19 pandemic coupled with the issue of cartelisation has worsened the situation. The boom in the Corporate Real Estate sector has been coupled with an increase in the anti-competitive practices prevailing in this sector and has negatively impacted the economy. The paper has analysed the provisions in the Indian legal regime as well the legal regimes of the USA and UK regarding cartelization. The Indian regime falls short on various counts when compared with the law of developed nations like the USA and UK, which must be tackled on a war footing. The sector has the potential of opening up numerous opportunities including providing jobs to the Indian youth. The paper aims at providing relevant suggestions in that regard, including the need for whistleblower protection and to have a Cement Regulatory Authority among other things that might prove helpful for the legislators aiming to attract 100 lakh crores in the infrastructure sector in the next five years.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2021-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5991\",\"10.26618/ojip.v11i2.5991\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 63-77\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5991/4439\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5991",
"doi_best": "10.26618/ojip.v11i2.5991",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5991\n\t\t\t\t2023-05-17T07:24:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tRegulating Competition and Cartelisation in the Corporate Real Estate Sector: The Emerging Market Case\n\tKashyap, Amit Kumar\n\tRathore, Pranav Singh\n\tTripathi, Kadambari\n\tCement Cartels\n\tBuilders’ Monopoly\n\tAnti-Competitive Practices\n\tReal Estate\n\tAffordable Housing\n\tCompetition Act\n\tThe main reason for an increase in cartelisation can be attributed to the liberalisation of the economy in India resulting in de-regulation and empowering the enterprises to be at the helm of their affairs. Cartelisation as per UNCTAD impedes healthy competition by fixing prices and restricting supply. The paper gains significance as India aspires to provide housing to all by 2022 but the COVID-19 pandemic coupled with the issue of cartelisation has worsened the situation. The boom in the Corporate Real Estate sector has been coupled with an increase in the anti-competitive practices prevailing in this sector and has negatively impacted the economy. The paper has analysed the provisions in the Indian legal regime as well the legal regimes of the USA and UK regarding cartelization. The Indian regime falls short on various counts when compared with the law of developed nations like the USA and UK, which must be tackled on a war footing. The sector has the potential of opening up numerous opportunities including providing jobs to the Indian youth. The paper aims at providing relevant suggestions in that regard, including the need for whistleblower protection and to have a Cement Regulatory Authority among other things that might prove helpful for the legislators aiming to attract 100 lakh crores in the infrastructure sector in the next five years.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2021-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5991\n\t10.26618/ojip.v11i2.5991\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 11 No. 2 (2021): (October 2021); 63-77\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5991/4439\n\tCopyright (c) 2021 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "14999",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5998",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Actor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia",
"title_key": "actor-network theory in policy change of environmental permit policy for the construction of a cement factory in pati, indonesia",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"Actor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Zarkasi, Ibnu Fath\",\"Rahardian, Ramaditya\"]",
"dc_subject_json": "[\"Actor\",\"Network\",\"Advocacy\",\"Policy Change\",\"Environment\"]",
"dc_description_json": "[\"The determining factor in the success and failure of advocacy is the support network in a coalition formed in policy advocacy. This study analyzes the Kendeng Mountains Community Caring Network in refusing an environmental permit for the construction of a cement factory in Kendeng Mountains, Pati, Indonesia. The government issued the Decree of the Regent of Pati No. 660.1/4767/2014 regarding the environmental permit for the construction of a cement factory. On the other hand, the people around the Kendeng Mountains who have inhabited the area for a dozen years are worried about the plan to build a cement factory that will threaten the ecological balance. The approach used in this study was the Actor-Network Theory of Michael Callon as it can see the phenomenon of the network formed by a Civil Society Organization (CSO) in rejecting the policy of developing the cement industry in their area. This study employed a qualitative method that stands on an interpretive paradigm. Data were collected by observation, documentation, in-depth interviews, and Focus Group Discussion (FGD). The results of this study showed that based on numerous dynamics of the overall use of existing network access, coalition actors have succeeded in proposing the desired policy changes in the form of stricter regulations. These winning coalitions are more often involved in a variety of strategies and have greater public support. Finally, this study contributes significantly to the usefulness of the Actor-Network Theory approach in policy change.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5998\",\"10.26618/ojip.v12i1.5998\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 41-51\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5998/4606\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5998",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.5998",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/5998\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tActor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia\n\tZarkasi, Ibnu Fath\n\tRahardian, Ramaditya\n\tActor\n\tNetwork\n\tAdvocacy\n\tPolicy Change\n\tEnvironment\n\tThe determining factor in the success and failure of advocacy is the support network in a coalition formed in policy advocacy. This study analyzes the Kendeng Mountains Community Caring Network in refusing an environmental permit for the construction of a cement factory in Kendeng Mountains, Pati, Indonesia. The government issued the Decree of the Regent of Pati No. 660.1/4767/2014 regarding the environmental permit for the construction of a cement factory. On the other hand, the people around the Kendeng Mountains who have inhabited the area for a dozen years are worried about the plan to build a cement factory that will threaten the ecological balance. The approach used in this study was the Actor-Network Theory of Michael Callon as it can see the phenomenon of the network formed by a Civil Society Organization (CSO) in rejecting the policy of developing the cement industry in their area. This study employed a qualitative method that stands on an interpretive paradigm. Data were collected by observation, documentation, in-depth interviews, and Focus Group Discussion (FGD). The results of this study showed that based on numerous dynamics of the overall use of existing network access, coalition actors have succeeded in proposing the desired policy changes in the form of stricter regulations. These winning coalitions are more often involved in a variety of strategies and have greater public support. Finally, this study contributes significantly to the usefulness of the Actor-Network Theory approach in policy change.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5998\n\t10.26618/ojip.v12i1.5998\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 41-51\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/5998/4606\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15000",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6127",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Development of Website-based Ngebel Tourism from an E-Government Perspective",
"title_key": "the development of website-based ngebel tourism from an e-government perspective",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"The Development of Website-based Ngebel Tourism from an E-Government Perspective\"]",
"dc_creator_json": "[\"Dewi, Dian Suluh Kusuma\",\"Harsono, Jusuf\",\"Desriyanti, Desriyanti\",\"Yulianti, Dwiana Binti\",\"Azhar, Insyira Yusdiawan\"]",
"dc_subject_json": "[\"Development\",\"Tourism\",\"E-Government\"]",
"dc_description_json": "[\"This article described the development of Ngebel tourism using a website. The tourism development concept uses the principles of e-government, such as government to citizens (G2C), government to government (G2G), and government to business (G2B). The study employed qualitative methods such as observation and focus group discussions (FGD) in collecting data. Data was analyzed using Nvivo 12 Plus software and the findings showed the Dolan Ngebel website applies the principles of government to citizens and government to business. This development was also received positively by the community and business people in the tourism industry. The website provides detailed information regarding the tourist attractions and facilities. Also, it is equipped with a map to make it easier for tourists to locate their destination. Overall, its use will help promote tourism to the locals and the international community. However, its development faces obstacles, including a lack of techsavvy human resources. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127\",\"10.26618/ojip.v12i1.6127\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 30-40\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127/4605\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127/8873\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.6127",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6127\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Development of Website-based Ngebel Tourism from an E-Government Perspective\n\tDewi, Dian Suluh Kusuma\n\tHarsono, Jusuf\n\tDesriyanti, Desriyanti\n\tYulianti, Dwiana Binti\n\tAzhar, Insyira Yusdiawan\n\tDevelopment\n\tTourism\n\tE-Government\n\tThis article described the development of Ngebel tourism using a website. The tourism development concept uses the principles of e-government, such as government to citizens (G2C), government to government (G2G), and government to business (G2B). The study employed qualitative methods such as observation and focus group discussions (FGD) in collecting data. Data was analyzed using Nvivo 12 Plus software and the findings showed the Dolan Ngebel website applies the principles of government to citizens and government to business. This development was also received positively by the community and business people in the tourism industry. The website provides detailed information regarding the tourist attractions and facilities. Also, it is equipped with a map to make it easier for tourists to locate their destination. Overall, its use will help promote tourism to the locals and the international community. However, its development faces obstacles, including a lack of techsavvy human resources. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127\n\t10.26618/ojip.v12i1.6127\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 30-40\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127/4605\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6127/8873\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15001",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6199",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Ontology of Government Studies Development: A Systematic Review",
"title_key": "the ontology of government studies development: a systematic review",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"The Ontology of Government Studies Development: A Systematic Review\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sulistyaningsih, Tri\",\"Kamil, Muhammad\",\"Kulsum, Umi\",\"Purnomo, Eko Priyo\",\"Salahudin, Salahudin\",\"Roziqin, Ali\"]",
"dc_subject_json": "[\"Ontology\",\"Government Studies\",\"Governance\"]",
"dc_description_json": "[\"Ontology is the process of discussing knowledge from a philosophical point of view. Therefore, this research aims to explain the nature of government studies based on ontology, which is a governmental science used to carry out periodic paradigm shifts. Data was collected from the Scopus database and reviewed using the systematic method. The results showed that government studies are associated with the management of the executive and legislative branches, their leadership, and the relationship between central and local government and between government and society. The study of government science progress is in three phases; the first determines the essence of science in governance and ends with the third phase, which is the development of the concept of good governance. The governance concept is considered a solution to the crisis of lack of public trust in the government and their participation, effectiveness, accountability, and coherence in community activities. This becomes the wheels of government by mono and multi-stakeholder. Collaborative correlation is the initiation by the government to involve the public and the private sector.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6199\",\"10.26618/ojip.v12i1.6199\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 52-66\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6199/4609\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6199",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.6199",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6199\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Ontology of Government Studies Development: A Systematic Review\n\tSulistyaningsih, Tri\n\tKamil, Muhammad\n\tKulsum, Umi\n\tPurnomo, Eko Priyo\n\tSalahudin, Salahudin\n\tRoziqin, Ali\n\tOntology\n\tGovernment Studies\n\tGovernance\n\tOntology is the process of discussing knowledge from a philosophical point of view. Therefore, this research aims to explain the nature of government studies based on ontology, which is a governmental science used to carry out periodic paradigm shifts. Data was collected from the Scopus database and reviewed using the systematic method. The results showed that government studies are associated with the management of the executive and legislative branches, their leadership, and the relationship between central and local government and between government and society. The study of government science progress is in three phases; the first determines the essence of science in governance and ends with the third phase, which is the development of the concept of good governance. The governance concept is considered a solution to the crisis of lack of public trust in the government and their participation, effectiveness, accountability, and coherence in community activities. This becomes the wheels of government by mono and multi-stakeholder. Collaborative correlation is the initiation by the government to involve the public and the private sector.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6199\n\t10.26618/ojip.v12i1.6199\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 52-66\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6199/4609\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15003",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6531",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Conditions of Correctional Facilities in the Philippines: Jail Wardens’ Perspectives and Experiences",
"title_key": "conditions of correctional facilities in the philippines: jail wardens perspectives and experiences",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"Conditions of Correctional Facilities in the Philippines: Jail Wardens’ Perspectives and Experiences\"]",
"dc_creator_json": "[\"Alipoyo, Van Ryan Icalina\"]",
"dc_subject_json": "[\"Jail Wardens Experiences\",\"Correctional Facility\",\"Quality Jail\"]",
"dc_description_json": "[\"The study explored the perspective and experiences of jail wardens in managing jail facilities in the Philippines for the calendar year 2019. A qualitative study with a transcendental phenomenological research design was used. The study focused on 10 jail wardens from correctional facilities in the provinces of Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur, Philippines. The themes reflect the participants' experiences on the conditions of correctional facilities and their viewpoint on quality correction such as erosion in conformity with the rules, scarcity of resources critical to jail services, the perils of poor staffing, freedom from congestion, infrastructure development, technology in correction, lifelong attempt for improvement and character development. This study concluded that the problems and challenges encountered by the correctional wardens in handling persons deprived of liberty (inmates) and in managing the jail facilities affected their roles and responsibilities in improving the conditions in the correctional facilities such as in the implementation of the reformation process of the PDLs, peace, and order within the facility, and in securing the safety of the personnel and the community. Thus, it is high time for the government and the legislative body of the Philippine government to improve the quality of correctional facilities, the following may be considered: the installation of high technology, construction of new and standard correctional facilities, and quick rehabilitation of old, outdated, or destroyed jails, allocation of budget or appropriations to enable the employment of more staff/personnel, and limiting the number of inmates in a prison cell.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6531\",\"10.26618/ojip.v12i1.6531\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 67-77\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6531/4611\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6531",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.6531",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6531\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tConditions of Correctional Facilities in the Philippines: Jail Wardens’ Perspectives and Experiences\n\tAlipoyo, Van Ryan Icalina\n\tJail Wardens Experiences\n\tCorrectional Facility\n\tQuality Jail\n\tThe study explored the perspective and experiences of jail wardens in managing jail facilities in the Philippines for the calendar year 2019. A qualitative study with a transcendental phenomenological research design was used. The study focused on 10 jail wardens from correctional facilities in the provinces of Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur, Philippines. The themes reflect the participants' experiences on the conditions of correctional facilities and their viewpoint on quality correction such as erosion in conformity with the rules, scarcity of resources critical to jail services, the perils of poor staffing, freedom from congestion, infrastructure development, technology in correction, lifelong attempt for improvement and character development. This study concluded that the problems and challenges encountered by the correctional wardens in handling persons deprived of liberty (inmates) and in managing the jail facilities affected their roles and responsibilities in improving the conditions in the correctional facilities such as in the implementation of the reformation process of the PDLs, peace, and order within the facility, and in securing the safety of the personnel and the community. Thus, it is high time for the government and the legislative body of the Philippine government to improve the quality of correctional facilities, the following may be considered: the installation of high technology, construction of new and standard correctional facilities, and quick rehabilitation of old, outdated, or destroyed jails, allocation of budget or appropriations to enable the employment of more staff/personnel, and limiting the number of inmates in a prison cell.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6531\n\t10.26618/ojip.v12i1.6531\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 67-77\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6531/4611\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15004",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7172",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Gender Role Concerning Trust of the Public Sector to Awareness of the Covid-19: A Multigroup Analysis",
"title_key": "gender role concerning trust of the public sector to awareness of the covid-19: a multigroup analysis",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"Gender Role Concerning Trust of the Public Sector to Awareness of the Covid-19: A Multigroup Analysis\"]",
"dc_creator_json": "[\"Musa, Andi Ernie Zaenab\"]",
"dc_subject_json": "[\"Behavioral Changes During COVID-19\",\"Multigroup Analysis\",\"Risks Perceptions of Being Infected\",\"Trust in Government\",\"Gender\"]",
"dc_description_json": "[\"This study was based on good governance theory, which considers the importance of citizens' trust in government in multiple contexts, including the public health crisis, such as the COVID-19 pandemic. Various studies have been conducted to determine the factors that influence people's behavior in times of contagion. This study looked at how citizens' risk perceptions of being infected and trust in government influenced their behavior. Additionally, gender role was assessed to see if it shaped behavioral changes. Data was collected from 505 respondents by a river sampling technique and analyzed using SmartPLS 3.0 software. The study found that the onset of coronavirus had a significant impact on citizens' risk perceptions of being infected, change of behaviors, and trust in government. Moreover, it was revealed that females were more conscious of the infection risks associated with the pandemic and, as such, behaved responsibly than their male counterparts. This study adds to the existing body of literature that government decisions in the best interests of citizens can help foster trust among citizens throughout a crisis.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172\",\"10.26618/ojip.v12i1.7172\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 16-29\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172/4604\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172/8930\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.7172",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7172\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGender Role Concerning Trust of the Public Sector to Awareness of the Covid-19: A Multigroup Analysis\n\tMusa, Andi Ernie Zaenab\n\tBehavioral Changes During COVID-19\n\tMultigroup Analysis\n\tRisks Perceptions of Being Infected\n\tTrust in Government\n\tGender\n\tThis study was based on good governance theory, which considers the importance of citizens' trust in government in multiple contexts, including the public health crisis, such as the COVID-19 pandemic. Various studies have been conducted to determine the factors that influence people's behavior in times of contagion. This study looked at how citizens' risk perceptions of being infected and trust in government influenced their behavior. Additionally, gender role was assessed to see if it shaped behavioral changes. Data was collected from 505 respondents by a river sampling technique and analyzed using SmartPLS 3.0 software. The study found that the onset of coronavirus had a significant impact on citizens' risk perceptions of being infected, change of behaviors, and trust in government. Moreover, it was revealed that females were more conscious of the infection risks associated with the pandemic and, as such, behaved responsibly than their male counterparts. This study adds to the existing body of literature that government decisions in the best interests of citizens can help foster trust among citizens throughout a crisis.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172\n\t10.26618/ojip.v12i1.7172\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 16-29\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172/4604\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7172/8930\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15006",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7319",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:25:50Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Evaluating the Performance of Parliamentary Committees",
"title_key": "evaluating the performance of parliamentary committees",
"pub_date": "2022-04-28",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-04",
"dc_title_json": "[\"Evaluating the Performance of Parliamentary Committees\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kinyondo, Abel\",\"Pelizzo, Riccardo\"]",
"dc_subject_json": "[\"Committees\",\"Parliaments\",\"Performances\",\"Economy\",\"Effectiveness\",\"Efficiency\"]",
"dc_description_json": "[\"Assessing parliamentary committees’ performance is important as it can ensure good governance. This has prompted various scholars and practitioners to devise several evaluation methods over the past two decades. Some of the methods include measuring the number of important bills that committees pass, measuring the number of important issues that committees address and measuring the number of unimportant bills, which committees block. While all these methods are important in advancing the knowledge of assessing committees’ performance, they are not very useful to parliamentary actors such as parliamentarians as they lack the sense of contemporaneousness in their measurements. It is in this context that using documentary review and data from reliable sources such as World Governance Indicators, this paper innovatively presents a rule of thumb proposing that parliamentary committees’ performance should instantaneously, be measured by the extent to which actions of a particular committee are consistent with three E’s namely, economy, effectiveness and efficiency.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7319\",\"10.26618/ojip.v12i1.7319\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 1-15\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7319/4591\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7319",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i1.7319",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7319\n\t\t\t\t2023-05-17T07:25:50Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEvaluating the Performance of Parliamentary Committees\n\tKinyondo, Abel\n\tPelizzo, Riccardo\n\tCommittees\n\tParliaments\n\tPerformances\n\tEconomy\n\tEffectiveness\n\tEfficiency\n\tAssessing parliamentary committees’ performance is important as it can ensure good governance. This has prompted various scholars and practitioners to devise several evaluation methods over the past two decades. Some of the methods include measuring the number of important bills that committees pass, measuring the number of important issues that committees address and measuring the number of unimportant bills, which committees block. While all these methods are important in advancing the knowledge of assessing committees’ performance, they are not very useful to parliamentary actors such as parliamentarians as they lack the sense of contemporaneousness in their measurements. It is in this context that using documentary review and data from reliable sources such as World Governance Indicators, this paper innovatively presents a rule of thumb proposing that parliamentary committees’ performance should instantaneously, be measured by the extent to which actions of a particular committee are consistent with three E’s namely, economy, effectiveness and efficiency.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7319\n\t10.26618/ojip.v12i1.7319\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 1 (2022): (April 2022); 1-15\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7319/4591\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15005",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7271",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia",
"title_key": "a study of prospective local own-source revenues in central mamuju, indonesia",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"A Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Irwan, Andi Lukman\",\"Haryanto, Haryanto\",\"Ansar, Muhammad Chaeroel\"]",
"dc_subject_json": "[\"Local Own-Source Revenues\",\"Local Tax\",\"Retribution\",\"Local Government\"]",
"dc_description_json": "[\"The local own-source revenues is crucial to be addressed. This study aims to provide an overview of the taxes and levies revenue and analyzes prospective local own-source revenues in Central Mamuju Regency. It uses primary and secondary data collected with direct observation in the field of research, literature study, in-depth interview, and focus group discussions (FGD) with stakeholders. The observation and literature study took place on several objects of taxes and levies: ten items of tax and eight items of retribution. Furthermore, the in-depth interview and online FGD were conducted. As a result, the potential for revenue from regional taxes and levies in Central Mamuju Regency is still more significant compared to the targets and realizations that the Central Mamuju government has initiated. Therefore, other potentials have not been optimized as a source of regional income. For instance, terminal retribution, market retribution, and waste retribution, after an in-depth study, the actual amount of potential is greater than the target set by the local government and the realization that has been achieved. Therefore, it requires more attention from the government to optimize the existing potential to increase local revenue.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7271\",\"10.26618/ojip.v12i2.7271\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 78-94\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7271/5346\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7271",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.7271",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7271\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia\n\tIrwan, Andi Lukman\n\tHaryanto, Haryanto\n\tAnsar, Muhammad Chaeroel\n\tLocal Own-Source Revenues\n\tLocal Tax\n\tRetribution\n\tLocal Government\n\tThe local own-source revenues is crucial to be addressed. This study aims to provide an overview of the taxes and levies revenue and analyzes prospective local own-source revenues in Central Mamuju Regency. It uses primary and secondary data collected with direct observation in the field of research, literature study, in-depth interview, and focus group discussions (FGD) with stakeholders. The observation and literature study took place on several objects of taxes and levies: ten items of tax and eight items of retribution. Furthermore, the in-depth interview and online FGD were conducted. As a result, the potential for revenue from regional taxes and levies in Central Mamuju Regency is still more significant compared to the targets and realizations that the Central Mamuju government has initiated. Therefore, other potentials have not been optimized as a source of regional income. For instance, terminal retribution, market retribution, and waste retribution, after an in-depth study, the actual amount of potential is greater than the target set by the local government and the realization that has been achieved. Therefore, it requires more attention from the government to optimize the existing potential to increase local revenue.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7271\n\t10.26618/ojip.v12i2.7271\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 78-94\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7271/5346\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15007",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7415",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Women’s Issues in the Campaign of Incumbent’s Wife in the Regional Head Election",
"title_key": "womens issues in the campaign of incumbents wife in the regional head election",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"Women’s Issues in the Campaign of Incumbent’s Wife in the Regional Head Election\"]",
"dc_creator_json": "[\"Purwaningsih, Titin\",\"Nur Rochimah, Tri Hastuti\",\"Sutan, Arrisi Jorgi\",\"Kurniawan, Danang\"]",
"dc_subject_json": "[\"Women’s Issues\",\"Regional Head Election\",\"Women Candidates\",\"Political Family\"]",
"dc_description_json": "[\"The representation of women in politics aims to deputize their interests. The problem is whether a female regional head candidate is more committed to women’s interests and represents women’s aspirations. What issues are raised in the campaign of a female candidate? This study aims to analyze women’s issues promoted by a female candidate in the 2020 Bengkalis Regional Head Election. The argument for taking the case study in Bengkalis is that a female candidate being the incumbent’s wife won the Regional Head Election, even though her husband had committed corruption and was sentenced to prison. Political family nominations are often based on popularity and family name, not on the candidate’s quality. This study analyzed women’s issues in the Regional Head Election with qualitative, descriptive, and NVivo analyses. The data were collected by documenting news in the media and the vision and mission presented by the candidate pairs. By taking the case of women’s issues in the political, economic, public service, social and legal sectors, the study results unveiled that all actors involved in the campaign, whether candidates, success teams, society, and public figures, were interested in women’s issues. Women’s issues becoming a concern in the campaign encompassed women’s economic empowerment, social security, health services, education, and domestic and children violence. Meanwhile, sanitation and the environment were not the issues in the campaign. The findings of this study reinforce previous studies that female candidates tend to raise issues related to social policy and redistribution and women’s services in the domestic sector.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7415\",\"10.26618/ojip.v12i2.7415\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 162-178\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7415/5352\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7415",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.7415",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7415\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tWomen’s Issues in the Campaign of Incumbent’s Wife in the Regional Head Election\n\tPurwaningsih, Titin\n\tNur Rochimah, Tri Hastuti\n\tSutan, Arrisi Jorgi\n\tKurniawan, Danang\n\tWomen’s Issues\n\tRegional Head Election\n\tWomen Candidates\n\tPolitical Family\n\tThe representation of women in politics aims to deputize their interests. The problem is whether a female regional head candidate is more committed to women’s interests and represents women’s aspirations. What issues are raised in the campaign of a female candidate? This study aims to analyze women’s issues promoted by a female candidate in the 2020 Bengkalis Regional Head Election. The argument for taking the case study in Bengkalis is that a female candidate being the incumbent’s wife won the Regional Head Election, even though her husband had committed corruption and was sentenced to prison. Political family nominations are often based on popularity and family name, not on the candidate’s quality. This study analyzed women’s issues in the Regional Head Election with qualitative, descriptive, and NVivo analyses. The data were collected by documenting news in the media and the vision and mission presented by the candidate pairs. By taking the case of women’s issues in the political, economic, public service, social and legal sectors, the study results unveiled that all actors involved in the campaign, whether candidates, success teams, society, and public figures, were interested in women’s issues. Women’s issues becoming a concern in the campaign encompassed women’s economic empowerment, social security, health services, education, and domestic and children violence. Meanwhile, sanitation and the environment were not the issues in the campaign. The findings of this study reinforce previous studies that female candidates tend to raise issues related to social policy and redistribution and women’s services in the domestic sector.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7415\n\t10.26618/ojip.v12i2.7415\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 162-178\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7415/5352\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15008",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7665",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Key Success in Fostering Human Development Index at the Local Level",
"title_key": "key success in fostering human development index at the local level",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"Key Success in Fostering Human Development Index at the Local Level\"]",
"dc_creator_json": "[\"Khairul Muluk, Mujibur Rahman\",\"Wahyudi, Lestari Eko\"]",
"dc_subject_json": "[\"Development Plan\",\"Human Development Index\",\"Local Government\",\"Logical Framework\"]",
"dc_description_json": "[\"Human Development Index (HDI) determines human prosperity in different countries using value assets. In general, the primary measurement includes the three basic indices, namely education, health, and a decent standard of living. HDI is a measure of development and governance success in terms of economic growth and human development. Generally, studies on HDI take place at the national and regional levels, and comparisons of its achievements between countries, while those at the municipal level are limited. Studies on the determinants of the success of increasing HDI tend to focus on local governments' fiscal capacity and political will and rarely touch the capacity of public administration in managing government, specifically in the development planning stage. This study examined the increased success of the Malang City's HDI by adopting a logical framework (log-frame) analysis with secondary data from the Malang bureau of statistics. The results showed an 80.89 increase in HDI from 2014 to 2018, including the education and health indexes, with a decent standard of living. The increased success is shown by the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), including basic education development program, regional public hospital service programs, and food security program for education, health, and purchasing power indices. Therefore, the local government needs to maintain and enhance the HDI in both medium- and long-term plans. The novelty of this study lies in the use of a logical framework in preparing regional development plans that support efforts to increase HDI consistently in the medium term. This reinforces the need to strengthen the perspective of how to achieve development goals compared to other studies that focus more on the perspective of the substance of development.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7665\",\"10.26618/ojip.v12i2.7665\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 128-141\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7665/5349\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7665",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.7665",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7665\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tKey Success in Fostering Human Development Index at the Local Level\n\tKhairul Muluk, Mujibur Rahman\n\tWahyudi, Lestari Eko\n\tDevelopment Plan\n\tHuman Development Index\n\tLocal Government\n\tLogical Framework\n\tHuman Development Index (HDI) determines human prosperity in different countries using value assets. In general, the primary measurement includes the three basic indices, namely education, health, and a decent standard of living. HDI is a measure of development and governance success in terms of economic growth and human development. Generally, studies on HDI take place at the national and regional levels, and comparisons of its achievements between countries, while those at the municipal level are limited. Studies on the determinants of the success of increasing HDI tend to focus on local governments' fiscal capacity and political will and rarely touch the capacity of public administration in managing government, specifically in the development planning stage. This study examined the increased success of the Malang City's HDI by adopting a logical framework (log-frame) analysis with secondary data from the Malang bureau of statistics. The results showed an 80.89 increase in HDI from 2014 to 2018, including the education and health indexes, with a decent standard of living. The increased success is shown by the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), including basic education development program, regional public hospital service programs, and food security program for education, health, and purchasing power indices. Therefore, the local government needs to maintain and enhance the HDI in both medium- and long-term plans. The novelty of this study lies in the use of a logical framework in preparing regional development plans that support efforts to increase HDI consistently in the medium term. This reinforces the need to strengthen the perspective of how to achieve development goals compared to other studies that focus more on the perspective of the substance of development.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7665\n\t10.26618/ojip.v12i2.7665\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 128-141\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7665/5349\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15009",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7723",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Effect of Electoral Systems on Fluid Party System in sub-Saharan Africa",
"title_key": "the effect of electoral systems on fluid party system in sub-saharan africa",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"The Effect of Electoral Systems on Fluid Party System in sub-Saharan Africa\"]",
"dc_creator_json": "[\"Bekenova, Assel\"]",
"dc_subject_json": "[\"Index of Fluidity\",\"Electoral Systems\",\"Sartori's Typology of Party Systems\",\"Duverger's Law\"]",
"dc_description_json": "[\"The article, based on a literature review, examines the impact of electoral systems on the fluidity party system in sub-Saharan Africa. Most authors identify institutional and social factors influencing the change in party systems. At the same time, they use the indices Laakso and Taagepera and Rae to operationalize variable parties. However, there is a lack of research in the literature on electoral systems regarding its impact on stability or change of interparty competition patterns. This is due to, firstly, the relative novelty of the recently developed index of fluidity, and secondly, the desire of scholars to use already widely tested, established measures of measurement. We believe that, in contrast to previous studies, where the unit of analysis is the party and not the party system. The Index of Fluidity will allow us to predict how majoritarian or proportional systems and WGI scores will affect the structure or fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. The results of study indicate that the changes taking place in electoral systems have significantly affected the fluidity of party systems. The results of the study indicate that measures of WGI and ethnicity negatively affected fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. This suggests that the more unstable the party system, the more ineffective the government becomes. Whereas the results of the main hypothesis indicate a statistically significant effect of changing electoral systems on the fluidity of party systems. In other words, the more often political reforms are carried out in the electoral sphere, the higher the indicators of instability of party system, which, according to the typology of party system of Sartori, will change either radically from one-party to polarized pluralism or atomised party system or slightly from one-party to hegemonistic or predominant.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7723\",\"10.26618/ojip.v12i2.7723\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 95-107\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7723/5347\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7723",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.7723",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7723\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Effect of Electoral Systems on Fluid Party System in sub-Saharan Africa\n\tBekenova, Assel\n\tIndex of Fluidity\n\tElectoral Systems\n\tSartori's Typology of Party Systems\n\tDuverger's Law\n\tThe article, based on a literature review, examines the impact of electoral systems on the fluidity party system in sub-Saharan Africa. Most authors identify institutional and social factors influencing the change in party systems. At the same time, they use the indices Laakso and Taagepera and Rae to operationalize variable parties. However, there is a lack of research in the literature on electoral systems regarding its impact on stability or change of interparty competition patterns. This is due to, firstly, the relative novelty of the recently developed index of fluidity, and secondly, the desire of scholars to use already widely tested, established measures of measurement. We believe that, in contrast to previous studies, where the unit of analysis is the party and not the party system. The Index of Fluidity will allow us to predict how majoritarian or proportional systems and WGI scores will affect the structure or fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. The results of study indicate that the changes taking place in electoral systems have significantly affected the fluidity of party systems. The results of the study indicate that measures of WGI and ethnicity negatively affected fluidity of party systems in 49 sub-Saharan African countries. This suggests that the more unstable the party system, the more ineffective the government becomes. Whereas the results of the main hypothesis indicate a statistically significant effect of changing electoral systems on the fluidity of party systems. In other words, the more often political reforms are carried out in the electoral sphere, the higher the indicators of instability of party system, which, according to the typology of party system of Sartori, will change either radically from one-party to polarized pluralism or atomised party system or slightly from one-party to hegemonistic or predominant.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7723\n\t10.26618/ojip.v12i2.7723\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 95-107\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/7723/5347\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15010",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8052",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Muslim-Friendly Tourism Towards Good Tourism Governance",
"title_key": "muslim-friendly tourism towards good tourism governance",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"Muslim-Friendly Tourism Towards Good Tourism Governance\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hajar, Siti\",\"Faustyna, Faustyna\",\"Kholik, Kholilul\"]",
"dc_subject_json": "[\"Tourist Destinations\",\"Muslim friendly\",\"Good Tourism Governance\",\"Tourism Policy\",\"Tourism Standards\"]",
"dc_description_json": "[\"The oftenly issue that found in Toba Lake is the lack of facilities to support both foreign and domestic tourists. This convenience is related to culinary (food) availability in places of worship and hotels based on national standards. Since the majority visitors who come to Toba Lake are Muslims; thus it is very important to have a friendly-based tourism policy through good governance to create a superior tourist destination. This study aimed to determine the concept of policies to realize Muslim-friendly tourism toward Good Tourism Governance in Toba Lake area. The method in this study is a survey method with qualitative analysis. It showed the increasing of tourism standardization related to the tourists needs, especially for Muslim. It is concluded that tourism development oriented to GTG must have policies as directions and actions to realize the goals to be achieved; including Muslim-friendly tourism. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.oasis.opendocument.text\",\"application/vnd.oasis.opendocument.text\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052\",\"10.26618/ojip.v12i2.8052\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 142-161\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/5350\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/9006\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/9007\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.8052",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8052\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMuslim-Friendly Tourism Towards Good Tourism Governance\n\tHajar, Siti\n\tFaustyna, Faustyna\n\tKholik, Kholilul\n\tTourist Destinations\n\tMuslim friendly\n\tGood Tourism Governance\n\tTourism Policy\n\tTourism Standards\n\tThe oftenly issue that found in Toba Lake is the lack of facilities to support both foreign and domestic tourists. This convenience is related to culinary (food) availability in places of worship and hotels based on national standards. Since the majority visitors who come to Toba Lake are Muslims; thus it is very important to have a friendly-based tourism policy through good governance to create a superior tourist destination. This study aimed to determine the concept of policies to realize Muslim-friendly tourism toward Good Tourism Governance in Toba Lake area. The method in this study is a survey method with qualitative analysis. It showed the increasing of tourism standardization related to the tourists needs, especially for Muslim. It is concluded that tourism development oriented to GTG must have policies as directions and actions to realize the goals to be achieved; including Muslim-friendly tourism. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.oasis.opendocument.text\n\tapplication/vnd.oasis.opendocument.text\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052\n\t10.26618/ojip.v12i2.8052\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 142-161\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/5350\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/9006\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8052/9007\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15011",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8152",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-17T07:26:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How do Muslim-Majority Countries Respond to Islamic Political Parties? Research Trend Studies and Theme Mapping",
"title_key": "how do muslim-majority countries respond to islamic political parties research trend studies and theme mapping",
"pub_date": "2022-10-31",
"pub_year": "2022",
"pub_month": "2022-10",
"dc_title_json": "[\"How do Muslim-Majority Countries Respond to Islamic Political Parties? Research Trend Studies and Theme Mapping\"]",
"dc_creator_json": "[\"Jubba, Hasse\",\"Akbar, Paisal\",\"Nurmandi, Achmad\",\"Prianto, Andi Luhur\",\"Yama, Arifeen\",\"Ruhullah, Mohammad Eisa\"]",
"dc_subject_json": "[\"Islamic Political Party\",\"Research Trends\",\"Theme Maps\",\"Muslim Majority\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to explore Islamic political parties in major Islamic countries. Previous studies have examined Islamic Political Parties with various topics accompanied by different focuses. However, no research has contributed to mapping the extent of the trend in the study of Islamic political parties. The breadth of space to examine the phenomenon of Islamic political parties offers an excellent opportunity for further researchers to re-examine this issue. To bridge this, trend studies and mapping of problems and themes were carried out. This study uses qualitative methods to analyze working texts on publications related to Islamic Political Parties. Research data is mined from the Scopus academic database using a search strategy to generate data relevant to the problem to be studied. In processing the mined data, we use Qualitative Data Analysis (QDA) software, Nvivo12 Plus. The results of an in-depth analysis of a collection of academic manuscripts mined from the Scopus academy database for two decades (2001-2021) yielded 171 documents for further study. The data analysis findings show that the intensity of documents in each country is different, which can then be further classified based on the type of document, subject area, author with the highest number of records, and distribution of affiliations and publishers. The level of document intensity in each country has been shown, with Turkey being the country that contributed the most documents, followed by Indonesia, Malaysia, and India. The dominant issues and themes of each country have also been identified. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2022-10-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8152\",\"10.26618/ojip.v12i2.8152\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 108-127\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8152/5348\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8152",
"doi_best": "10.26618/ojip.v12i2.8152",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8152\n\t\t\t\t2023-05-17T07:26:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow do Muslim-Majority Countries Respond to Islamic Political Parties? Research Trend Studies and Theme Mapping\n\tJubba, Hasse\n\tAkbar, Paisal\n\tNurmandi, Achmad\n\tPrianto, Andi Luhur\n\tYama, Arifeen\n\tRuhullah, Mohammad Eisa\n\tIslamic Political Party\n\tResearch Trends\n\tTheme Maps\n\tMuslim Majority\n\tThis study aims to explore Islamic political parties in major Islamic countries. Previous studies have examined Islamic Political Parties with various topics accompanied by different focuses. However, no research has contributed to mapping the extent of the trend in the study of Islamic political parties. The breadth of space to examine the phenomenon of Islamic political parties offers an excellent opportunity for further researchers to re-examine this issue. To bridge this, trend studies and mapping of problems and themes were carried out. This study uses qualitative methods to analyze working texts on publications related to Islamic Political Parties. Research data is mined from the Scopus academic database using a search strategy to generate data relevant to the problem to be studied. In processing the mined data, we use Qualitative Data Analysis (QDA) software, Nvivo12 Plus. The results of an in-depth analysis of a collection of academic manuscripts mined from the Scopus academy database for two decades (2001-2021) yielded 171 documents for further study. The data analysis findings show that the intensity of documents in each country is different, which can then be further classified based on the type of document, subject area, author with the highest number of records, and distribution of affiliations and publishers. The level of document intensity in each country has been shown, with Turkey being the country that contributed the most documents, followed by Indonesia, Malaysia, and India. The dominant issues and themes of each country have also been identified. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2022-10-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8152\n\t10.26618/ojip.v12i2.8152\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 12 No. 2 (2022): (October 2022); 108-127\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8152/5348\n\tCopyright (c) 2022 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15030",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10664",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T10:53:46Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Mainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in Indonesia, 2020-2021",
"title_key": "mainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in indonesia, 2020-2021",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Mainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in Indonesia, 2020-2021\"]",
"dc_creator_json": "[\"Miliasari, Pamela Setya\",\"Kartini, Dede Sri\",\"Delianoor, Nandang Alamsah\"]",
"dc_subject_json": "[\"authority\",\"violence against women\",\"revenge porn\",\"state auxiliary agency\"]",
"dc_description_json": "[\"The state responded to the issue of violence against women by establishing an independent state agency, namely National Commission on Violence against Women. However, National Commission on Violence against Women faced numerous obstacles in its handling of cases, particularly regarding gender-based violence online, which had become the most discussed topic, and the largest case was revenge porn type in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the authority of National Commission on Violence against Women in handling victims of revenge porn in Indonesia from 2020-2021. This study utilized theories of authority, state auxiliary organs, government administration, and revenge porn. The method used in this study was qualitative with a descriptive qualitative approach because the researcher wanted to describe the phenomenon found regarding National Commission on Violence against Women handling of the surge in revenge porn cases. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and a literature review conducted at National Commission on Violence against Women. The results of this study, viewed from the theory of authority, could be reviewed in terms of regulation, management, and supervision, it indicating that National Commission on Violence against Women had implemented its mandate in accordance with applicable Presidential Decrees. However, the process still faced many challenges, such as regulations, budget allocation, and access. National Commission on Violence against Women implemented various programs to address these challenges, including annual reports, publication and documentation, learning forums, monitoring, campaigns, and advocacy, and these programs were carried out by enhancing cooperation among government institutions, NGOs, and the public.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10664\",\"10.26618/ojip.v13i1.10664\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 92-110\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10664/5874\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10664",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.10664",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10664\n\t\t\t\t2023-05-14T10:53:46Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMainstreaming state auxiliary agency to handling revenge porn victims in Indonesia, 2020-2021\n\tMiliasari, Pamela Setya\n\tKartini, Dede Sri\n\tDelianoor, Nandang Alamsah\n\tauthority\n\tviolence against women\n\trevenge porn\n\tstate auxiliary agency\n\tThe state responded to the issue of violence against women by establishing an independent state agency, namely National Commission on Violence against Women. However, National Commission on Violence against Women faced numerous obstacles in its handling of cases, particularly regarding gender-based violence online, which had become the most discussed topic, and the largest case was revenge porn type in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the authority of National Commission on Violence against Women in handling victims of revenge porn in Indonesia from 2020-2021. This study utilized theories of authority, state auxiliary organs, government administration, and revenge porn. The method used in this study was qualitative with a descriptive qualitative approach because the researcher wanted to describe the phenomenon found regarding National Commission on Violence against Women handling of the surge in revenge porn cases. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and a literature review conducted at National Commission on Violence against Women. The results of this study, viewed from the theory of authority, could be reviewed in terms of regulation, management, and supervision, it indicating that National Commission on Violence against Women had implemented its mandate in accordance with applicable Presidential Decrees. However, the process still faced many challenges, such as regulations, budget allocation, and access. National Commission on Violence against Women implemented various programs to address these challenges, including annual reports, publication and documentation, learning forums, monitoring, campaigns, and advocacy, and these programs were carried out by enhancing cooperation among government institutions, NGOs, and the public.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10664\n\t10.26618/ojip.v13i1.10664\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 92-110\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10664/5874\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15031",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10681",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T11:09:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Local development and enviromental governance: Experienced from extractive industry in East Luwu, Indonesia",
"title_key": "local development and enviromental governance: experienced from extractive industry in east luwu, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Local development and enviromental governance: Experienced from extractive industry in East Luwu, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Congge, Umar\",\"Gohwong, Srirath\"]",
"dc_subject_json": "[\"environmental governance\",\"extractive industry\",\"local development\"]",
"dc_description_json": "[\"All activities that are beneficial with the use of natural resources and the impact on the environment. Likewise with sustainable development that is intensively carried out without paying attention to the surrounding environment. Therefore, this study aims to look at PT Vale's mining activities from the perspective of Environmental Governance. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews and literature study. The results of this study are seen from four indicators, namely effective and robust as well as fair and responsive. Management effectiveness is assessed based on the joint commitment made by PT Vale and the local government in realizing sustainable mining practices. The principle of fairness and responsiveness can be realized in efforts to improve the socio-economic outcomes of people living in mining areas where the existence of PT Vale facilitates the community by opening up job opportunities, providing programs for coastal communities.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10681\",\"10.26618/ojip.v13i1.10681\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 156-168\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10681/5872\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10681",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.10681",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10681\n\t\t\t\t2023-05-14T11:09:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLocal development and enviromental governance: Experienced from extractive industry in East Luwu, Indonesia\n\tCongge, Umar\n\tGohwong, Srirath\n\tenvironmental governance\n\textractive industry\n\tlocal development\n\tAll activities that are beneficial with the use of natural resources and the impact on the environment. Likewise with sustainable development that is intensively carried out without paying attention to the surrounding environment. Therefore, this study aims to look at PT Vale's mining activities from the perspective of Environmental Governance. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews and literature study. The results of this study are seen from four indicators, namely effective and robust as well as fair and responsive. Management effectiveness is assessed based on the joint commitment made by PT Vale and the local government in realizing sustainable mining practices. The principle of fairness and responsiveness can be realized in efforts to improve the socio-economic outcomes of people living in mining areas where the existence of PT Vale facilitates the community by opening up job opportunities, providing programs for coastal communities.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10681\n\t10.26618/ojip.v13i1.10681\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 156-168\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10681/5872\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15002",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6274",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T09:03:49Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Territorial reform of areas with concentrated residence of minorities within decentralization policy under polyethnicity in Ukraine",
"title_key": "territorial reform of areas with concentrated residence of minorities within decentralization policy under polyethnicity in ukraine",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Territorial reform of areas with concentrated residence of minorities within decentralization policy under polyethnicity in Ukraine\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sakhanienko, Sierhiei\",\"Kolisnichenko, Natalia\",\"Dolzhenkov, Oleg\"]",
"dc_subject_json": "[\"decentralization\",\"ethnic policy\",\"ethnic group\",\"ethno-territorial structure\"]",
"dc_description_json": "[\"The ethnic problem is of particular importance with neighboring states, which, as kin-states, seek to protect their diaspora in Ukraine. The purpose of the article is to analyze the results of territorial transformations in the areas of concentrared residence of ethnic minorities in Ukraine and their impact on the current ethno-political balance. To examine the territorial transformations in Ukraine various methods were used - statistical analysis and survey method to generalize the attitude of the population to territorial transformations in the areas of ethnic groups settlements; documentary method to analyse international and Ukraine documents on territorial forming; observation to reveal the minorities moods; content analysis of local governments documents etc. Being based on situational and comparative approaches, on statistical data, the peculiarities of the settlement and administrative structure in areas of concentrated residence of minorities in Ukraine were examined both before the reform of the territorial structure and after the corresponding changes in 2020. On the basis of a wide expert survey, the problematic issues of territorial reform in areas of concentrated residence of minorities were identified, and ways of their solution were proposed. After the analysis of the index of ethnic tolerance in areas of concentrated residence of minorities, a forecast was made about the stability of the territorial structure in areas of concentrated residence of minorities (Romanians and Moldovans), including the mixed (multi-ethnic) municipalities and raions (territorial districts).\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6274\",\"10.26618/ojip.v13i1.6274\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 60-79\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6274/5866\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6274",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.6274",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/6274\n\t\t\t\t2023-05-14T09:03:49Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTerritorial reform of areas with concentrated residence of minorities within decentralization policy under polyethnicity in Ukraine\n\tSakhanienko, Sierhiei\n\tKolisnichenko, Natalia\n\tDolzhenkov, Oleg\n\tdecentralization\n\tethnic policy\n\tethnic group\n\tethno-territorial structure\n\tThe ethnic problem is of particular importance with neighboring states, which, as kin-states, seek to protect their diaspora in Ukraine. The purpose of the article is to analyze the results of territorial transformations in the areas of concentrared residence of ethnic minorities in Ukraine and their impact on the current ethno-political balance. To examine the territorial transformations in Ukraine various methods were used - statistical analysis and survey method to generalize the attitude of the population to territorial transformations in the areas of ethnic groups settlements; documentary method to analyse international and Ukraine documents on territorial forming; observation to reveal the minorities moods; content analysis of local governments documents etc. Being based on situational and comparative approaches, on statistical data, the peculiarities of the settlement and administrative structure in areas of concentrated residence of minorities in Ukraine were examined both before the reform of the territorial structure and after the corresponding changes in 2020. On the basis of a wide expert survey, the problematic issues of territorial reform in areas of concentrated residence of minorities were identified, and ways of their solution were proposed. After the analysis of the index of ethnic tolerance in areas of concentrated residence of minorities, a forecast was made about the stability of the territorial structure in areas of concentrated residence of minorities (Romanians and Moldovans), including the mixed (multi-ethnic) municipalities and raions (territorial districts).\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6274\n\t10.26618/ojip.v13i1.6274\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 60-79\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/6274/5866\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15013",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8438",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T09:01:51Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Regional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia",
"title_key": "regional head elections, high-cost politics, and corruption in indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Regional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Agustino, Leo\",\"Hikmawan, M Dian\",\"Silas, Jonah\"]",
"dc_subject_json": "[\"election\",\"regional heads\",\"high-cost politics\",\"corruption\"]",
"dc_description_json": "[\"Direct regional head elections or direct election give rise to two faces for Indonesian politics. On the one hand, a positive face towards democracy; on the other hand, it displays a negative impact. Its positive impacts include efforts to strengthen the political legitimacy of local governments; achieving political empowerment of citizens; institutionalizing checks and balances mechanisms between institutions in the region; and the emergence of female regional heads. Meanwhile, among the negative impacts of direct elections are the high costs of politics. The research presents a qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies, observations, and interviews. This paper marks aspects high costs were caused by several factors, such as candidacy buying, campaign costs, witness fees during the election, political consultant fees, and appeal fees to the Constitutional Court. Therefore, it is not surprising that the winning contestants will try to return to their capital by means of corruption. This research implies at least four modes of return of political capital exist for regional heads, namely: bribery in obtaining permits; buying and selling positions; bribes in the procurement of projects and goods; and manipulation of social assistance. Referring to this dilemma, it turns out that the election still leaves a huge amount of homework for deepening democracy in Indonesia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8438\",\"10.26618/ojip.v13i1.8438\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 44-59\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8438/5865\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8438",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.8438",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8438\n\t\t\t\t2023-05-14T09:01:51Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tRegional head elections, high-cost politics, and corruption in Indonesia\n\tAgustino, Leo\n\tHikmawan, M Dian\n\tSilas, Jonah\n\telection\n\tregional heads\n\thigh-cost politics\n\tcorruption\n\tDirect regional head elections or direct election give rise to two faces for Indonesian politics. On the one hand, a positive face towards democracy; on the other hand, it displays a negative impact. Its positive impacts include efforts to strengthen the political legitimacy of local governments; achieving political empowerment of citizens; institutionalizing checks and balances mechanisms between institutions in the region; and the emergence of female regional heads. Meanwhile, among the negative impacts of direct elections are the high costs of politics. The research presents a qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies, observations, and interviews. This paper marks aspects high costs were caused by several factors, such as candidacy buying, campaign costs, witness fees during the election, political consultant fees, and appeal fees to the Constitutional Court. Therefore, it is not surprising that the winning contestants will try to return to their capital by means of corruption. This research implies at least four modes of return of political capital exist for regional heads, namely: bribery in obtaining permits; buying and selling positions; bribes in the procurement of projects and goods; and manipulation of social assistance. Referring to this dilemma, it turns out that the election still leaves a huge amount of homework for deepening democracy in Indonesia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8438\n\t10.26618/ojip.v13i1.8438\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 44-59\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8438/5865\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15014",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8904",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T08:54:33Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How to deal with children’s violence? Implementation of child protection policies in Bekasi Regency, Indonesia",
"title_key": "how to deal with childrens violence implementation of child protection policies in bekasi regency, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"How to deal with children’s violence? Implementation of child protection policies in Bekasi Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kuswandi, Aos\",\"Rofieq, Ainur\",\"Nuraini, Siti\",\"Kholis, Noer\"]",
"dc_subject_json": "[\"children’s violence\",\"child protection policies\",\"policy implementation\"]",
"dc_description_json": "[\"According to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, the region of West Java has witnessed 819 cases of child violence. The West Java Province records indicate that Bekasi Regency has the highest incidence of child violence cases. The purpose of this study was to investigate the implementation of Law No. 35 of 2014, which amended Law No. 23 of 2002 on Child Protection, in the region of Bekasi Regency. This study used the qualitative research method with six variable of policy implementation are examined; 1) resources, 2) policy measures and standards 3) implementing agents' traits, 4) implementers' attitudes and tendencies, 5) interorganizational communication, and 6) social, economic, and political circumstances. The research outcomes indicate that the legislative policy has been effectively executed with respect to its scale and policy benchmarks, the attributes of the implementing actors, the disposition and inclination of the implementers, and inter-organizational communication. The enhancement of child protection in Bekasi Regency necessitates improvements in resource allocation, as well as the social, economic, and political circumstances.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8904\",\"10.26618/ojip.v13i1.8904\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 16-29\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8904/5863\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8904",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.8904",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8904\n\t\t\t\t2023-05-14T08:54:33Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow to deal with children’s violence? Implementation of child protection policies in Bekasi Regency, Indonesia\n\tKuswandi, Aos\n\tRofieq, Ainur\n\tNuraini, Siti\n\tKholis, Noer\n\tchildren’s violence\n\tchild protection policies\n\tpolicy implementation\n\tAccording to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, the region of West Java has witnessed 819 cases of child violence. The West Java Province records indicate that Bekasi Regency has the highest incidence of child violence cases. The purpose of this study was to investigate the implementation of Law No. 35 of 2014, which amended Law No. 23 of 2002 on Child Protection, in the region of Bekasi Regency. This study used the qualitative research method with six variable of policy implementation are examined; 1) resources, 2) policy measures and standards 3) implementing agents' traits, 4) implementers' attitudes and tendencies, 5) interorganizational communication, and 6) social, economic, and political circumstances. The research outcomes indicate that the legislative policy has been effectively executed with respect to its scale and policy benchmarks, the attributes of the implementing actors, the disposition and inclination of the implementers, and inter-organizational communication. The enhancement of child protection in Bekasi Regency necessitates improvements in resource allocation, as well as the social, economic, and political circumstances.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8904\n\t10.26618/ojip.v13i1.8904\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 16-29\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8904/5863\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15016",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9060",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T11:14:44Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in Pangandaran Regency, Indonesia",
"title_key": "policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in pangandaran regency, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in Pangandaran Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Abdul Aziz, Yaya Mulyana\",\"Huraerah, Abu\",\"Budiana, M.\",\"Vaughan, Regan\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy model\",\"development village tourism\",\"wisdom local\",\"self-reliant village\"]",
"dc_description_json": "[\"The purposes of study are (1) analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism village destination in Regency Pangandaran and (2) to formulate policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in Pangandaran Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with approach studies case. Primary data collection techniques in the form of interviews, focus group discussion, observation and document study. Results of analysis of SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) of tourism village destination in Pangandaran Regency, especially (a) Strength: (1) airport Nusawiru as access for tourist international and inter bus city or between province that has destination to Regency Pangandaran; (2) culture famous Sundanese friendly. (b) Weakness: (1) standardization policy opening and development destination tour new to district Pangandaran not yet available; (2) access good way not yet evenly on each destination existing tours; (3) readiness resource man for accept tourists and awareness will industry tourist not yet maximum. (c) Opportunity: (1) have many potency destination unexplored tourism; (2) existence track train fire and airport Nusawiru as well as Harbor Bojong Salawe; (3) training about tourism through extracurricular for learner and language foreign for society. (d) Threat: (1) stability nature and impact environment in implementation exploitation destination travel; (2) degradation score culture and potential leave inheritance existing culture. Policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards independent villages include tradition, community empowerment and participation society.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9060\",\"10.26618/ojip.v13i1.9060\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 169-181\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9060/5873\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9060",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9060",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9060\n\t\t\t\t2023-05-14T11:14:44Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolicy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in Pangandaran Regency, Indonesia\n\tAbdul Aziz, Yaya Mulyana\n\tHuraerah, Abu\n\tBudiana, M.\n\tVaughan, Regan\n\tpolicy model\n\tdevelopment village tourism\n\twisdom local\n\tself-reliant village\n\tThe purposes of study are (1) analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism village destination in Regency Pangandaran and (2) to formulate policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards self-reliant village in Pangandaran Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with approach studies case. Primary data collection techniques in the form of interviews, focus group discussion, observation and document study. Results of analysis of SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) of tourism village destination in Pangandaran Regency, especially (a) Strength: (1) airport Nusawiru as access for tourist international and inter bus city or between province that has destination to Regency Pangandaran; (2) culture famous Sundanese friendly. (b) Weakness: (1) standardization policy opening and development destination tour new to district Pangandaran not yet available; (2) access good way not yet evenly on each destination existing tours; (3) readiness resource man for accept tourists and awareness will industry tourist not yet maximum. (c) Opportunity: (1) have many potency destination unexplored tourism; (2) existence track train fire and airport Nusawiru as well as Harbor Bojong Salawe; (3) training about tourism through extracurricular for learner and language foreign for society. (d) Threat: (1) stability nature and impact environment in implementation exploitation destination travel; (2) degradation score culture and potential leave inheritance existing culture. Policy model for development of tourism villages based on local wisdom towards independent villages include tradition, community empowerment and participation society.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9060\n\t10.26618/ojip.v13i1.9060\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 169-181\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9060/5873\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15018",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9152",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T08:47:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The excellence scholarships program: Analysis of implementation aspects and societal impact",
"title_key": "the excellence scholarships program: analysis of implementation aspects and societal impact",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"The excellence scholarships program: Analysis of implementation aspects and societal impact\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kosasih, Achmad\",\"Juniarfa, Nurzela Eka\",\"Fadli, Yusuf\",\"Nurlukman, Adie Dwiyanto\",\"Basit, Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"education\",\"human resources competitiveness\",\"scholarships\"]",
"dc_description_json": "[\"Education creates reliable and competitive people resources, which determines a nation's success. Scholarship policies have a substantial impact on the growth of a nation, particularly in terms of enhancing the quality of human resources and access to quality education. Open access to education can help establish an improved education system. The Excellence Scholarships Program is part of the Indonesian government's goal to produce trustworthy and competitive human resources. This research used a qualitative descriptive methodology by tracing official government documents associated with the Excellence Scholarships program. This report analyzes the 2019-2020 implementation and impact of Indonesia's main scholarship program. This study examined program implementation using descriptive-qualitative research. According to the findings of this study, 2025 undergraduates won scholarships in the last two years. The procedures and aid distribution of the Excellence scholarship program are effective because they adhere to the predetermined flow and conditions, however, future improvements are required for the implementation of these scholarship programs: first, improving the principle of equal distribution of scholarship recipients to combat inequality, particularly in eastern Indonesia; and second, providing equal opportunities. This research also suggests further research could look into how the excellence scholarships program enhances scholarship recipients' quality of life and human resources.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9152\",\"10.26618/ojip.v13i1.9152\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 1-15\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9152/5862\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9152",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9152",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9152\n\t\t\t\t2023-05-14T08:47:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe excellence scholarships program: Analysis of implementation aspects and societal impact\n\tKosasih, Achmad\n\tJuniarfa, Nurzela Eka\n\tFadli, Yusuf\n\tNurlukman, Adie Dwiyanto\n\tBasit, Abdul\n\teducation\n\thuman resources competitiveness\n\tscholarships\n\tEducation creates reliable and competitive people resources, which determines a nation's success. Scholarship policies have a substantial impact on the growth of a nation, particularly in terms of enhancing the quality of human resources and access to quality education. Open access to education can help establish an improved education system. The Excellence Scholarships Program is part of the Indonesian government's goal to produce trustworthy and competitive human resources. This research used a qualitative descriptive methodology by tracing official government documents associated with the Excellence Scholarships program. This report analyzes the 2019-2020 implementation and impact of Indonesia's main scholarship program. This study examined program implementation using descriptive-qualitative research. According to the findings of this study, 2025 undergraduates won scholarships in the last two years. The procedures and aid distribution of the Excellence scholarship program are effective because they adhere to the predetermined flow and conditions, however, future improvements are required for the implementation of these scholarship programs: first, improving the principle of equal distribution of scholarship recipients to combat inequality, particularly in eastern Indonesia; and second, providing equal opportunities. This research also suggests further research could look into how the excellence scholarships program enhances scholarship recipients' quality of life and human resources.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9152\n\t10.26618/ojip.v13i1.9152\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 1-15\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9152/5862\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15020",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9414",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T11:05:12Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Islamophobia as a religious-based horizontal conflict and its resolution",
"title_key": "islamophobia as a religious-based horizontal conflict and its resolution",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Islamophobia as a religious-based horizontal conflict and its resolution\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pedrason, Rodon\",\"Handoko, Waluyo\",\"Setyoko, Paulus Israwan\",\"Kurniasih, Denok\"]",
"dc_subject_json": "[\"horizontal conflict\",\"anti-Islam sentiment\",\"islamophobia\",\"islamophobia resolution\"]",
"dc_description_json": "[\"Islamophobia is a complex issue to discuss, starting from history, to the terrorist and extremist acts behind it. The definition of the term Islamophobia itself is studied to look at this issue from the point of view of conflict with two perspectives of perpetrators and victims as well. This also includes the influence of the media in herding opinions and disseminating them, as well as the Islamophobia Resolution established by the United Nations as an effort to counter this anti-Islamic sentiment. Islamophobia is included in the category of a dangerous circle where if the chain is not immediately broken, discrimination will continue to occur, leading to violence that results in victims. Alignment between racism and Islamophobia is also important in order to build a narrative that both views are prohibited. There is no single solution to combat Islamophobia, but several efforts can be made to build awareness and integrate Islamic values with universal humanity values, and the Islamophobia Resolution is one of the initiatives for that.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9414\",\"10.26618/ojip.v13i1.9414\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 125-140\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9414/5870\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9414",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9414",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9414\n\t\t\t\t2023-05-14T11:05:12Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIslamophobia as a religious-based horizontal conflict and its resolution\n\tPedrason, Rodon\n\tHandoko, Waluyo\n\tSetyoko, Paulus Israwan\n\tKurniasih, Denok\n\thorizontal conflict\n\tanti-Islam sentiment\n\tislamophobia\n\tislamophobia resolution\n\tIslamophobia is a complex issue to discuss, starting from history, to the terrorist and extremist acts behind it. The definition of the term Islamophobia itself is studied to look at this issue from the point of view of conflict with two perspectives of perpetrators and victims as well. This also includes the influence of the media in herding opinions and disseminating them, as well as the Islamophobia Resolution established by the United Nations as an effort to counter this anti-Islamic sentiment. Islamophobia is included in the category of a dangerous circle where if the chain is not immediately broken, discrimination will continue to occur, leading to violence that results in victims. Alignment between racism and Islamophobia is also important in order to build a narrative that both views are prohibited. There is no single solution to combat Islamophobia, but several efforts can be made to build awareness and integrate Islamic values with universal humanity values, and the Islamophobia Resolution is one of the initiatives for that.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9414\n\t10.26618/ojip.v13i1.9414\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 125-140\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9414/5870\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15021",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9665",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T11:07:35Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Social capital as a political strategy: evidence from Nasdem Party in Makassar City, Indonesia",
"title_key": "social capital as a political strategy: evidence from nasdem party in makassar city, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Social capital as a political strategy: evidence from Nasdem Party in Makassar City, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Syamsu, Suhardiman\",\"Rusli, Andi Muhammad\",\"Hamka, Miranda Malinda\"]",
"dc_subject_json": "[\"social capital\",\"political strategy\",\"Nasdem Party\"]",
"dc_description_json": "[\"The social capital in a general election is understudied compared to the economic capital. This study discusses the social capital of the Nasional Demokrat (Nasdem) party in the 2019 legislative election. Nasdem was in the top three rows of political party seats in the legislative election and won the most votes in the city of Makassar. This study used primary data collected from various related stakeholders: Nasdem’s agent/organizer, Nasdem's legislative candidate, community leader, general election commissioner, and residents/voters. Content analysis based on in-depth interviews found the significant relation of social capital with Nasdem's strategy in winning the 2019 legislative election in Makassar. Therefore, social capital could be a theoretical and practical discussion in a general election, especially for the political party. More specifically, social capital in Nasdem strategy refers to bonding and bridging social capital, which was in the form of disaster care programs, free ambulance, family and friendship relations, and sons of the regions discourse. The study contributes to evidence of social capital implementation to political party strategy for winning the general election.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9665\",\"10.26618/ojip.v13i1.9665\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 141-155\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9665/5871\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9665",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9665",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9665\n\t\t\t\t2023-05-14T11:07:35Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSocial capital as a political strategy: evidence from Nasdem Party in Makassar City, Indonesia\n\tSyamsu, Suhardiman\n\tRusli, Andi Muhammad\n\tHamka, Miranda Malinda\n\tsocial capital\n\tpolitical strategy\n\tNasdem Party\n\tThe social capital in a general election is understudied compared to the economic capital. This study discusses the social capital of the Nasional Demokrat (Nasdem) party in the 2019 legislative election. Nasdem was in the top three rows of political party seats in the legislative election and won the most votes in the city of Makassar. This study used primary data collected from various related stakeholders: Nasdem’s agent/organizer, Nasdem's legislative candidate, community leader, general election commissioner, and residents/voters. Content analysis based on in-depth interviews found the significant relation of social capital with Nasdem's strategy in winning the 2019 legislative election in Makassar. Therefore, social capital could be a theoretical and practical discussion in a general election, especially for the political party. More specifically, social capital in Nasdem strategy refers to bonding and bridging social capital, which was in the form of disaster care programs, free ambulance, family and friendship relations, and sons of the regions discourse. The study contributes to evidence of social capital implementation to political party strategy for winning the general election.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9665\n\t10.26618/ojip.v13i1.9665\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 141-155\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9665/5871\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15022",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9861",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T10:59:05Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia",
"title_key": "public service transformation trough digital-based services during covid-19 pandemic in riau province, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Public service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Prihatin, Panca Setyo\",\"Amri, Pahmi\",\"Wicaksono, Agung\"]",
"dc_subject_json": "[\"public services\",\"digital-based services\",\"covid-19\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this paper is to show how the Riau Provincial Government might transform public services based on digital services in the direction of good governance. This paper then uses a qualitative analysis method with Nvivo 12 Plus as an analytical tool to visualize data from online media sites. The findings of this study indicate that during the Covid-19 pandemic, the transformation of digital service-based public services in Riau Province can be seen from three aspects, namely: First, on the transparency aspect, the Riau Provincial Government has implemented digital services so that they can be more easily accessed. Second, in terms of accountability, every public service provider already has a strong understanding of how to implement digital services. However, the implementation of digital services still faces challenges and requires improving aspects of internet network quality in several locations in remote and underdeveloped areas. Third, in terms of effectiveness and efficiency, the Riau Provincial Government has received various awards for public service innovations and has launched the Mata Bansos application which is intended to help communities affected by Covid-19. Therefore, this research contributes in the form of recommendations to continue to improve public services by utilizing existing digital service applications and further integrating public services that have not been integrated with digital-based services.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9861\",\"10.26618/ojip.v13i1.9861\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 111-124\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9861/5869\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9861",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9861",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9861\n\t\t\t\t2023-05-14T10:59:05Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPublic service transformation trough digital-based services during Covid-19 pandemic in Riau Province, Indonesia\n\tPrihatin, Panca Setyo\n\tAmri, Pahmi\n\tWicaksono, Agung\n\tpublic services\n\tdigital-based services\n\tcovid-19\n\tThe purpose of this paper is to show how the Riau Provincial Government might transform public services based on digital services in the direction of good governance. This paper then uses a qualitative analysis method with Nvivo 12 Plus as an analytical tool to visualize data from online media sites. The findings of this study indicate that during the Covid-19 pandemic, the transformation of digital service-based public services in Riau Province can be seen from three aspects, namely: First, on the transparency aspect, the Riau Provincial Government has implemented digital services so that they can be more easily accessed. Second, in terms of accountability, every public service provider already has a strong understanding of how to implement digital services. However, the implementation of digital services still faces challenges and requires improving aspects of internet network quality in several locations in remote and underdeveloped areas. Third, in terms of effectiveness and efficiency, the Riau Provincial Government has received various awards for public service innovations and has launched the Mata Bansos application which is intended to help communities affected by Covid-19. Therefore, this research contributes in the form of recommendations to continue to improve public services by utilizing existing digital service applications and further integrating public services that have not been integrated with digital-based services.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9861\n\t10.26618/ojip.v13i1.9861\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 111-124\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9861/5869\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15023",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9911",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T08:58:05Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Unfolding women’s role in small-scale fishing community in The Philippines toward formulating a gender-sensitive local government policy",
"title_key": "unfolding womens role in small-scale fishing community in the philippines toward formulating a gender-sensitive local government policy",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"Unfolding women’s role in small-scale fishing community in The Philippines toward formulating a gender-sensitive local government policy\"]",
"dc_creator_json": "[\"Corpuz, Joy Tricia Mae\",\"Cacho, Reynald\",\"Villamor, Brenda\",\"Samson, Maria Gracia\",\"Simat, Ma. Shiela\"]",
"dc_subject_json": "[\"women’s fishing\",\"gender role\",\"fishing community\",\"Philippines\"]",
"dc_description_json": "[\"Women have a crucial role in the fishery value chains, from pre-fishing to post-fishing activities; however, the lack of sex-disaggregated local level data aggravates the women’s invisibility and marginalization in the informal fishing industry and community. Generating local knowledge and representation, this study presents women’s role and challenges working in small-scale fisheries in Perez, Quezon, Philippines. Fifty female fisherfolks from the said sector participated in this case study. The results from the field survey indicate that the participants widely dispersed to inland capture fisheries, marine capture fisheries, non-food use production and food fishery production categories. The results also showed that the respondents are scattered across the value chain: active fishing, processing, subsistence fishing, marketing, and pre-fishing activities, in varying intensity and pattern. In contrast to stereotypes that exclusively associate women to gleaning invertebrates, the majority target fish species and other marine invertebrates. Environmental, socio-economic, personal and gender factors are the common constraints that limit their productivity, output, and more importantly their equitable roles and identities. Although coming from a small fishing community, the findings of this study may provide baseline information for relevant local government agency to further intensify profiling on the grounds and to strategically implement gender-sensitive mainstreaming programs.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9911\",\"10.26618/ojip.v13i1.9911\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 30-43\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9911/5864\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9911",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9911",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9911\n\t\t\t\t2023-05-14T08:58:05Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tUnfolding women’s role in small-scale fishing community in The Philippines toward formulating a gender-sensitive local government policy\n\tCorpuz, Joy Tricia Mae\n\tCacho, Reynald\n\tVillamor, Brenda\n\tSamson, Maria Gracia\n\tSimat, Ma. Shiela\n\twomen’s fishing\n\tgender role\n\tfishing community\n\tPhilippines\n\tWomen have a crucial role in the fishery value chains, from pre-fishing to post-fishing activities; however, the lack of sex-disaggregated local level data aggravates the women’s invisibility and marginalization in the informal fishing industry and community. Generating local knowledge and representation, this study presents women’s role and challenges working in small-scale fisheries in Perez, Quezon, Philippines. Fifty female fisherfolks from the said sector participated in this case study. The results from the field survey indicate that the participants widely dispersed to inland capture fisheries, marine capture fisheries, non-food use production and food fishery production categories. The results also showed that the respondents are scattered across the value chain: active fishing, processing, subsistence fishing, marketing, and pre-fishing activities, in varying intensity and pattern. In contrast to stereotypes that exclusively associate women to gleaning invertebrates, the majority target fish species and other marine invertebrates. Environmental, socio-economic, personal and gender factors are the common constraints that limit their productivity, output, and more importantly their equitable roles and identities. Although coming from a small fishing community, the findings of this study may provide baseline information for relevant local government agency to further intensify profiling on the grounds and to strategically implement gender-sensitive mainstreaming programs.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9911\n\t10.26618/ojip.v13i1.9911\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 30-43\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9911/5864\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15024",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9975",
"status": "active",
"datestamp": "2023-05-14T10:52:48Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The implementation of Sewakadharma work culture to improve public service quality in Denpasar City, Indonesia",
"title_key": "the implementation of sewakadharma work culture to improve public service quality in denpasar city, indonesia",
"pub_date": "2023-04-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-04",
"dc_title_json": "[\"The implementation of Sewakadharma work culture to improve public service quality in Denpasar City, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Widanti, Ni Putu Tirka\"]",
"dc_subject_json": "[\"work culture\",\"Sewakadharma\",\"public service\"]",
"dc_description_json": "[\"Public service is defined as an activity that serves the necessity of an individual, people, or organization group that has an interest in the organization based on the main requirements and procedures which are determined and intended to fulfill the satisfaction of service recipients. Employee performance management (PM) is frequently marketed as an innovation to improve public sector performance, but it is internationally challenging to execute. The success of service provider organisations (providers) is strongly dependent on the pleasure of the people who receive these services. The Denpasar City government endeavoured to address this issue by introducing the sewakadarma work ethos in the execution of public services. The Sewaka Dharma is a Hindu ideology that prioritises the alignment of one's thoughts, speech, and actions towards the service of promoting harmony among human, natural, and divine values. The objective of this research is to investigate the impact of the sewakadarma work culture on enhancing the standard of public services in Denpasar City. The present study employs descriptive qualitative research methodologies. The results showed that the sewakadarma work culture has been implemented well through the formation of the sewakadarma cadre, the success of the sewakadarma work culture is evidenced by the awards obtained by the Denpasar city government in providing public services.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9975\",\"10.26618/ojip.v13i1.9975\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 80-91\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9975/5867\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9975",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i1.9975",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9975\n\t\t\t\t2023-05-14T10:52:48Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe implementation of Sewakadharma work culture to improve public service quality in Denpasar City, Indonesia\n\tWidanti, Ni Putu Tirka\n\twork culture\n\tSewakadharma\n\tpublic service\n\tPublic service is defined as an activity that serves the necessity of an individual, people, or organization group that has an interest in the organization based on the main requirements and procedures which are determined and intended to fulfill the satisfaction of service recipients. Employee performance management (PM) is frequently marketed as an innovation to improve public sector performance, but it is internationally challenging to execute. The success of service provider organisations (providers) is strongly dependent on the pleasure of the people who receive these services. The Denpasar City government endeavoured to address this issue by introducing the sewakadarma work ethos in the execution of public services. The Sewaka Dharma is a Hindu ideology that prioritises the alignment of one's thoughts, speech, and actions towards the service of promoting harmony among human, natural, and divine values. The objective of this research is to investigate the impact of the sewakadarma work culture on enhancing the standard of public services in Denpasar City. The present study employs descriptive qualitative research methodologies. The results showed that the sewakadarma work culture has been implemented well through the formation of the sewakadarma cadre, the success of the sewakadarma work culture is evidenced by the awards obtained by the Denpasar city government in providing public services.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9975\n\t10.26618/ojip.v13i1.9975\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 1 (2023): (April 2023); 80-91\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9975/5867\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15039",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11757",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:04:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Local government strategy in managing traditional markets in the city of Pariaman, Indonesia",
"title_key": "local government strategy in managing traditional markets in the city of pariaman, indonesia",
"pub_date": "2023-08-09",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Local government strategy in managing traditional markets in the city of Pariaman, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Netti, Herza\",\"Erianjoni, Erianjoni\"]",
"dc_subject_json": "[\"SWOT Analysis\",\"Government Strategy\",\"Market Management\"]",
"dc_description_json": "[\"The rationale for conducting this research stems from the observation that the government's efforts in administering the Pariaman traditional market have not been fully optimised, leading to inefficient development strategies aimed at enhancing the regional revenue of Kota Pariaman. The objective of this study is to examine the local government's approach to administering traditional markets in Pariaman City, Indonesia. The present study employs qualitative research methodology, specifically utilising descriptive methodologies. The application of SWOT analysis was employed throughout the many stages of data processing, data analysis, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) infrastructure facilities such as playgrounds can be an attraction for, (2) good organizational governance, (3) Being able to create tourism-based innovations, (4) Providing freedom to rent shops for yellow card owners so that they get full benefits from the sales proceeds, (5) conduct socialization to all yellow card owners, (6) carry out repairs to leaky buildings, (7) conduct training to improve employee performance, (8) make regulations regarding shop rental fees, (9) improve supervision so that visitors are more comfortable, (10) Improve facilities and infrastructure in traditional markets in dealing with home industry (11) Involving security officers to carry out their functions in controlling morning market traders and street vendors around Pariaman tradisional market, (12) taking action against elements who set prices for renting kiosks outside the arena (13) increased supervision. it can be interpreted that the Pariaman government needs to take better steps and strategies.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-09\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757\",\"10.26618/ojip.v13i2.11757\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 261-276\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757/6299\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757/9226\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.11757",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11757\n\t\t\t\t2023-09-04T13:04:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLocal government strategy in managing traditional markets in the city of Pariaman, Indonesia\n\tNetti, Herza\n\tErianjoni, Erianjoni\n\tSWOT Analysis\n\tGovernment Strategy\n\tMarket Management\n\tThe rationale for conducting this research stems from the observation that the government's efforts in administering the Pariaman traditional market have not been fully optimised, leading to inefficient development strategies aimed at enhancing the regional revenue of Kota Pariaman. The objective of this study is to examine the local government's approach to administering traditional markets in Pariaman City, Indonesia. The present study employs qualitative research methodology, specifically utilising descriptive methodologies. The application of SWOT analysis was employed throughout the many stages of data processing, data analysis, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) infrastructure facilities such as playgrounds can be an attraction for, (2) good organizational governance, (3) Being able to create tourism-based innovations, (4) Providing freedom to rent shops for yellow card owners so that they get full benefits from the sales proceeds, (5) conduct socialization to all yellow card owners, (6) carry out repairs to leaky buildings, (7) conduct training to improve employee performance, (8) make regulations regarding shop rental fees, (9) improve supervision so that visitors are more comfortable, (10) Improve facilities and infrastructure in traditional markets in dealing with home industry (11) Involving security officers to carry out their functions in controlling morning market traders and street vendors around Pariaman tradisional market, (12) taking action against elements who set prices for renting kiosks outside the arena (13) increased supervision. it can be interpreted that the Pariaman government needs to take better steps and strategies.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-09\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757\n\t10.26618/ojip.v13i2.11757\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 261-276\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757/6299\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11757/9226\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15027",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10110",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:02:39Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Policy process in Indonesia during COVID-19: a cross-sectoral policy perspective",
"title_key": "policy process in indonesia during covid-19: a cross-sectoral policy perspective",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Policy process in Indonesia during COVID-19: a cross-sectoral policy perspective\"]",
"dc_creator_json": "[\"Satispi, Evi\",\"Murod, Ma'mun\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy process\",\"cross-sectoral policy\",\"Indonesia\",\"COVID-19\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper aims to examine the policy process for dealing with COVID-19 in Indonesia; in the last two years, the Indonesian government have taken various policy for dealing with COVID-19. Currently, this field still lacks in demonstration of cross-sectoral policy in Indonesia. This research uses qualitative explorative systematic analysis focusing on cross-sectoral policies taken by the government. This study found that government policies dealing with COVID-19 take a long time to implement owing to the cross-institutional policy process and being inactive. These policy decisions are impacted by the state's capacity to handle policy concurrently so that the government has long-term policy alternatives. Nonetheless, this policy decision will have a long-term influence on how Indonesia handles COVID-19. In the instance of Indonesia, this study reveals two policy options: substantive policy and procedural policy.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10110\",\"10.26618/ojip.v13i2.10110\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 233-245\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10110/6296\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10110",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.10110",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10110\n\t\t\t\t2023-09-04T13:02:39Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolicy process in Indonesia during COVID-19: a cross-sectoral policy perspective\n\tSatispi, Evi\n\tMurod, Ma'mun\n\tpolicy process\n\tcross-sectoral policy\n\tIndonesia\n\tCOVID-19\n\tThis paper aims to examine the policy process for dealing with COVID-19 in Indonesia; in the last two years, the Indonesian government have taken various policy for dealing with COVID-19. Currently, this field still lacks in demonstration of cross-sectoral policy in Indonesia. This research uses qualitative explorative systematic analysis focusing on cross-sectoral policies taken by the government. This study found that government policies dealing with COVID-19 take a long time to implement owing to the cross-institutional policy process and being inactive. These policy decisions are impacted by the state's capacity to handle policy concurrently so that the government has long-term policy alternatives. Nonetheless, this policy decision will have a long-term influence on how Indonesia handles COVID-19. In the instance of Indonesia, this study reveals two policy options: substantive policy and procedural policy.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10110\n\t10.26618/ojip.v13i2.10110\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 233-245\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10110/6296\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15028",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10137",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:07:41Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall",
"title_key": "local government innovation model in pekanbaru city, indonesia: a study of public service mall",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall\"]",
"dc_creator_json": "[\"Febrian, Ranggi Ade\",\"Rahman, Khairul\",\"Yuza, Ahmad Fitra\",\"Zainal, Zainal\"]",
"dc_subject_json": "[\"model\",\"innovation\",\"local government\",\"service\",\"public\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to find a model for implementing local government innovation in Pekanbaru City. One of the Innovation Public Service Mall innovations with the highest score is SMART PETAKU (Pekanbaru City Government Land Asset Management System) with a score of 820. However, there are still several innovations with the lowest score, one of which is the E-Archive with a score of 0. Using the theory of disruptive innovation ( Yu & Hang, 2010), the basic design of this study uses a qualitative method with a descriptive approach from primary data sources obtained from in-depth interview techniques and secondary data, namely passive observation techniques. The research findings show that first, the success of the internal perspective is determined by the indicators of visionary and innovative local government head leadership, the right organizational structure with the establishment of a Public Service Mall, an organizational culture that is not separated from the pathology of democracy, and employee competencies that require development. Second, an external perspective determined by supervision from the Pekanbaru City DPRD, community participation, and appreciation factors that have a significant effect on the performance of the Pekanbaru City Government. Third, the marketing aspect is supported by the existence of a dynamic website from the content and information presented. Fourth is the technological perspective, where the Pekanbaru City Government through the Public Service Mall applies the E-Gov concept with application designs for requests and complaints. The conclusion of the study found the IEMT model with internal, external, market, and technology perspective dimensions. Recommendations for further research are collaborative governance studies in service innovation with the private sector at Public Service Malls which are still disproportionate.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10137\",\"10.26618/ojip.v13i2.10137\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 302-314\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10137/6302\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10137",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.10137",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10137\n\t\t\t\t2023-09-04T13:07:41Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLocal government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall\n\tFebrian, Ranggi Ade\n\tRahman, Khairul\n\tYuza, Ahmad Fitra\n\tZainal, Zainal\n\tmodel\n\tinnovation\n\tlocal government\n\tservice\n\tpublic\n\tThis research aims to find a model for implementing local government innovation in Pekanbaru City. One of the Innovation Public Service Mall innovations with the highest score is SMART PETAKU (Pekanbaru City Government Land Asset Management System) with a score of 820. However, there are still several innovations with the lowest score, one of which is the E-Archive with a score of 0. Using the theory of disruptive innovation ( Yu & Hang, 2010), the basic design of this study uses a qualitative method with a descriptive approach from primary data sources obtained from in-depth interview techniques and secondary data, namely passive observation techniques. The research findings show that first, the success of the internal perspective is determined by the indicators of visionary and innovative local government head leadership, the right organizational structure with the establishment of a Public Service Mall, an organizational culture that is not separated from the pathology of democracy, and employee competencies that require development. Second, an external perspective determined by supervision from the Pekanbaru City DPRD, community participation, and appreciation factors that have a significant effect on the performance of the Pekanbaru City Government. Third, the marketing aspect is supported by the existence of a dynamic website from the content and information presented. Fourth is the technological perspective, where the Pekanbaru City Government through the Public Service Mall applies the E-Gov concept with application designs for requests and complaints. The conclusion of the study found the IEMT model with internal, external, market, and technology perspective dimensions. Recommendations for further research are collaborative governance studies in service innovation with the private sector at Public Service Malls which are still disproportionate.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10137\n\t10.26618/ojip.v13i2.10137\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 302-314\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10137/6302\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15029",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10424",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:02:04Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The insignificance of GDP growth rate to people’s welfare: a political economy analysis of China’s impressive GDP",
"title_key": "the insignificance of gdp growth rate to peoples welfare: a political economy analysis of chinas impressive gdp",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"The insignificance of GDP growth rate to people’s welfare: a political economy analysis of China’s impressive GDP\"]",
"dc_creator_json": "[\"Handoyo, Asmarawati\",\"Isnadi, Yuli\"]",
"dc_subject_json": "[\"china economy\",\"gross domestic product\",\"welfare\"]",
"dc_description_json": "[\"In recent decades, there was a fierce debate about whether Gross Domestic Product (GDP) accurately describe people’s welfare. This manuscript aims to prove, an impressive GDP does not mean that people live on welfare. This topic is important to be discussed, simply, because it shows the actual condition of the people during their impressive GDP growth, besides, theoretically, it also sheds light on the correlation between GDP and real welfare. Taking China between 1980-2014, when China experienced the highest GDP growth as a case study, this investigation used secondary data provided by previous empirical research documents and international organizations’ data such as UNDP, WHO, World Bank and other relevant sources. The data was analyzed by comparative research method for comparing China’s GDP rate with China’s achievement on five aspects of alternative economic development gauges: inequality rates, life expectancy, health quality, education attainment, and environmental impacts. This investigation figured out that the impressive of China’s GDP has no direct correlation to Chinese real welfare. Along with the impression of China’s GDP, the Chinese must deal with inequality, the low government budget for human resources development, and environmental issues. This finding might support the previous analysts who were pessimists about the accuracy of GDP in measuring people’s welfare and develop a new path for future research. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424\",\"10.26618/ojip.v13i2.10424\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 217-232\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424/6295\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424/9148\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.10424",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10424\n\t\t\t\t2023-09-04T13:02:04Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe insignificance of GDP growth rate to people’s welfare: a political economy analysis of China’s impressive GDP\n\tHandoyo, Asmarawati\n\tIsnadi, Yuli\n\tchina economy\n\tgross domestic product\n\twelfare\n\tIn recent decades, there was a fierce debate about whether Gross Domestic Product (GDP) accurately describe people’s welfare. This manuscript aims to prove, an impressive GDP does not mean that people live on welfare. This topic is important to be discussed, simply, because it shows the actual condition of the people during their impressive GDP growth, besides, theoretically, it also sheds light on the correlation between GDP and real welfare. Taking China between 1980-2014, when China experienced the highest GDP growth as a case study, this investigation used secondary data provided by previous empirical research documents and international organizations’ data such as UNDP, WHO, World Bank and other relevant sources. The data was analyzed by comparative research method for comparing China’s GDP rate with China’s achievement on five aspects of alternative economic development gauges: inequality rates, life expectancy, health quality, education attainment, and environmental impacts. This investigation figured out that the impressive of China’s GDP has no direct correlation to Chinese real welfare. Along with the impression of China’s GDP, the Chinese must deal with inequality, the low government budget for human resources development, and environmental issues. This finding might support the previous analysts who were pessimists about the accuracy of GDP in measuring people’s welfare and develop a new path for future research. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424\n\t10.26618/ojip.v13i2.10424\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 217-232\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424/6295\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10424/9148\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15032",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10794",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:03:16Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How does buy service-based policy attract public transportation customers in Yogyakarta, Indonesia ?",
"title_key": "how does buy service-based policy attract public transportation customers in yogyakarta, indonesia ",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"How does buy service-based policy attract public transportation customers in Yogyakarta, Indonesia ?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Fitriani, Fitriani\",\"Nurmandi, Achmad\",\"Lutfi, Muhammad\",\"Mujizatullah, Mujizatullah\",\"Muslim, Abu\"]",
"dc_subject_json": "[\"public transportation\",\"Trans Jogja\",\"Teman Bus Jogja\",\"policy\",\"service quality\"]",
"dc_description_json": "[\"The presence of public transportation (Trans Jogja and Friend Bus Jogja) is one of the solutions to overcome congestion and heavy traffic in Yogyakarta. However, in recent years, public transportation (Trans Jogja and Friend Bus Jogja) has had many problems, one of which is the lack of passenger numbers. It is because of these problems that occur in the field that the number of Trans Jogja passengers and Teman Bus Jogja is decreasing day by day. The purpose of this study is to find out the policies taken by the Yogyakarta Special Region government to increase and entice people to use public transportation. This study uses a qualitative descriptive analysis method that, as a whole, uses secondary data. This study found that there are four dimensions of service quality related to the Trans Jogja Minimum Service Standards: the tangibles dimension, the reliability dimension, the responsiveness dimension, and the assurance dimension. These four dimensions are running well and are in accordance with the applicable SPM, but these four dimensions need to be further improved. As for the factor that has reduced the interest of Trans Jogja users, namely the presence of online transportation services, Trans Jogja only operates at several predetermined points, and the operational time has also been determined. Unlike the case with online transportation, where online transportation is able to reach all areas in Yogyakarta and its operating hours are also flexible and in accordance with the wishes of prospective users.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10794\",\"10.26618/ojip.v13i2.10794\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 246-260\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10794/6297\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10794",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.10794",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10794\n\t\t\t\t2023-09-04T13:03:16Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow does buy service-based policy attract public transportation customers in Yogyakarta, Indonesia ?\n\tFitriani, Fitriani\n\tNurmandi, Achmad\n\tLutfi, Muhammad\n\tMujizatullah, Mujizatullah\n\tMuslim, Abu\n\tpublic transportation\n\tTrans Jogja\n\tTeman Bus Jogja\n\tpolicy\n\tservice quality\n\tThe presence of public transportation (Trans Jogja and Friend Bus Jogja) is one of the solutions to overcome congestion and heavy traffic in Yogyakarta. However, in recent years, public transportation (Trans Jogja and Friend Bus Jogja) has had many problems, one of which is the lack of passenger numbers. It is because of these problems that occur in the field that the number of Trans Jogja passengers and Teman Bus Jogja is decreasing day by day. The purpose of this study is to find out the policies taken by the Yogyakarta Special Region government to increase and entice people to use public transportation. This study uses a qualitative descriptive analysis method that, as a whole, uses secondary data. This study found that there are four dimensions of service quality related to the Trans Jogja Minimum Service Standards: the tangibles dimension, the reliability dimension, the responsiveness dimension, and the assurance dimension. These four dimensions are running well and are in accordance with the applicable SPM, but these four dimensions need to be further improved. As for the factor that has reduced the interest of Trans Jogja users, namely the presence of online transportation services, Trans Jogja only operates at several predetermined points, and the operational time has also been determined. Unlike the case with online transportation, where online transportation is able to reach all areas in Yogyakarta and its operating hours are also flexible and in accordance with the wishes of prospective users.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10794\n\t10.26618/ojip.v13i2.10794\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 246-260\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10794/6297\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15033",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10832",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T12:58:06Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How does the government improve the competitiveness of SMEs? lesson learned from Thailand",
"title_key": "how does the government improve the competitiveness of smes lesson learned from thailand",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"How does the government improve the competitiveness of SMEs? lesson learned from Thailand\"]",
"dc_creator_json": "[\"Elia, Andrie\",\"Basrowi, Basrowi\",\"Chinnasri, Buncha\"]",
"dc_subject_json": "[\"SMEs\",\"Thailand\",\"competitiveness\",\"entrepreneur\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to describe the strategy pursued by the Government of Thailand in collaboration with existing stakeholders in increasing the competitiveness of SMEs amidst the invasion of foreign manufacture-based products. The method used is observation and in-depth interviews at SME product canters, SME product marketing places in tourist destinations, and related parties. Observations were made for 5 years 2018-2023, however, in-depth observations were made in January-March 2023. The results of the analysis show that the competitiveness of SMEs in Thailand is very good due to support from universities, private businessmen (Ventura capital), the government: (innovation support organizations, and state-owned entrepreneurs), large companies in the form of CSR, and various parties who are very concerned about advancing SMEs. SMEs that already have high competitiveness with quality products, will be encouraged to move up to a class that is ready to export. Only SMEs that already have \\\"four stars\\\" are allowed to export because the quality of their products is beyond doubt and can even be proud of. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10832\",\"10.26618/ojip.v13i2.10832\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 182-202\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10832/6344\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10832",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.10832",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10832\n\t\t\t\t2023-09-04T12:58:06Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow does the government improve the competitiveness of SMEs? lesson learned from Thailand\n\tElia, Andrie\n\tBasrowi, Basrowi\n\tChinnasri, Buncha\n\tSMEs\n\tThailand\n\tcompetitiveness\n\tentrepreneur\n\tThe purpose of this study is to describe the strategy pursued by the Government of Thailand in collaboration with existing stakeholders in increasing the competitiveness of SMEs amidst the invasion of foreign manufacture-based products. The method used is observation and in-depth interviews at SME product canters, SME product marketing places in tourist destinations, and related parties. Observations were made for 5 years 2018-2023, however, in-depth observations were made in January-March 2023. The results of the analysis show that the competitiveness of SMEs in Thailand is very good due to support from universities, private businessmen (Ventura capital), the government: (innovation support organizations, and state-owned entrepreneurs), large companies in the form of CSR, and various parties who are very concerned about advancing SMEs. SMEs that already have high competitiveness with quality products, will be encouraged to move up to a class that is ready to export. Only SMEs that already have \"four stars\" are allowed to export because the quality of their products is beyond doubt and can even be proud of. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10832\n\t10.26618/ojip.v13i2.10832\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 182-202\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10832/6344\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15036",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11567",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:06:51Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Policy and innovation network: a study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in the Central Sulawesi, Indonesia",
"title_key": "policy and innovation network: a study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in the central sulawesi, indonesia",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Policy and innovation network: a study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in the Central Sulawesi, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Syuaib, Mohammad Rusli\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy and innovation\",\"inter-agency collaboration\",\"post disaster rehabilitation\"]",
"dc_description_json": "[\"The idea of the policy and innovation network in the context of post-disaster governance refers to a set of rules, legislation, regulations, and guidelines that offer guidance for the efforts of post-disaster recovery and reconstruction. The objective of this study is to investigate the impact of policies and innovation networks on post-disaster rehabilitation in a specific geographical region. The research methodology employed in this study is qualitative in nature. The present study employed a diverse range of research data obtained from interviews and disaster management report documents. These data were subsequently subjected to analysis applying the Nvivo12 plus software. The findings of the research suggest that the post-disaster rehabilitation network involves a range of components, specifically the public policy network which comprises the central government, regional governments, associated institutions, and civil society organisation. The local government of Palu City adopted policy changes that prioritised the implementation of a land acquisition and resettlement action plan in the context of post-disaster rehabilitation and construction efforts.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11567\",\"10.26618/ojip.v13i2.11567\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 289-301\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11567/6301\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11567",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.11567",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11567\n\t\t\t\t2023-09-04T13:06:51Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolicy and innovation network: a study of inter-agency collaboration in post-disaster rehabilitation and reconstruction in the Central Sulawesi, Indonesia\n\tSyuaib, Mohammad Rusli\n\tpolicy and innovation\n\tinter-agency collaboration\n\tpost disaster rehabilitation\n\tThe idea of the policy and innovation network in the context of post-disaster governance refers to a set of rules, legislation, regulations, and guidelines that offer guidance for the efforts of post-disaster recovery and reconstruction. The objective of this study is to investigate the impact of policies and innovation networks on post-disaster rehabilitation in a specific geographical region. The research methodology employed in this study is qualitative in nature. The present study employed a diverse range of research data obtained from interviews and disaster management report documents. These data were subsequently subjected to analysis applying the Nvivo12 plus software. The findings of the research suggest that the post-disaster rehabilitation network involves a range of components, specifically the public policy network which comprises the central government, regional governments, associated institutions, and civil society organisation. The local government of Palu City adopted policy changes that prioritised the implementation of a land acquisition and resettlement action plan in the context of post-disaster rehabilitation and construction efforts.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11567\n\t10.26618/ojip.v13i2.11567\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 289-301\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11567/6301\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15040",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11938",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:10:10Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The Bretton Woods institutions and the quest for development in Africa",
"title_key": "the bretton woods institutions and the quest for development in africa",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"The Bretton Woods institutions and the quest for development in Africa\"]",
"dc_creator_json": "[\"Momoh, Zekeri\"]",
"dc_subject_json": "[\"Bretton Woods institution\",\"debt\",\"poverty\",\"policies\"]",
"dc_description_json": "[\"The role of the Bretton Woods Institutions in Africa has been subjected to intense debate in the literature of International Relations. This is so particularly because of the implications of the Bretton Woods Institutions on the political and economic activities in Africa. The data for this study were collected from secondary sources such as textbooks and journal articles while content analysis was used to analyse the data collected. The \\\"False Paradigm Model,\\\" propounded by Michael Todaro which is a variant of the Dependency theory, was used for this study. This study revealed mechanisms put in place by the Bretton Woods Institutions in its relationship with African states and it also undertook a critique of the Bretton woods institutional approach to Africa’s development using the false paradigm model. The study further revealed that in spite of experimenting with external development methods and initiatives by the Bretton Wood Institutions, African Economies have not advanced much in terms of development. It implies that African nations must turn within to find it rather than focusing on the Bretton Woods Institutions requirements.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938\",\"10.26618/ojip.v13i2.11938\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 352-363\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938/6305\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938/9232\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.11938",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11938\n\t\t\t\t2023-09-04T13:10:10Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe Bretton Woods institutions and the quest for development in Africa\n\tMomoh, Zekeri\n\tBretton Woods institution\n\tdebt\n\tpoverty\n\tpolicies\n\tThe role of the Bretton Woods Institutions in Africa has been subjected to intense debate in the literature of International Relations. This is so particularly because of the implications of the Bretton Woods Institutions on the political and economic activities in Africa. The data for this study were collected from secondary sources such as textbooks and journal articles while content analysis was used to analyse the data collected. The \"False Paradigm Model,\" propounded by Michael Todaro which is a variant of the Dependency theory, was used for this study. This study revealed mechanisms put in place by the Bretton Woods Institutions in its relationship with African states and it also undertook a critique of the Bretton woods institutional approach to Africa’s development using the false paradigm model. The study further revealed that in spite of experimenting with external development methods and initiatives by the Bretton Wood Institutions, African Economies have not advanced much in terms of development. It implies that African nations must turn within to find it rather than focusing on the Bretton Woods Institutions requirements.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938\n\t10.26618/ojip.v13i2.11938\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 352-363\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938/6305\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11938/9232\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15012",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8209",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:05:32Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Disputing land: argumentative turn in local land policy conflict in Central Java, Indonesia",
"title_key": "disputing land: argumentative turn in local land policy conflict in central java, indonesia",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Disputing land: argumentative turn in local land policy conflict in Central Java, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Alfirdaus, Laila Kholid\",\"Manar, Dzunuwwanus Ghulam\",\"Yuwono, Teguh\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy argumentation\",\"political economy\",\"land conflict\",\"decentralization\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper discusses the argumentative turn amongst farmers and the other different stakeholders in the case of land disputes, Kebumen, Central Java, Indonesia. While policy makers insisted that the land function conversion from agriculture and tourism to mining was needed to support local development as through the absorption of labors into employment sector, as well as to improve local people’s income, local farmers insisted that the conversion merely uprooting their ownership of land and let them back to periods where they were jobless and lack of source of income decades ago. This paper applied qualitative research supported with observation and interviews with parties involved in the case, to highlight the argumentative turn within land policy, which in the case of Kebumen leads to policy conflict. This paper identifies the elite-driven policy in the land dispute cases in Kebumen has led policy close to discussions with various stakeholders, which are necessary to be heard in the policy making. This finding highlights the idea that policy creates within itself politics that is in-line with the interest of the elites, and yet, resulted in the feedback loop, manifested through the strong resistance of the community. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8209\",\"10.26618/ojip.v13i2.8209\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 277-288\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8209/6300\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8209",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.8209",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8209\n\t\t\t\t2023-09-04T13:05:32Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDisputing land: argumentative turn in local land policy conflict in Central Java, Indonesia\n\tAlfirdaus, Laila Kholid\n\tManar, Dzunuwwanus Ghulam\n\tYuwono, Teguh\n\tpolicy argumentation\n\tpolitical economy\n\tland conflict\n\tdecentralization\n\tThis paper discusses the argumentative turn amongst farmers and the other different stakeholders in the case of land disputes, Kebumen, Central Java, Indonesia. While policy makers insisted that the land function conversion from agriculture and tourism to mining was needed to support local development as through the absorption of labors into employment sector, as well as to improve local people’s income, local farmers insisted that the conversion merely uprooting their ownership of land and let them back to periods where they were jobless and lack of source of income decades ago. This paper applied qualitative research supported with observation and interviews with parties involved in the case, to highlight the argumentative turn within land policy, which in the case of Kebumen leads to policy conflict. This paper identifies the elite-driven policy in the land dispute cases in Kebumen has led policy close to discussions with various stakeholders, which are necessary to be heard in the policy making. This finding highlights the idea that policy creates within itself politics that is in-line with the interest of the elites, and yet, resulted in the feedback loop, manifested through the strong resistance of the community. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8209\n\t10.26618/ojip.v13i2.8209\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 277-288\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8209/6300\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:29",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15015",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8989",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:00:09Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022",
"title_key": "indonesias pro-people foreign policy: the protection of indonesian women migrant workers in malaysia in 2022",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022\"]",
"dc_creator_json": "[\"Paksi, Arie Kusuma\",\"Renta, Pebria Prakarsa\"]",
"dc_subject_json": "[\"migrant workers\",\"human rights\",\"human exploitation\",\"foreign policy\"]",
"dc_description_json": "[\"This study investigates the Indonesian government's strategies to safeguard its informal sector in Malaysia, which has experienced considerable human rights violations and exploitation. Such incidents breach both the Memorandum of Understanding (MoU) and Law No. 18 of 2017 on the Indonesian migrant workers' protection. Utilizing the pro-people foreign policy theory and the citizen protection concept, this research explores the government's responses to these issues as a protective measure for its citizens. Employing a qualitative descriptive method, data was gathered through library studies. The findings reveal that the Indonesian government, in its bid to protect indonesian women migrant workers in malaysia by 2022, has publicly criticized the Malaysian government, implemented a Moratorium, and pushed for immediate bilateral meetings between the two nations. Hence, the study concludes that these efforts have positively influenced the protection of indonesian women migrant workers in malaysia in 2022\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8989\",\"10.26618/ojip.v13i2.8989\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 203-216\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8989/6294\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8989",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.8989",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8989\n\t\t\t\t2023-09-04T13:00:09Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIndonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022\n\tPaksi, Arie Kusuma\n\tRenta, Pebria Prakarsa\n\tmigrant workers\n\thuman rights\n\thuman exploitation\n\tforeign policy\n\tThis study investigates the Indonesian government's strategies to safeguard its informal sector in Malaysia, which has experienced considerable human rights violations and exploitation. Such incidents breach both the Memorandum of Understanding (MoU) and Law No. 18 of 2017 on the Indonesian migrant workers' protection. Utilizing the pro-people foreign policy theory and the citizen protection concept, this research explores the government's responses to these issues as a protective measure for its citizens. Employing a qualitative descriptive method, data was gathered through library studies. The findings reveal that the Indonesian government, in its bid to protect indonesian women migrant workers in malaysia by 2022, has publicly criticized the Malaysian government, implemented a Moratorium, and pushed for immediate bilateral meetings between the two nations. Hence, the study concludes that these efforts have positively influenced the protection of indonesian women migrant workers in malaysia in 2022\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8989\n\t10.26618/ojip.v13i2.8989\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 203-216\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/8989/6294\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15017",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9106",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:08:49Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Civil Service Police Unit principle : no punishment and no taxation without representation",
"title_key": "civil service police unit principle : no punishment and no taxation without representation",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Civil Service Police Unit principle : no punishment and no taxation without representation\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sarip, Sarip\",\"Fitriana, Diana\",\"Absori, Absori\",\"Dimyati, Khudzaifah\",\"Harun, Harun\"]",
"dc_subject_json": "[\"Civil Service Police Unit\",\"local regulation enforcement\",\"mutual agreement.\"]",
"dc_description_json": "[\"The present study aims to scrutinize the Indonesian Civil Service Police Unit (henceforth: Satuan Polisi Pamong Praja/CSPU) in enforcing local regulations. In enforcing the local regulations, the principle of “no punishment without representation” is applied to the formulation of criminal sanctions, while the principle of “no taxation without representation” is conducted to regional development funding. This study employs normative qualitative approach to obtain legal facts encountered by CSPU. The findings indicated that CSPU merely works as administrative officers with their insignificant roles. Furthermore, the contents of the criminal sanctions for regional development funding position it as an instrument to influence the perception of the regional communitydue to their lack of coordination in implementing the two principles. Furthermore, the CSPU is deemed to be restricted due to the absence of regulations that strengthen their duties to enforce the local regulations. Therefore, it can be inferred that the lack of support for legal products in enforcing local regulations is considered an obstacle for those CSPU to truly play their main role as investigators towards the violation of local regulations. Furthermore, the local government does not place more emphasis on the principles of criminal sanctions as well as the escorting of financial capital in regions.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/msword\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106\",\"10.26618/ojip.v13i2.9106\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 315-332\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106/6303\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106/9055\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.9106",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9106\n\t\t\t\t2023-09-04T13:08:49Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCivil Service Police Unit principle : no punishment and no taxation without representation\n\tSarip, Sarip\n\tFitriana, Diana\n\tAbsori, Absori\n\tDimyati, Khudzaifah\n\tHarun, Harun\n\tCivil Service Police Unit\n\tlocal regulation enforcement\n\tmutual agreement.\n\tThe present study aims to scrutinize the Indonesian Civil Service Police Unit (henceforth: Satuan Polisi Pamong Praja/CSPU) in enforcing local regulations. In enforcing the local regulations, the principle of “no punishment without representation” is applied to the formulation of criminal sanctions, while the principle of “no taxation without representation” is conducted to regional development funding. This study employs normative qualitative approach to obtain legal facts encountered by CSPU. The findings indicated that CSPU merely works as administrative officers with their insignificant roles. Furthermore, the contents of the criminal sanctions for regional development funding position it as an instrument to influence the perception of the regional communitydue to their lack of coordination in implementing the two principles. Furthermore, the CSPU is deemed to be restricted due to the absence of regulations that strengthen their duties to enforce the local regulations. Therefore, it can be inferred that the lack of support for legal products in enforcing local regulations is considered an obstacle for those CSPU to truly play their main role as investigators towards the violation of local regulations. Furthermore, the local government does not place more emphasis on the principles of criminal sanctions as well as the escorting of financial capital in regions.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/msword\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106\n\t10.26618/ojip.v13i2.9106\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 315-332\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106/6303\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9106/9055\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:55",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15019",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9277",
"status": "active",
"datestamp": "2023-09-04T13:09:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Declining democracy: autocratization in Indonesia during the Jokowi years",
"title_key": "declining democracy: autocratization in indonesia during the jokowi years",
"pub_date": "2023-08-31",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-08",
"dc_title_json": "[\"Declining democracy: autocratization in Indonesia during the Jokowi years\"]",
"dc_creator_json": "[\"Taufik, Taufik\",\"Nadzri, Muhamad M.N\",\"Hamil, Jamaie Hj.\"]",
"dc_subject_json": "[\"autocratization\",\"conditional democrat\",\"democracy decline\",\"Indonesian politics\",\"Jokowi.\"]",
"dc_description_json": "[\"This article explores the decline of democracy in contemporary Indonesia during the Jokowi years. Jokowi's lukewarm commitment to democratic norms and illiberal attitude in running the government have made him an essentially conditional democrat, who is heavily influenced by the old political elite within a transitional political framework. As the result, Indonesia under the Jokowi's administration is entrapped with the old political practices, particularly oligarchic rules and political manipulation which awaken a new autocratization episode in its contemporary political history. This article is based on interviews with eight key informants and supported with numerous secondary data from various sources. The article highlights three important points: first, the decline of democracy was caused by the old oligarchic, and cartelism practices. Second, Jokowi's superficial commitment to democracy essentially makes him a conditional democrat, rather than a progressive liberal. Third, Jokowi's leadership led to a new style of autocratization and authoritarianism in Indonesia which was influenced by the manoeuvring of the old political elite.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9277\",\"10.26618/ojip.v13i2.9277\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 333-351\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9277/6304\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9277",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i2.9277",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9277\n\t\t\t\t2023-09-04T13:09:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDeclining democracy: autocratization in Indonesia during the Jokowi years\n\tTaufik, Taufik\n\tNadzri, Muhamad M.N\n\tHamil, Jamaie Hj.\n\tautocratization\n\tconditional democrat\n\tdemocracy decline\n\tIndonesian politics\n\tJokowi.\n\tThis article explores the decline of democracy in contemporary Indonesia during the Jokowi years. Jokowi's lukewarm commitment to democratic norms and illiberal attitude in running the government have made him an essentially conditional democrat, who is heavily influenced by the old political elite within a transitional political framework. As the result, Indonesia under the Jokowi's administration is entrapped with the old political practices, particularly oligarchic rules and political manipulation which awaken a new autocratization episode in its contemporary political history. This article is based on interviews with eight key informants and supported with numerous secondary data from various sources. The article highlights three important points: first, the decline of democracy was caused by the old oligarchic, and cartelism practices. Second, Jokowi's superficial commitment to democracy essentially makes him a conditional democrat, rather than a progressive liberal. Third, Jokowi's leadership led to a new style of autocratization and authoritarianism in Indonesia which was influenced by the manoeuvring of the old political elite.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9277\n\t10.26618/ojip.v13i2.9277\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 2 (2023): (August 2023); 333-351\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/9277/6304\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15052",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12741",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Political communication of the Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim on Twitter",
"title_key": "political communication of the prime minister of malaysia anwar ibrahim on twitter",
"pub_date": "2023-10-12",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-10",
"dc_title_json": "[\"Political communication of the Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim on Twitter\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muhammad, Firdaus\",\"Bakti, Andi M. Faisal\",\"Johori, MD. Rozalafri\",\"Saleh, Sadhriany Pertiwi\"]",
"dc_subject_json": "[\"Political Communication\",\"Twitter\",\"Anwar Ibrahim\",\"New Media\",\"Netizens\"]",
"dc_description_json": "[\"Globalisation, information, and communication technology have changed human communication. The internet gave birth to social media and a new communication trend. Digital, such as computer-mediated, communication replaces traditional communication. Face-to-face communication can now be done via social media, which blurs space and time. The benefit is that social media is not controlled by mainstream media, which decides what to publish. Social media lets any communication actor broadcast messages to the public at any time. Some communication actors are government officials, or political actors. Anwar Ibrahim, the prime minister, wants to build political trust and support through vertical and horizontal political communication. Anwar Ibrahim regularly uses Twitter to engage with residents, show his actions, and express his attitude, commitment, and government vision. Politicians must adjust to social media's power. This study uses Nvivo 12 Pro for social media analysis. According to Nvivo, Anwar Ibrahim's political communication concentrated on his actions, government matters, political affairs, and maintaining his relationship with citizens and the king.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-10-12\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12741\",\"10.26618/ojip.v13i3.12741\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 364-376\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12741/6727\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12741",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12741",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12741\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolitical communication of the Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim on Twitter\n\tMuhammad, Firdaus\n\tBakti, Andi M. Faisal\n\tJohori, MD. Rozalafri\n\tSaleh, Sadhriany Pertiwi\n\tPolitical Communication\n\tTwitter\n\tAnwar Ibrahim\n\tNew Media\n\tNetizens\n\tGlobalisation, information, and communication technology have changed human communication. The internet gave birth to social media and a new communication trend. Digital, such as computer-mediated, communication replaces traditional communication. Face-to-face communication can now be done via social media, which blurs space and time. The benefit is that social media is not controlled by mainstream media, which decides what to publish. Social media lets any communication actor broadcast messages to the public at any time. Some communication actors are government officials, or political actors. Anwar Ibrahim, the prime minister, wants to build political trust and support through vertical and horizontal political communication. Anwar Ibrahim regularly uses Twitter to engage with residents, show his actions, and express his attitude, commitment, and government vision. Politicians must adjust to social media's power. This study uses Nvivo 12 Pro for social media analysis. According to Nvivo, Anwar Ibrahim's political communication concentrated on his actions, government matters, political affairs, and maintaining his relationship with citizens and the king.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-10-12\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12741\n\t10.26618/ojip.v13i3.12741\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 364-376\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12741/6727\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15051",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12729",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Digital dilemma: technology in the vote counting process for general elections and local head elections in Indonesia",
"title_key": "digital dilemma: technology in the vote counting process for general elections and local head elections in indonesia",
"pub_date": "2023-12-19",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Digital dilemma: technology in the vote counting process for general elections and local head elections in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Habibi, Muhammad\",\"Mahadika, Alam\",\"Astuti, Widia\"]",
"dc_subject_json": "[\"digital dilemma\",\"general election\",\"situng\",\"sirekap\"]",
"dc_description_json": "[\"The traditional methods of vote counting and recapitulation, which include manual and layered processes, are important to ensuring data security and addressing a lack of understanding of public information technology. However, it is essential to quickly and properly disseminate election results among an increasing number of survey findings within the community. Despite this contradictory scenario, it is imperative to employ information technology tools like SITUNG and SIREKAP to ensure transparent dissemination of election outcomes. The study applies a descriptive qualitative approach, collecting primary and secondary data sources including official documents, journal articles, and textbooks. By using three analysis techniques; first, by tabulating the data; second, to categorize the data; third, interpreting the findings based on the theoretical and construction of the data. The results of this study showed three main challenges to the use of digital-based recapitulation: first, the lack of a clear legal basis for the SITUNG and SIREKAP applications, which has triggered criticism from election participants and observers; second, incomplete system support characterized by limited network connectivity, which has created difficulties for field operators in the local level; and third, inappropriate data management in the SITUNG and SIREKAP applications, which included incorrect data entry. Election organizers should be aware that technology-based recapitulation data can become digital evidence for contesting parties in election courts.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-19\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12729\",\"10.26618/ojip.v13i3.12729\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 377-389\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12729/6728\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12729",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12729",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12729\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDigital dilemma: technology in the vote counting process for general elections and local head elections in Indonesia\n\tHabibi, Muhammad\n\tMahadika, Alam\n\tAstuti, Widia\n\tdigital dilemma\n\tgeneral election\n\tsitung\n\tsirekap\n\tThe traditional methods of vote counting and recapitulation, which include manual and layered processes, are important to ensuring data security and addressing a lack of understanding of public information technology. However, it is essential to quickly and properly disseminate election results among an increasing number of survey findings within the community. Despite this contradictory scenario, it is imperative to employ information technology tools like SITUNG and SIREKAP to ensure transparent dissemination of election outcomes. The study applies a descriptive qualitative approach, collecting primary and secondary data sources including official documents, journal articles, and textbooks. By using three analysis techniques; first, by tabulating the data; second, to categorize the data; third, interpreting the findings based on the theoretical and construction of the data. The results of this study showed three main challenges to the use of digital-based recapitulation: first, the lack of a clear legal basis for the SITUNG and SIREKAP applications, which has triggered criticism from election participants and observers; second, incomplete system support characterized by limited network connectivity, which has created difficulties for field operators in the local level; and third, inappropriate data management in the SITUNG and SIREKAP applications, which included incorrect data entry. Election organizers should be aware that technology-based recapitulation data can become digital evidence for contesting parties in election courts.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-19\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12729\n\t10.26618/ojip.v13i3.12729\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 377-389\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12729/6728\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15050",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12691",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Fulfillment of women's political rights through mainstreaming gender quotas in Election Supervisory Board",
"title_key": "fulfillment of womens political rights through mainstreaming gender quotas in election supervisory board",
"pub_date": "2023-12-26",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Fulfillment of women's political rights through mainstreaming gender quotas in Election Supervisory Board\"]",
"dc_creator_json": "[\"Muharam, Ricky Santoso\",\"Pradhanawati, Ari\",\"Fitriyah, Fitriyah\",\"Supratiwi, Supratiwi\"]",
"dc_subject_json": "[\"women's representation\",\"gender quota\",\"election supervisory\",\"affirmative policy\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines women's political representation as election supervisors, the rules regarding women's representation in accordance with the regulations of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections have not been able to run well. This study uses qualitative research by making observations in the recruitment process of the Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia and the affirmation quota of women as election supervisors in Election Supervisory Board, Yogyakarta Special Region Province. This study aims to see the application of regulations on the general election law on women's representation and its application in the recruitment process of election supervisors that accommodate women's representation. This finding shows that there is still a gap in women's representation in election supervisory institutions where the rules regarding 30 percent female representation have been very clearly regulated. Evaluation of these findings requires a policy of changing regulations that regulate sanctions for non-fulfillment of women's representation as one of the solutions to fulfill women's gender kouta as female supervisors. The conclusion of this study is that there are several factors that hinder the fulfillment of women's political rights such as, a wrong understanding of political gender, the risk of becoming a very large election supervisor, socialization of selection that is not right on target and the competence of prospective candidates who lack knowledge about elections.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691\",\"10.26618/ojip.v13i3.12691\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 406-423\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691/6730\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12691",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12691\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFulfillment of women's political rights through mainstreaming gender quotas in Election Supervisory Board\n\tMuharam, Ricky Santoso\n\tPradhanawati, Ari\n\tFitriyah, Fitriyah\n\tSupratiwi, Supratiwi\n\twomen's representation\n\tgender quota\n\telection supervisory\n\taffirmative policy\n\tThis study examines women's political representation as election supervisors, the rules regarding women's representation in accordance with the regulations of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections have not been able to run well. This study uses qualitative research by making observations in the recruitment process of the Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia and the affirmation quota of women as election supervisors in Election Supervisory Board, Yogyakarta Special Region Province. This study aims to see the application of regulations on the general election law on women's representation and its application in the recruitment process of election supervisors that accommodate women's representation. This finding shows that there is still a gap in women's representation in election supervisory institutions where the rules regarding 30 percent female representation have been very clearly regulated. Evaluation of these findings requires a policy of changing regulations that regulate sanctions for non-fulfillment of women's representation as one of the solutions to fulfill women's gender kouta as female supervisors. The conclusion of this study is that there are several factors that hinder the fulfillment of women's political rights such as, a wrong understanding of political gender, the risk of becoming a very large election supervisor, socialization of selection that is not right on target and the competence of prospective candidates who lack knowledge about elections.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691\n\t10.26618/ojip.v13i3.12691\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 406-423\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12691/6730\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15055",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12872",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Bridging the gender gap: women in fisheries industry policy on the North Coast of West Java, indonesia",
"title_key": "bridging the gender gap: women in fisheries industry policy on the north coast of west java, indonesia",
"pub_date": "2023-12-26",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Bridging the gender gap: women in fisheries industry policy on the North Coast of West Java, indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Indriasih, Dewi\",\"Mulyantini, Sri\",\"Fajri, Aminul\",\"Rimbawan, Teguh\"]",
"dc_subject_json": "[\"women empowerment\",\"fisheries industry\",\"policy\",\"financial independence\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of the study is to examine the model of women's empowerment in creating financial independence. The research method uses a qualitative descriptive approach, data collection is carried out through in-depth interviews with relevant stakeholders, namely women's mobilization shops in fishing villages in 11 sub-districts and 32 villages in Indramayu, Manpower Office, Fisheries and Marine Service, Social Service, Environment Office. Data analysis using the help of Nvivo 12 Plus software for visualization and mapping data conclusions. The result of this study is the strategy of empowering women in creating financial independence, showing that the empowerment of women in fishing villages in North Coast, West Java uses a partnership strategy. The research result that awareness and socialization were carried out by village cadres who had been trained by several agencies. The government agencies that appointed to carried out several empowerments program for women's groups, namely by the Manpower Agency, Fisheries and Marine Agency, Social Service Agency, Environmental Affairs Agency with utilizing the potential of local resources. Strategies to increase the capacity of women empowerment are carried out training and mentoring around financial and business literacy and strengthening social capital, as well as environmental awareness.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12872\",\"10.26618/ojip.v13i3.12872\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 390-405\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12872/6729\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12872",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12872",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12872\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBridging the gender gap: women in fisheries industry policy on the North Coast of West Java, indonesia\n\tIndriasih, Dewi\n\tMulyantini, Sri\n\tFajri, Aminul\n\tRimbawan, Teguh\n\twomen empowerment\n\tfisheries industry\n\tpolicy\n\tfinancial independence\n\tThe purpose of the study is to examine the model of women's empowerment in creating financial independence. The research method uses a qualitative descriptive approach, data collection is carried out through in-depth interviews with relevant stakeholders, namely women's mobilization shops in fishing villages in 11 sub-districts and 32 villages in Indramayu, Manpower Office, Fisheries and Marine Service, Social Service, Environment Office. Data analysis using the help of Nvivo 12 Plus software for visualization and mapping data conclusions. The result of this study is the strategy of empowering women in creating financial independence, showing that the empowerment of women in fishing villages in North Coast, West Java uses a partnership strategy. The research result that awareness and socialization were carried out by village cadres who had been trained by several agencies. The government agencies that appointed to carried out several empowerments program for women's groups, namely by the Manpower Agency, Fisheries and Marine Agency, Social Service Agency, Environmental Affairs Agency with utilizing the potential of local resources. Strategies to increase the capacity of women empowerment are carried out training and mentoring around financial and business literacy and strengthening social capital, as well as environmental awareness.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12872\n\t10.26618/ojip.v13i3.12872\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 390-405\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12872/6729\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15038",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11685",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Governing green open space in indonesia: barriers and opportunities to enhancing enviromental quality",
"title_key": "governing green open space in indonesia: barriers and opportunities to enhancing enviromental quality",
"pub_date": "2023-12-27",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Governing green open space in indonesia: barriers and opportunities to enhancing enviromental quality\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yusuf, Muhamad\",\"Kurniasih, Denok\",\"Saputra, Anggara Setya\"]",
"dc_subject_json": "[\"Green open space\",\"Public space management\",\"Urban Green Space\",\"Sustainable development\"]",
"dc_description_json": "[\"This article discusses the enhancing of governing green open space in Indonesia. It began by looking at the current condition of green open space in Indonesia, highlighting the barriers faced in governing these areas, looking at opportunities to enhancing, and making recommendations to improve green open space governance. Literature review on governance frameworks that can maximize the potential of green open spaces in Indonesia. The results of this study show that there are several constraints in governing green open spaces, including less awareness and understanding among stakeholders, limited funding and resources, inadequate urban planning, limited community involvement, limited law enforcement and monitoring, urbanization and land scarcity, and weak coordination among government agencies in their management bodies. Our findings point to opportunities in governing greenspace areas, by learning from successful projects, exploring global good practices; innovative financing and partnerships; integrating greenspace into urban planning for cohesive neighborhoods; engaging communities for long-term success and shared responsibility; raising awareness of the value of greenspace through educational campaigns; and utilizing technology for data-driven decision-making and community participation. These opportunities contribute to policy recommendations that can be used by the central government and local governments to improve green open space governance in Indonesia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11685\",\"10.26618/ojip.v13i3.11685\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 424-439\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11685/6731\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11685",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.11685",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11685\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGoverning green open space in indonesia: barriers and opportunities to enhancing enviromental quality\n\tYusuf, Muhamad\n\tKurniasih, Denok\n\tSaputra, Anggara Setya\n\tGreen open space\n\tPublic space management\n\tUrban Green Space\n\tSustainable development\n\tThis article discusses the enhancing of governing green open space in Indonesia. It began by looking at the current condition of green open space in Indonesia, highlighting the barriers faced in governing these areas, looking at opportunities to enhancing, and making recommendations to improve green open space governance. Literature review on governance frameworks that can maximize the potential of green open spaces in Indonesia. The results of this study show that there are several constraints in governing green open spaces, including less awareness and understanding among stakeholders, limited funding and resources, inadequate urban planning, limited community involvement, limited law enforcement and monitoring, urbanization and land scarcity, and weak coordination among government agencies in their management bodies. Our findings point to opportunities in governing greenspace areas, by learning from successful projects, exploring global good practices; innovative financing and partnerships; integrating greenspace into urban planning for cohesive neighborhoods; engaging communities for long-term success and shared responsibility; raising awareness of the value of greenspace through educational campaigns; and utilizing technology for data-driven decision-making and community participation. These opportunities contribute to policy recommendations that can be used by the central government and local governments to improve green open space governance in Indonesia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11685\n\t10.26618/ojip.v13i3.11685\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 424-439\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11685/6731\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15054",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12862",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia",
"title_key": "institutionalizing local government accountability: a case of nabire, indonesia",
"pub_date": "2023-12-28",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Institutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suripatty, Petrus Izaach\",\"Edyanto, Edyanto\"]",
"dc_subject_json": "[\"institutionalizing local government\",\"government accountability\",\"governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This research investigates the challenges and opportunities associated with institutionalizing local government accountability, with a focus on the case of Nabire. The central research problem addressed is the intricate interplay between legislative-institutional relations and executive accountability, focusing on a specific case study that delves into the performance and transparency of the Regent of Nabire. The methodology involves a comprehensive examination of the Regent's actions and decisions, scrutinizing their adherence to legal frameworks, responsiveness to public concerns, and collaboration with the legislative body. Results indicate that while Nabire has made significant strides in certain areas of local government accountability, challenges persist, including issues related to resource allocation, capacity building, and community engagement. The study recommends tailored strategies for enhancing local government capacity, promoting community participation, and fostering collaboration between different levels of governance to ensure effective institutionalizing in Nabire. The findings contribute valuable insights to the broader discourse on improving local governance models, particularly in regions facing similar socio-economic and environmental challenges.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12862\",\"10.26618/ojip.v13i3.12862\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 440-453\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12862/6732\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12862",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12862",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12862\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tInstitutionalizing local government accountability: a case of Nabire, Indonesia\n\tSuripatty, Petrus Izaach\n\tEdyanto, Edyanto\n\tinstitutionalizing local government\n\tgovernment accountability\n\tgovernance\n\tThis research investigates the challenges and opportunities associated with institutionalizing local government accountability, with a focus on the case of Nabire. The central research problem addressed is the intricate interplay between legislative-institutional relations and executive accountability, focusing on a specific case study that delves into the performance and transparency of the Regent of Nabire. The methodology involves a comprehensive examination of the Regent's actions and decisions, scrutinizing their adherence to legal frameworks, responsiveness to public concerns, and collaboration with the legislative body. Results indicate that while Nabire has made significant strides in certain areas of local government accountability, challenges persist, including issues related to resource allocation, capacity building, and community engagement. The study recommends tailored strategies for enhancing local government capacity, promoting community participation, and fostering collaboration between different levels of governance to ensure effective institutionalizing in Nabire. The findings contribute valuable insights to the broader discourse on improving local governance models, particularly in regions facing similar socio-economic and environmental challenges. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12862\n\t10.26618/ojip.v13i3.12862\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 440-453\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12862/6732\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15037",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11641",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Developing e-government policy through social media platform in Makassar city, Indonesia",
"title_key": "developing e-government policy through social media platform in makassar city, indonesia",
"pub_date": "2023-12-29",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Developing e-government policy through social media platform in Makassar city, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yusmanizar, Yusmanizar\",\"Djalil, Nur Alim\",\"Yulhaidir, Yulhaidir\",\"Alyas, Alyas\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy\",\"e-government\",\"social media\",\"public participation\",\"smart city\"]",
"dc_description_json": "[\"Social media as a tools of e-government implementation, several of studied show that by using social media is significantly able to change the interaction between the government and citizens. The interaction increase administrative transparency and encourage citizens to collaborate in development agenda setting, facilitate mobilization for strengthening public policies, and facilitate public services produced jointly between citizens and the government. The citizens have ownership and to participate in maintaining the government policies. This study aims to describe the policy of the government in Makassar City, and development of e-government using social media which is based on the weak phenomenon of e-government development in Makassar City, particularly with the smart city plan since 2014. The method used is an assessment of the use of official social media platforms and e-government development policies in Makassar City. The research locus is the Makassar City Communication and Information Office, which is the center for disseminating official information of the Makassar City Government. The results showed that the development of e-government in Makassar City is still very limited, in terms of regulation there is no support for institutional strengthening of e-government, no e-government master plan as an implementation guideline and no e-government application system blue print, as a basis or standard for application development to achieve an integrated platform.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-29\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641\",\"10.26618/ojip.v13i3.11641\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 454-468\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641/6733\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.11641",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11641\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDeveloping e-government policy through social media platform in Makassar city, Indonesia\n\tYusmanizar, Yusmanizar\n\tDjalil, Nur Alim\n\tYulhaidir, Yulhaidir\n\tAlyas, Alyas\n\tpolicy\n\te-government\n\tsocial media\n\tpublic participation\n\tsmart city\n\tSocial media as a tools of e-government implementation, several of studied show that by using social media is significantly able to change the interaction between the government and citizens. The interaction increase administrative transparency and encourage citizens to collaborate in development agenda setting, facilitate mobilization for strengthening public policies, and facilitate public services produced jointly between citizens and the government. The citizens have ownership and to participate in maintaining the government policies. This study aims to describe the policy of the government in Makassar City, and development of e-government using social media which is based on the weak phenomenon of e-government development in Makassar City, particularly with the smart city plan since 2014. The method used is an assessment of the use of official social media platforms and e-government development policies in Makassar City. The research locus is the Makassar City Communication and Information Office, which is the center for disseminating official information of the Makassar City Government. The results showed that the development of e-government in Makassar City is still very limited, in terms of regulation there is no support for institutional strengthening of e-government, no e-government master plan as an implementation guideline and no e-government application system blue print, as a basis or standard for application development to achieve an integrated platform.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-29\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641\n\t10.26618/ojip.v13i3.11641\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 454-468\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11641/6733\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15034",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11397",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Trade finance evolution: a comparative study of regulatory reforms in factoring policies for SMEs in India and China",
"title_key": "trade finance evolution: a comparative study of regulatory reforms in factoring policies for smes in india and china",
"pub_date": "2023-12-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Trade finance evolution: a comparative study of regulatory reforms in factoring policies for SMEs in India and China\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kashyap, Amit Kumar\",\"Lunagariya, Simran\"]",
"dc_subject_json": "[\"factoring regulation\",\"policy\",\"trade financing\",\"India\",\"China\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper evaluates the effectiveness of the Factoring Regulation (Amendment) Bill 2021 in stabilizing the economic situation of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in India using doctrinal research methods and comparative study. It compared the factoring regulations of India and China. The authors analyse the ramifications of the recent amendments to the Factoring law via a comprehensive literature review, legal frameworks, and comparative analysis of India and China. This study seeks to cast light on the potential of the Factoring Law in addressing the financial challenges encountered by SMEs in India. The findings provide policymakers, stakeholders, and researchers with vital insights into the regulatory framework's effectiveness and potential improvement areas. The research concluded that factoring is an important worldwide trade financing tool for economic development and financial inclusion since it promotes entrepreneurship, private enterprise, and supply chain finance. In order to raise its standing, India may consider adopting features from the Chinese Civil Code, setting regulations for factoring rights transfer, and prioritising creditor interests.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11397\",\"10.26618/ojip.v13i3.11397\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 469-485\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11397/6734\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11397",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.11397",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11397\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTrade finance evolution: a comparative study of regulatory reforms in factoring policies for SMEs in India and China\n\tKashyap, Amit Kumar\n\tLunagariya, Simran\n\tfactoring regulation\n\tpolicy\n\ttrade financing\n\tIndia\n\tChina\n\tThis paper evaluates the effectiveness of the Factoring Regulation (Amendment) Bill 2021 in stabilizing the economic situation of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in India using doctrinal research methods and comparative study. It compared the factoring regulations of India and China. The authors analyse the ramifications of the recent amendments to the Factoring law via a comprehensive literature review, legal frameworks, and comparative analysis of India and China. This study seeks to cast light on the potential of the Factoring Law in addressing the financial challenges encountered by SMEs in India. The findings provide policymakers, stakeholders, and researchers with vital insights into the regulatory framework's effectiveness and potential improvement areas. The research concluded that factoring is an important worldwide trade financing tool for economic development and financial inclusion since it promotes entrepreneurship, private enterprise, and supply chain finance. In order to raise its standing, India may consider adopting features from the Chinese Civil Code, setting regulations for factoring rights transfer, and prioritising creditor interests.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11397\n\t10.26618/ojip.v13i3.11397\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 469-485\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11397/6734\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15041",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11961",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "COVID-19 pandemic and population density problem in Indonesia: transmigration policy as an alternative program",
"title_key": "covid-19 pandemic and population density problem in indonesia: transmigration policy as an alternative program",
"pub_date": "2023-12-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"COVID-19 pandemic and population density problem in Indonesia: transmigration policy as an alternative program\"]",
"dc_creator_json": "[\"Saleh, Arifin\",\"Khadafi, Rizal\",\"Nurmandi, Achmad\",\"Mujahiddin, Mujahiddin\",\"Saputra, Agung\",\"Ritonga, Soritua\",\"Hardiyanto, Sigit\"]",
"dc_subject_json": "[\"Covid-19\",\"population density\",\"transmigration policy\"]",
"dc_description_json": "[\"The objective of this study is to examine the associations between levels of population density and the transmission of COVID-19 in Indonesia. Descriptive analysis is employed to determine the data distribution of the response variable (dependent variable Y) as well as the independent variables X1 and X2. Therefore, inferential analysis is a quantitative technique that involves examining a sample in order to draw conclusions about a larger population. The present investigation has revealed a statistically significant positive connection (r = 0.954) between the incidence of COVID-19 patients and population density in Indonesia. The Model Summary provides the R value (Correlation Coefficient) of 0.959, indicating a strong positive correlation between the variables. Additionally, the multiple correlation coefficient r (Multiple R) is 0.920, which represents the determination index or the proportion of the influence of X on Y. Therefore, it can be asserted that 92% of COVID-19 cases are driven by population density and the number of individuals experiencing employment terminations, whilst the remaining 8% is affected by additional factors. The regression equation can be constructed from the Coefficients table in the following manner: The equation can be expressed as . The calculation of the Standard Error of the Estimate (SE) yields a value of 8151.076 or 8151. The standardized coefficient (Beta) of 1.381 represents the extent of association between the number of COVID-19 infection cases and population density. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11961\",\"10.26618/ojip.v13i3.11961\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 527-541\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11961/6738\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11961",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.11961",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11961\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCOVID-19 pandemic and population density problem in Indonesia: transmigration policy as an alternative program\n\tSaleh, Arifin\n\tKhadafi, Rizal\n\tNurmandi, Achmad\n\tMujahiddin, Mujahiddin\n\tSaputra, Agung\n\tRitonga, Soritua\n\tHardiyanto, Sigit\n\tCovid-19\n\tpopulation density\n\ttransmigration policy\n\tThe objective of this study is to examine the associations between levels of population density and the transmission of COVID-19 in Indonesia. Descriptive analysis is employed to determine the data distribution of the response variable (dependent variable Y) as well as the independent variables X1 and X2. Therefore, inferential analysis is a quantitative technique that involves examining a sample in order to draw conclusions about a larger population. The present investigation has revealed a statistically significant positive connection (r = 0.954) between the incidence of COVID-19 patients and population density in Indonesia. The Model Summary provides the R value (Correlation Coefficient) of 0.959, indicating a strong positive correlation between the variables. Additionally, the multiple correlation coefficient r (Multiple R) is 0.920, which represents the determination index or the proportion of the influence of X on Y. Therefore, it can be asserted that 92% of COVID-19 cases are driven by population density and the number of individuals experiencing employment terminations, whilst the remaining 8% is affected by additional factors. The regression equation can be constructed from the Coefficients table in the following manner: The equation can be expressed as . The calculation of the Standard Error of the Estimate (SE) yields a value of 8151.076 or 8151. The standardized coefficient (Beta) of 1.381 represents the extent of association between the number of COVID-19 infection cases and population density. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11961\n\t10.26618/ojip.v13i3.11961\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 527-541\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11961/6738\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15043",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12151",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The impact of innovation policy and the bureaucratic structure reform of organizational citizenship behavior (OCB) of the government agencies in Padang city, Indonesia",
"title_key": "the impact of innovation policy and the bureaucratic structure reform of organizational citizenship behavior (ocb) of the government agencies in padang city, indonesia",
"pub_date": "2023-12-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"The impact of innovation policy and the bureaucratic structure reform of organizational citizenship behavior (OCB) of the government agencies in Padang city, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Zulfia, Haira\",\"Syamsir, Syamsir\"]",
"dc_subject_json": "[\"innovation policy\",\"bureaucratic reform\",\"organizational citizenship behavior\"]",
"dc_description_json": "[\"This study purpose to investigate and analyze the influence of innovation policy and bureaucratic structure reform on organizational citizenship behavior (OCB) of apparatuses in the government agencies in Padang City. In this study, innovation policy and bureaucratic structure reform were the independent variables and OCB was the dependent variable. The population of this study was apparatuses at several the government agencies in Padang City with a total of 30 people. Data collection techniques were collected through questionnaires and literature study. Hypothesis testing done by using statistical tests, especially multiple regression analysis. The feasibility test of the model was obtained from the adjusted R-squared value of .0524 which means that up to 52.4% of variations in apparatus OCB can be explained by testing the variations of two independent variables, namely innovation policy and bureaucratic structure reform. While the remaining 47.6% was explained outside the model. The results of the causality test obtained by looking at the influence of innovation policy and reform of the bureaucratic structure on the OCB variable with a reliability level of 99%. From this study, it can be concluded that the innovation policy and bureaucratic structure reform variables had a significant effect toward the OCB of apparatuses in the government agencies in Padang city.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12151\",\"10.26618/ojip.v13i3.12151\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 486-499\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12151/6735\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12151",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12151",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12151\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe impact of innovation policy and the bureaucratic structure reform of organizational citizenship behavior (OCB) of the government agencies in Padang city, Indonesia\n\tZulfia, Haira\n\tSyamsir, Syamsir\n\tinnovation policy\n\tbureaucratic reform\n\torganizational citizenship behavior\n\tThis study purpose to investigate and analyze the influence of innovation policy and bureaucratic structure reform on organizational citizenship behavior (OCB) of apparatuses in the government agencies in Padang City. In this study, innovation policy and bureaucratic structure reform were the independent variables and OCB was the dependent variable. The population of this study was apparatuses at several the government agencies in Padang City with a total of 30 people. Data collection techniques were collected through questionnaires and literature study. Hypothesis testing done by using statistical tests, especially multiple regression analysis. The feasibility test of the model was obtained from the adjusted R-squared value of .0524 which means that up to 52.4% of variations in apparatus OCB can be explained by testing the variations of two independent variables, namely innovation policy and bureaucratic structure reform. While the remaining 47.6% was explained outside the model. The results of the causality test obtained by looking at the influence of innovation policy and reform of the bureaucratic structure on the OCB variable with a reliability level of 99%. From this study, it can be concluded that the innovation policy and bureaucratic structure reform variables had a significant effect toward the OCB of apparatuses in the government agencies in Padang city.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12151\n\t10.26618/ojip.v13i3.12151\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 486-499\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12151/6735\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15057",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12912",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Navigating digital platforms: a comparative study into Turkish political communication strategies on tiktok and twitch",
"title_key": "navigating digital platforms: a comparative study into turkish political communication strategies on tiktok and twitch",
"pub_date": "2023-12-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Navigating digital platforms: a comparative study into Turkish political communication strategies on tiktok and twitch\"]",
"dc_creator_json": "[\"Uyumaz, Canan\",\"Islam, MD Nazmul\"]",
"dc_subject_json": "[\"new media\",\"political communication\",\"Twitch\",\"TikTok\",\"Turkish Politicians\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper explores the use of new media platforms Twitch and TikTok by Turkish politicians leading up to the Presidential Elections of 2023. The paper focuses on the unique attributes of these platforms and establishes a comparison between the two by a coding scheme. This coding scheme has been constructed based on Cervi et al.’s (2023) methodological framework. It includes four themes: content, frequency, engagement, and interaction. These four themes will be examined through comparative analysis methodology. A selection of twenty TikTok videos for each sample and Twitch stream statistics will be analyzed by the numerical data, dates, and content pattern. To assess the political communication strategies that are applied by politicians, the paper will underline the possible importance of new media platforms in political campaigns. It should be noted that further research in this area is needed and there is also an emerging need to explore the evolving role of Twitch and TikTok in political campaigns.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12912\",\"10.26618/ojip.v13i3.12912\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 511-526\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12912/6737\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12912",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12912",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12912\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNavigating digital platforms: a comparative study into Turkish political communication strategies on tiktok and twitch\n\tUyumaz, Canan\n\tIslam, MD Nazmul\n\tnew media\n\tpolitical communication\n\tTwitch\n\tTikTok\n\tTurkish Politicians\n\tThis paper explores the use of new media platforms Twitch and TikTok by Turkish politicians leading up to the Presidential Elections of 2023. The paper focuses on the unique attributes of these platforms and establishes a comparison between the two by a coding scheme. This coding scheme has been constructed based on Cervi et al.’s (2023) methodological framework. It includes four themes: content, frequency, engagement, and interaction. These four themes will be examined through comparative analysis methodology. A selection of twenty TikTok videos for each sample and Twitch stream statistics will be analyzed by the numerical data, dates, and content pattern. To assess the political communication strategies that are applied by politicians, the paper will underline the possible importance of new media platforms in political campaigns. It should be noted that further research in this area is needed and there is also an emerging need to explore the evolving role of Twitch and TikTok in political campaigns.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12912\n\t10.26618/ojip.v13i3.12912\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 511-526\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12912/6737\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15058",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12991",
"status": "active",
"datestamp": "2024-01-11T12:52:02Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Successes and failures of conflict governance: Lessons from Aceh, Indonesia and Moro, Philippines",
"title_key": "successes and failures of conflict governance: lessons from aceh, indonesia and moro, philippines",
"pub_date": "2023-12-30",
"pub_year": "2023",
"pub_month": "2023-12",
"dc_title_json": "[\"Successes and failures of conflict governance: Lessons from Aceh, Indonesia and Moro, Philippines\"]",
"dc_creator_json": "[\"Badu, Muhammad Nasir\",\"Syafhendry, Syafhendry\",\"Tenorio, Christine B.\"]",
"dc_subject_json": "[\"ethno-nationalism\",\"conflict governance\",\"Aceh\",\"Moro\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this study is to analyze ethnic conflict management in Aceh (Indonesia) and Moro (Philippines) conflicts. The Aceh conflict was considered resolved after the signing of the Helsinki agreement, which was mediated by the Crisis Management Initiative (CMI), an international NGO based in Finland, on 15 August 2005 between Indonesian government and the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Meanwhile, the Moro (Philippines) conflict is still ongoing despite the TRIPOLI agreement signed and mediated by the OIC (Organization of Islamic Conference) between the Philippine government and the Moro National Liberation Front (MNLF) on 23 December 1976 and also with the MILF in 2001. This research method uses a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with figures who were considered competent in the Aceh conflict and the Moro conflict. The results of this study show that CMI in Aceh has succeeded in changing the situation of ethnic conflict into a situation that can reduce and reduce escalation and direct conflict actors towards conflict resolution. Peacemaking, peacekeeping and peace building have been played well by CMI involving the international community such as ASEAN and the European Union to manage the conflict. Meanwhile, in Moro the OIC failed to bring the conflict actors to solve their problems. The Philippine government lacks a robust vision, framework, and the necessary political will to effectively address the Moro conflict, which is of concern to the Organization of Islamic Cooperation (OIC).\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2023-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12991\",\"10.26618/ojip.v13i3.12991\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 500-510\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12991/6736\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12991",
"doi_best": "10.26618/ojip.v13i3.12991",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12991\n\t\t\t\t2024-01-11T12:52:02Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSuccesses and failures of conflict governance: Lessons from Aceh, Indonesia and Moro, Philippines\n\tBadu, Muhammad Nasir\n\tSyafhendry, Syafhendry\n\tTenorio, Christine B.\n\tethno-nationalism\n\tconflict governance\n\tAceh\n\tMoro\n\tThe purpose of this study is to analyze ethnic conflict management in Aceh (Indonesia) and Moro (Philippines) conflicts. The Aceh conflict was considered resolved after the signing of the Helsinki agreement, which was mediated by the Crisis Management Initiative (CMI), an international NGO based in Finland, on 15 August 2005 between Indonesian government and the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Meanwhile, the Moro (Philippines) conflict is still ongoing despite the TRIPOLI agreement signed and mediated by the OIC (Organization of Islamic Conference) between the Philippine government and the Moro National Liberation Front (MNLF) on 23 December 1976 and also with the MILF in 2001. This research method uses a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with figures who were considered competent in the Aceh conflict and the Moro conflict. The results of this study show that CMI in Aceh has succeeded in changing the situation of ethnic conflict into a situation that can reduce and reduce escalation and direct conflict actors towards conflict resolution. Peacemaking, peacekeeping and peace building have been played well by CMI involving the international community such as ASEAN and the European Union to manage the conflict. Meanwhile, in Moro the OIC failed to bring the conflict actors to solve their problems. The Philippine government lacks a robust vision, framework, and the necessary political will to effectively address the Moro conflict, which is of concern to the Organization of Islamic Cooperation (OIC).\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2023-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12991\n\t10.26618/ojip.v13i3.12991\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023); 500-510\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12991/6736\n\tCopyright (c) 2023 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15025",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10028",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T13:35:32Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Building bonds for sustainable growth: social capital and networking in Indonesian tourism development",
"title_key": "building bonds for sustainable growth: social capital and networking in indonesian tourism development",
"pub_date": "2024-04-26",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Building bonds for sustainable growth: social capital and networking in Indonesian tourism development\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suri, Dia Meirina\",\"Fikri, Rijalul\",\"Amri, Pahmi\",\"Sasmi, Dini Tiara\"]",
"dc_subject_json": "[\"social capital\",\"tourism\",\"attracting\",\"networking\",\"sustainable development\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to identify and analyze the utilization of social capital in developing tourist attractions and networking in Kampar Regency. This study focuses on two potential tourist attractions owned by Kampar Regency, namely the Pulau Cinta tourist attraction and the Ulu Kasok views. The research design used is qualitative interpretative; in collecting information, primary data was obtained through observation and in-depth interviews. The interview results were entered into the Nvivo 12 Plus data processing application for coding and then analyzed using graphs and crosstab. The triangulation technique was used to obtain valid and credible results. The research findings show that the identified social capital in developing tourist attractions in Ulu Kasok and Pulau Cinta are networks built online and offline. First, tourist attraction organized online and offline promotions to attract visitors, but the improvement of the online platform requires further enhancement. Second, communication with stakeholders and the local community necessary to improve. Third, trust building between tourism destinations organizer and the local community enables tourist attractions to develop, and the fourth is Information openness about tourism destinations. The contribution of this research suggests maximum efforts in utilizing social capital in developing sustainable tourism destinations, through strengthening social networks, building trust, and enhancing communication among stakeholders and local communities.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10028\",\"10.26618/ojip.v14i1.10028\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 1-14\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10028/7048\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10028",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.10028",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10028\n\t\t\t\t2024-05-02T13:35:32Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBuilding bonds for sustainable growth: social capital and networking in Indonesian tourism development\n\tSuri, Dia Meirina\n\tFikri, Rijalul\n\tAmri, Pahmi\n\tSasmi, Dini Tiara\n\tsocial capital\n\ttourism\n\tattracting\n\tnetworking\n\tsustainable development\n\tThis research aims to identify and analyze the utilization of social capital in developing tourist attractions and networking in Kampar Regency. This study focuses on two potential tourist attractions owned by Kampar Regency, namely the Pulau Cinta tourist attraction and the Ulu Kasok views. The research design used is qualitative interpretative; in collecting information, primary data was obtained through observation and in-depth interviews. The interview results were entered into the Nvivo 12 Plus data processing application for coding and then analyzed using graphs and crosstab. The triangulation technique was used to obtain valid and credible results. The research findings show that the identified social capital in developing tourist attractions in Ulu Kasok and Pulau Cinta are networks built online and offline. First, tourist attraction organized online and offline promotions to attract visitors, but the improvement of the online platform requires further enhancement. Second, communication with stakeholders and the local community necessary to improve. Third, trust building between tourism destinations organizer and the local community enables tourist attractions to develop, and the fourth is Information openness about tourism destinations. The contribution of this research suggests maximum efforts in utilizing social capital in developing sustainable tourism destinations, through strengthening social networks, building trust, and enhancing communication among stakeholders and local communities.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10028\n\t10.26618/ojip.v14i1.10028\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 1-14\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10028/7048\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15059",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13033",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T13:59:42Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties",
"title_key": "party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the democrat and hanura parties",
"pub_date": "2024-04-26",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Party change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties\"]",
"dc_creator_json": "[\"Al-Hamdi, Ridho\",\"Trianisa, Krisma\",\"Kurniasari, Lenny\",\"Lailam, Tanto\",\"Nur Hayati, Neni\",\"Mahmud, Ramli\"]",
"dc_subject_json": "[\"political parties\",\"party change\",\"internal conflict\",\"leadership change\"]",
"dc_description_json": "[\"This article examines the determining factors inducing the decreasing votes of two renowned political parties in Indonesia: The Democrat Party (PD) and the People Conscience Party (Hanura). As the ruling party in the 2009 election, the PD’s votes declined dramatically in the two following elections. Meanwhile, Hanura failed to exceed the parliamentary threshold in 2019. Methodologically, it is qualitative research by utilizing a comparative case approach. To gather data, this study employed in-depth interviews and documentary analysis and strengthened by NVivo 12plus platform by using Crosstab Query and Wordcloud Analysis to visualize data. By applying the party change indicators developed by Harmel and Janda, the findings revealed that leadership change was the most influential factor toward the poor performance of both parties in the electoral competition. Such leadership change caused a detrimental conflict and changed a dominant faction inside the party. More specifically, the corruption case behaved by the PD’s politicians aggravated the party charm, and the parliamentary threshold was a supporting aspect of the thrown out of Hanura from the parliament.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13033\",\"10.26618/ojip.v14i1.13033\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 15-33\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13033/7047\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13033",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.13033",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13033\n\t\t\t\t2024-05-02T13:59:42Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tParty change and electoral performance: assessing the impact of intraparty conflict on the Democrat and Hanura parties\n\tAl-Hamdi, Ridho\n\tTrianisa, Krisma\n\tKurniasari, Lenny\n\tLailam, Tanto\n\tNur Hayati, Neni\n\tMahmud, Ramli\n\tpolitical parties\n\tparty change\n\tinternal conflict\n\tleadership change\n\tThis article examines the determining factors inducing the decreasing votes of two renowned political parties in Indonesia: The Democrat Party (PD) and the People Conscience Party (Hanura). As the ruling party in the 2009 election, the PD’s votes declined dramatically in the two following elections. Meanwhile, Hanura failed to exceed the parliamentary threshold in 2019. Methodologically, it is qualitative research by utilizing a comparative case approach. To gather data, this study employed in-depth interviews and documentary analysis and strengthened by NVivo 12plus platform by using Crosstab Query and Wordcloud Analysis to visualize data. By applying the party change indicators developed by Harmel and Janda, the findings revealed that leadership change was the most influential factor toward the poor performance of both parties in the electoral competition. Such leadership change caused a detrimental conflict and changed a dominant faction inside the party. More specifically, the corruption case behaved by the PD’s politicians aggravated the party charm, and the parliamentary threshold was a supporting aspect of the thrown out of Hanura from the parliament. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13033\n\t10.26618/ojip.v14i1.13033\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 15-33\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13033/7047\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15035",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11467",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T14:02:28Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Assessing JAKSTRAKAB: government platform for waste management in Simeulue Regency, Indonesia",
"title_key": "assessing jakstrakab: government platform for waste management in simeulue regency, indonesia",
"pub_date": "2024-04-27",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Assessing JAKSTRAKAB: government platform for waste management in Simeulue Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Handayani, Sri Wahyu\",\"Hajad, Vellayati\",\"Ilhamsyah, Fadhil\",\"Ikhsan, Ikhsan\",\"Herizal, Herizal\"]",
"dc_subject_json": "[\"waste management\",\"effectiveness\",\"implementation\",\"policy\",\"local government\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the implementation of waste management policies in Simeulue District. The method used is qualitative, while the informants are determined by purposive sampling. Data was collected through interviews and documentation. While data analysis is done by means of transcription, classification, and drawing conclusions, The results of the study show that the implementation of policies related to waste management, abbreviated as Jakstrakab, as stated in Simeulue Regent Regulation Number 21 of 2019, shows that: (1) Jakstrakab communication through outreach has not reached many groups; (2) resources are still limited, especially related to human resources, budget, and waste management facilities such as abandoned fleets, warehouses, and equipment; (3) regarding the disposition, there is still overlapping work; and (4) the large bureaucratic structure causes officers to carry out their duties and functions not in accordance with the established Jakstrakab. The study concludes that bureaucracy, commitment, efficient communication, and resource allocation are necessary for Simeulue's waste management policy to be implemented. It is necessary to overcome obstacles including poor communication, a lack of resources, and bureaucratic disarray. Simeulue may enhance waste management practices toward sustainability by strengthening communication, managing resources better, and enlisting the support of policy implementers.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11467\",\"10.26618/ojip.v14i1.11467\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 34-50\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11467/7049\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11467",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.11467",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11467\n\t\t\t\t2024-05-02T14:02:28Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAssessing JAKSTRAKAB: government platform for waste management in Simeulue Regency, Indonesia\n\tHandayani, Sri Wahyu\n\tHajad, Vellayati\n\tIlhamsyah, Fadhil\n\tIkhsan, Ikhsan\n\tHerizal, Herizal\n\twaste management\n\teffectiveness\n\timplementation\n\tpolicy\n\tlocal government\n\tThis study aims to determine the implementation of waste management policies in Simeulue District. The method used is qualitative, while the informants are determined by purposive sampling. Data was collected through interviews and documentation. While data analysis is done by means of transcription, classification, and drawing conclusions, The results of the study show that the implementation of policies related to waste management, abbreviated as Jakstrakab, as stated in Simeulue Regent Regulation Number 21 of 2019, shows that: (1) Jakstrakab communication through outreach has not reached many groups; (2) resources are still limited, especially related to human resources, budget, and waste management facilities such as abandoned fleets, warehouses, and equipment; (3) regarding the disposition, there is still overlapping work; and (4) the large bureaucratic structure causes officers to carry out their duties and functions not in accordance with the established Jakstrakab. The study concludes that bureaucracy, commitment, efficient communication, and resource allocation are necessary for Simeulue's waste management policy to be implemented. It is necessary to overcome obstacles including poor communication, a lack of resources, and bureaucratic disarray. Simeulue may enhance waste management practices toward sustainability by strengthening communication, managing resources better, and enlisting the support of policy implementers.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11467\n\t10.26618/ojip.v14i1.11467\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 34-50\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/11467/7049\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15049",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12652",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T14:06:08Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Navigating the complexities: assessing governance mechanisms for inter-regional cooperation",
"title_key": "navigating the complexities: assessing governance mechanisms for inter-regional cooperation",
"pub_date": "2024-04-27",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Navigating the complexities: assessing governance mechanisms for inter-regional cooperation\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mahardhani, Ardhana Januar\"]",
"dc_subject_json": "[\"governance\",\"interregional cooperation\",\"effective collaboration\"]",
"dc_description_json": "[\"This article will explain further the inter-regional governance cooperation required by regions that touch each other, as well as by regions that have similar areas and natural products. Cooperation is needed to meet the needs of a region that cannot be met alone and therefore requires assistance from other regions. This article uses examples of successful collaboration carried out by the East Java Provincial Government where there are several good collaborations that will be and are currently being carried out. The method used in this writing is literature study by analyzing previous research that has been carried out and then analyzing it with appropriate theory to arrive at conclusions that are in line with what was expected. The results in this paper are that in the process of cooperation, commitment from each region is very much needed, there must be an official written agreement to enter into a collaboration. In developments in the field it is also known that in implementing cooperation there is a need for other actors who are interconnected. The conclusion in this paper is that in managing cooperation, each region must have principles that must be upheld, for example in implementing cooperation in East Java Province which uses Mintzberg principles, then in implementing cooperation it will use Mintzberg principles. It also involves other elements which in this case are known as the pentahelix concept.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652\",\"10.26618/ojip.v14i1.12652\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 51-63\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652/7055\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652/9250\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.12652",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12652\n\t\t\t\t2024-05-02T14:06:08Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNavigating the complexities: assessing governance mechanisms for inter-regional cooperation\n\tMahardhani, Ardhana Januar\n\tgovernance\n\tinterregional cooperation\n\teffective collaboration\n\tThis article will explain further the inter-regional governance cooperation required by regions that touch each other, as well as by regions that have similar areas and natural products. Cooperation is needed to meet the needs of a region that cannot be met alone and therefore requires assistance from other regions. This article uses examples of successful collaboration carried out by the East Java Provincial Government where there are several good collaborations that will be and are currently being carried out. The method used in this writing is literature study by analyzing previous research that has been carried out and then analyzing it with appropriate theory to arrive at conclusions that are in line with what was expected. The results in this paper are that in the process of cooperation, commitment from each region is very much needed, there must be an official written agreement to enter into a collaboration. In developments in the field it is also known that in implementing cooperation there is a need for other actors who are interconnected. The conclusion in this paper is that in managing cooperation, each region must have principles that must be upheld, for example in implementing cooperation in East Java Province which uses Mintzberg principles, then in implementing cooperation it will use Mintzberg principles. It also involves other elements which in this case are known as the pentahelix concept.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652\n\t10.26618/ojip.v14i1.12652\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 51-63\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652/7055\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12652/9250\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15061",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13764",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T14:13:44Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Transforming vision into action: exploring collaborative governance strategies in the development of the Nusantara New Capital City",
"title_key": "transforming vision into action: exploring collaborative governance strategies in the development of the nusantara new capital city",
"pub_date": "2024-04-28",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Transforming vision into action: exploring collaborative governance strategies in the development of the Nusantara New Capital City\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rusmiyati, Rusmiyati\",\"Rahmadany, Andi Fitri\"]",
"dc_subject_json": "[\"collaborative governance\",\"new capital city\",\"nusantara\"]",
"dc_description_json": "[\"The research purpose to examine collaborative governance, the potential and opportunities for the Nusantara New Capital City. The research design utilizes a qualitative exploratory method, where collected data is then analyzed using descriptive techniques. The results showed that the realization of collaborative governance in the development of Nusantara New Capital City has not been optimized due to less intensive and sustainable communication.; low levels of trust among local stakeholders; failure to build ownership and lack of transparency in achievements; lack of shared vision, mission, and perspective on resolving common issues; suboptimal realization of common values in the development of Nusantara New Capital City; achievement of only 38.1% completion progress in development; and the realization of strategic planning being less accelerated. The model for the collaborative governance optimization of Nusantara New Capital City is developed as a model emphasizing the empowerment of equality and proportional aspects of local stakeholders supported by accommodated regulation. The model can be applied to various collaborative governance objects and in other regions because it is developed according to the flexibility, conditionality, actuality, and factual nature of the issues\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13764\",\"10.26618/ojip.v14i1.13764\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 64-81\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13764/7057\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13764",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.13764",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13764\n\t\t\t\t2024-05-02T14:13:44Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTransforming vision into action: exploring collaborative governance strategies in the development of the Nusantara New Capital City\n\tRusmiyati, Rusmiyati\n\tRahmadany, Andi Fitri\n\tcollaborative governance\n\tnew capital city\n\tnusantara\n\tThe research purpose to examine collaborative governance, the potential and opportunities for the Nusantara New Capital City. The research design utilizes a qualitative exploratory method, where collected data is then analyzed using descriptive techniques. The results showed that the realization of collaborative governance in the development of Nusantara New Capital City has not been optimized due to less intensive and sustainable communication.; low levels of trust among local stakeholders; failure to build ownership and lack of transparency in achievements; lack of shared vision, mission, and perspective on resolving common issues; suboptimal realization of common values in the development of Nusantara New Capital City; achievement of only 38.1% completion progress in development; and the realization of strategic planning being less accelerated. The model for the collaborative governance optimization of Nusantara New Capital City is developed as a model emphasizing the empowerment of equality and proportional aspects of local stakeholders supported by accommodated regulation. The model can be applied to various collaborative governance objects and in other regions because it is developed according to the flexibility, conditionality, actuality, and factual nature of the issues\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13764\n\t10.26618/ojip.v14i1.13764\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 64-81\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13764/7057\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15060",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13758",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T14:29:37Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Bridging the gap: mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship between job satisfaction, compensation, and work loyalty",
"title_key": "bridging the gap: mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship between job satisfaction, compensation, and work loyalty",
"pub_date": "2024-04-29",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Bridging the gap: mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship between job satisfaction, compensation, and work loyalty\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sari, Elvia Siskha\",\"Lanin, Dasman\",\"Frinaldi, Aldri\"]",
"dc_subject_json": "[\"compensation\",\"job satisfaction\",\"organizational citizenship behaviour\",\"work loyalty\"]",
"dc_description_json": "[\"This research is motivated by the low level of employee work loyalty. This research aims to analyze the influence of job satisfaction and compensation on employee work loyalty with organizational citizenship behaviour as an intervening variable in the Padang City Government. The population in this study were all employees in the Regional Government of Padang City, totaling 8522 employees. The sampling technique used a purposive sampling technique with a sample size of 99 respondents.The sampling technique used in this research used the Probability Sampling method with the proportional stratified random sampling technique. The data analysis technique in this research uses path analysis techniques. Based on the research results, the conclusions of this research can be described as follows: 1) Job satisfaction has a positive and significant effect on employee work loyalty. 2) Compensation has a positive and significant effect on employee work loyalty. 3) Organizational Citizenship Behaviour has a positive and significant effect on employee work loyalty. 4) Job satisfaction has a positive and significant effect on employee organizational citizenship behaviour. 5) Compensation has a positive and significant effect on the organizational citizenship behaviour of employees in the Padang City Government.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-29\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13758\",\"10.26618/ojip.v14i1.13758\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 82-97\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13758/7058\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13758",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.13758",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13758\n\t\t\t\t2024-05-02T14:29:37Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBridging the gap: mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship between job satisfaction, compensation, and work loyalty\n\tSari, Elvia Siskha\n\tLanin, Dasman\n\tFrinaldi, Aldri\n\tcompensation\n\tjob satisfaction\n\torganizational citizenship behaviour\n\twork loyalty\n\tThis research is motivated by the low level of employee work loyalty. This research aims to analyze the influence of job satisfaction and compensation on employee work loyalty with organizational citizenship behaviour as an intervening variable in the Padang City Government. The population in this study were all employees in the Regional Government of Padang City, totaling 8522 employees. The sampling technique used a purposive sampling technique with a sample size of 99 respondents.The sampling technique used in this research used the Probability Sampling method with the proportional stratified random sampling technique. The data analysis technique in this research uses path analysis techniques. Based on the research results, the conclusions of this research can be described as follows: 1) Job satisfaction has a positive and significant effect on employee work loyalty. 2) Compensation has a positive and significant effect on employee work loyalty. 3) Organizational Citizenship Behaviour has a positive and significant effect on employee work loyalty. 4) Job satisfaction has a positive and significant effect on employee organizational citizenship behaviour. 5) Compensation has a positive and significant effect on the organizational citizenship behaviour of employees in the Padang City Government.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-29\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13758\n\t10.26618/ojip.v14i1.13758\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 82-97\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/13758/7058\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15044",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12279",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T16:26:38Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Navigating political terrain: a comprehensive review of leadership theories in political science",
"title_key": "navigating political terrain: a comprehensive review of leadership theories in political science",
"pub_date": "2024-04-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Navigating political terrain: a comprehensive review of leadership theories in political science\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pohan, Ibnu Asqori\",\"Ismail, Muhamad Takiyuddin\",\"Syed Annuar, Sharifah Nursyahidah\"]",
"dc_subject_json": "[\"leadership theory\",\"political leadership\",\"transformative leadership\",\"transactional leadership\"]",
"dc_description_json": "[\"Political science is increasingly focusing on the study of leadership factors in its field scope. Therefore, the primary objective of this article is to systematically analyze the use of leadership theories in scholarly publications of political science. This paper also underscores the lack of leadership theories or concepts in political science, offering insights to anyone interested in examining leadership in this academic discipline. This study introduces an alternative framework for analyzing leadership, specifically emphasizing political leadership. Thus, the question addressed in this study is: What leadership theories are applied to the study of political science? This study utilizes the systematic literature review approach, except for the Appraisal Quality stage, to examine political leadership theory and the notion of utilization as discussed in political science. The ROSE protocol is employed in this study due to its suitability for mapping and qualitative studies. Furthermore, PICo is used to formulate research questions in the context of this study. The results of this study, which involved the review of 75 papers, revealed the implementation of leadership theories and concepts in 15 distinct contexts or focus areas. The analysis of leadership in political science places significant emphasis on the dimensions of transformative and transactional leadership styles. Both leadership styles are frequently used in various research contexts. Overall, the prevalence of transformative and transactional leadership theories in political science can be understood as a reflection of the constraints political scientists face in comprehending the nature of leadership within a political context from a scientific standpoint.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12279\",\"10.26618/ojip.v14i1.12279\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 98-114\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12279/7059\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12279",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.12279",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12279\n\t\t\t\t2024-05-02T16:26:38Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNavigating political terrain: a comprehensive review of leadership theories in political science\n\tPohan, Ibnu Asqori\n\tIsmail, Muhamad Takiyuddin\n\tSyed Annuar, Sharifah Nursyahidah\n\tleadership theory\n\tpolitical leadership\n\ttransformative leadership\n\ttransactional leadership\n\tPolitical science is increasingly focusing on the study of leadership factors in its field scope. Therefore, the primary objective of this article is to systematically analyze the use of leadership theories in scholarly publications of political science. This paper also underscores the lack of leadership theories or concepts in political science, offering insights to anyone interested in examining leadership in this academic discipline. This study introduces an alternative framework for analyzing leadership, specifically emphasizing political leadership. Thus, the question addressed in this study is: What leadership theories are applied to the study of political science? This study utilizes the systematic literature review approach, except for the Appraisal Quality stage, to examine political leadership theory and the notion of utilization as discussed in political science. The ROSE protocol is employed in this study due to its suitability for mapping and qualitative studies. Furthermore, PICo is used to formulate research questions in the context of this study. The results of this study, which involved the review of 75 papers, revealed the implementation of leadership theories and concepts in 15 distinct contexts or focus areas. The analysis of leadership in political science places significant emphasis on the dimensions of transformative and transactional leadership styles. Both leadership styles are frequently used in various research contexts. Overall, the prevalence of transformative and transactional leadership theories in political science can be understood as a reflection of the constraints political scientists face in comprehending the nature of leadership within a political context from a scientific standpoint.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12279\n\t10.26618/ojip.v14i1.12279\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 98-114\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12279/7059\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15046",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12423",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T17:07:53Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones",
"title_key": "navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the mandalika special economic zones",
"pub_date": "2024-04-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones\"]",
"dc_creator_json": "[\"Zitri, Ilham\",\"Rifaid, Rifaid\",\"Lestanata, Yudhi\",\"Kurniawan, Cahyadi\"]",
"dc_subject_json": "[\"branding\",\"digital tourism governance\",\"special economic zone\"]",
"dc_description_json": "[\"The purpose of this research is to analyze how digital Tourism on Branding the Mandalika Special Region in West Nusa Tenggara; this investigation uses a descriptive methodology combined with a qualitative approach, as well as previously published literature and online news sources as well as secondary data obtained from related agencies. Most importantly, take advantage of the Nvivo 12 plus program to analyze the data results. The findings of this study indicate that the use of information and communication technology to promote Special Economic Zones through digital tourism, utilizing platforms such as websites, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, and the West Nusa Tenggara Tourism Office website, is a viable strategy for increasing tourism. Indonesian tourism industry. ITDC and National Council of Special Economic Zones websites. Government Regulation Number 52 of 2014 identifies two main focus topics, namely tourism areas and special economic areas, and prioritizes several initiatives. Development management in accordance with statutory regulations. PP Number 40 of 2021 discusses three important things: human resources and infrastructure, two facilities, and SEZ convenience for three commercial organizations. The finding of human resources and infrastructure is considered to be the main driver for branding the Mandalika Special Economic Zone in this policy.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12423\",\"10.26618/ojip.v14i1.12423\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 148-159\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12423/7074\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12423",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.12423",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12423\n\t\t\t\t2024-05-02T17:07:53Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNavigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones\n\tZitri, Ilham\n\tRifaid, Rifaid\n\tLestanata, Yudhi\n\tKurniawan, Cahyadi\n\tbranding\n\tdigital tourism governance\n\tspecial economic zone\n\tThe purpose of this research is to analyze how digital Tourism on Branding the Mandalika Special Region in West Nusa Tenggara; this investigation uses a descriptive methodology combined with a qualitative approach, as well as previously published literature and online news sources as well as secondary data obtained from related agencies. Most importantly, take advantage of the Nvivo 12 plus program to analyze the data results. The findings of this study indicate that the use of information and communication technology to promote Special Economic Zones through digital tourism, utilizing platforms such as websites, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, and the West Nusa Tenggara Tourism Office website, is a viable strategy for increasing tourism. Indonesian tourism industry. ITDC and National Council of Special Economic Zones websites. Government Regulation Number 52 of 2014 identifies two main focus topics, namely tourism areas and special economic areas, and prioritizes several initiatives. Development management in accordance with statutory regulations. PP Number 40 of 2021 discusses three important things: human resources and infrastructure, two facilities, and SEZ convenience for three commercial organizations. The finding of human resources and infrastructure is considered to be the main driver for branding the Mandalika Special Economic Zone in this policy.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12423\n\t10.26618/ojip.v14i1.12423\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 148-159\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12423/7074\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15064",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14237",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T16:53:28Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Exploring indigenous intellectual property rights and e-governance: a legal analysis of customary aboriginal knowhow in Arunachal Pradesh, India",
"title_key": "exploring indigenous intellectual property rights and e-governance: a legal analysis of customary aboriginal knowhow in arunachal pradesh, india",
"pub_date": "2024-04-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Exploring indigenous intellectual property rights and e-governance: a legal analysis of customary aboriginal knowhow in Arunachal Pradesh, India\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rakshit, Partha Sarothi\",\"Roy, Koyel\",\"Bhowmik, Sarbani\",\"Singhania, Saroj\",\"Gosh, Aarin\",\"Hossain, Syed Raihanul\",\"Saha, Debanjan\"]",
"dc_subject_json": "[\"e-governance\",\"galo customary\",\"aboriginal knowhow\",\"juridical study\"]",
"dc_description_json": "[\"The research study examines the legal protection of clan-based aboriginal healing processes, handicrafts, and unique creative works, which have been undermined from the ab initio. The government should shield the interests of their customary know-how under the IPR approach and community-based legal shields and documentation in the e-database. The research aims to investigate conventional aboriginal know-how practices of the Galo clan and e-governance meadow relating to the CAK issue and recommend lawful aspects. The researchers surveyed and collected information from 46 houses in Aalo town, Darka village, and Kabu village in West Siang District and Basar District in Arunachal Pradesh, the primary sources. The paper reports on findings from a study conducted in Arunachal Pradesh, India, to assess attitudes towards customary Aboriginal know-how (CAK) and its conservation. The survey demonstrates multiple views regarding the significance of safeguarding CAK through intellectual property rights (IPR) laws, traditional knowledge's role in socio-economic development, and whether e-governance can effectively help preserve CAK. In conclusion, a delicate balance must be between preserving traditional Galo practices and embracing modernity. A structured survey questionnaire collects quantitative data on attitudes, perceptions, and practices related to customary aboriginal know-how (CAK) conservation and legal protection. The questionnaire includes closed-ended questions to elicit specific responses from the informants regarding their views on safeguarding CAK, the role of intellectual property rights (IPR) laws, and the potential of e-governance in preserving CAK.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14237\",\"10.26618/ojip.v14i1.14237\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 131-147\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14237/7065\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14237",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.14237",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14237\n\t\t\t\t2024-05-02T16:53:28Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tExploring indigenous intellectual property rights and e-governance: a legal analysis of customary aboriginal knowhow in Arunachal Pradesh, India\n\tRakshit, Partha Sarothi\n\tRoy, Koyel\n\tBhowmik, Sarbani\n\tSinghania, Saroj\n\tGosh, Aarin\n\tHossain, Syed Raihanul\n\tSaha, Debanjan\n\te-governance\n\tgalo customary\n\taboriginal knowhow\n\tjuridical study\n\tThe research study examines the legal protection of clan-based aboriginal healing processes, handicrafts, and unique creative works, which have been undermined from the ab initio. The government should shield the interests of their customary know-how under the IPR approach and community-based legal shields and documentation in the e-database. The research aims to investigate conventional aboriginal know-how practices of the Galo clan and e-governance meadow relating to the CAK issue and recommend lawful aspects. The researchers surveyed and collected information from 46 houses in Aalo town, Darka village, and Kabu village in West Siang District and Basar District in Arunachal Pradesh, the primary sources. The paper reports on findings from a study conducted in Arunachal Pradesh, India, to assess attitudes towards customary Aboriginal know-how (CAK) and its conservation. The survey demonstrates multiple views regarding the significance of safeguarding CAK through intellectual property rights (IPR) laws, traditional knowledge's role in socio-economic development, and whether e-governance can effectively help preserve CAK. In conclusion, a delicate balance must be between preserving traditional Galo practices and embracing modernity. A structured survey questionnaire collects quantitative data on attitudes, perceptions, and practices related to customary aboriginal know-how (CAK) conservation and legal protection. The questionnaire includes closed-ended questions to elicit specific responses from the informants regarding their views on safeguarding CAK, the role of intellectual property rights (IPR) laws, and the potential of e-governance in preserving CAK.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14237\n\t10.26618/ojip.v14i1.14237\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 131-147\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14237/7065\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15068",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14273",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-03T10:22:22Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The politics of voicelessness: voices of community elders in ethic and religious minorities in the Philippines",
"title_key": "the politics of voicelessness: voices of community elders in ethic and religious minorities in the philippines",
"pub_date": "2024-04-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"The politics of voicelessness: voices of community elders in ethic and religious minorities in the Philippines\"]",
"dc_creator_json": "[\"Morales, Sheryl R\",\"Morales, Roque S\",\"Sagun, Randy D\"]",
"dc_subject_json": "[\"cultural and religious minorities\",\"social exclusion\",\"equal access and valuing\"]",
"dc_description_json": "[\"The study aims to examine the phenomena of minoritization, which involves the imposition of the beliefs and culture of dominant groups onto minority groups, leading to social exclusion and conflicts. The study utilizes data analysis to identify themes related to the process of minoritization. The study illustrates that minoritization occurs when dominant groups perceive themselves as superior and endeavor to dominate others, resulting in violence, oppression, and social exclusion. This study focuses on the perspectives of grassroots voices, going beyond traditional inquiries on equalities between different groups to provide a deeper insight into the systemic challenges encountered by minority communities. It emphasizes attributes such as dominant groups imposing their beliefs on others, perceiving them as inferior, and forcing them to adopt their culture or traditions. To address the issue of minoritization, the study emphasizes the importance of carrying out dialogues at all levels, promoting understanding across various cultures and religions, implementing policies that protect the rights of minority groups, and preventing systematic minoritization. This study enhances broader discussions on inclusivity and equality through exploring its findings in relation to global issues of prejudice. It advocates for the increased recognition and valued of minority voices in society. This emphasizes the need for holistic strategies that promote mutual respect among different communities and prevent conflicts arising from social exclusion.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14273\",\"10.26618/ojip.v14i1.14273\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 160-179\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14273/7076\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14273",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.14273",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14273\n\t\t\t\t2024-05-03T10:22:22Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe politics of voicelessness: voices of community elders in ethic and religious minorities in the Philippines\n\tMorales, Sheryl R\n\tMorales, Roque S\n\tSagun, Randy D\n\tcultural and religious minorities\n\tsocial exclusion\n\tequal access and valuing\n\tThe study aims to examine the phenomena of minoritization, which involves the imposition of the beliefs and culture of dominant groups onto minority groups, leading to social exclusion and conflicts. The study utilizes data analysis to identify themes related to the process of minoritization. The study illustrates that minoritization occurs when dominant groups perceive themselves as superior and endeavor to dominate others, resulting in violence, oppression, and social exclusion. This study focuses on the perspectives of grassroots voices, going beyond traditional inquiries on equalities between different groups to provide a deeper insight into the systemic challenges encountered by minority communities. It emphasizes attributes such as dominant groups imposing their beliefs on others, perceiving them as inferior, and forcing them to adopt their culture or traditions. To address the issue of minoritization, the study emphasizes the importance of carrying out dialogues at all levels, promoting understanding across various cultures and religions, implementing policies that protect the rights of minority groups, and preventing systematic minoritization. This study enhances broader discussions on inclusivity and equality through exploring its findings in relation to global issues of prejudice. It advocates for the increased recognition and valued of minority voices in society. This emphasizes the need for holistic strategies that promote mutual respect among different communities and prevent conflicts arising from social exclusion. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14273\n\t10.26618/ojip.v14i1.14273\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 160-179\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14273/7076\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15070",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14304",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T16:49:55Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia",
"title_key": "governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in riau province, indonesia",
"pub_date": "2024-04-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-04",
"dc_title_json": "[\"Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yuslaini, Nina\",\"Maulidiah, Sri\"]",
"dc_subject_json": "[\"palm oil industry\",\"land use change\",\"government\",\"policy\"]",
"dc_description_json": "[\"The aim of this research is to determine the social, economic, and ecological impacts of Land Use Change (LUC) of forest areas into Palm Oil industrial areas. The research method used was exploratory qualitative and analyzed using Nvivo 12 Plus. he findings of this study show that there are several challenges in the industrial land use of oil palm in forest areas in Riau, Indonesia, such as land conflicts between communities, government, private sector, forest destruction, and natural disasters. Therefore, we suggest that in order to expedite the removal of oil palm plantations from forest areas and to expedite the issuance of plantation licenses for community, private, and government entities wishing to enter such areas, both the federal government and local governments must adopt policies and impose sanctions. This study serves as a knowledge base to address the social, economic and ecological issues resulting from Land Use Change (LUC) in the province from forest areas to industrial areas producing oil palm. The conclusion of this research is that Land Use Change (LUC) from forest area to palm oil industry area in Riau Province, Indonesia has positive and negative impacts on social, economic, and ecological aspects in Riau Province, Indonesia. The government of the Indonesian province of Riau benefits from this research on land use change (LUC) in the palm oil sector.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304\",\"10.26618/ojip.v14i1.14304\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 115-130\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304/7060\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.14304",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14304\n\t\t\t\t2024-05-02T16:49:55Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGoverning sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia\n\tYuslaini, Nina\n\tMaulidiah, Sri\n\tpalm oil industry\n\tland use change\n\tgovernment\n\tpolicy\n\tThe aim of this research is to determine the social, economic, and ecological impacts of Land Use Change (LUC) of forest areas into Palm Oil industrial areas. The research method used was exploratory qualitative and analyzed using Nvivo 12 Plus. he findings of this study show that there are several challenges in the industrial land use of oil palm in forest areas in Riau, Indonesia, such as land conflicts between communities, government, private sector, forest destruction, and natural disasters. Therefore, we suggest that in order to expedite the removal of oil palm plantations from forest areas and to expedite the issuance of plantation licenses for community, private, and government entities wishing to enter such areas, both the federal government and local governments must adopt policies and impose sanctions. This study serves as a knowledge base to address the social, economic and ecological issues resulting from Land Use Change (LUC) in the province from forest areas to industrial areas producing oil palm. The conclusion of this research is that Land Use Change (LUC) from forest area to palm oil industry area in Riau Province, Indonesia has positive and negative impacts on social, economic, and ecological aspects in Riau Province, Indonesia. The government of the Indonesian province of Riau benefits from this research on land use change (LUC) in the palm oil sector.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304\n\t10.26618/ojip.v14i1.14304\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 115-130\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304/7060\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15048",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12466",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T17:29:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Geographic information systems and big data analytics: optimizing digital adoption to develop tourism in Buton Islands, Indonesia",
"title_key": "geographic information systems and big data analytics: optimizing digital adoption to develop tourism in buton islands, indonesia",
"pub_date": "2024-05-01",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-05",
"dc_title_json": "[\"Geographic information systems and big data analytics: optimizing digital adoption to develop tourism in Buton Islands, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Lawelai, Herman\",\"Sadat, Anwar\",\"Suherman, Ansar\",\"Alfinta, Muhammat Alim\",\"Ishaq, L.M. Ahsan\"]",
"dc_subject_json": "[\"digital tourism\",\"promotion\",\"strategic innovation\",\"big data analytics\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to optimize tourism potential in the Buton Islands, Indonesia, using Geographic Information Systems (GIS) and Big Data Analytics. The study addresses the low tourism potential in the region and constraints in tourism development, such as lack of information and data. Qualitative methods include document analysis, literature studies, and focus group discussions. Quantitative methods involve surveying respondents about the use of GIS and Big Data Analytics in tourism development. Data was collected from government documents, online news, and direct observation of tourist sites. The results emphasize the importance of IT and GIS in developing the tourism sector in the Buton Islands, particularly in Baubau City and South Buton Regency. GIS is crucial for identifying and managing tourism potential, while Big Data Analytics helps optimize development by analyzing visitation trends, tourist preferences, and consumer behavior patterns. The integration of these technologies can improve tourist experience and efficiency of tourism-related public services. By integrating GIS, Big Data Analytics, and Information Technology, local government and stakeholders can collaborate to create a superior tourism experience, support local economic growth, and ensure the sustainability of the natural and cultural environment in the Buton Islands.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12466\",\"10.26618/ojip.v14i1.12466\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 228-244\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12466/7080\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12466",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.12466",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12466\n\t\t\t\t2024-05-02T17:29:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGeographic information systems and big data analytics: optimizing digital adoption to develop tourism in Buton Islands, Indonesia\n\tLawelai, Herman\n\tSadat, Anwar\n\tSuherman, Ansar\n\tAlfinta, Muhammat Alim\n\tIshaq, L.M. Ahsan\n\tdigital tourism\n\tpromotion\n\tstrategic innovation\n\tbig data analytics\n\tThis research aims to optimize tourism potential in the Buton Islands, Indonesia, using Geographic Information Systems (GIS) and Big Data Analytics. The study addresses the low tourism potential in the region and constraints in tourism development, such as lack of information and data. Qualitative methods include document analysis, literature studies, and focus group discussions. Quantitative methods involve surveying respondents about the use of GIS and Big Data Analytics in tourism development. Data was collected from government documents, online news, and direct observation of tourist sites. The results emphasize the importance of IT and GIS in developing the tourism sector in the Buton Islands, particularly in Baubau City and South Buton Regency. GIS is crucial for identifying and managing tourism potential, while Big Data Analytics helps optimize development by analyzing visitation trends, tourist preferences, and consumer behavior patterns. The integration of these technologies can improve tourist experience and efficiency of tourism-related public services. By integrating GIS, Big Data Analytics, and Information Technology, local government and stakeholders can collaborate to create a superior tourism experience, support local economic growth, and ensure the sustainability of the natural and cultural environment in the Buton Islands.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12466\n\t10.26618/ojip.v14i1.12466\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 228-244\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12466/7080\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15056",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12887",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T17:28:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption",
"title_key": "technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption",
"pub_date": "2024-05-01",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-05",
"dc_title_json": "[\"Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption\"]",
"dc_creator_json": "[\"Syauket, Amalia\",\"Wijanarko, Dwi Seno\",\"Lestari, Tyastuti Sri\",\"Ismaniah, Ismaniah\"]",
"dc_subject_json": "[\"administrative corruption\",\"judicial corruption mode\",\"IT utilization\",\"smart governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to find out whether corruption in the court can be prevented with Information Technology (IT). This research uses a qualitative descriptive approach where the main data source can be processed from relevant and current literature material with the theme of this article as secondary data. Information technology is the most influential factor in changing the world today. The administration of justice is an activity that includes the provision of information, communication, and production of new information. There is no denying that information technology will affect the way justice administration works. Corruption that often occurs in courts (judicial commissions) is in the form of petty corruption, namely administrative or bureaucratic corruption with a power approach, namely the exclusive power of decision makers. The results showed that optimal use of IT can support efforts to eradicate corruption in the court by using E-Court, paperless court, E-Filing, E-Skum, E-Payment, E-Summons applications. These various applications can prevent judicial corruption due to the application of transparency principles, efficiency principles such as cost savings, reduction of illegal levies, ease of information transfer, reduction of case broker practices, reduction of opportunities for corruption due to potential conflicts of interest and face. -face-to-face, reducing gratification and bribery which are the main requirements of smart governance so that efforts to eradicate judicial corruption can be effective.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887\",\"10.26618/ojip.v14i1.12887\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 213-227\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/7079\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/9270\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/9327\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.12887",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12887\n\t\t\t\t2024-05-02T17:28:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTechnological interventions: a pathway to combatting judicial corruption\n\tSyauket, Amalia\n\tWijanarko, Dwi Seno\n\tLestari, Tyastuti Sri\n\tIsmaniah, Ismaniah\n\tadministrative corruption\n\tjudicial corruption mode\n\tIT utilization\n\tsmart governance\n\tThis study aims to find out whether corruption in the court can be prevented with Information Technology (IT). This research uses a qualitative descriptive approach where the main data source can be processed from relevant and current literature material with the theme of this article as secondary data. Information technology is the most influential factor in changing the world today. The administration of justice is an activity that includes the provision of information, communication, and production of new information. There is no denying that information technology will affect the way justice administration works. Corruption that often occurs in courts (judicial commissions) is in the form of petty corruption, namely administrative or bureaucratic corruption with a power approach, namely the exclusive power of decision makers. The results showed that optimal use of IT can support efforts to eradicate corruption in the court by using E-Court, paperless court, E-Filing, E-Skum, E-Payment, E-Summons applications. These various applications can prevent judicial corruption due to the application of transparency principles, efficiency principles such as cost savings, reduction of illegal levies, ease of information transfer, reduction of case broker practices, reduction of opportunities for corruption due to potential conflicts of interest and face. -face-to-face, reducing gratification and bribery which are the main requirements of smart governance so that efforts to eradicate judicial corruption can be effective.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887\n\t10.26618/ojip.v14i1.12887\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 213-227\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/7079\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/9270\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12887/9327\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15063",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14181",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T17:18:34Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "From global trends to local realities: understanding women's political involvement for Indonesia's democratic progress",
"title_key": "from global trends to local realities: understanding womens political involvement for indonesias democratic progress",
"pub_date": "2024-05-01",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-05",
"dc_title_json": "[\"From global trends to local realities: understanding women's political involvement for Indonesia's democratic progress\"]",
"dc_creator_json": "[\"Dzinnun, Yusriah\",\"Jubba, Hasse\",\"Azhar, Muh\",\"Qodir, Zuly\"]",
"dc_subject_json": "[\"political participation\",\"women's participation\",\"political activism\",\"gender equality\",\"inclusive policies\"]",
"dc_description_json": "[\"The urgency of this research lies in the need to understand the trends, contributions, and dynamics of women's political participation globally. This article aims to map studies that focus on women's political participation. Research methods include bibliometric analysis with data sources from the Scopus database. The study's findings reflect significant growth in women's political participation research, especially in recent years, with distribution varying by country and research theme. The research findings also show that although there are themes that have received attention, there are still areas that need to be explored further, such as intersectionality, gender equality, gender, and the impact of social media that provide insight into the complexity of women's political participation issues. This study recommends the need for increased research and local understanding of the factors influencing women's political participation in Indonesia to strengthen women's role in politics by learning from other countries that have successfully implemented inclusive policies. In addition, by involving various parties, including the government, research institutions, and civil society, Indonesia can create an environment that supports, empowers, and encourages women's political participation optimally. The implications of these findings not only help shape academic discourse, but also lay the foundation for concrete efforts to achieve gender equality and women's empowerment in the wider political sphere.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14181\",\"10.26618/ojip.v14i1.14181\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 180-193\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14181/7077\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14181",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.14181",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14181\n\t\t\t\t2024-05-02T17:18:34Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFrom global trends to local realities: understanding women's political involvement for Indonesia's democratic progress\n\tDzinnun, Yusriah\n\tJubba, Hasse\n\tAzhar, Muh\n\tQodir, Zuly\n\tpolitical participation\n\twomen's participation\n\tpolitical activism\n\tgender equality\n\tinclusive policies\n\tThe urgency of this research lies in the need to understand the trends, contributions, and dynamics of women's political participation globally. This article aims to map studies that focus on women's political participation. Research methods include bibliometric analysis with data sources from the Scopus database. The study's findings reflect significant growth in women's political participation research, especially in recent years, with distribution varying by country and research theme. The research findings also show that although there are themes that have received attention, there are still areas that need to be explored further, such as intersectionality, gender equality, gender, and the impact of social media that provide insight into the complexity of women's political participation issues. This study recommends the need for increased research and local understanding of the factors influencing women's political participation in Indonesia to strengthen women's role in politics by learning from other countries that have successfully implemented inclusive policies. In addition, by involving various parties, including the government, research institutions, and civil society, Indonesia can create an environment that supports, empowers, and encourages women's political participation optimally. The implications of these findings not only help shape academic discourse, but also lay the foundation for concrete efforts to achieve gender equality and women's empowerment in the wider political sphere. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14181\n\t10.26618/ojip.v14i1.14181\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 180-193\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14181/7077\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15066",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14247",
"status": "active",
"datestamp": "2024-05-02T17:22:01Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Legislative policy to criminalizing human trafficking in anti-trafficking law in Saudi Arabia",
"title_key": "legislative policy to criminalizing human trafficking in anti-trafficking law in saudi arabia",
"pub_date": "2024-05-01",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-05",
"dc_title_json": "[\"Legislative policy to criminalizing human trafficking in anti-trafficking law in Saudi Arabia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ali Naggi, Islam Mahrous\"]",
"dc_subject_json": "[\"legislative policy\",\"enslavement\",\"human trafficking\",\"protection\",\"slavery\"]",
"dc_description_json": "[\"This research discusses one of the most important crimes against humanity, where national and international statistics and reports revealed that the bad living conditions or bad troubled situations have forced thousands of women, children and men in their countries to be susceptible to the trafficking and exploitation. The study has been divided into two main sections. The first section presents concept of the trafficking in persons in international charters and conventions, reasons, seriousness and elements of the crime in general. The second section studies the Saudi lawmaker's addressing the crime in terms of definition, forms, prescribed penalty and reasons for augmentation of penalty. The study has concluded to a set of results and recommendations, the most important of which is that the Saudi lawmaker adopted position of the international conventions in defining crime and determining its forms. Moreover, the Kingdom has also made great strides in combating this type of crime at both international and local levels. The study recommended the need to impose harsh penalties on employers, who practice patterns of forced slavery to their workers, as well as the need to intensify efforts in order to take adequate measures to prevent smuggling the illegal labor.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14247\",\"10.26618/ojip.v14i1.14247\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 194-212\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14247/7078\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14247",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i1.14247",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14247\n\t\t\t\t2024-05-02T17:22:01Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLegislative policy to criminalizing human trafficking in anti-trafficking law in Saudi Arabia\n\tAli Naggi, Islam Mahrous\n\tlegislative policy\n\tenslavement\n\thuman trafficking\n\tprotection\n\tslavery\n\tThis research discusses one of the most important crimes against humanity, where national and international statistics and reports revealed that the bad living conditions or bad troubled situations have forced thousands of women, children and men in their countries to be susceptible to the trafficking and exploitation. The study has been divided into two main sections. The first section presents concept of the trafficking in persons in international charters and conventions, reasons, seriousness and elements of the crime in general. The second section studies the Saudi lawmaker's addressing the crime in terms of definition, forms, prescribed penalty and reasons for augmentation of penalty. The study has concluded to a set of results and recommendations, the most important of which is that the Saudi lawmaker adopted position of the international conventions in defining crime and determining its forms. Moreover, the Kingdom has also made great strides in combating this type of crime at both international and local levels. The study recommended the need to impose harsh penalties on employers, who practice patterns of forced slavery to their workers, as well as the need to intensify efforts in order to take adequate measures to prevent smuggling the illegal labor. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14247\n\t10.26618/ojip.v14i1.14247\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024); 194-212\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14247/7078\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15026",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10096",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Roles, challenges, and resiliency during the COVID-19 pandemic: a case of women political leaders in the Philippines",
"title_key": "roles, challenges, and resiliency during the covid-19 pandemic: a case of women political leaders in the philippines",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Roles, challenges, and resiliency during the COVID-19 pandemic: a case of women political leaders in the Philippines\"]",
"dc_creator_json": "[\"Patalinghug, Mark Erana\",\"Majorenos, Ann Mariel P.\",\"Tigley, Rezin I.\"]",
"dc_subject_json": "[\"women leaders\",\"role of women\",\"resiliency of women\",\"challenges of women leaders\"]",
"dc_description_json": "[\"Since the onset of the COVID-19 pandemic, there has been substantial scholarly interest in the roles of women in leadership positions. This multiple-case study explores the experiences of female political leaders during the pandemic, focusing on their roles, challenges, and resilience. The study encompasses ten women political leaders actively involved in pandemic-related activities in Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines. The findings indicate that these women embodied exceptional compassion and courage in their efforts to curb the virus's spread within their communities. The research underscores that the attributes traditionally associated with femininity, such as empathy and nurturing, were beneficial during the pandemic. Rather than posing a challenge, femininity complemented their leadership roles, with the main obstacles being the risk of contracting COVID-19 and public skepticism regarding the pandemic's seriousness. The study highlights that these female leaders adeptly managed the pandemic's challenges through effective cooperation and collaboration with stakeholders, underpinned by a commitment to altruism. This research contributes to the field by demonstrating that the qualities associated with female leadership can enhance crisis management. It informs the international debate on gender and leadership, suggesting that women's distinctive attributes may be particularly advantageous in navigating global health emergencies. By emphasizing these contributions, the study advocates for a broader recognition of the value of female leadership in crisis situations and encourages further examination of gender dynamics in leadership roles globally.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10096\",\"10.26618/ojip.v14i2.10096\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 465-480\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10096/7547\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10096",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.10096",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10096\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tRoles, challenges, and resiliency during the COVID-19 pandemic: a case of women political leaders in the Philippines\n\tPatalinghug, Mark Erana\n\tMajorenos, Ann Mariel P.\n\tTigley, Rezin I.\n\twomen leaders\n\trole of women\n\tresiliency of women\n\tchallenges of women leaders\n\tSince the onset of the COVID-19 pandemic, there has been substantial scholarly interest in the roles of women in leadership positions. This multiple-case study explores the experiences of female political leaders during the pandemic, focusing on their roles, challenges, and resilience. The study encompasses ten women political leaders actively involved in pandemic-related activities in Dumingag, Zamboanga del Sur, Philippines. The findings indicate that these women embodied exceptional compassion and courage in their efforts to curb the virus's spread within their communities. The research underscores that the attributes traditionally associated with femininity, such as empathy and nurturing, were beneficial during the pandemic. Rather than posing a challenge, femininity complemented their leadership roles, with the main obstacles being the risk of contracting COVID-19 and public skepticism regarding the pandemic's seriousness. The study highlights that these female leaders adeptly managed the pandemic's challenges through effective cooperation and collaboration with stakeholders, underpinned by a commitment to altruism. This research contributes to the field by demonstrating that the qualities associated with female leadership can enhance crisis management. It informs the international debate on gender and leadership, suggesting that women's distinctive attributes may be particularly advantageous in navigating global health emergencies. By emphasizing these contributions, the study advocates for a broader recognition of the value of female leadership in crisis situations and encourages further examination of gender dynamics in leadership roles globally.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10096\n\t10.26618/ojip.v14i2.10096\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 465-480\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/10096/7547\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15042",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12031",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Fostering sustainability: green tourism policy in Padang city, Indonesia",
"title_key": "fostering sustainability: green tourism policy in padang city, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Fostering sustainability: green tourism policy in Padang city, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yenita, Yenita\"]",
"dc_subject_json": "[\"fostering sustainability\",\"tourist destinations\",\"green tourism\",\"policy\"]",
"dc_description_json": "[\"West Sumatera possesses a lot of natural wealth in terms of tourism aspects. However, it has not been used optimally, highlighting the need for a comprehensive analysis of public policies in the tourism district to achieve a tourist-friendly green tourism that could be use in the next 10 to 20 years. This research’s purpose is to discover the policies in West Sumatra’s district using a qualitative approach and to be supported from utilizing purposive sampling techniques by doing in-depth interviews and analyzing the results in the format of an interactive model. The outcome proves that the current West Sumatra’s policies did not provide a particular regulation in terms of implementation green tourism. Therefore, it is crucial to adopt a comprehensive cross-sectoral policy approach that actively engages stakeholders and other relevant actors in the development of a green tourism destination in Padang City. This approach is expected to significantly enhance the green tourism potential in Padang City across various related sectors, leading to improved community welfare. Furthermore, the involvement of tourism-conscious communities and various tourism actors is also expected to contribute to establishing Padang City as a prominent green tourist destination in West Sumatra. This study will offer valuable insights for the West Sumatra regional government and contribute to boosting both local and global tourist visits.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12031\",\"10.26618/ojip.v14i2.12031\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 333-347\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12031/7538\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12031",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.12031",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12031\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFostering sustainability: green tourism policy in Padang city, Indonesia\n\tYenita, Yenita\n\tfostering sustainability\n\ttourist destinations\n\tgreen tourism\n\tpolicy\n\tWest Sumatera possesses a lot of natural wealth in terms of tourism aspects. However, it has not been used optimally, highlighting the need for a comprehensive analysis of public policies in the tourism district to achieve a tourist-friendly green tourism that could be use in the next 10 to 20 years. This research’s purpose is to discover the policies in West Sumatra’s district using a qualitative approach and to be supported from utilizing purposive sampling techniques by doing in-depth interviews and analyzing the results in the format of an interactive model. The outcome proves that the current West Sumatra’s policies did not provide a particular regulation in terms of implementation green tourism. Therefore, it is crucial to adopt a comprehensive cross-sectoral policy approach that actively engages stakeholders and other relevant actors in the development of a green tourism destination in Padang City. This approach is expected to significantly enhance the green tourism potential in Padang City across various related sectors, leading to improved community welfare. Furthermore, the involvement of tourism-conscious communities and various tourism actors is also expected to contribute to establishing Padang City as a prominent green tourist destination in West Sumatra. This study will offer valuable insights for the West Sumatra regional government and contribute to boosting both local and global tourist visits.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12031\n\t10.26618/ojip.v14i2.12031\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 333-347\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12031/7538\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15045",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12374",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Enhancing e-government in digital transformation: integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia",
"title_key": "enhancing e-government in digital transformation: integrating archive management and digital solutions in pekanbaru, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Enhancing e-government in digital transformation: integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rahman, Khairul\",\"Adni, Dita Fisdian\",\"Nasution, M Ari Tri Putra\"]",
"dc_subject_json": "[\"archive management\",\"digital transformation\",\"digital government\",\"data protection\"]",
"dc_description_json": "[\"Efficient and modern archive management is very important in this digital era, especially at the local government level. In this context, this study explores the urgency of archive management using the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) approach in the Pekanbaru City Government. The research method used is qualitative, with data sources from interviews, documentation, and observation and analysis using the NVivo 12 Plus software. The study's results identified challenges to SRIKANDI implementation, including inadequate technological infrastructure, the need for skilled human resources in information technology, attention to data security, changes in organizational culture, and ongoing technical support. Based on these findings, policy recommendations have been made, including investments in technology infrastructure, human resource training and development, strict data protection, and changes in organizational culture. This research has positive implications for archive management, increasing efficiency and accountability in Pekanbaru. This research provides insights for other city governments wishing to undertake similar digital transformations in electronic-based archives management\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12374\",\"10.26618/ojip.v14i2.12374\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 262-276\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12374/7532\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12374",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.12374",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12374\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEnhancing e-government in digital transformation: integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia\n\tRahman, Khairul\n\tAdni, Dita Fisdian\n\tNasution, M Ari Tri Putra\n\tarchive management\n\tdigital transformation\n\tdigital government\n\tdata protection\n\tEfficient and modern archive management is very important in this digital era, especially at the local government level. In this context, this study explores the urgency of archive management using the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) approach in the Pekanbaru City Government. The research method used is qualitative, with data sources from interviews, documentation, and observation and analysis using the NVivo 12 Plus software. The study's results identified challenges to SRIKANDI implementation, including inadequate technological infrastructure, the need for skilled human resources in information technology, attention to data security, changes in organizational culture, and ongoing technical support. Based on these findings, policy recommendations have been made, including investments in technology infrastructure, human resource training and development, strict data protection, and changes in organizational culture. This research has positive implications for archive management, increasing efficiency and accountability in Pekanbaru. This research provides insights for other city governments wishing to undertake similar digital transformations in electronic-based archives management\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12374\n\t10.26618/ojip.v14i2.12374\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 262-276\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12374/7532\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:30",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:56",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15047",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12440",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia",
"title_key": "sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the golden triangle island, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Tamrin, M. Husni\",\"Lubis, Lunariana\",\"Musleh, Moh.\"]",
"dc_subject_json": "[\"community based ecotourism\",\"local communities\",\"The Golden Triangle Islands\"]",
"dc_description_json": "[\"This qualitative study explores the efforts of the Sumenep District government in developing community-based ecotourism, focusing on the potential of marine tourism and small islands on Madura Island. Despite the commitment to promoting ecotourism through branding initiatives such as the tagline “Sumenep: The Soul of Madura” and the slogan “Golden Triangle Islands” highlighting Gili Iyang, Gili Labak, and Gili Genting several challenges hinder progress. These include unequal tourist distribution among the islands, inadequate infrastructure and accommodation, poor coordination in tourism management, and inefficient resource utilization. The research aims to describe and analyze governmental efforts, identify potential ecotourism types, uncover obstacles preventing optimal development, and propose a development model for community-based ecotourism. Findings indicate that significant gaps in infrastructure and management must be addressed to leverage the islands' ecotourism potential effectively. The study concludes that a comprehensive strategy, including robust regulatory frameworks, is essential to ensure sustainable and protected ecotourism in the Golden Triangle Islands, ultimately benefiting local communities and preserving natural resources.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12440\",\"10.26618/ojip.v14i2.12440\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 377-398\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12440/7541\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12440",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.12440",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12440\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia\n\tTamrin, M. Husni\n\tLubis, Lunariana\n\tMusleh, Moh.\n\tcommunity based ecotourism\n\tlocal communities\n\tThe Golden Triangle Islands\n\tThis qualitative study explores the efforts of the Sumenep District government in developing community-based ecotourism, focusing on the potential of marine tourism and small islands on Madura Island. Despite the commitment to promoting ecotourism through branding initiatives such as the tagline “Sumenep: The Soul of Madura” and the slogan “Golden Triangle Islands” highlighting Gili Iyang, Gili Labak, and Gili Genting several challenges hinder progress. These include unequal tourist distribution among the islands, inadequate infrastructure and accommodation, poor coordination in tourism management, and inefficient resource utilization. The research aims to describe and analyze governmental efforts, identify potential ecotourism types, uncover obstacles preventing optimal development, and propose a development model for community-based ecotourism. Findings indicate that significant gaps in infrastructure and management must be addressed to leverage the islands' ecotourism potential effectively. The study concludes that a comprehensive strategy, including robust regulatory frameworks, is essential to ensure sustainable and protected ecotourism in the Golden Triangle Islands, ultimately benefiting local communities and preserving natural resources.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12440\n\t10.26618/ojip.v14i2.12440\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 377-398\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12440/7541\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:32",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15062",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14178",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Mediating lack of social interaction and financial stress in domestic violence during Covid-19: post covid-19 policy scenario in pakistan",
"title_key": "mediating lack of social interaction and financial stress in domestic violence during covid-19: post covid-19 policy scenario in pakistan",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Mediating lack of social interaction and financial stress in domestic violence during Covid-19: post covid-19 policy scenario in pakistan\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suleman, Danish\",\"Iqbal, Faiza\",\"Bhatti, Laiba Iqbal\"]",
"dc_subject_json": "[\"Covid-19\",\"Lack of Social Interaction\",\"Financial Stress\",\"Domestic Violence\",\"Pakistan\"]",
"dc_description_json": "[\"The COVID-19 pandemic that has shaken the global economy, production and trade has also impacted social and domestic life. In this study, the impact of COVID-19 has been investigated on lack of social interaction, financial stress, and how it affects domestic violence in a developing country like Pakistan. The modified scale has been validated using confirmatory factor analysis. Purposive sampling and snowball sampling techniques were used to collect data from 200 respondents in Punjab, Pakistan, for data analysis through SPSS and SmartPLS. The results showed that COVID-19 has a significant influence on lack of social interaction and financial stress. Lack of social interaction and financial stress also increased domestic violence during covid-19. This study appears to be the leading research determining the impact of COVID-19 on lack of social interaction, financial stress, and domestic violence, especially in a developing country like Pakistan.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14178\",\"10.26618/ojip.v14i2.14178\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 245-261\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14178/7537\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14178",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14178",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14178\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMediating lack of social interaction and financial stress in domestic violence during Covid-19: post covid-19 policy scenario in pakistan\n\tSuleman, Danish\n\tIqbal, Faiza\n\tBhatti, Laiba Iqbal\n\tCovid-19\n\tLack of Social Interaction\n\tFinancial Stress\n\tDomestic Violence\n\tPakistan\n\tThe COVID-19 pandemic that has shaken the global economy, production and trade has also impacted social and domestic life. In this study, the impact of COVID-19 has been investigated on lack of social interaction, financial stress, and how it affects domestic violence in a developing country like Pakistan. The modified scale has been validated using confirmatory factor analysis. Purposive sampling and snowball sampling techniques were used to collect data from 200 respondents in Punjab, Pakistan, for data analysis through SPSS and SmartPLS. The results showed that COVID-19 has a significant influence on lack of social interaction and financial stress. Lack of social interaction and financial stress also increased domestic violence during covid-19. This study appears to be the leading research determining the impact of COVID-19 on lack of social interaction, financial stress, and domestic violence, especially in a developing country like Pakistan.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14178\n\t10.26618/ojip.v14i2.14178\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 245-261\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14178/7537\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15065",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14239",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Phenomenon of the “dawn attacks operation” as a money politics practices in Indonesian election",
"title_key": "phenomenon of the dawn attacks operation as a money politics practices in indonesian election",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Phenomenon of the “dawn attacks operation” as a money politics practices in Indonesian election\"]",
"dc_creator_json": "[\"Djuyandi, Yusa\",\"Mahmuda, Diana\"]",
"dc_subject_json": "[\"money politics\",\"leaders\",\"government\",\"general elections\",\"democracy\"]",
"dc_description_json": "[\"The practice of handing out money before voting or dawn raids is still the choice of some legislative candidates to gain votes from citizens. Dawn attacks as a practice of money politics are an act of malpractice that can damage the democratic essence of holding general elections, because dawn attacks use money as a reciprocal tool to buy votes. This research uses qualitative methods, data is obtained from various literature, such as media, books, journals and reports related to the phenomenon of dawn attacks in the implementation of post-reform elections. The data obtained was then validated using source triangulation techniques. This research sees that several political actors who are running in the election are still carrying out dawn attacks as a political step to gain victory, however dawn attacks which are a form of money politics endanger democratic values in Indonesia, because they involve vote buying. With the dawn attacks activity, voters followed the political games of elites who only cared about getting votes without put on their capacity and capability. Once the elite who use dawn attacks are elected, then they are will be not paying attention to the public interest, corruption will continue to occur and the policies made will not be in favor of the public interest.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14239\",\"10.26618/ojip.v14i2.14239\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 318-332\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14239/7536\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14239",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14239",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14239\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPhenomenon of the “dawn attacks operation” as a money politics practices in Indonesian election\n\tDjuyandi, Yusa\n\tMahmuda, Diana\n\tmoney politics\n\tleaders\n\tgovernment\n\tgeneral elections\n\tdemocracy\n\tThe practice of handing out money before voting or dawn raids is still the choice of some legislative candidates to gain votes from citizens. Dawn attacks as a practice of money politics are an act of malpractice that can damage the democratic essence of holding general elections, because dawn attacks use money as a reciprocal tool to buy votes. This research uses qualitative methods, data is obtained from various literature, such as media, books, journals and reports related to the phenomenon of dawn attacks in the implementation of post-reform elections. The data obtained was then validated using source triangulation techniques. This research sees that several political actors who are running in the election are still carrying out dawn attacks as a political step to gain victory, however dawn attacks which are a form of money politics endanger democratic values in Indonesia, because they involve vote buying. With the dawn attacks activity, voters followed the political games of elites who only cared about getting votes without put on their capacity and capability. Once the elite who use dawn attacks are elected, then they are will be not paying attention to the public interest, corruption will continue to occur and the policies made will not be in favor of the public interest.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14239\n\t10.26618/ojip.v14i2.14239\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 318-332\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14239/7536\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15067",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14271",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Narrating of collaborative governance in Sejarah Beach restoration, Batu Bara Regency, Indonesia",
"title_key": "narrating of collaborative governance in sejarah beach restoration, batu bara regency, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Narrating of collaborative governance in Sejarah Beach restoration, Batu Bara Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Gunawan, Tedi\"]",
"dc_subject_json": "[\"beach revitalization\",\"collaborative governance\",\"sustainable development\"]",
"dc_description_json": "[\"This article examines the collaborative governance strategy implemented by the Batu Bara Regency Government in restoring Sejarah Beach. Beaches are critical assets that represent the identity of a region, provide economic benefits, and support the surrounding environmental ecosystem. Unfortunately, many beaches experience environmental degradation and other socio-economic problems. Pantai Sejarah in Batu Bara Regency is no exception, which faces issues such as prostitution, environmental degradation, and local poverty. Using a qualitative methodology, this research explores the collaborative approach used in the revitalization of Pantai Sejarah. In-depth interviews were conducted with various key stakeholders, including representatives from local government agencies (Environmental Agency, Forestry Agency, and Regional Development Agency), PT Inalum's HR management, and local community members. The findings of this study show that the implementation of the collaborative governance approach by the local government has transformed Sejarah Beach into an integrated tourist attraction. In addition, this collaborative initiative also created economic opportunities, including small businesses, new jobs, and revenue for the government. The collaborative effort also addresses social issues such as prostitution through coordinated action between law enforcement, government, and the local community. Furthermore, the collaborative governance approach provides a comprehensive solution to coastal area management by addressing social challenges alongside environmental conservation and economic development.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14271\",\"10.26618/ojip.v14i2.14271\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 298-317\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14271/7535\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14271",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14271",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14271\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNarrating of collaborative governance in Sejarah Beach restoration, Batu Bara Regency, Indonesia\n\tGunawan, Tedi\n\tbeach revitalization\n\tcollaborative governance\n\tsustainable development\n\tThis article examines the collaborative governance strategy implemented by the Batu Bara Regency Government in restoring Sejarah Beach. Beaches are critical assets that represent the identity of a region, provide economic benefits, and support the surrounding environmental ecosystem. Unfortunately, many beaches experience environmental degradation and other socio-economic problems. Pantai Sejarah in Batu Bara Regency is no exception, which faces issues such as prostitution, environmental degradation, and local poverty. Using a qualitative methodology, this research explores the collaborative approach used in the revitalization of Pantai Sejarah. In-depth interviews were conducted with various key stakeholders, including representatives from local government agencies (Environmental Agency, Forestry Agency, and Regional Development Agency), PT Inalum's HR management, and local community members. The findings of this study show that the implementation of the collaborative governance approach by the local government has transformed Sejarah Beach into an integrated tourist attraction. In addition, this collaborative initiative also created economic opportunities, including small businesses, new jobs, and revenue for the government. The collaborative effort also addresses social issues such as prostitution through coordinated action between law enforcement, government, and the local community. Furthermore, the collaborative governance approach provides a comprehensive solution to coastal area management by addressing social challenges alongside environmental conservation and economic development.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14271\n\t10.26618/ojip.v14i2.14271\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 298-317\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14271/7535\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15071",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14435",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index",
"title_key": "bridging the digital divide: analyzing public participation in indonesias e-government through the e-participation index",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nurhidayat, Nurhidayat\",\"Nurmandi, Achmad\",\"Congge, Umar\"]",
"dc_subject_json": "[\"e-government\",\"e-participation index\",\"public service\",\"paticipation\"]",
"dc_description_json": "[\"This study explores the level of public participation in e-government in Indonesia, focusing on the Electronic Participation Index (EPI). This research uses qualitative methods and qualitative content analysis. The main data was obtained from the UN E-Government Knowledgebase, especially the E-Participation Index for 2016 to 2022 and Indonesia's E-Participation Index ranking data from 2004 to 2022. The results of this study show that the improvement of e-government infrastructure and services has not been fully successful in increasing public participation. The challenges faced include inadequate regulations, lack of data integration, gaps in ICT infrastructure, and inequality in internet access, especially in rural areas. The culture of bureaucracy, corruption, collusion, and nepotism also hinder public trust in the e-government system. Some government initiatives, such as the Peduli Lindungi application, have shown positive results but have not been fully optimal. To overcome these challenges, it is necessary to improve regulations, integrate data, reduce the digital divide, and increase government transparency and accountability. What is new about this study lies in its comprehensive analysis of the E-Participation Index in the Indonesian context, which provides a unique perspective on the correlation between e-government infrastructure and public participation levels. In addition, the study offers actionable insights and recommendations for policymakers to improve e-government services by addressing specific regional and cultural barriers.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435\",\"10.26618/ojip.v14i2.14435\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 481-498\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435/7548\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435/9318\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14435",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14435\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index\n\tNurhidayat, Nurhidayat\n\tNurmandi, Achmad\n\tCongge, Umar\n\te-government\n\te-participation index\n\tpublic service\n\tpaticipation\n\tThis study explores the level of public participation in e-government in Indonesia, focusing on the Electronic Participation Index (EPI). This research uses qualitative methods and qualitative content analysis. The main data was obtained from the UN E-Government Knowledgebase, especially the E-Participation Index for 2016 to 2022 and Indonesia's E-Participation Index ranking data from 2004 to 2022. The results of this study show that the improvement of e-government infrastructure and services has not been fully successful in increasing public participation. The challenges faced include inadequate regulations, lack of data integration, gaps in ICT infrastructure, and inequality in internet access, especially in rural areas. The culture of bureaucracy, corruption, collusion, and nepotism also hinder public trust in the e-government system. Some government initiatives, such as the Peduli Lindungi application, have shown positive results but have not been fully optimal. To overcome these challenges, it is necessary to improve regulations, integrate data, reduce the digital divide, and increase government transparency and accountability. What is new about this study lies in its comprehensive analysis of the E-Participation Index in the Indonesian context, which provides a unique perspective on the correlation between e-government infrastructure and public participation levels. In addition, the study offers actionable insights and recommendations for policymakers to improve e-government services by addressing specific regional and cultural barriers.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435\n\t10.26618/ojip.v14i2.14435\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 481-498\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435/7548\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14435/9318\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15072",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14590",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Tweeting democracy: analyzing twitter's role in public participation during the Philippine election 2022",
"title_key": "tweeting democracy: analyzing twitters role in public participation during the philippine election 2022",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Tweeting democracy: analyzing twitter's role in public participation during the Philippine election 2022\"]",
"dc_creator_json": "[\"Tenorio, Christine B.\",\"Daud, Yammie Palao\",\"Lubos, Lalevie Casas\"]",
"dc_subject_json": "[\"twitter\",\"social network analysis\",\"sentiment analysis\",\"election\"]",
"dc_description_json": "[\"This study displays Twitter's relevance in collecting sentiments and evaluating social networks, notably in election processes. This study examines 10,000 tweets on the 2022 Philippine presidential election, gathered during the key week of May 9–13, 2022, to show Twitter's influence in molding the public conversation. The study found the most popular hashtags, including #halalan2022 and #eleksyon2022, highlighting their importance in the digital discussion around the election. A thorough social network study established eight key communities, demonstrating a strong connection among Filipino netizens during election-related debates. Among these, noteworthy people such as @RexelBartolome and @daywreckoning, as well as the news site @ABSCBNEWS, emerged as essential nodes, demonstrating their influence in information dissemination. Sentiment analysis of the tweets revealed a mostly neutral public mood toward the election, with frequent phrases such as \\\"martial law\\\" and \\\"never again\\\" indicating the discourse's underlying themes. This study examines Twitter as a valuable instrument for political analysis and advocates for a more sophisticated method of picking tweets that truly reflect community attitudes. Future studies should look beyond pre-election times to provide a complete picture of online debate, using Twitter's API for easy data gathering and analysis. This study closes a fundamental gap in understanding social media dynamics in the Philippines, providing insights for academic and practical applications in political communication.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14590\",\"10.26618/ojip.v14i2.14590\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 413-428\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14590/7543\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14590",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14590",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14590\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tTweeting democracy: analyzing twitter's role in public participation during the Philippine election 2022\n\tTenorio, Christine B.\n\tDaud, Yammie Palao\n\tLubos, Lalevie Casas\n\ttwitter\n\tsocial network analysis\n\tsentiment analysis\n\telection\n\tThis study displays Twitter's relevance in collecting sentiments and evaluating social networks, notably in election processes. This study examines 10,000 tweets on the 2022 Philippine presidential election, gathered during the key week of May 9–13, 2022, to show Twitter's influence in molding the public conversation. The study found the most popular hashtags, including #halalan2022 and #eleksyon2022, highlighting their importance in the digital discussion around the election. A thorough social network study established eight key communities, demonstrating a strong connection among Filipino netizens during election-related debates. Among these, noteworthy people such as @RexelBartolome and @daywreckoning, as well as the news site @ABSCBNEWS, emerged as essential nodes, demonstrating their influence in information dissemination. Sentiment analysis of the tweets revealed a mostly neutral public mood toward the election, with frequent phrases such as \"martial law\" and \"never again\" indicating the discourse's underlying themes. This study examines Twitter as a valuable instrument for political analysis and advocates for a more sophisticated method of picking tweets that truly reflect community attitudes. Future studies should look beyond pre-election times to provide a complete picture of online debate, using Twitter's API for easy data gathering and analysis. This study closes a fundamental gap in understanding social media dynamics in the Philippines, providing insights for academic and practical applications in political communication.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14590\n\t10.26618/ojip.v14i2.14590\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 413-428\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14590/7543\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15073",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14693",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Media and power: a critical discourse analysis of Habib Rizieq's coverage in Indonesian mainstream media",
"title_key": "media and power: a critical discourse analysis of habib rizieqs coverage in indonesian mainstream media",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Media and power: a critical discourse analysis of Habib Rizieq's coverage in Indonesian mainstream media\"]",
"dc_creator_json": "[\"Sahide, Ahmad\",\"Misran, Misran\"]",
"dc_subject_json": "[\"Habib Rizieq Shihab\",\"media framing\",\"FPI\",\"critical discourse\"]",
"dc_description_json": "[\"The aims of this article is to see the Indonesian media framing toward Habib Rizieq after returning to Indonesia, from Saudi Arabia in 2020. Habib Rizieq Shihab has become one of the media's figures since returning from Saudi Arabia in November 2020. Habib Rizieq is one of the foremost religious figures who has fought or delegitimized Joko Widodo's leadership since 2014. Habib Rizieq has fought for the enforcement of Islamic law in Indonesia and against Jokowi's regime, which he sees as less pro-Islam. The theory used in this article is framing theory.This article analyzes the mainstream media's framing in Indonesia, namely Kompas, Tempo, Jakarta Post, and Republika, in reporting on Habib Rizieq Shihab's figure. In this study, we processed data using the Nvivo 12 and VOSviewer application tools to see media sentiment. In this research, we read 317 news from the four mainstream medias in Indonesia from October to December 2020. We use four keywords in the framing analysis: positive, negative, moderately positive, and moderately negative. This study indicates that moderately negative framing is the highest in Indonesia's mainstream media coverage on Habib Rizieq Shihab's figure. It means that Habib Rizieq failed to reconstruct the power of the masses against Joko Widodo’s regime.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14693\",\"10.26618/ojip.v14i2.14693\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 450-464\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14693/7546\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14693",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14693",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14693\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tMedia and power: a critical discourse analysis of Habib Rizieq's coverage in Indonesian mainstream media\n\tSahide, Ahmad\n\tMisran, Misran\n\tHabib Rizieq Shihab\n\tmedia framing\n\tFPI\n\tcritical discourse\n\tThe aims of this article is to see the Indonesian media framing toward Habib Rizieq after returning to Indonesia, from Saudi Arabia in 2020. Habib Rizieq Shihab has become one of the media's figures since returning from Saudi Arabia in November 2020. Habib Rizieq is one of the foremost religious figures who has fought or delegitimized Joko Widodo's leadership since 2014. Habib Rizieq has fought for the enforcement of Islamic law in Indonesia and against Jokowi's regime, which he sees as less pro-Islam. The theory used in this article is framing theory.This article analyzes the mainstream media's framing in Indonesia, namely Kompas, Tempo, Jakarta Post, and Republika, in reporting on Habib Rizieq Shihab's figure. In this study, we processed data using the Nvivo 12 and VOSviewer application tools to see media sentiment. In this research, we read 317 news from the four mainstream medias in Indonesia from October to December 2020. We use four keywords in the framing analysis: positive, negative, moderately positive, and moderately negative. This study indicates that moderately negative framing is the highest in Indonesia's mainstream media coverage on Habib Rizieq Shihab's figure. It means that Habib Rizieq failed to reconstruct the power of the masses against Joko Widodo’s regime.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14693\n\t10.26618/ojip.v14i2.14693\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 450-464\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14693/7546\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15074",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14736",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Restriction of constitutional rights and freedoms by Iraq's cabinet government in handling Covid-19",
"title_key": "restriction of constitutional rights and freedoms by iraqs cabinet government in handling covid-19",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Restriction of constitutional rights and freedoms by Iraq's cabinet government in handling Covid-19\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mohsin, Zahraa Abdulalhafudh\"]",
"dc_subject_json": "[\"COVID-19\",\"legality\",\"restrict rights\",\"the Supreme Committee\"]",
"dc_description_json": "[\"This study investigates the constitutional legitimacy of the measures enacted by Tthe Iraqi government to prevent the COVID-19 spreading, which restricted the rights and freedoms enshrined in the Iraqi Constitution 2005. even though the epidemic is a health emergency, the House of Representatives has not declared an emergency state, as the Cabinet resorted to taking preventive measurement to curb the crisis spreading, that restricted constitutional freedoms and rights even though the Iraqi constitution explicitly states that the rights and freedoms cannot be restricted except by law or based on it, however, this restriction was governed by administrative orders issued by a committee establish by council of ministers under Diwani Order 55 of 2020, headed by the minister of health, which amended then to become headed by the prime minister, for that purpose we have followed the analytical approach to assess the decisions taken by this committee through interpreting constitutional and legal texts and examining many of their restrictive resolutions imposed for demonstrating its legitimacy or illegitimacy and through this analysis we concluded that the majority of its decision on rights and freedoms under the pretext to preventspread of Covid-19 unconstitution even though the epidemi was serious it cannot be justified for violating democratic values.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14736\",\"10.26618/ojip.v14i2.14736\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 399-412\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14736/7542\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14736",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.14736",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14736\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tRestriction of constitutional rights and freedoms by Iraq's cabinet government in handling Covid-19\n\tMohsin, Zahraa Abdulalhafudh\n\tCOVID-19\n\tlegality\n\trestrict rights\n\tthe Supreme Committee\n\tThis study investigates the constitutional legitimacy of the measures enacted by Tthe Iraqi government to prevent the COVID-19 spreading, which restricted the rights and freedoms enshrined in the Iraqi Constitution 2005. even though the epidemic is a health emergency, the House of Representatives has not declared an emergency state, as the Cabinet resorted to taking preventive measurement to curb the crisis spreading, that restricted constitutional freedoms and rights even though the Iraqi constitution explicitly states that the rights and freedoms cannot be restricted except by law or based on it, however, this restriction was governed by administrative orders issued by a committee establish by council of ministers under Diwani Order 55 of 2020, headed by the minister of health, which amended then to become headed by the prime minister, for that purpose we have followed the analytical approach to assess the decisions taken by this committee through interpreting constitutional and legal texts and examining many of their restrictive resolutions imposed for demonstrating its legitimacy or illegitimacy and through this analysis we concluded that the majority of its decision on rights and freedoms under the pretext to preventspread of Covid-19 unconstitution even though the epidemi was serious it cannot be justified for violating democratic values.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14736\n\t10.26618/ojip.v14i2.14736\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 399-412\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14736/7542\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15075",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15008",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "International organisations on national politics: Council of Europe effects on political party in Turkiye",
"title_key": "international organisations on national politics: council of europe effects on political party in turkiye",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"International organisations on national politics: Council of Europe effects on political party in Turkiye\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kahraman, Selçuk\",\"Kutlu, Önder\"]",
"dc_subject_json": "[\"Council of Europe\",\"AK Parti\",\"political parties\",\"election manifestos\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper intends to examine influence of the Council of Europe (CoE) in two major political parties of Turkiye through their election manifests during the first quarter of the 21st century. The ruling AK Parti and main opposition party, CHP, election manifests are reviewed via MAXQDA data analysis panel. As one of the founding member states of the Council Turkiye has got close ties with the organisation and this has impositions on the national politics. This being the case, the problem of how this area is put on the agenda and evaluated in terms of Turkish political life becomes important. The effects of the CoE on Turkish political parties are classified under eight headings. These headings are examined with the help of graphics as 8 subcategories: “law”, “fundamental rights and freedoms”, “foreign policy”, “public administration”, “fight against corruption”, “democracy”, “labour and social security” and “family and social policies”. Among these, “law” and “fundamental rights and freedoms” categories stand out as the most emphasized issues in the context of the CoE for both parties. Finally reveals that CHP and AK Parti priorities or emphases diverge on certain issues related to CoE. Thus, family and social policies for the CHP, and foreign policy and the fight against corruption for the AK Parti have defined the more prominent categories. Having examined the effects of the Council the paper draws a clear line of relations as far as the eight categories are concerned.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15008\",\"10.26618/ojip.v14i2.15008\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 429-449\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15008/7544\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15008",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.15008",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15008\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tInternational organisations on national politics: Council of Europe effects on political party in Turkiye\n\tKahraman, Selçuk\n\tKutlu, Önder\n\tCouncil of Europe\n\tAK Parti\n\tpolitical parties\n\telection manifestos\n\tThis paper intends to examine influence of the Council of Europe (CoE) in two major political parties of Turkiye through their election manifests during the first quarter of the 21st century. The ruling AK Parti and main opposition party, CHP, election manifests are reviewed via MAXQDA data analysis panel. As one of the founding member states of the Council Turkiye has got close ties with the organisation and this has impositions on the national politics. This being the case, the problem of how this area is put on the agenda and evaluated in terms of Turkish political life becomes important. The effects of the CoE on Turkish political parties are classified under eight headings. These headings are examined with the help of graphics as 8 subcategories: “law”, “fundamental rights and freedoms”, “foreign policy”, “public administration”, “fight against corruption”, “democracy”, “labour and social security” and “family and social policies”. Among these, “law” and “fundamental rights and freedoms” categories stand out as the most emphasized issues in the context of the CoE for both parties. Finally reveals that CHP and AK Parti priorities or emphases diverge on certain issues related to CoE. Thus, family and social policies for the CHP, and foreign policy and the fight against corruption for the AK Parti have defined the more prominent categories. Having examined the effects of the Council the paper draws a clear line of relations as far as the eight categories are concerned.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15008\n\t10.26618/ojip.v14i2.15008\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 429-449\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15008/7544\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15076",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15023",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:57Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation",
"title_key": "indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Indonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pandiangan, Freddy\",\"Ningrum, Sinta\",\"Karlina, Nina\",\"Mulyawan, Rahman\",\"Madani, Muhlis\",\"Yusuf, Muhammad\"]",
"dc_subject_json": "[\"mental revolution\",\"innovation\",\"public service\",\"acceleration\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government. The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15023\",\"10.26618/ojip.v14i2.15023\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 277-297\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15023/7534\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15023",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.15023",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15023\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:57Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIndonesian mental revolution movement as a key-drive for accelerating the quality of public services: from idea to implementation\n\tPandiangan, Freddy\n\tNingrum, Sinta\n\tKarlina, Nina\n\tMulyawan, Rahman\n\tMadani, Muhlis\n\tYusuf, Muhammad\n\tmental revolution\n\tinnovation\n\tpublic service\n\tacceleration\n\tThis research aims to find out the implementation of a mental revolution that encourages the acceleration of innovation and digitalization of public services through the implementation of e-government to build a clean, effective, democratic and trusted government. The research design uses descriptive qualitative research by analyzing policy documents. This article examines the evolution of public service innovation policies in Indonesia related to the mental revolution initiative. The documents reviewed are laws, government regulations, ministerial regulations, and policy documents related to public service innovation and transformation, as well as e-government from January 2014 to May 2024. The results showed that since the launch of the National Movement for Mental Revolution, through the Indonesia Serves program, there has been an acceleration of the process of developing public service digitization innovations. This initiative encourages the acceleration of changes in the quality of public services by accelerating changes in the mindset, attitudes, and behavior of state civil apparatus to produce service innovations that improve the quality of public services. The acceleration of innovation development through e-government and public service digitalization can be realized with budget support, human resource readiness, sustainable policy commitment, and strong leadership in supporting the sustainability of holistic public service innovation. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15023\n\t10.26618/ojip.v14i2.15023\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 277-297\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15023/7534\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15080",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15287",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The identity politics of the local head election in Bolaang Mongondow, Indonesia",
"title_key": "the identity politics of the local head election in bolaang mongondow, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"The identity politics of the local head election in Bolaang Mongondow, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Kimbal, Alfons\",\"Rompas, Jufri\"]",
"dc_subject_json": "[\"identity politics\",\"local head election\",\"political behavior\"]",
"dc_description_json": "[\"Democracy in Indonesia should be a place to channel the aspirations of the people according to their preferences. The identity politics is a strategy carried out by interested groups in a contestation, the goal is to gain sympathy and votes in the election. However, the impact of the the identity politics tends to be negative where people tend to be selfish for one and group’s sake and this is contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. Bolaang Mongondow Regency is the locus of this research, where this area is still thick with the phenomenon of identity politics. This research examines the phenomenon of the the identity politics for election participants and also its impact on society as well as data found in the field and also previous studies that have examined matters related to the title of this research and then conducted a focus of group discussions. From the results of the study, it was found that the Identity Political Behavior in the Bolaang Mongondow Regency, especially in the Election of The Regional Heads in 2017 is still within the level of reasonableness and is one of the political strategies of the candidate pairs but is still within reasonable limits and it can be seen that there is no longer a majority force that has a sectoral ego in the interests of power but also the community has matured in choosing their leaders in the elections.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15287\",\"10.26618/ojip.v14i2.15287\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 348-361\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15287/7539\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15287",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.15287",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15287\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe identity politics of the local head election in Bolaang Mongondow, Indonesia\n\tKimbal, Alfons\n\tRompas, Jufri\n\tidentity politics\n\tlocal head election\n\tpolitical behavior\n\tDemocracy in Indonesia should be a place to channel the aspirations of the people according to their preferences. The identity politics is a strategy carried out by interested groups in a contestation, the goal is to gain sympathy and votes in the election. However, the impact of the the identity politics tends to be negative where people tend to be selfish for one and group’s sake and this is contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. Bolaang Mongondow Regency is the locus of this research, where this area is still thick with the phenomenon of identity politics. This research examines the phenomenon of the the identity politics for election participants and also its impact on society as well as data found in the field and also previous studies that have examined matters related to the title of this research and then conducted a focus of group discussions. From the results of the study, it was found that the Identity Political Behavior in the Bolaang Mongondow Regency, especially in the Election of The Regional Heads in 2017 is still within the level of reasonableness and is one of the political strategies of the candidate pairs but is still within reasonable limits and it can be seen that there is no longer a majority force that has a sectoral ego in the interests of power but also the community has matured in choosing their leaders in the elections. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15287\n\t10.26618/ojip.v14i2.15287\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 348-361\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15287/7539\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15081",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15334",
"status": "active",
"datestamp": "2024-12-08T00:03:58Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia",
"title_key": "contested local power in influencing regional development planning in nabire papua, indonesia",
"pub_date": "2024-08-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-08",
"dc_title_json": "[\"Contested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Lewerissa, Ch. M.\",\"Edyanto, Edyanto\"]",
"dc_subject_json": "[\"local government\",\"local elite\",\"development planning\",\"local authority power\"]",
"dc_description_json": "[\"This study analyzes the relationship dynamics between local government bureaucratic elites and political elites in Nabire Regency, Papua Province, using a quantitative approach with observation and questionnaires. The research reveals that the Regional Development Planning Agency (Bappeda) contributes significantly (83.1%) to the development planning process, indicating a strong technocratic influence. However, Bappeda faces challenges including unprofessional human resource management, limited budget and infrastructure, poor administrative organization, and inadequate planning and implementation of community-focused development programs. Local elites also exert a significant positive influence (78.7%) on the development planning process. Their role is characterized by the politicization of special autonomy, representation politics concerning poverty and resource management, Papuanization politics focusing on local empowerment, and the coastal-highlands dichotomy affecting development distribution. The study highlights the complex interplay between bureaucratic efficiency and local political dynamics in shaping regional development. It underscores the need for improved resource management, better administrative practices, and more inclusive planning processes. The findings also emphasize the importance of addressing political issues such as special autonomy, representation, and regional divisions to ensure equitable and effective development in Nabire Regency.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-08-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15334\",\"10.26618/ojip.v14i2.15334\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 362-376\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15334/7540\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15334",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i2.15334",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15334\n\t\t\t\t2024-12-08T00:03:58Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tContested local power in influencing regional development planning in Nabire Papua, Indonesia\n\tLewerissa, Ch. M.\n\tEdyanto, Edyanto\n\tlocal government\n\tlocal elite\n\tdevelopment planning\n\tlocal authority power\n\tThis study analyzes the relationship dynamics between local government bureaucratic elites and political elites in Nabire Regency, Papua Province, using a quantitative approach with observation and questionnaires. The research reveals that the Regional Development Planning Agency (Bappeda) contributes significantly (83.1%) to the development planning process, indicating a strong technocratic influence. However, Bappeda faces challenges including unprofessional human resource management, limited budget and infrastructure, poor administrative organization, and inadequate planning and implementation of community-focused development programs. Local elites also exert a significant positive influence (78.7%) on the development planning process. Their role is characterized by the politicization of special autonomy, representation politics concerning poverty and resource management, Papuanization politics focusing on local empowerment, and the coastal-highlands dichotomy affecting development distribution. The study highlights the complex interplay between bureaucratic efficiency and local political dynamics in shaping regional development. It underscores the need for improved resource management, better administrative practices, and more inclusive planning processes. The findings also emphasize the importance of addressing political issues such as special autonomy, representation, and regional divisions to ensure equitable and effective development in Nabire Regency.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-08-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15334\n\t10.26618/ojip.v14i2.15334\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024; 362-376\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15334/7540\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15088",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15847",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "#Nazarpemilu: promoting faith-based populist political communication in the Indonesian presidential election 2024",
"title_key": "nazarpemilu: promoting faith-based populist political communication in the indonesian presidential election 2024",
"pub_date": "2024-12-09",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"#Nazarpemilu: promoting faith-based populist political communication in the Indonesian presidential election 2024\"]",
"dc_creator_json": "[\"Putri, Nur A. Dwi\",\"Setiyono, Budi\",\"Yuwono, Teguh\",\"Erowati, Dewi\"]",
"dc_subject_json": "[\"faith-based populism\",\"political communication\",\"presidential election\",\"social media\"]",
"dc_description_json": "[\"We promise to our God the victory of the presidential candidate we support, that is the essence of #nazarpemilu. Promoting of populist political communication that occurred on the social media platform X during the 2024 Indonesian presidential election campaign. The hashtag is a fascinating trend as it combines elements of religion and the election, and it did not originate from the elites but rather from the supporters.Using a content analysis approach this study aims to explore the role of #Nazarpemilu in shaping faith-based populist political communication during the 2024 Indonesian presidential election campaign on the social media platform X.. We found first, #Nazarpemilu contains various hopes and promises from supporters to their God for the victory of the presidential candidate they support. Second, the involvement of some political actors in the hashtag affiliated with parties with Islamic ideologies. Third, some identified messages contain strategies to persuade other users to vote for the supported presidential candidate and strategies to push the movement into the offline realm. Fourth, this hashtag has an exposure effect on other users. Fifth, this hashtag is also tainted by the activities of pro-Prabowo-Gibran candidate pair buzzer activities countering the hashtag with a reversed narrative. Base on this findings that populist content shared by users that appeals to faith-based in the form of hashtags can play an effective role in spreading populist political communication on the social media platform X and have implications for voters mobilization.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-09\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/octet-stream\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847\",\"10.26618/ojip.v14i3.15847\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 499-515\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847/7711\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847/9388\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15847",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15847\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t#Nazarpemilu: promoting faith-based populist political communication in the Indonesian presidential election 2024\n\tPutri, Nur A. Dwi\n\tSetiyono, Budi\n\tYuwono, Teguh\n\tErowati, Dewi\n\tfaith-based populism\n\tpolitical communication\n\tpresidential election\n\tsocial media\n\tWe promise to our God the victory of the presidential candidate we support, that is the essence of #nazarpemilu. Promoting of populist political communication that occurred on the social media platform X during the 2024 Indonesian presidential election campaign. The hashtag is a fascinating trend as it combines elements of religion and the election, and it did not originate from the elites but rather from the supporters.Using a content analysis approach this study aims to explore the role of #Nazarpemilu in shaping faith-based populist political communication during the 2024 Indonesian presidential election campaign on the social media platform X.. We found first, #Nazarpemilu contains various hopes and promises from supporters to their God for the victory of the presidential candidate they support. Second, the involvement of some political actors in the hashtag affiliated with parties with Islamic ideologies. Third, some identified messages contain strategies to persuade other users to vote for the supported presidential candidate and strategies to push the movement into the offline realm. Fourth, this hashtag has an exposure effect on other users. Fifth, this hashtag is also tainted by the activities of pro-Prabowo-Gibran candidate pair buzzer activities countering the hashtag with a reversed narrative. Base on this findings that populist content shared by users that appeals to faith-based in the form of hashtags can play an effective role in spreading populist political communication on the social media platform X and have implications for voters mobilization.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-09\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/octet-stream\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847\n\t10.26618/ojip.v14i3.15847\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 499-515\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847/7711\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15847/9388\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15089",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15891",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance",
"title_key": "co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance",
"pub_date": "2024-12-09",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hajar, Siti\",\"Arma, Nur Ambia\"]",
"dc_subject_json": "[\"co-creation\",\"public value\",\"innovation\",\"digital-based\",\"public service\"]",
"dc_description_json": "[\"Digital technology is a solution in improving public services and governance, such as in administrative services with open access information. In organizing public services, the Hamparan Perak village government uses web-based applications, which aim to prevent corruption, increase transparency and reduce administrative costs in governance. This research uses a survey method, and is processed through smart PLS software. The results of this study indicate that digital-based public service innovation has a t value of 138.059 and a p value of 0.000. In addition, the results show that digital-based public service innovation has a significant positive effect on public value creation, which is 1.96. Thus, by implementing an electronic system in governance, Hamparan Perak Village can co-create public value by fulfilling the strategic trangle and relating to the main components that can differentiate services provided by public and private organizations. The form of innovation in optimizing digital-based public services in Hamparan Perak Village is the application of web applications. This will strengthen the co-creation of public value derived from the level of community satisfaction through community trust and support for the implementation of web-based governance in Hamparan Perak Village.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-09\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891\",\"10.26618/ojip.v14i3.15891\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 516-538\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891/7712\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891/9390\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15891",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15891\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCo-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance\n\tHajar, Siti\n\tArma, Nur Ambia\n\tco-creation\n\tpublic value\n\tinnovation\n\tdigital-based\n\tpublic service\n\tDigital technology is a solution in improving public services and governance, such as in administrative services with open access information. In organizing public services, the Hamparan Perak village government uses web-based applications, which aim to prevent corruption, increase transparency and reduce administrative costs in governance. This research uses a survey method, and is processed through smart PLS software. The results of this study indicate that digital-based public service innovation has a t value of 138.059 and a p value of 0.000. In addition, the results show that digital-based public service innovation has a significant positive effect on public value creation, which is 1.96. Thus, by implementing an electronic system in governance, Hamparan Perak Village can co-create public value by fulfilling the strategic trangle and relating to the main components that can differentiate services provided by public and private organizations. The form of innovation in optimizing digital-based public services in Hamparan Perak Village is the application of web applications. This will strengthen the co-creation of public value derived from the level of community satisfaction through community trust and support for the implementation of web-based governance in Hamparan Perak Village.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-09\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891\n\t10.26618/ojip.v14i3.15891\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 516-538\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891/7712\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15891/9390\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15079",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15286",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Impact of constituent development fund allocations on the performance of South Sulawesi provincial library and archives office",
"title_key": "impact of constituent development fund allocations on the performance of south sulawesi provincial library and archives office",
"pub_date": "2024-12-14",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Impact of constituent development fund allocations on the performance of South Sulawesi provincial library and archives office\"]",
"dc_creator_json": "[\"Hamudy, Moh Ilham A\",\"Annisa, Mutiara Lulu\",\"Rifki, M S\"]",
"dc_subject_json": "[\"Constituency Development Fund\",\"literacy\",\"library\",\"South Sulawesi\"]",
"dc_description_json": "[\"The decision of the South Sulawesi Provincial Government to suspend the Regional House of Representatives grant, known as the Constituent Development Fund, adversely affected the programs and activities of the South Sulawesi Provincial Library and Archives Office. Budget allocation is a critical support of the achievement of the Community Literacy Development Index and Reading Interest Index. The purpose of this study is to analyze the impact of the management of the Constituent Development Fund on the Library and Archives Office of South Sulawesi Province and provide solutions to address the problems related to the fund allocation. A mixture of descriptive and literature study methods was used, while a qualitative approach was used for data analysis. Analysis of the 2023 data shows that the South Sulawesi Provincial Library and Archives Office depends heavily on the Constituent Development Fund to finance its programs and activities. The library office had difficulty in reaching the targets of the Community Literacy Development Index and Reading Interest Level when the Constituent Development Fund was suspended and reallocated to pay the provincial government's debt. The budget uptake was inhibited, impacting on the execution of strategic programs that correlate to an increase in the human development index.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15286\",\"10.26618/ojip.v14i3.15286\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 556-572\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15286/7715\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15286",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15286",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15286\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImpact of constituent development fund allocations on the performance of South Sulawesi provincial library and archives office\n\tHamudy, Moh Ilham A\n\tAnnisa, Mutiara Lulu\n\tRifki, M S\n\tConstituency Development Fund\n\tliteracy\n\tlibrary\n\tSouth Sulawesi\n\tThe decision of the South Sulawesi Provincial Government to suspend the Regional House of Representatives grant, known as the Constituent Development Fund, adversely affected the programs and activities of the South Sulawesi Provincial Library and Archives Office. Budget allocation is a critical support of the achievement of the Community Literacy Development Index and Reading Interest Index. The purpose of this study is to analyze the impact of the management of the Constituent Development Fund on the Library and Archives Office of South Sulawesi Province and provide solutions to address the problems related to the fund allocation. A mixture of descriptive and literature study methods was used, while a qualitative approach was used for data analysis. Analysis of the 2023 data shows that the South Sulawesi Provincial Library and Archives Office depends heavily on the Constituent Development Fund to finance its programs and activities. The library office had difficulty in reaching the targets of the Community Literacy Development Index and Reading Interest Level when the Constituent Development Fund was suspended and reallocated to pay the provincial government's debt. The budget uptake was inhibited, impacting on the execution of strategic programs that correlate to an increase in the human development index.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15286\n\t10.26618/ojip.v14i3.15286\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 556-572\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15286/7715\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15087",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15846",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Voters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024",
"title_key": "voters response to public information disclosure policies in the local head election of ciamis regency 2024",
"pub_date": "2024-12-14",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Voters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024\"]",
"dc_creator_json": "[\"Endah, Kiki\",\"Nursetiawan, Irfan\",\"Vestikowati, Endah\"]",
"dc_subject_json": "[\"political participation\",\"voting behavior\",\"public information\",\"local head election\"]",
"dc_description_json": "[\"The lack of political education for the people of Ciamis Regency in local head elections has an impact on the lack of voter information on local head candidates, so that political behavior is based on assumptions and non-rational factors. Voters are vulnerable to negative influences in the local head election process and are rooted in political fraud at the grassroots. This study aims to determine Voters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024. The research method uses qualitative research with an explanatory approach. The results showed that the level of community response in Ciamis Regency in the pre-election process of local head elections was quite high, as evidenced by the many positive comments and the enthusiasm of the community to express their opinions on social media platforms regarding candidates for Regent and Deputy Regent in the 2024 local head elections. Furthermore, to increase voter participation in future local head elections, the General Election Commission of Ciamis Regency must increase the intensity of socialization, political education, and conduct extensive social media monitoring.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-14\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15846\",\"10.26618/ojip.v14i3.15846\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 539-555\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15846/7714\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15846",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15846",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15846\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tVoters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024\n\tEndah, Kiki\n\tNursetiawan, Irfan\n\tVestikowati, Endah\n\tpolitical participation\n\tvoting behavior\n\tpublic information\n\tlocal head election\n\tThe lack of political education for the people of Ciamis Regency in local head elections has an impact on the lack of voter information on local head candidates, so that political behavior is based on assumptions and non-rational factors. Voters are vulnerable to negative influences in the local head election process and are rooted in political fraud at the grassroots. This study aims to determine Voters response to public information disclosure policies in the local head election of Ciamis Regency 2024. The research method uses qualitative research with an explanatory approach. The results showed that the level of community response in Ciamis Regency in the pre-election process of local head elections was quite high, as evidenced by the many positive comments and the enthusiasm of the community to express their opinions on social media platforms regarding candidates for Regent and Deputy Regent in the 2024 local head elections. Furthermore, to increase voter participation in future local head elections, the General Election Commission of Ciamis Regency must increase the intensity of socialization, political education, and conduct extensive social media monitoring.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-14\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15846\n\t10.26618/ojip.v14i3.15846\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 539-555\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15846/7714\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15053",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12764",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Adopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in Gorontalo city, Indonesia",
"title_key": "adopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in gorontalo city, indonesia",
"pub_date": "2024-12-19",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Adopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in Gorontalo city, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Junus, Dikson\",\"Harun, Nur Istiyan\",\"Napir, Suaib\"]",
"dc_subject_json": "[\"environmental policy\",\"sustainable development\",\"quadruple helix\"]",
"dc_description_json": "[\"Gorontalo City is an area that has potential natural resources. However, destructive natural resource management has caused a lot of environmental damage. Waste management, for example, is still a prominent problem in Gorontalo City. This research explains the environmental problems faced by Gorontalo City using the quadruple helix model. This research method uses an explanatory approach, to identify, mapping, and formulating alternative solution models for environmental problems based on sustainable development principles. The data collected is used as input in formulating environmental policies with a collaborative system using the quadruple helix model. The results of the study found that the policy for handling environmental problems in Gorontalo City has not been well optimized. The main problem originates from the lack of a creative and innovative collaboration system between the government, community, academia and industry. Gorontalo City Government basically has a strategic plan, but the formulation, implementation and evaluation process does not involve other strategic actors. The Quadruple Helix model could be a suitable local innovation model that is adjusted to the condition of resources in a local region.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-19\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12764\",\"10.26618/ojip.v14i3.12764\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 573-588\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12764/7724\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12764",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.12764",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12764\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAdopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in Gorontalo city, Indonesia\n\tJunus, Dikson\n\tHarun, Nur Istiyan\n\tNapir, Suaib\n\tenvironmental policy\n\tsustainable development\n\tquadruple helix\n\tGorontalo City is an area that has potential natural resources. However, destructive natural resource management has caused a lot of environmental damage. Waste management, for example, is still a prominent problem in Gorontalo City. This research explains the environmental problems faced by Gorontalo City using the quadruple helix model. This research method uses an explanatory approach, to identify, mapping, and formulating alternative solution models for environmental problems based on sustainable development principles. The data collected is used as input in formulating environmental policies with a collaborative system using the quadruple helix model. The results of the study found that the policy for handling environmental problems in Gorontalo City has not been well optimized. The main problem originates from the lack of a creative and innovative collaboration system between the government, community, academia and industry. Gorontalo City Government basically has a strategic plan, but the formulation, implementation and evaluation process does not involve other strategic actors. The Quadruple Helix model could be a suitable local innovation model that is adjusted to the condition of resources in a local region.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-19\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12764\n\t10.26618/ojip.v14i3.12764\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 573-588\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/12764/7724\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:58:59",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15083",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15622",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Promoting collaborative governance to integrated halal tourism development in Bukittinggi city, Indonesia",
"title_key": "promoting collaborative governance to integrated halal tourism development in bukittinggi city, indonesia",
"pub_date": "2024-12-23",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Promoting collaborative governance to integrated halal tourism development in Bukittinggi city, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yvanka, Vika\",\"Erianjoni, Erianjoni\"]",
"dc_subject_json": "[\"Collaborative Governance\",\"Halal Tourism\",\"Integration\"]",
"dc_description_json": "[\"This study addresses the potential of halal tourism as a promising revenue sector in Bukittinggi City, which has a majority Muslim population with the philosophy of life “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Bukittinggi was chosen as a tourism destination based on its strong local culture, customs, and religion, which are aligned with the vision of halal tourism. Bukittinggi City has potential, but also has to face problems including limited infrastructure, halal tourism awareness, and contention over the socio-cultural impact of the arrival of foreign travelers. This research uses a qualitative method with an explanatory approach and data collection through participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that the community, tourism businesses, and the government contribute to integrating halal tourism development in Bukittinggi City by providing services, regulations, supervision, training, socialization, assistance, capacity building, and promotion of halal tourism. An active collaboration is also required to ensure inclusive, authentic, and sustainable growth of the tourism industry, which makes Bukittinggi a desirable halal tourism destination for Muslim visitors from all over the world. Moreover, the effective implementation of collaboration strategies between the local government, business actors, and local communities is expected to increase local economic growth and tourism image.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15622\",\"10.26618/ojip.v14i3.15622\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 606-626\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15622/7729\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15622",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15622",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15622\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPromoting collaborative governance to integrated halal tourism development in Bukittinggi city, Indonesia\n\tYvanka, Vika\n\tErianjoni, Erianjoni\n\tCollaborative Governance\n\tHalal Tourism\n\tIntegration\n\tThis study addresses the potential of halal tourism as a promising revenue sector in Bukittinggi City, which has a majority Muslim population with the philosophy of life “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Bukittinggi was chosen as a tourism destination based on its strong local culture, customs, and religion, which are aligned with the vision of halal tourism. Bukittinggi City has potential, but also has to face problems including limited infrastructure, halal tourism awareness, and contention over the socio-cultural impact of the arrival of foreign travelers. This research uses a qualitative method with an explanatory approach and data collection through participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that the community, tourism businesses, and the government contribute to integrating halal tourism development in Bukittinggi City by providing services, regulations, supervision, training, socialization, assistance, capacity building, and promotion of halal tourism. An active collaboration is also required to ensure inclusive, authentic, and sustainable growth of the tourism industry, which makes Bukittinggi a desirable halal tourism destination for Muslim visitors from all over the world. Moreover, the effective implementation of collaboration strategies between the local government, business actors, and local communities is expected to increase local economic growth and tourism image.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15622\n\t10.26618/ojip.v14i3.15622\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 606-626\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15622/7729\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15085",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15688",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The quintuple helix innovation model: a pathway to sustainable development in marginalized rural communities",
"title_key": "the quintuple helix innovation model: a pathway to sustainable development in marginalized rural communities",
"pub_date": "2024-12-23",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"The quintuple helix innovation model: a pathway to sustainable development in marginalized rural communities\"]",
"dc_creator_json": "[\"Marta, Auradian\",\"Febrina, Rury\",\"Asrida, Wan\",\"Amin, Raja Muhammad\",\"MS, Zulfa Harirah.\"]",
"dc_subject_json": "[\"quintuple helix\",\"underdeveloped village\",\"wetland area\",\"village development\"]",
"dc_description_json": "[\"This research is based on the empirical fact that there is an increase in the status of villages from the majority of Underdeveloped and Very Underdeveloped Villages in 2022 to Developed Villages in 2023. This research focuses on discussing the development of very underdeveloped villages in Kampar Regency in the perspective of the quintuple helix, with the characteristics of wetland areas and conservation areas that have their own challenges in village development. This research is included in the qualitative approach with the type of phenomenology. The results of this study are based on the quintuple helix model which shows the cooperation of 5 (five) important actors, namely the state (government), private sector, academics, media, and the community as well as support from the natural environment in the village. Quintuple Helix, in this study, visualizes collective interaction and knowledge exchange through five subsystems (helix): (1) the education system, (2) the economic system, (3) the natural environment, (4) the media and culture-based society (as well as civil society), (5) and the political system. It can be concluded that the quintuple helix framework in this study has involved many of the previously mentioned actors but has not provided a significant impact on village development, especially villages that were previously very underdeveloped in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15688\",\"10.26618/ojip.v14i3.15688\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 647-665\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15688/7734\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15688",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15688",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15688\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe quintuple helix innovation model: a pathway to sustainable development in marginalized rural communities\n\tMarta, Auradian\n\tFebrina, Rury\n\tAsrida, Wan\n\tAmin, Raja Muhammad\n\tMS, Zulfa Harirah.\n\tquintuple helix\n\tunderdeveloped village\n\twetland area\n\tvillage development\n\tThis research is based on the empirical fact that there is an increase in the status of villages from the majority of Underdeveloped and Very Underdeveloped Villages in 2022 to Developed Villages in 2023. This research focuses on discussing the development of very underdeveloped villages in Kampar Regency in the perspective of the quintuple helix, with the characteristics of wetland areas and conservation areas that have their own challenges in village development. This research is included in the qualitative approach with the type of phenomenology. The results of this study are based on the quintuple helix model which shows the cooperation of 5 (five) important actors, namely the state (government), private sector, academics, media, and the community as well as support from the natural environment in the village. Quintuple Helix, in this study, visualizes collective interaction and knowledge exchange through five subsystems (helix): (1) the education system, (2) the economic system, (3) the natural environment, (4) the media and culture-based society (as well as civil society), (5) and the political system. It can be concluded that the quintuple helix framework in this study has involved many of the previously mentioned actors but has not provided a significant impact on village development, especially villages that were previously very underdeveloped in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15688\n\t10.26618/ojip.v14i3.15688\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 647-665\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15688/7734\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15086",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15845",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Law diversities for climate change: legal pluralism and climate governance in Indonesia",
"title_key": "law diversities for climate change: legal pluralism and climate governance in indonesia",
"pub_date": "2024-12-23",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Law diversities for climate change: legal pluralism and climate governance in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Tarigan, Muhammad Insan\",\"Hafandi, Raisha\"]",
"dc_subject_json": "[\"legal pluralism\",\"Climate Change\",\"Ocean Governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This study explores global governance dynamics affecting climate change governance in Indonesia, focusing on legal pluralism as a framework for integrating state law, customary law and Islamic law. Considering the context of legal diversity, this study investigates the emergence of models of climate change governance approaches in Indonesia after the 2015 Paris Agreement, specifically examining the consequences of climate change governance on legal mechanisms related to the climate crisis in Indonesia. The study then specifically analyzes ocean-based solutions, highlighting the importance of a focused concentration on climate change governance and legal frameworks in Indonesia. The process of formulating regulations in Indonesia is mainly top-down and neglects to consider the socio-economic rules of the society. As a result, the role of communities at the grassroots level or other social groups is not represented. Therefore, the formulation of Indonesia's NDC policy documents, especially those related to the forest and land use (FOLU) sector, is recommended to increase the inclusiveness of local communities, local governments, and non-governmental organizations. The current paradigm of legal pluralism has the opportunity to improve climate change governance in Indonesia. Climate change policies through international law can be integrated into state law, customary law, and Islamic law in Indonesia in a harmonious way.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15845\",\"10.26618/ojip.v14i3.15845\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 589-605\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15845/7728\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15845",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15845",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15845\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLaw diversities for climate change: legal pluralism and climate governance in Indonesia\n\tTarigan, Muhammad Insan\n\tHafandi, Raisha\n\tlegal pluralism\n\tClimate Change\n\tOcean Governance\n\tThis study explores global governance dynamics affecting climate change governance in Indonesia, focusing on legal pluralism as a framework for integrating state law, customary law and Islamic law. Considering the context of legal diversity, this study investigates the emergence of models of climate change governance approaches in Indonesia after the 2015 Paris Agreement, specifically examining the consequences of climate change governance on legal mechanisms related to the climate crisis in Indonesia. The study then specifically analyzes ocean-based solutions, highlighting the importance of a focused concentration on climate change governance and legal frameworks in Indonesia. The process of formulating regulations in Indonesia is mainly top-down and neglects to consider the socio-economic rules of the society. As a result, the role of communities at the grassroots level or other social groups is not represented. Therefore, the formulation of Indonesia's NDC policy documents, especially those related to the forest and land use (FOLU) sector, is recommended to increase the inclusiveness of local communities, local governments, and non-governmental organizations. The current paradigm of legal pluralism has the opportunity to improve climate change governance in Indonesia. Climate change policies through international law can be integrated into state law, customary law, and Islamic law in Indonesia in a harmonious way.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15845\n\t10.26618/ojip.v14i3.15845\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 589-605\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15845/7728\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15095",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16303",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia",
"title_key": "improving village information systems for sustainable development in karawang regency, indonesia",
"pub_date": "2024-12-23",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Aryani, Lina\",\"Kusumaningrum, Rastri\"]",
"dc_subject_json": "[\"E-Government\",\"Village Information System\",\"SDGs\",\"Karawang\"]",
"dc_description_json": "[\"The village information system is a critical factor in rural development. The information system allows the government to accurately identify the direction of village development, in accordance with the needs and resources of the village. This research aims to examine and analyze the dimensions that affect the implementation and development of village information systems, as one of the village government's tools in realizing Sustainable Development Goals. This research used a case study approach with qualitative methods, where data was collected through documentation, observation, and interview techniques. The results identified many challenges in the implementation of village information systems in Karawang Regency, such as the lack of regulations at the local level, limited human resource capacity, less information technology infrastructure, and suboptimal performance of pilot applications. Based on these findings, strategic policy recommendations for improvement include formulating local regulations, investing in technology infrastructure, training and developing human resources. This research has positive implications for the application of village-based information systems in realizing the Village SDGs in Karawang.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16303\",\"10.26618/ojip.v14i3.16303\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 627-646\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16303/7730\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16303",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.16303",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16303\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImproving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia\n\tAryani, Lina\n\tKusumaningrum, Rastri\n\tE-Government\n\tVillage Information System\n\tSDGs\n\tKarawang\n\tThe village information system is a critical factor in rural development. The information system allows the government to accurately identify the direction of village development, in accordance with the needs and resources of the village. This research aims to examine and analyze the dimensions that affect the implementation and development of village information systems, as one of the village government's tools in realizing Sustainable Development Goals. This research used a case study approach with qualitative methods, where data was collected through documentation, observation, and interview techniques. The results identified many challenges in the implementation of village information systems in Karawang Regency, such as the lack of regulations at the local level, limited human resource capacity, less information technology infrastructure, and suboptimal performance of pilot applications. Based on these findings, strategic policy recommendations for improvement include formulating local regulations, investing in technology infrastructure, training and developing human resources. This research has positive implications for the application of village-based information systems in realizing the Village SDGs in Karawang.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16303\n\t10.26618/ojip.v14i3.16303\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 627-646\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16303/7730\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15096",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16337",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Integrating environmental issues in the policy agenda by the ruling parties in East Java, Indonesia",
"title_key": "integrating environmental issues in the policy agenda by the ruling parties in east java, indonesia",
"pub_date": "2024-12-23",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Integrating environmental issues in the policy agenda by the ruling parties in East Java, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Alim, Syahirul\",\"Firmantoro, Verdy\",\"Permadi, Angga Sukmara Christian\"]",
"dc_subject_json": "[\"environmental issues\",\"political party\",\"elections\",\"policy agenda\"]",
"dc_description_json": "[\"This research explores how green ideologies are embedded in the policy agendas of ruling parties, including the three main political parties that won the 2020 local head elections in East Java Province, Indonesia. The research approach used is mixed methods, with quantitative and qualitative analysis to understand the awareness, discourse, and strategy of environmental issues in the policy agenda of the winning political parties. The results show that within political parties, sustainability considerations are largely reactive, oriented towards short-term goals, and mainly used for instrumental purposes. Despite the existing literature, parties that are more likely to survive electorally are in areas where voters are highly concerned about environmental issues and have different party strategies in terms of general policy. However, in East Java province, the increasing public concern for environmental issues has not been used as a strategic tool by political parties. These findings suggest that moving beyond superficial environmental initiatives towards strategic environmental integration can improve electoral competitiveness and promote sustainable development. The results suggest that by aligning their strategies with broader sustainability goals and adopting proactive measures for environmental management, regional political parties in East Java can not only respond to short-term electoral pressures; they can even begin to resolve some of the key sustainability challenges that underpin future electoral success and the quality of governance in their regions.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-23\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337\",\"10.26618/ojip.v14i3.16337\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 666-678\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337/7735\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337/9407\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.16337",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16337\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIntegrating environmental issues in the policy agenda by the ruling parties in East Java, Indonesia\n\tAlim, Syahirul\n\tFirmantoro, Verdy\n\tPermadi, Angga Sukmara Christian\n\tenvironmental issues\n\tpolitical party\n\telections\n\tpolicy agenda\n\tThis research explores how green ideologies are embedded in the policy agendas of ruling parties, including the three main political parties that won the 2020 local head elections in East Java Province, Indonesia. The research approach used is mixed methods, with quantitative and qualitative analysis to understand the awareness, discourse, and strategy of environmental issues in the policy agenda of the winning political parties. The results show that within political parties, sustainability considerations are largely reactive, oriented towards short-term goals, and mainly used for instrumental purposes. Despite the existing literature, parties that are more likely to survive electorally are in areas where voters are highly concerned about environmental issues and have different party strategies in terms of general policy. However, in East Java province, the increasing public concern for environmental issues has not been used as a strategic tool by political parties. These findings suggest that moving beyond superficial environmental initiatives towards strategic environmental integration can improve electoral competitiveness and promote sustainable development. The results suggest that by aligning their strategies with broader sustainability goals and adopting proactive measures for environmental management, regional political parties in East Java can not only respond to short-term electoral pressures; they can even begin to resolve some of the key sustainability challenges that underpin future electoral success and the quality of governance in their regions.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-23\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337\n\t10.26618/ojip.v14i3.16337\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 666-678\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337/7735\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16337/9407\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15099",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16604",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Beyond borders: the dynamic role of Papuan Muslims in governing special autonomy",
"title_key": "beyond borders: the dynamic role of papuan muslims in governing special autonomy",
"pub_date": "2024-12-28",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Beyond borders: the dynamic role of Papuan Muslims in governing special autonomy\"]",
"dc_creator_json": "[\"Darus, Muhammad Rifai\",\"Abdullah, Irwan\",\"Qodir, Zuly\",\"Jubba, Hasse\"]",
"dc_subject_json": "[\"dynamic role\",\"group polarization\",\"Papuan muslims\",\"governance\",\"special autonomy\"]",
"dc_description_json": "[\"The implementation of special autonomy in Papua Province has raised critical challenges, particularly the marginalization of certain groups based on ethnicity and religion. This study examines the dynamic role of Muslim groups in Papua post-special autonomy implementation, addressing gaps in previous research. Using a qualitative descriptive case study approach, the findings reveal three key points. First, the political engagement of Muslim groups has become more dynamic but remains limited compared to Indigenous Papuans (OAP). Second, special autonomy policies, while intended to empower OAPs, have narrowed the participation space for non-OAP groups, including Muslims. Third, the policies restrict opportunities for Muslim Papuans to hold strategic government positions, as recruitment prioritizes OAP representation. These findings highlight the multidimensional challenges of special autonomy, including social, political, and economic inequalities. The study concludes that, while special autonomy policies offer opportunities for regional development, they also foster tensions and marginalization. To address these issues, it recommends adopting more inclusive governance and balanced policies that accommodate both OAP and non-OAP groups. By doing so, Papua’s development can be more equitable and sustainable, fostering harmony among its diverse communities.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-28\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16604\",\"10.26618/ojip.v14i3.16604\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 679-692\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16604/7803\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16604",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.16604",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16604\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBeyond borders: the dynamic role of Papuan Muslims in governing special autonomy\n\tDarus, Muhammad Rifai\n\tAbdullah, Irwan\n\tQodir, Zuly\n\tJubba, Hasse\n\tdynamic role\n\tgroup polarization\n\tPapuan muslims\n\tgovernance\n\tspecial autonomy\n\tThe implementation of special autonomy in Papua Province has raised critical challenges, particularly the marginalization of certain groups based on ethnicity and religion. This study examines the dynamic role of Muslim groups in Papua post-special autonomy implementation, addressing gaps in previous research. Using a qualitative descriptive case study approach, the findings reveal three key points. First, the political engagement of Muslim groups has become more dynamic but remains limited compared to Indigenous Papuans (OAP). Second, special autonomy policies, while intended to empower OAPs, have narrowed the participation space for non-OAP groups, including Muslims. Third, the policies restrict opportunities for Muslim Papuans to hold strategic government positions, as recruitment prioritizes OAP representation. These findings highlight the multidimensional challenges of special autonomy, including social, political, and economic inequalities. The study concludes that, while special autonomy policies offer opportunities for regional development, they also foster tensions and marginalization. To address these issues, it recommends adopting more inclusive governance and balanced policies that accommodate both OAP and non-OAP groups. By doing so, Papua’s development can be more equitable and sustainable, fostering harmony among its diverse communities.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-28\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16604\n\t10.26618/ojip.v14i3.16604\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 679-692\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16604/7803\n\tCopyright (c) 2024 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15078",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15265",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A theory-based analysis of labour unions in the South African Public Service",
"title_key": "a theory-based analysis of labour unions in the south african public service",
"pub_date": "2024-12-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"A theory-based analysis of labour unions in the South African Public Service\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rulashe, Tando\"]",
"dc_subject_json": "[\"Collective Bargaining\",\"Liberation\",\"Labour Unions\",\"Labour Relations\",\"Public Service\"]",
"dc_description_json": "[\"This study provides a theory-based analysis of labour unions in the South African Public Service (SAPS), focusing on the evolving dynamics of labour relations, power structures, and collective bargaining processes. The research investigates how both historical legacies and contemporary socio-economic conditions shape the role of unions within the public sector. Specifically, the study examines the influence of apartheid-era policies, post-apartheid reforms, and the impact of global economic trends on labour organisations. Theoretical frameworks such as institutional theory, social movement theory, and marxist perspectives, along with indigenous frameworks like ubuntu philosophy, worker democracy, liberation unionism, and social movement unionism, underpin the analysis. The research follows a qualitative design, drawing on an in-depth analysis of academic literature, policy documents, legal frameworks, and secondary data sources to uncover trends and patterns in labour relations. Key findings reveal a complex interplay of socio-economic inequalities, political governance, and legislative frameworks that continue to shape union activities within the SAPS. Additionally, the study highlights the importance of socio-cultural dynamics in understanding labour relations within a historically charged environment. This paper contributes to theoretical debates in industrial relations by offering nuanced insights into the challenges and opportunities confronting unions in the South African public sector. The findings have practical implications for policymakers, union leaders, and public administration practitioners aiming to encourage more equitable labour relations and promote social justice. Ultimately, the study provides a framework for rethinking labour union strategies in light of contemporary challenges and the broader pursuit of transformation in the public service.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15265\",\"10.26618/ojip.v14i3.15265\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 751-771\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15265/7957\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15265",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15265",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15265\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA theory-based analysis of labour unions in the South African Public Service\n\tRulashe, Tando\n\tCollective Bargaining\n\tLiberation\n\tLabour Unions\n\tLabour Relations\n\tPublic Service\n\tThis study provides a theory-based analysis of labour unions in the South African Public Service (SAPS), focusing on the evolving dynamics of labour relations, power structures, and collective bargaining processes. The research investigates how both historical legacies and contemporary socio-economic conditions shape the role of unions within the public sector. Specifically, the study examines the influence of apartheid-era policies, post-apartheid reforms, and the impact of global economic trends on labour organisations. Theoretical frameworks such as institutional theory, social movement theory, and marxist perspectives, along with indigenous frameworks like ubuntu philosophy, worker democracy, liberation unionism, and social movement unionism, underpin the analysis. The research follows a qualitative design, drawing on an in-depth analysis of academic literature, policy documents, legal frameworks, and secondary data sources to uncover trends and patterns in labour relations. Key findings reveal a complex interplay of socio-economic inequalities, political governance, and legislative frameworks that continue to shape union activities within the SAPS. Additionally, the study highlights the importance of socio-cultural dynamics in understanding labour relations within a historically charged environment. This paper contributes to theoretical debates in industrial relations by offering nuanced insights into the challenges and opportunities confronting unions in the South African public sector. The findings have practical implications for policymakers, union leaders, and public administration practitioners aiming to encourage more equitable labour relations and promote social justice. Ultimately, the study provides a framework for rethinking labour union strategies in light of contemporary challenges and the broader pursuit of transformation in the public service.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15265\n\t10.26618/ojip.v14i3.15265\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 751-771\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15265/7957\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15084",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15657",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Governing the boundary: between socio-environmental vulnerability and state capacity in Temajuk Village, Indonesia",
"title_key": "governing the boundary: between socio-environmental vulnerability and state capacity in temajuk village, indonesia",
"pub_date": "2024-12-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Governing the boundary: between socio-environmental vulnerability and state capacity in Temajuk Village, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Indonesia, Alfath Bagus Panuntun El Nur\",\"Falarima, Defila Priana\",\"Khaidir, Said\",\"Surida, Ari\",\"MS, Nur Muliasari\",\"S, Tara Charissa Oktavia\"]",
"dc_subject_json": "[\"national security\",\"border area\",\"turtle conservation\",\"smuggling\",\"Temajuk Village\"]",
"dc_description_json": "[\"This research explored the challenges and solutions to governing Indonesian border areas, with a particular focused on Temajuk Village in Sambas Regency, West Kalimantan Province. The research highlighted two critical issues: increased smuggling of illegal goods and socio-environmental vulnerabilities, particularly regarding the conservation of endangered sea turtles. The research identified systemic weaknesses, including inadequate state capacity, limited law enforcement and socio-economic disparity factors that exacerbate transnational challenges. The findings exposed potential national threats caused by geographic isolation, and porous borders that facilitate illicit activities, such as drug and alcoholic drinks smuggling, with serious social consequences, including youth delinquency, early marriage, declining education levels, and increased health risks, such as the spread of HIV/AIDS. Furthermore, unsustainable exploitation of sea turtles for cultural and economic purposes also threatens biodiversity. This article proposes a multifaceted strategy to address these interrelated issues, prioritizing effective border management, sustainable economic development, and strong community engagement. Strengthening institutional and individual capacities at the village level, improving law enforcement and encouraging cross-sectoral cooperation between village, district, provincial and national governments are essential. Highlighting the threats to Temajuk Village, this research promotes evidence-based local strategies that align national security with ecological and social well-being and offers insights into sustainable governance in border areas.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15657\",\"10.26618/ojip.v14i3.15657\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 712-729\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15657/7875\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15657",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15657",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15657\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGoverning the boundary: between socio-environmental vulnerability and state capacity in Temajuk Village, Indonesia\n\tIndonesia, Alfath Bagus Panuntun El Nur\n\tFalarima, Defila Priana\n\tKhaidir, Said\n\tSurida, Ari\n\tMS, Nur Muliasari\n\tS, Tara Charissa Oktavia\n\tnational security\n\tborder area\n\tturtle conservation\n\tsmuggling\n\tTemajuk Village\n\tThis research explored the challenges and solutions to governing Indonesian border areas, with a particular focused on Temajuk Village in Sambas Regency, West Kalimantan Province. The research highlighted two critical issues: increased smuggling of illegal goods and socio-environmental vulnerabilities, particularly regarding the conservation of endangered sea turtles. The research identified systemic weaknesses, including inadequate state capacity, limited law enforcement and socio-economic disparity factors that exacerbate transnational challenges. The findings exposed potential national threats caused by geographic isolation, and porous borders that facilitate illicit activities, such as drug and alcoholic drinks smuggling, with serious social consequences, including youth delinquency, early marriage, declining education levels, and increased health risks, such as the spread of HIV/AIDS. Furthermore, unsustainable exploitation of sea turtles for cultural and economic purposes also threatens biodiversity. This article proposes a multifaceted strategy to address these interrelated issues, prioritizing effective border management, sustainable economic development, and strong community engagement. Strengthening institutional and individual capacities at the village level, improving law enforcement and encouraging cross-sectoral cooperation between village, district, provincial and national governments are essential. Highlighting the threats to Temajuk Village, this research promotes evidence-based local strategies that align national security with ecological and social well-being and offers insights into sustainable governance in border areas.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15657\n\t10.26618/ojip.v14i3.15657\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 712-729\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15657/7875\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15101",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16685",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Risk communication for disaster prevention and management in the rural communities of Mangu local government in Plateau state, Nigeria",
"title_key": "risk communication for disaster prevention and management in the rural communities of mangu local government in plateau state, nigeria",
"pub_date": "2024-12-30",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Risk communication for disaster prevention and management in the rural communities of Mangu local government in Plateau state, Nigeria\"]",
"dc_creator_json": "[\"Okocha, Desmond Onyemechi\",\"Faloseyi, Michael\",\"Obiorah, Amaka Cynthia\"]",
"dc_subject_json": "[\"disaster management\",\"disaster prevention\",\"risk communication\",\"risk perception\"]",
"dc_description_json": "[\"Disasters are unpleasant experiences, but disasters are part of the reality of human existence. Human activities have increased the rate, intensity and sources of disasters. Several studies have determined the role of risk communication, an emerging area of communication, in preventing and managing disasters. This study aims to verify the robustness of the claim that risk communication can influence responses in unfavorable situations, thereby reducing the possible consequences of disasters or leading to immediate avoidance. The theoretical framework for this study is the protection motivation theory and the extended parallel process model. Both theories explain how individuals behave when exposed to disaster threats and how risk communication can influence responses in threatening situations. This qualitative research collected data using focus group discussions involving 20 speakers who were purposively selected based on their experience in dealing with disasters in Mangu Local Government Area, Plateau State, Nigeria. This research findings validate risk communication as a proactive approach to reducing the consequences of disasters. The study suggests that government and professional bodies involved in risk communication should invest in capacity building in various skills and needs to earn the trust of their stakeholders to enhance the perceived credibility of their messages.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16685\",\"10.26618/ojip.v14i3.16685\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 730-750\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16685/7952\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16685",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.16685",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16685\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tRisk communication for disaster prevention and management in the rural communities of Mangu local government in Plateau state, Nigeria\n\tOkocha, Desmond Onyemechi\n\tFaloseyi, Michael\n\tObiorah, Amaka Cynthia\n\tdisaster management\n\tdisaster prevention\n\trisk communication\n\trisk perception\n\tDisasters are unpleasant experiences, but disasters are part of the reality of human existence. Human activities have increased the rate, intensity and sources of disasters. Several studies have determined the role of risk communication, an emerging area of communication, in preventing and managing disasters. This study aims to verify the robustness of the claim that risk communication can influence responses in unfavorable situations, thereby reducing the possible consequences of disasters or leading to immediate avoidance. The theoretical framework for this study is the protection motivation theory and the extended parallel process model. Both theories explain how individuals behave when exposed to disaster threats and how risk communication can influence responses in threatening situations. This qualitative research collected data using focus group discussions involving 20 speakers who were purposively selected based on their experience in dealing with disasters in Mangu Local Government Area, Plateau State, Nigeria. This research findings validate risk communication as a proactive approach to reducing the consequences of disasters. The study suggests that government and professional bodies involved in risk communication should invest in capacity building in various skills and needs to earn the trust of their stakeholders to enhance the perceived credibility of their messages.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16685\n\t10.26618/ojip.v14i3.16685\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 730-750\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16685/7952\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15082",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15399",
"status": "active",
"datestamp": "2025-02-15T05:47:27Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Border governance through local community empowerment: insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline",
"title_key": "border governance through local community empowerment: insights from indonesia-papua new guinea borderline",
"pub_date": "2024-12-31",
"pub_year": "2024",
"pub_month": "2024-12",
"dc_title_json": "[\"Border governance through local community empowerment: insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pakasi, Usman\",\"Faridz, Muhammad\",\"Majid, Hasbi\",\"Susilawati, Susilawati\"]",
"dc_subject_json": "[\"Border Governance\",\"Border Area\",\"Local Empowerment\",\"Agriculture Community\"]",
"dc_description_json": "[\"This research explored the empowerment of local communities in governing the border areas between Indonesia and Papua New Guinea. The research aims at strategies to improve community livelihoods through the development of agricultural infrastructure, increased productivity, food security, and community participation in decision-making. The research methodology used was a qualitative case study conducted in Kampung Mosso, on the Indonesia-Papua New Guinea borderline. Data was collected through interviews with local leaders and local residents, complemented by a review of government reports and policies, NGO documents, and other academic sources. Analysis will utilize NVivo software for systematic coding and evaluation. Research findings showed that agricultural infrastructure development receives the highest allocation in community empowerment efforts, followed by education and training, and community participation. The research emphasizes the importance of a holistic approach that does not simply address direct outcomes such as increased productivity, but also focuses on sustainable human and institutional capacity building. The research highlights that effectively empowering local communities in border governance involves strategic investments in complementary infrastructure, education and participatory processes. Adopting a comprehensive approach, policymakers are able to empower border communities to sustainably process their resources, improve their livelihoods, and contribute positively to sustainable development goals in the border area.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2024-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15399\",\"10.26618/ojip.v14i3.15399\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 693-711\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15399/7874\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15399",
"doi_best": "10.26618/ojip.v14i3.15399",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15399\n\t\t\t\t2025-02-15T05:47:27Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBorder governance through local community empowerment: insights from Indonesia-Papua New Guinea borderline\n\tPakasi, Usman\n\tFaridz, Muhammad\n\tMajid, Hasbi\n\tSusilawati, Susilawati\n\tBorder Governance\n\tBorder Area\n\tLocal Empowerment\n\tAgriculture Community\n\tThis research explored the empowerment of local communities in governing the border areas between Indonesia and Papua New Guinea. The research aims at strategies to improve community livelihoods through the development of agricultural infrastructure, increased productivity, food security, and community participation in decision-making. The research methodology used was a qualitative case study conducted in Kampung Mosso, on the Indonesia-Papua New Guinea borderline. Data was collected through interviews with local leaders and local residents, complemented by a review of government reports and policies, NGO documents, and other academic sources. Analysis will utilize NVivo software for systematic coding and evaluation. Research findings showed that agricultural infrastructure development receives the highest allocation in community empowerment efforts, followed by education and training, and community participation. The research emphasizes the importance of a holistic approach that does not simply address direct outcomes such as increased productivity, but also focuses on sustainable human and institutional capacity building. The research highlights that effectively empowering local communities in border governance involves strategic investments in complementary infrastructure, education and participatory processes. Adopting a comprehensive approach, policymakers are able to empower border communities to sustainably process their resources, improve their livelihoods, and contribute positively to sustainable development goals in the border area.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2024-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15399\n\t10.26618/ojip.v14i3.15399\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024); 693-711\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15399/7874\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15093",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16109",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Systematic mapping study of climate change mitigation: a review of public administration studies",
"title_key": "systematic mapping study of climate change mitigation: a review of public administration studies",
"pub_date": "2025-04-07",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Systematic mapping study of climate change mitigation: a review of public administration studies\"]",
"dc_creator_json": "[\"Santoso, Iman\",\"Rifani, Denny Nazaria\",\"Tando, Cahyoko Edi\"]",
"dc_subject_json": "[\"collaboration\",\"climate change\",\"mitigation\",\"community actors\"]",
"dc_description_json": "[\"Climate change is a critical issue that is constantly discussed in numerous international forums, particularly considering its wide-impact and cross-sectoral nature. Every aspect of real life, especially the environment, is impacted by this global phenomenon, hence the need for real solutions from various groups. Public administration scientists saw this as a problem that must be solved through several literature studies conducted. This research method will use a systematic mapping study using the Taylor and Francis Group database that has been determined. The results of this study with 3 actors combined with collaborative governance show that government actors focus on domestic and foreign policies adopted by emphasizing the collaboration between government agencies that can be done. Meanwhile, the private sector has a unique contribution where they implement a circular economy and mutual cooperation determined by the principle of humanism and remain humane by helping the community. Meanwhile, community actors emphasize the existence of local knowledge and community capacity as knowledge resources in climate change adaptation. This research shows the interplay among actors in climate change mitigation and encourages future researchers to provide a connection to decision-making. Current trends suggest that the public and private aspects of climate change mitigation currently lack synergy, with each of the key governance actors working separately to mitigate climate change.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-07\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16109\",\"10.26618/ojip.v15i1.16109\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 1-16\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16109/8160\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16109",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.16109",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16109\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSystematic mapping study of climate change mitigation: a review of public administration studies\n\tSantoso, Iman\n\tRifani, Denny Nazaria\n\tTando, Cahyoko Edi\n\tcollaboration\n\tclimate change\n\tmitigation\n\tcommunity actors\n\tClimate change is a critical issue that is constantly discussed in numerous international forums, particularly considering its wide-impact and cross-sectoral nature. Every aspect of real life, especially the environment, is impacted by this global phenomenon, hence the need for real solutions from various groups. Public administration scientists saw this as a problem that must be solved through several literature studies conducted. This research method will use a systematic mapping study using the Taylor and Francis Group database that has been determined. The results of this study with 3 actors combined with collaborative governance show that government actors focus on domestic and foreign policies adopted by emphasizing the collaboration between government agencies that can be done. Meanwhile, the private sector has a unique contribution where they implement a circular economy and mutual cooperation determined by the principle of humanism and remain humane by helping the community. Meanwhile, community actors emphasize the existence of local knowledge and community capacity as knowledge resources in climate change adaptation. This research shows the interplay among actors in climate change mitigation and encourages future researchers to provide a connection to decision-making. Current trends suggest that the public and private aspects of climate change mitigation currently lack synergy, with each of the key governance actors working separately to mitigate climate change.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-07\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16109\n\t10.26618/ojip.v15i1.16109\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 1-16\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16109/8160\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15098",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16579",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "From vision to reality: transforming the social justice vision of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) into development policy in West Sumatra, Indonesia",
"title_key": "from vision to reality: transforming the social justice vision of the partai keadilan sejahtera (pks) into development policy in west sumatra, indonesia",
"pub_date": "2025-04-12",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"From vision to reality: transforming the social justice vision of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) into development policy in West Sumatra, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mulyawan, Fitra\",\"Efendi, Faisal\",\"Afrinal, Afrinal\",\"Majid, Ikhwanuddin Abdul\"]",
"dc_subject_json": "[\"vision of social justice\",\"pks\",\"transformation\",\"development policy\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to analyze the social justice vision of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the development policy of the West Sumatra government. This research is conducted in West Sumatra Province, selected as the research location considering that West Sumatra is known for its strong adherence to Islamic teachings and the homogeneity of its social and cultural life. Significant development policies in West Sumatra. This research examines three main aspects, namely the implementation of the vision of social justice, its derivative programs, and implementation barriers. This research uses descriptive-analytical methods through literature studies, document analysis, and interviews. The results showed the transformation of PKS's vision into the West Sumatra government's development policies through a strategic framework based on religion, politics, economics, and socio-community, with a holistic strategy that integrates Islamic values and local culture through religious da'wah, education, and community empowerment, especially in the economic sector that focuses on equitable development, income equality, Although the research findings also reveal obstacles in the form of a lack of synergy and collaboration in implementation, overall PKS has succeeded in utilizing religion and culture as a transformative instrument to realize social justice in West Sumatra. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-12\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579\",\"10.26618/ojip.v15i1.16579\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 17-34\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579/8163\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579/9433\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.16579",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16579\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFrom vision to reality: transforming the social justice vision of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) into development policy in West Sumatra, Indonesia\n\tMulyawan, Fitra\n\tEfendi, Faisal\n\tAfrinal, Afrinal\n\tMajid, Ikhwanuddin Abdul\n\tvision of social justice\n\tpks\n\ttransformation\n\tdevelopment policy\n\tThis research aims to analyze the social justice vision of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the development policy of the West Sumatra government. This research is conducted in West Sumatra Province, selected as the research location considering that West Sumatra is known for its strong adherence to Islamic teachings and the homogeneity of its social and cultural life. Significant development policies in West Sumatra. This research examines three main aspects, namely the implementation of the vision of social justice, its derivative programs, and implementation barriers. This research uses descriptive-analytical methods through literature studies, document analysis, and interviews. The results showed the transformation of PKS's vision into the West Sumatra government's development policies through a strategic framework based on religion, politics, economics, and socio-community, with a holistic strategy that integrates Islamic values and local culture through religious da'wah, education, and community empowerment, especially in the economic sector that focuses on equitable development, income equality, Although the research findings also reveal obstacles in the form of a lack of synergy and collaboration in implementation, overall PKS has succeeded in utilizing religion and culture as a transformative instrument to realize social justice in West Sumatra. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-12\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579\n\t10.26618/ojip.v15i1.16579\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 17-34\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579/8163\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16579/9433\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15094",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16298",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Free school meals policy: how are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea",
"title_key": "free school meals policy: how are they governed comparing india, the usa, japan, and south korea",
"pub_date": "2025-04-15",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Free school meals policy: how are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea\"]",
"dc_creator_json": "[\"Aldrin Pasha, Julian\",\"Mauludi, Teuku Harza\",\"Imam, Muhammad\",\"Muhyidin, Ali\"]",
"dc_subject_json": "[\"comparative analysis\",\"free school meals\",\"governance\"]",
"dc_description_json": "[\"Free school meals policy have been implemented globally as a mechanism to promote academic and nutritional equity. This study critically examines the management and challenges of free meal programs in four major countries: India, the USA, Japan, and South Korea. Through a comparative analysis, this article evaluates the governance structures of the programs. The study identifies a range of challenges faced by each country, including logistical complexities, socio-cultural barriers, and economic constraints. Despite their differences, the findings emphasize the importance of strong governance networks, sustained collaboration among key stakeholders—such as government agencies, educational institutions, and local communities—and context-specific policy adaptations. These elements are essential for overcoming challenges and ensuring the effectiveness and sustainability of free school meal policy initiatives. While addressing the primary objectives of health and education, these programs can contribute to broader social benefits.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-15\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16298\",\"10.26618/ojip.v15i1.16298\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 35-54\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16298/8172\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16298",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.16298",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16298\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFree school meals policy: how are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea\n\tAldrin Pasha, Julian\n\tMauludi, Teuku Harza\n\tImam, Muhammad\n\tMuhyidin, Ali\n\tcomparative analysis\n\tfree school meals\n\tgovernance\n\tFree school meals policy have been implemented globally as a mechanism to promote academic and nutritional equity. This study critically examines the management and challenges of free meal programs in four major countries: India, the USA, Japan, and South Korea. Through a comparative analysis, this article evaluates the governance structures of the programs. The study identifies a range of challenges faced by each country, including logistical complexities, socio-cultural barriers, and economic constraints. Despite their differences, the findings emphasize the importance of strong governance networks, sustained collaboration among key stakeholders—such as government agencies, educational institutions, and local communities—and context-specific policy adaptations. These elements are essential for overcoming challenges and ensuring the effectiveness and sustainability of free school meal policy initiatives. While addressing the primary objectives of health and education, these programs can contribute to broader social benefits.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-15\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16298\n\t10.26618/ojip.v15i1.16298\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 35-54\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16298/8172\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15077",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15123",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-27T06:13:04Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Local government strategies to achieve SDGs social development: governance policy of stunting mitigation in Bantaeng regency, Indonesia",
"title_key": "local government strategies to achieve sdgs social development: governance policy of stunting mitigation in bantaeng regency, indonesia",
"pub_date": "2025-04-17",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Local government strategies to achieve SDGs social development: governance policy of stunting mitigation in Bantaeng regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Saharuddin, Saharuddin\",\"Irwan, A. Lukman\",\"Rahmatullah, Rahmatullah\",\"Djalil, Abd. Rasyid\",\"Saputra, Irwan Ade\",\"Irwan, A. Ilmi Utami\",\"Makalew, Amos Shifrieth\"]",
"dc_subject_json": "[\"SDGs\",\"policy implementation\",\"stunting\"]",
"dc_description_json": "[\"Stunting has become a global and national issue in recent years, nationally the government in the 2020-2024 National Medium Term Development Plan targets the stunting prevalence rate in Indonesia to decrease to 14% while Bantaeng Regency sets 14.5 percent where the previous year was 22.1%. Stunting is one of the indicators in the Sustainable Development Goals (SDGs), namely the second goal of ending hunger, achieving food security and good nutrition, and promoting sustainable agriculture. The purpose of this research is to look at the implementation of stunting prevention policies using the SDGs approach, local government strategies, and the challenges of implementing stunting prevention policies using Edwards' theory. This research uses descriptive qualitative research methods through direct interviews with all stakeholders who play a role in stunting prevention, documentation, and direct observation or observation. While the data analysis uses an approach according to (Miles et al., 1994), including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the researcher's findings that the implementation of stunting prevention policies with the SDGs approach from the economic, social, and environmental aspects, while the local government strategy in overcoming stunting is cooperation between regional apparatus, specific and sensitive interventions, while the challenges of implementing stunting prevention policies include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been implemented, but are still facing various challenges in all aspects of policy implementation.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-17\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123\",\"10.26618/ojip.v15i1.15123\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 55-71\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123/8180\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123/9352\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.15123",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15123\n\t\t\t\t2025-08-27T06:13:04Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLocal government strategies to achieve SDGs social development: governance policy of stunting mitigation in Bantaeng regency, Indonesia\n\tSaharuddin, Saharuddin\n\tIrwan, A. Lukman\n\tRahmatullah, Rahmatullah\n\tDjalil, Abd. Rasyid\n\tSaputra, Irwan Ade\n\tIrwan, A. Ilmi Utami\n\tMakalew, Amos Shifrieth\n\tSDGs\n\tpolicy implementation\n\tstunting\n\tStunting has become a global and national issue in recent years, nationally the government in the 2020-2024 National Medium Term Development Plan targets the stunting prevalence rate in Indonesia to decrease to 14% while Bantaeng Regency sets 14.5 percent where the previous year was 22.1%. Stunting is one of the indicators in the Sustainable Development Goals (SDGs), namely the second goal of ending hunger, achieving food security and good nutrition, and promoting sustainable agriculture. The purpose of this research is to look at the implementation of stunting prevention policies using the SDGs approach, local government strategies, and the challenges of implementing stunting prevention policies using Edwards' theory. This research uses descriptive qualitative research methods through direct interviews with all stakeholders who play a role in stunting prevention, documentation, and direct observation or observation. While the data analysis uses an approach according to (Miles et al., 1994), including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the researcher's findings that the implementation of stunting prevention policies with the SDGs approach from the economic, social, and environmental aspects, while the local government strategy in overcoming stunting is cooperation between regional apparatus, specific and sensitive interventions, while the challenges of implementing stunting prevention policies include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been implemented, but are still facing various challenges in all aspects of policy implementation.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-17\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123\n\t10.26618/ojip.v15i1.15123\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 55-71\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123/8180\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15123/9352\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15097",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16567",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Post-disaster tourism governance; public perceptions of disaster mitigation and tourism safety post-tsunami in Tanjung Lesung, Indonesia",
"title_key": "post-disaster tourism governance; public perceptions of disaster mitigation and tourism safety post-tsunami in tanjung lesung, indonesia",
"pub_date": "2025-04-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Post-disaster tourism governance; public perceptions of disaster mitigation and tourism safety post-tsunami in Tanjung Lesung, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Berthanila, Rethorika\",\"Maulana, Delly\",\"Ema Jumiati, Ipah\"]",
"dc_subject_json": "[\"disaster mitigation\",\"public perception\",\"tourism policies\",\"tourism recovery\",\"governance\"]",
"dc_description_json": "[\"Tanjung Lesung, as a tourism Special Economic Zone (SEZ), faces significant challenges in restoring its tourism image after the disaster. Therefore, understanding public perceptions of mitigation efforts and traveller safety is critical in determining the effectiveness of destination recovery strategies. This study aims to analyse the influence of disaster mitigation, tourism security, satisfaction with sustainable tourism policies, and post-disaster psychological conditions on public perceptions of Tanjung Lesung after the tsunami. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected from 97 valid respondents and analysed using Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) with Smart PLS4 software. The results show that disaster mitigation and tourism security have a significant influence on community perceptions of tourist destinations. In addition, satisfaction with sustainable tourism policies acts as a mediator in the relationship between disaster mitigation and community perceptions. Other findings revealed that post-disaster psychological conditions have a significant impact on community satisfaction with tourism policies and their perceptions of tourist destination security. Based on the results of this study, an integrated approach that includes comprehensive disaster mitigation policies, improved tourism security, and attention to the psychological state of the community is needed to rebuild community trust in post-disaster tourist destinations. This study provides important insights for policy makers and destination managers in designing more effective recovery strategies to ensure the sustainability of the tourism sector in disaster-affected areas.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16567\",\"10.26618/ojip.v15i1.16567\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 72-89\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16567/8197\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16567",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.16567",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16567\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPost-disaster tourism governance; public perceptions of disaster mitigation and tourism safety post-tsunami in Tanjung Lesung, Indonesia\n\tBerthanila, Rethorika\n\tMaulana, Delly\n\tEma Jumiati, Ipah\n\tdisaster mitigation\n\tpublic perception\n\ttourism policies\n\ttourism recovery\n\tgovernance\n\tTanjung Lesung, as a tourism Special Economic Zone (SEZ), faces significant challenges in restoring its tourism image after the disaster. Therefore, understanding public perceptions of mitigation efforts and traveller safety is critical in determining the effectiveness of destination recovery strategies. This study aims to analyse the influence of disaster mitigation, tourism security, satisfaction with sustainable tourism policies, and post-disaster psychological conditions on public perceptions of Tanjung Lesung after the tsunami. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected from 97 valid respondents and analysed using Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) with Smart PLS4 software. The results show that disaster mitigation and tourism security have a significant influence on community perceptions of tourist destinations. In addition, satisfaction with sustainable tourism policies acts as a mediator in the relationship between disaster mitigation and community perceptions. Other findings revealed that post-disaster psychological conditions have a significant impact on community satisfaction with tourism policies and their perceptions of tourist destination security. Based on the results of this study, an integrated approach that includes comprehensive disaster mitigation policies, improved tourism security, and attention to the psychological state of the community is needed to rebuild community trust in post-disaster tourist destinations. This study provides important insights for policy makers and destination managers in designing more effective recovery strategies to ensure the sustainability of the tourism sector in disaster-affected areas.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16567\n\t10.26618/ojip.v15i1.16567\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 72-89\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16567/8197\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15103",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17231",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Digital governance for citizen engagement: an analysis of citizen-centered applications in India",
"title_key": "digital governance for citizen engagement: an analysis of citizen-centered applications in india",
"pub_date": "2025-04-29",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Digital governance for citizen engagement: an analysis of citizen-centered applications in India\"]",
"dc_creator_json": "[\"Bagul, Anu\",\"Chaudhary, Rouchi\",\"Mahajan, Siddharth\",\"Shandilya, Shivendra\"]",
"dc_subject_json": "[\"digital transformation\",\"governance\",\"citizens engagement\",\"service delivery\",\"m-government\"]",
"dc_description_json": "[\"The Government of India has launched several mobile applications such as UMANG, mAadhaar, Digilocker, and CPGRAMS to facilitate citizen engagement and improve public service delivery. These platforms serve as a testament to the ongoing digital transformation in governance, aimed at making services more accessible, transparent, and efficient. The study evaluates the impact of digital applications like Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG), mAadhaar, Digilocker and Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) on citizen engagement and governance effectiveness. A mixed-methods approach was adopted, integrating qualitative and quantitative insights from 400 respondents across varied demographics were surveyed and 20 qualitative in-depth interviews conducted on experts across India. Findings highlight significant disparities in accessibility and usability of these tools, calling for integrated policy interventions and advanced technology adoption. The paper also discusses challenges such as digital divide and proposes actionable recommendations to optimize citizen-centric services.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-29\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17231\",\"10.26618/ojip.v15i1.17231\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 90-108\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17231/8198\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17231",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17231",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17231\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDigital governance for citizen engagement: an analysis of citizen-centered applications in India\n\tBagul, Anu\n\tChaudhary, Rouchi\n\tMahajan, Siddharth\n\tShandilya, Shivendra\n\tdigital transformation\n\tgovernance\n\tcitizens engagement\n\tservice delivery\n\tm-government\n\tThe Government of India has launched several mobile applications such as UMANG, mAadhaar, Digilocker, and CPGRAMS to facilitate citizen engagement and improve public service delivery. These platforms serve as a testament to the ongoing digital transformation in governance, aimed at making services more accessible, transparent, and efficient. The study evaluates the impact of digital applications like Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG), mAadhaar, Digilocker and Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) on citizen engagement and governance effectiveness. A mixed-methods approach was adopted, integrating qualitative and quantitative insights from 400 respondents across varied demographics were surveyed and 20 qualitative in-depth interviews conducted on experts across India. Findings highlight significant disparities in accessibility and usability of these tools, calling for integrated policy interventions and advanced technology adoption. The paper also discusses challenges such as digital divide and proposes actionable recommendations to optimize citizen-centric services.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-29\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17231\n\t10.26618/ojip.v15i1.17231\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 90-108\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17231/8198\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15091",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15911",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis",
"title_key": "public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nasution, Mimin Sundari\",\"Syahza, Almasdi\",\"Rusli, Zaili\",\"Mayarni, Mayarni\",\"Mashur, Dadang\",\"Zulkarnaini, Zulkarnaini\",\"Ananda, Fajriani\"]",
"dc_subject_json": "[\"e-government\",\"digital governance\",\"collaborative governance\",\"public administration\"]",
"dc_description_json": "[\"This research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911\",\"10.26618/ojip.v15i1.15911\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 121-142\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911/8204\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911/9393\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.15911",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15911\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPublic administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis\n\tNasution, Mimin Sundari\n\tSyahza, Almasdi\n\tRusli, Zaili\n\tMayarni, Mayarni\n\tMashur, Dadang\n\tZulkarnaini, Zulkarnaini\n\tAnanda, Fajriani\n\te-government\n\tdigital governance\n\tcollaborative governance\n\tpublic administration\n\tThis research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911\n\t10.26618/ojip.v15i1.15911\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 121-142\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911/8204\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15911/9393\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15092",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15952",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "From deficiency to sufficiency : ensuring food security policy in Ciamis Regency, Indonesia",
"title_key": "from deficiency to sufficiency : ensuring food security policy in ciamis regency, indonesia",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"From deficiency to sufficiency : ensuring food security policy in Ciamis Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suwarlan, Erlan\",\"Budiawan, Arie\",\"Suparman, Agus Nurulsyam\",\"Taufik, Otong Husni\",\"Dewi, Maya Puspita\"]",
"dc_subject_json": "[\"collaboration\",\"local government\",\"food security\",\"policy\"]",
"dc_description_json": "[\"Several issues contribute to food deficiency, such as failure to maintain local government food reserves, low food diversification, declining fertility of agricultural land, and damaged agricultural infrastructure. The purpose of this study is to find out how local governments collaborate to ensure food sufficiency in Ciamis Regency. Using an explanatory research method, where data collection is done through interviews and observations, and data is processed through the stages of reduction, data presentation, and conclusion/verification. The research findings found that the initial conditions; the activities of the Ciamis District Food Security Council show the involvement of various actors. The Food Security Agency, as the lead sector, is responsible for coordinating food security efforts at the local level, as evidenced by coordination meetings. The institutional design executed by the Food Security Council provides coordination for all stakeholders involved in food security efforts. Collaborative processes are implemented through dialog forum involving representatives from different levels of government, including district, provincial and national levels. The Collaborative Governance approach to achieving food security in Ciamis Regency highlights the important role of institutions and leadership in enabling this process, as well as the importance of coordination and cooperation among multiple stakeholders.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952\",\"10.26618/ojip.v15i1.15952\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 143-163\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952/8205\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952/9394\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.15952",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15952\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tFrom deficiency to sufficiency : ensuring food security policy in Ciamis Regency, Indonesia\n\tSuwarlan, Erlan\n\tBudiawan, Arie\n\tSuparman, Agus Nurulsyam\n\tTaufik, Otong Husni\n\tDewi, Maya Puspita\n\tcollaboration\n\tlocal government\n\tfood security\n\tpolicy\n\tSeveral issues contribute to food deficiency, such as failure to maintain local government food reserves, low food diversification, declining fertility of agricultural land, and damaged agricultural infrastructure. The purpose of this study is to find out how local governments collaborate to ensure food sufficiency in Ciamis Regency. Using an explanatory research method, where data collection is done through interviews and observations, and data is processed through the stages of reduction, data presentation, and conclusion/verification. The research findings found that the initial conditions; the activities of the Ciamis District Food Security Council show the involvement of various actors. The Food Security Agency, as the lead sector, is responsible for coordinating food security efforts at the local level, as evidenced by coordination meetings. The institutional design executed by the Food Security Council provides coordination for all stakeholders involved in food security efforts. Collaborative processes are implemented through dialog forum involving representatives from different levels of government, including district, provincial and national levels. The Collaborative Governance approach to achieving food security in Ciamis Regency highlights the important role of institutions and leadership in enabling this process, as well as the importance of coordination and cooperation among multiple stakeholders.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952\n\t10.26618/ojip.v15i1.15952\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 143-163\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952/8205\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15952/9394\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15100",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16627",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The influence of media literacy on students' social protection in adult and vocational education policy in Rivers State, Nigeria",
"title_key": "the influence of media literacy on students social protection in adult and vocational education policy in rivers state, nigeria",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"The influence of media literacy on students' social protection in adult and vocational education policy in Rivers State, Nigeria\"]",
"dc_creator_json": "[\"Olori, Christian\",\"Ewuru, Agnes\",\"Omang, Theresa\",\"Olori, Gloria\",\"Okanazu, Oliver\",\"Nwizu, Stella\",\"Ogu, Bala\"]",
"dc_subject_json": "[\"media literacy\",\"social protection\",\"students\",\"adult and vocational\",\"education policy\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines the effect of media literacy on students' social protection in adult and vocational education policy in Rivers State, Nigeria, based on experiences from the COVID-19 pandemic. The following three research questions and corresponding null hypotheses were formulated. A quasi-experimental design with an experimental group and a control group was used. A sample of 180 learners was randomly selected from a total of 2,378 adult learners in six adult literacy centers. The data collection instrument used in this study was the Learners Social Protection Test (LeSPT), which was developed by the researchers and tested for face and content validity by three experts. A reliability coefficient of 0.87 was obtained through the application of the Kuder-Richardson formula (K-R20). The data collected were analyzed using mean, standard deviation, and analysis of covariance. Findings indicated that students who received media literacy instruction showed significantly greater positive effects on social protection compared to students who only received basic literacy instruction.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/msword\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627\",\"10.26618/ojip.v15i1.16627\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 251-263\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627/8363\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627/9421\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.16627",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16627\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe influence of media literacy on students' social protection in adult and vocational education policy in Rivers State, Nigeria\n\tOlori, Christian\n\tEwuru, Agnes\n\tOmang, Theresa\n\tOlori, Gloria\n\tOkanazu, Oliver\n\tNwizu, Stella\n\tOgu, Bala\n\tmedia literacy\n\tsocial protection\n\tstudents\n\tadult and vocational\n\teducation policy\n\tThis study examines the effect of media literacy on students' social protection in adult and vocational education policy in Rivers State, Nigeria, based on experiences from the COVID-19 pandemic. The following three research questions and corresponding null hypotheses were formulated. A quasi-experimental design with an experimental group and a control group was used. A sample of 180 learners was randomly selected from a total of 2,378 adult learners in six adult literacy centers. The data collection instrument used in this study was the Learners Social Protection Test (LeSPT), which was developed by the researchers and tested for face and content validity by three experts. A reliability coefficient of 0.87 was obtained through the application of the Kuder-Richardson formula (K-R20). The data collected were analyzed using mean, standard deviation, and analysis of covariance. Findings indicated that students who received media literacy instruction showed significantly greater positive effects on social protection compared to students who only received basic literacy instruction.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/msword\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627\n\t10.26618/ojip.v15i1.16627\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 251-263\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627/8363\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/16627/9421\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15113",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17715",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A decade of village funds governance: evaluation, optimization, and institutional strengthening for sustainable rural development in Indonesia",
"title_key": "a decade of village funds governance: evaluation, optimization, and institutional strengthening for sustainable rural development in indonesia",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"A decade of village funds governance: evaluation, optimization, and institutional strengthening for sustainable rural development in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Waworundeng, Welly\",\"Monintja, Donald\",\"Sampe, Stefanus\",\"Santa, Nansi Margret\"]",
"dc_subject_json": "[\"village funds\",\"governance\",\"village institutions\",\"sustainable\",\"rural development\"]",
"dc_description_json": "[\"Village institutions are essential to the Village Fund governance. This study analyzes the factors contributing to the failure of these institutions in managing Village Funds and proposes strategies to enhance their capacity. The research was conducted in Warembungan Village and Kamangta Village in Minahasa Regency using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the management of Village Funds is predominantly focused on short-term programs, such as Direct Cash Assistance. Key strategic policies related to this management include the Village Medium-Term Development Plan (VMTDP), Village Government Work Plan (VGWP), and Village Regulations regarding the Village Budget. Internal factors that hinder the efficiency of village institutions include the election of village heads not based on the majority, political interference, low transparency in recruitment processes, limited human resources, and inadequate welfare for officials. External factors include overlapping regulations, weak coordination among agencies, and ineffective supervision. As a result, budget efficiency is compromised, which increases the potential for mismanagement and conflicts of interest. To strengthen village institutions, it is essential to revise overlapping regulations, allow flexibility in the election of village heads, and enhance human resource capacity through competency-based selection. Furthermore, improving transparency in fund management, ensuring strict oversight from the government and community, and involving universities, media, and migrant communities are vital components for ensuring better village governance. With these strategies, village institutions are expected to support optimal and sustainable rural development.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17715\",\"10.26618/ojip.v15i1.17715\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 164-188\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17715/8207\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17715",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17715",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17715\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA decade of village funds governance: evaluation, optimization, and institutional strengthening for sustainable rural development in Indonesia\n\tWaworundeng, Welly\n\tMonintja, Donald\n\tSampe, Stefanus\n\tSanta, Nansi Margret\n\tvillage funds\n\tgovernance\n\tvillage institutions\n\tsustainable\n\trural development\n\tVillage institutions are essential to the Village Fund governance. This study analyzes the factors contributing to the failure of these institutions in managing Village Funds and proposes strategies to enhance their capacity. The research was conducted in Warembungan Village and Kamangta Village in Minahasa Regency using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the management of Village Funds is predominantly focused on short-term programs, such as Direct Cash Assistance. Key strategic policies related to this management include the Village Medium-Term Development Plan (VMTDP), Village Government Work Plan (VGWP), and Village Regulations regarding the Village Budget. Internal factors that hinder the efficiency of village institutions include the election of village heads not based on the majority, political interference, low transparency in recruitment processes, limited human resources, and inadequate welfare for officials. External factors include overlapping regulations, weak coordination among agencies, and ineffective supervision. As a result, budget efficiency is compromised, which increases the potential for mismanagement and conflicts of interest. To strengthen village institutions, it is essential to revise overlapping regulations, allow flexibility in the election of village heads, and enhance human resource capacity through competency-based selection. Furthermore, improving transparency in fund management, ensuring strict oversight from the government and community, and involving universities, media, and migrant communities are vital components for ensuring better village governance. With these strategies, village institutions are expected to support optimal and sustainable rural development.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17715\n\t10.26618/ojip.v15i1.17715\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 164-188\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17715/8207\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15114",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17840",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Digital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia",
"title_key": "digital governance and public service accountability: insight from the population and civil registration office in makassar, indonesia",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Digital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nasrullah, Nasrullah\",\"Rijal, Rijal\",\"Jusman, Jusman\"]",
"dc_subject_json": "[\"digital governance\",\"accountability\",\"public services\",\"policy\",\"digital transformation\"]",
"dc_description_json": "[\"This research aims to explore the relationship between the applicability of digital governance in improving public service accountability and how data integration is implemented in the application of digital technology at the population and civil registration office of Makassar City. The highlighted issue is how service digitization contributes to transparency, efficiency and integrated public accountability. The research used an explanatory qualitative approach; which consisted of data collection techniques through in-depth interviews, review and analysis of official documents on digital-based service reports and direct observation of digital service platforms. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, verification and and conclusion. The findings showed that digital governance at the population and civil registration office of Makassar City has improved to adapt to digital technology, thereby increasing effectiveness and public access to services. However, several improvement notes need to be improved, such as; aspects of data sustainability and security still require strengthening at the institutional level, increasing the capacity of human resources, and policy integration between local and national levels. Through comparisons with local research and with best practices at the global level, this research has reconstructed some concepts of e-government and good governance, while highlighting the need for appropriate adaptation to the local context. The contribution of this research consists in identifying and mapping the practical and normative challenges in implementing digital transformation in the public service sector at the local level. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17840\",\"10.26618/ojip.v15i1.17840\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 189-204\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17840/8229\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17840",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17840",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17840\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDigital governance and public service accountability: Insight from the population and civil registration office in Makassar, Indonesia\n\tNasrullah, Nasrullah\n\tRijal, Rijal\n\tJusman, Jusman\n\tdigital governance\n\taccountability\n\tpublic services\n\tpolicy\n\tdigital transformation\n\tThis research aims to explore the relationship between the applicability of digital governance in improving public service accountability and how data integration is implemented in the application of digital technology at the population and civil registration office of Makassar City. The highlighted issue is how service digitization contributes to transparency, efficiency and integrated public accountability. The research used an explanatory qualitative approach; which consisted of data collection techniques through in-depth interviews, review and analysis of official documents on digital-based service reports and direct observation of digital service platforms. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, verification and and conclusion. The findings showed that digital governance at the population and civil registration office of Makassar City has improved to adapt to digital technology, thereby increasing effectiveness and public access to services. However, several improvement notes need to be improved, such as; aspects of data sustainability and security still require strengthening at the institutional level, increasing the capacity of human resources, and policy integration between local and national levels. Through comparisons with local research and with best practices at the global level, this research has reconstructed some concepts of e-government and good governance, while highlighting the need for appropriate adaptation to the local context. The contribution of this research consists in identifying and mapping the practical and normative challenges in implementing digital transformation in the public service sector at the local level. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17840\n\t10.26618/ojip.v15i1.17840\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 189-204\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17840/8229\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15115",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17864",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Struggle for fair oil royalties in Sabah: the dynamics of federal-state government relations in Malaysia 2003-2018",
"title_key": "struggle for fair oil royalties in sabah: the dynamics of federal-state government relations in malaysia 2003-2018",
"pub_date": "2025-04-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-04",
"dc_title_json": "[\"Struggle for fair oil royalties in Sabah: the dynamics of federal-state government relations in Malaysia 2003-2018\"]",
"dc_creator_json": "[\"Padlee, Siti Fahlizah binti\",\"Hj Hamil, Jamaie bin\",\"Yaakop, Mohd Rizal Mohd\"]",
"dc_subject_json": "[\"struggle\",\"dynamic\",\"state-federal relations\",\"oil royalties\",\"federalism\"]",
"dc_description_json": "[\"This study investigates the dynamics of federal-state relations in Malaysia, specifically focusing on Sabah’s efforts to secure increased oil royalties from 2003 to 2018, particularly during the tenure of Chief Minister Musa Aman. Despite the political alignment between the federal government and the Barisan Nasional led state government of Sabah, attempts to raise the oil royalty rate from five percent to 20 percent were ultimately unsuccessful. Employing a qualitative methodology, this research incorporates interviews, official documents, and legislative records, and augments these findings with quantitative data regarding oil production, revenue trends, and socioeconomic indicators. This comprehensive approach assesses the broader implications of the royalty dispute on Sabah’s development. The findings reveal that factors such as federal dominance, institutional constraints, and historical agreements continue to restrict Sabah’s fiscal autonomy. Notably, despite being the largest oil-producing state in Malaysia, Sabah remains the poorest state, underscoring the disconnection between resource generation and regional development. By contextualizing Sabah’s experience within both global and national frameworks, and drawing comparative insights from other oil-producing federal states, including Nigeria, Canada, and Brazil, this study emphasizes how centralized control over oil revenues, coupled with political and constitutional inflexibility, can hinder equitable development. The article advocates for more inclusive federal-state negotiations and encourages a reevaluation of resource sharing mechanisms within Malaysia’s federal system.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-04-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17864\",\"10.26618/ojip.v15i1.17864\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 109-120\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17864/8199\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17864",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17864",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17864\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tStruggle for fair oil royalties in Sabah: the dynamics of federal-state government relations in Malaysia 2003-2018\n\tPadlee, Siti Fahlizah binti\n\tHj Hamil, Jamaie bin\n\tYaakop, Mohd Rizal Mohd\n\tstruggle\n\tdynamic\n\tstate-federal relations\n\toil royalties\n\tfederalism\n\tThis study investigates the dynamics of federal-state relations in Malaysia, specifically focusing on Sabah’s efforts to secure increased oil royalties from 2003 to 2018, particularly during the tenure of Chief Minister Musa Aman. Despite the political alignment between the federal government and the Barisan Nasional led state government of Sabah, attempts to raise the oil royalty rate from five percent to 20 percent were ultimately unsuccessful. Employing a qualitative methodology, this research incorporates interviews, official documents, and legislative records, and augments these findings with quantitative data regarding oil production, revenue trends, and socioeconomic indicators. This comprehensive approach assesses the broader implications of the royalty dispute on Sabah’s development. The findings reveal that factors such as federal dominance, institutional constraints, and historical agreements continue to restrict Sabah’s fiscal autonomy. Notably, despite being the largest oil-producing state in Malaysia, Sabah remains the poorest state, underscoring the disconnection between resource generation and regional development. By contextualizing Sabah’s experience within both global and national frameworks, and drawing comparative insights from other oil-producing federal states, including Nigeria, Canada, and Brazil, this study emphasizes how centralized control over oil revenues, coupled with political and constitutional inflexibility, can hinder equitable development. The article advocates for more inclusive federal-state negotiations and encourages a reevaluation of resource sharing mechanisms within Malaysia’s federal system.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-04-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17864\n\t10.26618/ojip.v15i1.17864\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 109-120\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17864/8199\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15090",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15900",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia",
"title_key": "impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in rokan hulu, indonesia",
"pub_date": "2025-05-01",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-05",
"dc_title_json": "[\"Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Susanti, Delpi\",\"Sujianto, Sujianto\",\"Tua, Harapan\",\"As’ari, Hasim\",\"Yulia, Dinda\"]",
"dc_subject_json": "[\"community participation\",\"multi-actor collaboration\",\"transparency\",\"accountability\",\"village financial governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines the impact of community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability on village financial governance policies in Rokan Hulu Regency, Riau Province, within the framework of the New Public Governance (NPG) paradigm. This research used a mixed methods approach with a sequential exploratory design. Qualitative data were collected through semi-structured interviews, direct observation and document analysis, then analyzed using thematic techniques. Quantitative data was obtained through a Likert scale questionnaire survey involving 90 purposively selected respondents and analyzed descriptively and inferentially. The research findings show that community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability significantly improve the effectiveness, efficiency, and accountability of village financial governance. However, challenges such as low participation of vulnerable groups, weak synergy between informal actors, and unequal access to information are still major obstacles. The study concludes that strengthening formal collaboration, improving technical capacity through internal audit training, and adopting inclusive strategies to increase community participation are critical to advancing village financial governance. This study contributes to the theoretical development of the NPG paradigm and provides practical recommendations for designing policies for inclusive and sustainable village financial governance. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15900\",\"10.26618/ojip.v15i1.15900\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 234-250\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15900/8232\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15900",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.15900",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15900\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tImpacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia\n\tSusanti, Delpi\n\tSujianto, Sujianto\n\tTua, Harapan\n\tAs’ari, Hasim\n\tYulia, Dinda\n\tcommunity participation\n\tmulti-actor collaboration\n\ttransparency\n\taccountability\n\tvillage financial governance\n\tThis study examines the impact of community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability on village financial governance policies in Rokan Hulu Regency, Riau Province, within the framework of the New Public Governance (NPG) paradigm. This research used a mixed methods approach with a sequential exploratory design. Qualitative data were collected through semi-structured interviews, direct observation and document analysis, then analyzed using thematic techniques. Quantitative data was obtained through a Likert scale questionnaire survey involving 90 purposively selected respondents and analyzed descriptively and inferentially. The research findings show that community participation, multi-stakeholder collaboration, transparency, and accountability significantly improve the effectiveness, efficiency, and accountability of village financial governance. However, challenges such as low participation of vulnerable groups, weak synergy between informal actors, and unequal access to information are still major obstacles. The study concludes that strengthening formal collaboration, improving technical capacity through internal audit training, and adopting inclusive strategies to increase community participation are critical to advancing village financial governance. This study contributes to the theoretical development of the NPG paradigm and provides practical recommendations for designing policies for inclusive and sustainable village financial governance. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15900\n\t10.26618/ojip.v15i1.15900\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 234-250\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/15900/8232\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15106",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17387",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Artificial intelligence in public administration: opportunities, challenges, and ethical considerations",
"title_key": "artificial intelligence in public administration: opportunities, challenges, and ethical considerations",
"pub_date": "2025-05-01",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-05",
"dc_title_json": "[\"Artificial intelligence in public administration: opportunities, challenges, and ethical considerations\"]",
"dc_creator_json": "[\"Malawani, Ajree Ducol\"]",
"dc_subject_json": "[\"artificial intelligence\",\"social media\",\"machine learning\",\"big data\",\"public administration\"]",
"dc_description_json": "[\"This study explores the integration of artificial intelligence (AI) into public administration, focusing on its potential to enhance governance, service delivery, and decision-making. AI technologies such as machine learning, big data analytics, and natural language processing offer opportunities to improve efficiency and automate processes. However, challenges such as algorithmic bias, data privacy risks, and bureaucratic resistance hinder implementation. This paper reviews existing literature to identify key trends, challenges, and implications for policymakers. Using a literature review, this study synthesises research from Scopus and ScienceDirect, prioritising studies from the past ten years. A thematic analysis categorises findings into AI applications, social media, and big data in governance, as well as ethical concerns and adoption challenges. The review highlights AI’s transformative potential while emphasising the need for strong regulatory frameworks, ethical guidelines, and capacity-building. Consequently, social media possesses abundant information that can be leveraged in the development of artificial intelligence. Hence, AI has the potential to modernise public administration, but its success depends on transparency, accountability, and inclusivity. \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"image/png\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387\",\"10.26618/ojip.v15i1.17387\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 205-221\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387/8230\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387/9471\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17387",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17387\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tArtificial intelligence in public administration: opportunities, challenges, and ethical considerations\n\tMalawani, Ajree Ducol\n\tartificial intelligence\n\tsocial media\n\tmachine learning\n\tbig data\n\tpublic administration\n\tThis study explores the integration of artificial intelligence (AI) into public administration, focusing on its potential to enhance governance, service delivery, and decision-making. AI technologies such as machine learning, big data analytics, and natural language processing offer opportunities to improve efficiency and automate processes. However, challenges such as algorithmic bias, data privacy risks, and bureaucratic resistance hinder implementation. This paper reviews existing literature to identify key trends, challenges, and implications for policymakers. Using a literature review, this study synthesises research from Scopus and ScienceDirect, prioritising studies from the past ten years. A thematic analysis categorises findings into AI applications, social media, and big data in governance, as well as ethical concerns and adoption challenges. The review highlights AI’s transformative potential while emphasising the need for strong regulatory frameworks, ethical guidelines, and capacity-building. Consequently, social media possesses abundant information that can be leveraged in the development of artificial intelligence. Hence, AI has the potential to modernise public administration, but its success depends on transparency, accountability, and inclusivity. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\timage/png\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387\n\t10.26618/ojip.v15i1.17387\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 205-221\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387/8230\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17387/9471\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15108",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17441",
"status": "active",
"datestamp": "2025-08-18T08:53:14Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Policy innovation in public services: the project development of public service mall in Barru Regency, Indonesia",
"title_key": "policy innovation in public services: the project development of public service mall in barru regency, indonesia",
"pub_date": "2025-05-01",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-05",
"dc_title_json": "[\"Policy innovation in public services: the project development of public service mall in Barru Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ali, Kasmiah\",\"Idris, Ahmad Syahir\",\"Haruna, Masyita\"]",
"dc_subject_json": "[\"policy innovation\",\"integrated public services\",\"public service mall\",\"bureaucratic reform\"]",
"dc_description_json": "[\"Public service innovation has become a strategic approach to improving the quality of public services in many places in Indonesia. This study analyzes the development of the Public Service Mall (PSM) in Barru Regency as an integrated service model that aims to improve efficiency, accessibility, and community satisfaction. Using a qualitative explanatory case study approach, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and analysis of official documents. The results showed that PSM in Barru Regency has increased the speed and convenience of public services by decreasing bureaucratic complexity and consolidating various service units into one single location. However, several challenges remain, particularly in terms of inter-agency coordination, human resource capacity, and digital infrastructure development. This research provides a critical analysis of such barriers and suggests policy recommendations to strengthen governance mechanisms, standardize services, and encourage public participation. Finally, this research contributes to the academic discourse on public service innovation and offers practical insights for replicating and refining integrated publis service delivery models in other regions of Indonesia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-05-01\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\",\"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441\",\"10.26618/ojip.v15i1.17441\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 222-233\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441/8231\",\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441/9470\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i1.17441",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17441\n\t\t\t\t2025-08-18T08:53:14Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPolicy innovation in public services: the project development of public service mall in Barru Regency, Indonesia\n\tAli, Kasmiah\n\tIdris, Ahmad Syahir\n\tHaruna, Masyita\n\tpolicy innovation\n\tintegrated public services\n\tpublic service mall\n\tbureaucratic reform\n\tPublic service innovation has become a strategic approach to improving the quality of public services in many places in Indonesia. This study analyzes the development of the Public Service Mall (PSM) in Barru Regency as an integrated service model that aims to improve efficiency, accessibility, and community satisfaction. Using a qualitative explanatory case study approach, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and analysis of official documents. The results showed that PSM in Barru Regency has increased the speed and convenience of public services by decreasing bureaucratic complexity and consolidating various service units into one single location. However, several challenges remain, particularly in terms of inter-agency coordination, human resource capacity, and digital infrastructure development. This research provides a critical analysis of such barriers and suggests policy recommendations to strengthen governance mechanisms, standardize services, and encourage public participation. Finally, this research contributes to the academic discourse on public service innovation and offers practical insights for replicating and refining integrated publis service delivery models in other regions of Indonesia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-05-01\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\tapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441\n\t10.26618/ojip.v15i1.17441\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025); 222-233\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441/8231\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17441/9470\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15069",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14280",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Stakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in Pekanbaru, Indonesia",
"title_key": "stakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in pekanbaru, indonesia",
"pub_date": "2025-08-18",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Stakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in Pekanbaru, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Handrian, Eko\",\"Putera, Roni Ekha\",\"Asrinaldi, Asrinaldi\",\"Zetra, Aidinil\"]",
"dc_subject_json": "[\"stakeholder evaluation\",\"innovation\",\"e-government\",\"public complaints\"]",
"dc_description_json": "[\"This study evaluates stakeholder dynamics in the implementation of Pekan Kita (PEKA), a digital innovation for public complaints in Pekanbaru City, Indonesia. Using a qualitative approach and a modified Stakeholder Salience Model, the research analyzes the interaction between stakeholder attributes power, legitimacy, and urgency and institutional structures affecting the sustainability of digital public innovations. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving 16 key informants from policy, operational, and community levels. Findings reveal that although several actors possess formal authority and legitimacy, their sense of urgency remains low due to rigid bureaucratic incentives, sectoral egos, and weak cross-agency coordination. Conversely, citizens demonstrate high urgency but lack institutional power and recognition, marginalizing their role in digital governance. The study identifies seven strategic pillars for sustainable innovation: strengthening cross-agency coordination, redesigning bureaucratic incentives, enhancing citizen co-creation, enabling two-way communication, managing inter-actor conflict, building human capacity and infrastructure, and reformulating the role of the ICT agency as an innovation orchestrator. This research contributes to the theoretical development of stakeholder analysis in e-government by revising the classic salience model to include informal power, bureaucratic incentives, and symbolic local political leadership. The proposed model offers a more contextual and dynamic framework for understanding the complexities of digital transformation in developing-country bureaucracies.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-18\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14280\",\"10.26618/ojip.v15i2.14280\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 282-303\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14280/9627\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14280",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.14280",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/14280\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tStakeholder dynamics in local digital governance: evaluating public complaint system in Pekanbaru, Indonesia\n\tHandrian, Eko\n\tPutera, Roni Ekha\n\tAsrinaldi, Asrinaldi\n\tZetra, Aidinil\n\tstakeholder evaluation\n\tinnovation\n\te-government\n\tpublic complaints\n\tThis study evaluates stakeholder dynamics in the implementation of Pekan Kita (PEKA), a digital innovation for public complaints in Pekanbaru City, Indonesia. Using a qualitative approach and a modified Stakeholder Salience Model, the research analyzes the interaction between stakeholder attributes power, legitimacy, and urgency and institutional structures affecting the sustainability of digital public innovations. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving 16 key informants from policy, operational, and community levels. Findings reveal that although several actors possess formal authority and legitimacy, their sense of urgency remains low due to rigid bureaucratic incentives, sectoral egos, and weak cross-agency coordination. Conversely, citizens demonstrate high urgency but lack institutional power and recognition, marginalizing their role in digital governance. The study identifies seven strategic pillars for sustainable innovation: strengthening cross-agency coordination, redesigning bureaucratic incentives, enhancing citizen co-creation, enabling two-way communication, managing inter-actor conflict, building human capacity and infrastructure, and reformulating the role of the ICT agency as an innovation orchestrator. This research contributes to the theoretical development of stakeholder analysis in e-government by revising the classic salience model to include informal power, bureaucratic incentives, and symbolic local political leadership. The proposed model offers a more contextual and dynamic framework for understanding the complexities of digital transformation in developing-country bureaucracies.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-18\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14280\n\t10.26618/ojip.v15i2.14280\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 282-303\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14280/9627\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15109",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17504",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "National government and special capital government relations in covid-19 crisis communication",
"title_key": "national government and special capital government relations in covid-19 crisis communication",
"pub_date": "2025-08-18",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"National government and special capital government relations in covid-19 crisis communication\"]",
"dc_creator_json": "[\"Suswanta, Suswanta\",\"Setiawan, Anang\",\"Widayat, Rossi Maunofa\"]",
"dc_subject_json": "[\"COVID-19\",\"media framing\",\"government communication\",\"crisis management\",\"public perception.\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to analyze the phenomenon of miscommunication between the central government and the Special Capital Region of Jakarta in handling the COVID-19 pandemic, using the lens of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). The COVID-19 crisis in Indonesia revealed significant inconsistencies in policy communication, particularly through social media, leading to confusion in public understanding and response. This research focuses on Twitter as a critical platform used by both the Ministry of Health and the Jakarta government. Employing a descriptive qualitative method, the study analyzed social media content from June to September 2021 using NVivo 12 Plus software. The findings demonstrate that while both institutions engaged in digital communication, the Ministry of Health adopted a more centralized, formal approach, whereas the Jakarta government employed a localized and interactive strategy. Despite these efforts, coordination was often reactive and lacked synchronization, resulting in fragmented messaging and weakened public trust. Word cloud and cluster analyses reveal that terms like “Indonesia,” “COVID,” and “WE” were frequently used to evoke unity, but were insufficient to bridge the rhetorical-practical gap in crisis management. The study concludes that although Twitter has potential as a tool for crisis communication, the absence of coherent strategy and coordination between central and regional governments undermined its effectiveness. Improved integration of SCCT principles and harmonized communication frameworks are essential to strengthen future governmental responses in public health emergencies.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-18\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17504\",\"10.26618/ojip.v15i2.17504\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 304-318\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17504/9628\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17504",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17504",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17504\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNational government and special capital government relations in covid-19 crisis communication\n\tSuswanta, Suswanta\n\tSetiawan, Anang\n\tWidayat, Rossi Maunofa\n\tCOVID-19\n\tmedia framing\n\tgovernment communication\n\tcrisis management\n\tpublic perception.\n\tThis study aims to analyze the phenomenon of miscommunication between the central government and the Special Capital Region of Jakarta in handling the COVID-19 pandemic, using the lens of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). The COVID-19 crisis in Indonesia revealed significant inconsistencies in policy communication, particularly through social media, leading to confusion in public understanding and response. This research focuses on Twitter as a critical platform used by both the Ministry of Health and the Jakarta government. Employing a descriptive qualitative method, the study analyzed social media content from June to September 2021 using NVivo 12 Plus software. The findings demonstrate that while both institutions engaged in digital communication, the Ministry of Health adopted a more centralized, formal approach, whereas the Jakarta government employed a localized and interactive strategy. Despite these efforts, coordination was often reactive and lacked synchronization, resulting in fragmented messaging and weakened public trust. Word cloud and cluster analyses reveal that terms like “Indonesia,” “COVID,” and “WE” were frequently used to evoke unity, but were insufficient to bridge the rhetorical-practical gap in crisis management. The study concludes that although Twitter has potential as a tool for crisis communication, the absence of coherent strategy and coordination between central and regional governments undermined its effectiveness. Improved integration of SCCT principles and harmonized communication frameworks are essential to strengthen future governmental responses in public health emergencies.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-18\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17504\n\t10.26618/ojip.v15i2.17504\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 304-318\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17504/9628\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15120",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18318",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Building digital governance ecosystem readiness for Indonesian regional representative council institution",
"title_key": "building digital governance ecosystem readiness for indonesian regional representative council institution",
"pub_date": "2025-08-18",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Building digital governance ecosystem readiness for Indonesian regional representative council institution\"]",
"dc_creator_json": "[\"Zahir, Lalu Niqman\",\"Jati, Wasisto Raharjo\"]",
"dc_subject_json": "[\"Digital Ecosystem\",\"E-Parliament\",\"Gap Analysis\",\"Multi-Dimensional Scaling\",\"Analytical Hierarchy Process\"]",
"dc_description_json": "[\"The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) faces the challenge of digital transformation. This research evaluates its digital readiness, comparing it with Estonia, South Korea, Singapore, and India, to bridge the digital divide between the central office and regional offices. Using gap analysis, Multi-Dimensional Scaling (MDS), and the Analytical Hierarchy Process (AHP), we found that infrastructure, institutions, and human resources are key factors. The AHP prioritizes human resources (43.9%), institutions (31.1%), and infrastructure (19.6%). The top programs include i-Parliament Literacy (40.3%), i-Parliament Management (39.6%), and Digital Infrastructure (20.1%), which have the potential to increase the readiness index to 76.43 (“VERY READY”). Currently, the DPD RI index stands at 56.05 (“READY”), indicating significant regional disparities, particularly in Eastern Indonesia, and lagging behind benchmark countries in terms of interconnectivity, security, and parliamentary digitalization. This prioritizes “soft infrastructure” (80%) over “hard infrastructure” (20.1%), aligning with initiatives such as the Digital New Deal 2.0 and Digital India. This study validates and develops the combined application of gap analysis, MDS, and AHP.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-18\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18318\",\"10.26618/ojip.v15i2.18318\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 264-281\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18318/9626\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18318",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18318",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18318\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tBuilding digital governance ecosystem readiness for Indonesian regional representative council institution\n\tZahir, Lalu Niqman\n\tJati, Wasisto Raharjo\n\tDigital Ecosystem\n\tE-Parliament\n\tGap Analysis\n\tMulti-Dimensional Scaling\n\tAnalytical Hierarchy Process\n\tThe Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) faces the challenge of digital transformation. This research evaluates its digital readiness, comparing it with Estonia, South Korea, Singapore, and India, to bridge the digital divide between the central office and regional offices. Using gap analysis, Multi-Dimensional Scaling (MDS), and the Analytical Hierarchy Process (AHP), we found that infrastructure, institutions, and human resources are key factors. The AHP prioritizes human resources (43.9%), institutions (31.1%), and infrastructure (19.6%). The top programs include i-Parliament Literacy (40.3%), i-Parliament Management (39.6%), and Digital Infrastructure (20.1%), which have the potential to increase the readiness index to 76.43 (“VERY READY”). Currently, the DPD RI index stands at 56.05 (“READY”), indicating significant regional disparities, particularly in Eastern Indonesia, and lagging behind benchmark countries in terms of interconnectivity, security, and parliamentary digitalization. This prioritizes “soft infrastructure” (80%) over “hard infrastructure” (20.1%), aligning with initiatives such as the Digital New Deal 2.0 and Digital India. This study validates and develops the combined application of gap analysis, MDS, and AHP.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-18\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18318\n\t10.26618/ojip.v15i2.18318\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 264-281\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18318/9626\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15110",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17538",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Analysis of invalid votes in the village head elections in Purbalingga Regency, Indonesia",
"title_key": "analysis of invalid votes in the village head elections in purbalingga regency, indonesia",
"pub_date": "2025-08-19",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Analysis of invalid votes in the village head elections in Purbalingga Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Akbar, Andi Ali Said\",\"Handoko, Waluyo\",\"Nurprojo, Indaru Setyo\",\"Perdani, Titis\"]",
"dc_subject_json": "[\"invalid votes\",\"ballot paper\",\"village head elections\",\"election committee\"]",
"dc_description_json": "[\"This study analyzes the causes of the large number of invalid votes during village head elections. Political scientists have pay little attention to this phenomenon. This study uses a case study method to examine why and how this situation occurred. Data were obtained through in-depth interviews with 17 people in three villages and document studies. Informants included village head candidates, election committees, election supervisors, and winning teams. The study found that the number of invalid votes was very high, at 18%, 21%, and 29% because of symmetrical votes, i.e., two parallel holes. Invalid votes occurred due to three factors: sociological factors, such as low voter knowledge; political protest as a means of political criticism; and institutional factors, such as weak regulations and low committee competence. This occurred due to institutional factors, such as diverse interpretations of regulations regarding valid votes, poor ballot design, and incompetent election committees. This research contributes to promoting improvements in voting regulations that accommodate symmetrical votes, designing secure ballots for voters, and encouraging committees to intensively socialize voting procedures.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-19\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17538\",\"10.26618/ojip.v15i2.17538\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 319-329\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17538/9629\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17538",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17538",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17538\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAnalysis of invalid votes in the village head elections in Purbalingga Regency, Indonesia\n\tAkbar, Andi Ali Said\n\tHandoko, Waluyo \n\tNurprojo, Indaru Setyo\n\tPerdani, Titis \n\tinvalid votes\n\tballot paper\n\tvillage head elections\n\telection committee\n\tThis study analyzes the causes of the large number of invalid votes during village head elections. Political scientists have pay little attention to this phenomenon. This study uses a case study method to examine why and how this situation occurred. Data were obtained through in-depth interviews with 17 people in three villages and document studies. Informants included village head candidates, election committees, election supervisors, and winning teams. The study found that the number of invalid votes was very high, at 18%, 21%, and 29% because of symmetrical votes, i.e., two parallel holes. Invalid votes occurred due to three factors: sociological factors, such as low voter knowledge; political protest as a means of political criticism; and institutional factors, such as weak regulations and low committee competence. This occurred due to institutional factors, such as diverse interpretations of regulations regarding valid votes, poor ballot design, and incompetent election committees. This research contributes to promoting improvements in voting regulations that accommodate symmetrical votes, designing secure ballots for voters, and encouraging committees to intensively socialize voting procedures.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-19\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17538\n\t10.26618/ojip.v15i2.17538\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 319-329\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17538/9629\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15118",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18174",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Dynamics of education policy formulation after the 18th amendment in Province of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan",
"title_key": "dynamics of education policy formulation after the 18th amendment in province of khyber pakhtunkhwa, pakistan",
"pub_date": "2025-08-19",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Dynamics of education policy formulation after the 18th amendment in Province of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ahmad, Zaheer\",\"Shah, Ikram\",\"Alam, Arif\",\"Khan, Humayun\"]",
"dc_subject_json": "[\"constitutional amendment\",\"education policy formulation\",\"stakeholders consultation\"]",
"dc_description_json": "[\"The 18th Amendment to the Constitution of Pakistan has authorized provinces, including Khyber Pakhtunkhwa (KPK), to formulated autonomous education policies. This authority includes determining the direction and strategy of the education system for future goals such as literacy rates, gender equality, and quality education. However, after 14 years of implementing this decentralization, KPK's progress in educational policy autonomy has been inadequate. This study evaluates the performance of Khyber Pakhtunkhwa Province in formulating its own educational policies in the context of the post-18th Constitutional Amendment era. This research is based on semi-structured interviews conducted with key stakeholders in the province. The study also found that as a small province, KPK faces various challenges, such as a shortage of experts in education policy formulation, limited financial and human resources, political interference, an unbalanced federal system, and a lack of extensive consultation with stakeholders. These variables act as barriers to the province's progress in all aspects of formal education, despite the decentralization of school education through the 18th Amendment in 2010. This study recommends the need to enhance the institutional capacity of the KPK Province in formulating education policies in accordance with the objectives of the 18th Amendment.\\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-19\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18174\",\"10.26618/ojip.v15i2.18174\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 330-344\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18174/9630\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18174",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18174",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18174\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDynamics of education policy formulation after the 18th amendment in Province of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan\n\tAhmad, Zaheer\n\tShah, Ikram\n\tAlam, Arif\n\tKhan, Humayun\n\tconstitutional amendment\n\teducation policy formulation\n\tstakeholders consultation\n\tThe 18th Amendment to the Constitution of Pakistan has authorized provinces, including Khyber Pakhtunkhwa (KPK), to formulated autonomous education policies. This authority includes determining the direction and strategy of the education system for future goals such as literacy rates, gender equality, and quality education. However, after 14 years of implementing this decentralization, KPK's progress in educational policy autonomy has been inadequate. This study evaluates the performance of Khyber Pakhtunkhwa Province in formulating its own educational policies in the context of the post-18th Constitutional Amendment era. This research is based on semi-structured interviews conducted with key stakeholders in the province. The study also found that as a small province, KPK faces various challenges, such as a shortage of experts in education policy formulation, limited financial and human resources, political interference, an unbalanced federal system, and a lack of extensive consultation with stakeholders. These variables act as barriers to the province's progress in all aspects of formal education, despite the decentralization of school education through the 18th Amendment in 2010. This study recommends the need to enhance the institutional capacity of the KPK Province in formulating education policies in accordance with the objectives of the 18th Amendment.\n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-19\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18174\n\t10.26618/ojip.v15i2.18174\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 330-344\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18174/9630\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15104",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17343",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The failure of the old islamic parties in Indonesian election: a study of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2019-2024",
"title_key": "the failure of the old islamic parties in indonesian election: a study of the partai persatuan pembangunan (ppp) 2019-2024",
"pub_date": "2025-08-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"The failure of the old islamic parties in Indonesian election: a study of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2019-2024\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rofiq, Rofiq\"]",
"dc_subject_json": "[\"electoral democracy\",\"old Islamic parties\",\"sociological institutionalism approach\"]",
"dc_description_json": "[\"The aim of this article is to explore the trend of declining votes for Islamic parties in contemporary Indonesia, both at the national and local levels. In particular, it examines the failure of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the 2024 elections. Some perspectives argue that the defeat of Islamic parties in Indonesia stems from their inability to adapt their ideological platforms, internal factionalism, and identity crises. Other views suggest that shifts in the ideological orientation of Islamic voters, who increasingly favor nationalist parties over Islamic parties, have also contributed to their electoral decline. This study employs a qualitative method with a sociological institutionalism approach, arguing that empirical sociological conditions played a decisive role in shaping the defeat of Islamic parties in the 2024 election. At least seven factors contributed to the failure of long-established Islamic parties to secure the support of Muslim voters. Chief among these was prolonged internal conflict, while additional factors included leadership crises, weak coordination and communication between central and regional legislative candidates, the loss of charismatic figures, misaligned endorsements of presidential and vice-presidential candidates, campaign strategies that failed to appeal to young voters, and inadequate financial and logistical resources.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17343\",\"10.26618/ojip.v15i2.17343\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 360-377\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17343/9648\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17343",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17343",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17343\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe failure of the old islamic parties in Indonesian election: a study of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2019-2024\n\tRofiq, Rofiq \n\telectoral democracy\n\told Islamic parties\n\tsociological institutionalism approach\n\tThe aim of this article is to explore the trend of declining votes for Islamic parties in contemporary Indonesia, both at the national and local levels. In particular, it examines the failure of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the 2024 elections. Some perspectives argue that the defeat of Islamic parties in Indonesia stems from their inability to adapt their ideological platforms, internal factionalism, and identity crises. Other views suggest that shifts in the ideological orientation of Islamic voters, who increasingly favor nationalist parties over Islamic parties, have also contributed to their electoral decline. This study employs a qualitative method with a sociological institutionalism approach, arguing that empirical sociological conditions played a decisive role in shaping the defeat of Islamic parties in the 2024 election. At least seven factors contributed to the failure of long-established Islamic parties to secure the support of Muslim voters. Chief among these was prolonged internal conflict, while additional factors included leadership crises, weak coordination and communication between central and regional legislative candidates, the loss of charismatic figures, misaligned endorsements of presidential and vice-presidential candidates, campaign strategies that failed to appeal to young voters, and inadequate financial and logistical resources.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17343\n\t10.26618/ojip.v15i2.17343\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 360-377\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17343/9648\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15111",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17620",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Local innovations to tackling covid-19 in Indonesia: how Depok City government managed the pandemic effectively?",
"title_key": "local innovations to tackling covid-19 in indonesia: how depok city government managed the pandemic effectively",
"pub_date": "2025-08-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Local innovations to tackling covid-19 in Indonesia: how Depok City government managed the pandemic effectively?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Seftyono, Cahyo\",\"Sari, Prima Karita\"]",
"dc_subject_json": "[\"local Innovation\",\"decentralization\",\"Covid-19\",\"pandemic\"]",
"dc_description_json": "[\"This article examines how locally driven innovations contribute to the effectiveness of decentralization policies, focusing on the COVID-19 pandemic response by the Depok City Government in Indonesia. Using a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews, field surveys with 932 residents, an online survey of 218 healthcare workers conducted between September 2020 and January 2021, and content analysis of mass and social media conducted in collaboration with citizen experts. The analysis highlights two key initiatives. The first is the COVID-19 Information Center for Depok City (Pusat Informasi COVID-19 Kota Depok), better known as the PICODEP application, which functions as a digital data platform that supports evidence-based policy-making. The second is the Kampung Siaga program, which facilitates community participation in monitoring and managing the local impacts of the pandemic. Despite fiscal and infrastructural constraints, these innovations strengthened Depok’s capacity for timely and effective pandemic control. The study also reveals skepticism among some residents regarding official government assistance. However, it demonstrates that adaptive, collaborative, and inclusive strategies are vital for rebuilding trust and reinforcing local governance. Cross-sector collaboration, including partnerships with academic institutions, together with broad citizen engagement, proved critical for sustainable pandemic adaptation. The integration of technology, grassroots participation, and institutional support not only improved crisis management but also provided valuable lessons for strengthening decentralization frameworks in future emergencies. Ultimately, this article offers a comprehensive analytical perspective on designing adaptive local policies for public health resilience and disaster mitigation.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17620\",\"10.26618/ojip.v15i2.17620\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 378-398\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17620/9650\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17620",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17620",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17620\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tLocal innovations to tackling covid-19 in Indonesia: how Depok City government managed the pandemic effectively?\n\tSeftyono, Cahyo\n\tSari, Prima Karita\n\tlocal Innovation\n\tdecentralization\n\tCovid-19\n\tpandemic\n\tThis article examines how locally driven innovations contribute to the effectiveness of decentralization policies, focusing on the COVID-19 pandemic response by the Depok City Government in Indonesia. Using a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews, field surveys with 932 residents, an online survey of 218 healthcare workers conducted between September 2020 and January 2021, and content analysis of mass and social media conducted in collaboration with citizen experts. The analysis highlights two key initiatives. The first is the COVID-19 Information Center for Depok City (Pusat Informasi COVID-19 Kota Depok), better known as the PICODEP application, which functions as a digital data platform that supports evidence-based policy-making. The second is the Kampung Siaga program, which facilitates community participation in monitoring and managing the local impacts of the pandemic. Despite fiscal and infrastructural constraints, these innovations strengthened Depok’s capacity for timely and effective pandemic control. The study also reveals skepticism among some residents regarding official government assistance. However, it demonstrates that adaptive, collaborative, and inclusive strategies are vital for rebuilding trust and reinforcing local governance. Cross-sector collaboration, including partnerships with academic institutions, together with broad citizen engagement, proved critical for sustainable pandemic adaptation. The integration of technology, grassroots participation, and institutional support not only improved crisis management but also provided valuable lessons for strengthening decentralization frameworks in future emergencies. Ultimately, this article offers a comprehensive analytical perspective on designing adaptive local policies for public health resilience and disaster mitigation.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17620\n\t10.26618/ojip.v15i2.17620\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 378-398\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17620/9650\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15117",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18092",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Enhancing civil servants performance through technical competency development in Provincial Government of West Sulawesi, Indonesia",
"title_key": "enhancing civil servants performance through technical competency development in provincial government of west sulawesi, indonesia",
"pub_date": "2025-08-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Enhancing civil servants performance through technical competency development in Provincial Government of West Sulawesi, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"DP, Muhammad Idris\",\"Rerung, Stevany Dwi Djulya\",\"Mauliana, Deasy\",\"Mustamin, Nur Afifah\",\"Azmi, Ilima Fitri\"]",
"dc_subject_json": "[\"bureaucracy\",\"human resource management\",\"competency development\",\"governance\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to determine the Technical Competency Development Plan at the Regional Civil Service Agency of West Sulawesi Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to provide a realistic, logical, factual, and accurate picture of what is happening in the field. Data was collected through document review, observation, and interviews. The data obtained was then analyzed based on the National Institute of Public Administration Regulation No. 10 of 2018 on the Development of Civil Servant Competencies. The results showed that the inventory in the first stage, namely the completion of civil servant profiles, had not yet been carried out. The competency gap analysis as the second stage had also not been carried out because the job competency standards were still in the drafting stage. The third stage is performance gap analysis through the assessment of employee performance targets, where overall civil servants are rated as good, but competency improvement is considered necessary to support civil servant performance in achieving the maximum result, which is an excellent rating. Finally, the verification and validation stage has not been carried out due to the absence of documents outlining the planning needs for competency development.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18092\",\"10.26618/ojip.v15i2.18092\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 345-359\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18092/9647\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18092",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18092",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18092\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEnhancing civil servants performance through technical competency development in Provincial Government of West Sulawesi, Indonesia\n\tDP, Muhammad Idris\n\tRerung, Stevany Dwi Djulya \n\tMauliana, Deasy \n\tMustamin, Nur Afifah \n\tAzmi, Ilima Fitri\n\tbureaucracy\n\thuman resource management\n\tcompetency development\n\tgovernance \n\tThis study aims to determine the Technical Competency Development Plan at the Regional Civil Service Agency of West Sulawesi Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to provide a realistic, logical, factual, and accurate picture of what is happening in the field. Data was collected through document review, observation, and interviews. The data obtained was then analyzed based on the National Institute of Public Administration Regulation No. 10 of 2018 on the Development of Civil Servant Competencies. The results showed that the inventory in the first stage, namely the completion of civil servant profiles, had not yet been carried out. The competency gap analysis as the second stage had also not been carried out because the job competency standards were still in the drafting stage. The third stage is performance gap analysis through the assessment of employee performance targets, where overall civil servants are rated as good, but competency improvement is considered necessary to support civil servant performance in achieving the maximum result, which is an excellent rating. Finally, the verification and validation stage has not been carried out due to the absence of documents outlining the planning needs for competency development.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18092\n\t10.26618/ojip.v15i2.18092\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 345-359\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18092/9647\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15102",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17044",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "How patronage and clientelism works in village head elections in Karawang Regency, Indonesia?",
"title_key": "how patronage and clientelism works in village head elections in karawang regency, indonesia",
"pub_date": "2025-08-29",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"How patronage and clientelism works in village head elections in Karawang Regency, Indonesia?\"]",
"dc_creator_json": "[\"Atthahara, Haura\",\"Rizki, Mochamad Faizal\",\"Nayiroh, Luluatu\",\"Saputro, Nurcahyo Widyodaru\"]",
"dc_subject_json": "[\"Patronage\",\"Clientelism\",\"money politics\",\"village head elections\"]",
"dc_description_json": "[\" The implementation of democracy at the village level in Indonesia is institutionalized through direct village head elections. However, rather than strengthening democratic values, the 2021 simultaneous elections in Karawang Regency revealed persistent patronage and clientelism. This study investigates how such practices undermine democratic consolidation by examining three villages with distinct socio-economic contexts: an agricultural village (K), a coastal village (C), and an industrial village (M). Using a case study approach, the research highlights the prevalence of money politics, including vote buying, distribution of goods, provision of services, and project-based patronage. Findings demonstrate that electoral competition was shaped not only by material inducements but also by personalized candidate–voter relationships, reinforcing clientelist ties. The urgency of this study lies in exposing how entrenched local political practices threaten the credibility of democratic institutions and village governance. The novelty of this research is its comparative analysis across villages with different economic bases, revealing context-specific patterns of patronage. The study contributes to debates on local democracy by showing that institutional reforms alone are insufficient without addressing the socio-political structures that perpetuate patronage and clientelism.\\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-29\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17044\",\"10.26618/ojip.v15i2.17044\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 399-415\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17044/9651\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17044",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17044",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17044\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHow patronage and clientelism works in village head elections in Karawang Regency, Indonesia?\n\tAtthahara, Haura\n\tRizki, Mochamad Faizal\n\tNayiroh, Luluatu\n\tSaputro, Nurcahyo Widyodaru\n\tPatronage\n\tClientelism\n\tmoney politics\n\tvillage head elections\n\t The implementation of democracy at the village level in Indonesia is institutionalized through direct village head elections. However, rather than strengthening democratic values, the 2021 simultaneous elections in Karawang Regency revealed persistent patronage and clientelism. This study investigates how such practices undermine democratic consolidation by examining three villages with distinct socio-economic contexts: an agricultural village (K), a coastal village (C), and an industrial village (M). Using a case study approach, the research highlights the prevalence of money politics, including vote buying, distribution of goods, provision of services, and project-based patronage. Findings demonstrate that electoral competition was shaped not only by material inducements but also by personalized candidate–voter relationships, reinforcing clientelist ties. The urgency of this study lies in exposing how entrenched local political practices threaten the credibility of democratic institutions and village governance. The novelty of this research is its comparative analysis across villages with different economic bases, revealing context-specific patterns of patronage. The study contributes to debates on local democracy by showing that institutional reforms alone are insufficient without addressing the socio-political structures that perpetuate patronage and clientelism.\n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-29\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17044\n\t10.26618/ojip.v15i2.17044\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 399-415\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17044/9651\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15122",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18412",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Governing process of building association in contemporary Vietnam",
"title_key": "governing process of building association in contemporary vietnam",
"pub_date": "2025-08-29",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Governing process of building association in contemporary Vietnam\"]",
"dc_creator_json": "[\"Thuong, Huyen Le\"]",
"dc_subject_json": "[\"association\",\"governance\",\"formation\",\"policy\",\"human rights\"]",
"dc_description_json": "[\"The right to form associations is a human right recognized in many international political and legal documents. In countries led by a single party, the formation of associations can influence issues related to human rights and conflict with national management interests. In this context, this article examines the legal aspects related to the right to form associations in Vietnam today. This research aims to collect, analyze, and clarify aspects of the right to form associations in Vietnam. It assesses the current legal status of the implementation of the right to form associations in Vietnam. The research method used in this article is a literature review. The results of the research show that Vietnam has nearly 70,000 associations, including more than 1,200 international non-governmental organizations. Associations and organizations cover various issues such as the environment, social security, scientific research, ethnic minorities, water resource management, and forests. Although the formation and operation of associations still face many difficulties and obstacles, the role of associations is to coordinate and jointly resolve complex, urgent, and emerging social issues with state management institutions. This article discusses governance issues related to the formation of associations since Doi Moi (1986).\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-29\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18412\",\"10.26618/ojip.v15i2.18412\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 416-431\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18412/9652\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18412",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18412",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18412\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGoverning process of building association in contemporary Vietnam\n\tThuong, Huyen Le\n\tassociation\n\tgovernance\n\tformation\n\tpolicy\n\thuman rights\n\tThe right to form associations is a human right recognized in many international political and legal documents. In countries led by a single party, the formation of associations can influence issues related to human rights and conflict with national management interests. In this context, this article examines the legal aspects related to the right to form associations in Vietnam today. This research aims to collect, analyze, and clarify aspects of the right to form associations in Vietnam. It assesses the current legal status of the implementation of the right to form associations in Vietnam. The research method used in this article is a literature review. The results of the research show that Vietnam has nearly 70,000 associations, including more than 1,200 international non-governmental organizations. Associations and organizations cover various issues such as the environment, social security, scientific research, ethnic minorities, water resource management, and forests. Although the formation and operation of associations still face many difficulties and obstacles, the role of associations is to coordinate and jointly resolve complex, urgent, and emerging social issues with state management institutions. This article discusses governance issues related to the formation of associations since Doi Moi (1986). \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-29\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18412\n\t10.26618/ojip.v15i2.18412\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 416-431\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18412/9652\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15105",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17379",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Collaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies In Sungai Apit Regency, Indonesia",
"title_key": "collaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies in sungai apit regency, indonesia",
"pub_date": "2025-08-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Collaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies In Sungai Apit Regency, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Albintani, Muchid\",\"Susanto, Agus\",\"Notatema Zebua, Ben Hansel\",\"Wasillah, Asiah\",\"Harirah, Zulfa\",\"Ismandianto, Ismandianto\"]",
"dc_subject_json": "[\"collaborative governance\",\"peatlands\",\"food policy\",\"mitigation strategies\"]",
"dc_description_json": "[\"The degradation of peatlands attributable to anthropogenic activities, including the conversion of land for agricultural purposes and unsustainable land use practices, has culminated in a reduction of local food productivity and has adversely impacted food security in the Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency, Indonesia. This research endeavor seeks to critically assess the efficacy of collaborative governance in the amelioration of peatland degradation and its ramifications on food policy. The methodological framework employed in this study is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques that encompass comprehensive interviews, empirical field observations, and rigorous document analysis. The results indicate that institutional frameworks and leadership dynamics are pivotal dimensions that significantly affect the efficacy of collaborative efforts, notwithstanding the observed weakness in coordination among stakeholders. The predominance of governmental authority in decision making processes, coupled with a general lack of public awareness regarding the significance of peatland conservation, constitutes substantial barriers to progress. As a strategic intervention, the implementation of food diversification initiatives, such as the cultivation of hybrid coconuts, maize, and sweet potatoes, is advocated to mitigate reliance on rice and to enhance local food security. The study advocates for the fortification of participatory platforms, the enhancement of cross-sectoral coordination, along with community empowerment through educational programs and innovations in eco-technology. By adopting a more inclusive approach to collaborative governance, there exists a potential to foster sustainable food systems within regions characterized by vulnerable ecosystems, such as peatlands.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17379\",\"10.26618/ojip.v15i2.17379\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 432-444\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17379/9657\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17379",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.17379",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17379\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCollaborative governance in food policy affairs: an examination of peatland damage mitigation strategies In Sungai Apit Regency, Indonesia\n\tAlbintani, Muchid \n\tSusanto, Agus \n\tNotatema Zebua, Ben Hansel \n\tWasillah, Asiah \n\tHarirah, Zulfa \n\tIsmandianto, Ismandianto\n\tcollaborative governance\n\tpeatlands\n\tfood policy\n\tmitigation strategies\n\tThe degradation of peatlands attributable to anthropogenic activities, including the conversion of land for agricultural purposes and unsustainable land use practices, has culminated in a reduction of local food productivity and has adversely impacted food security in the Sungai Apit Subdistrict of Siak Regency, Indonesia. This research endeavor seeks to critically assess the efficacy of collaborative governance in the amelioration of peatland degradation and its ramifications on food policy. The methodological framework employed in this study is qualitative descriptive, utilizing data collection techniques that encompass comprehensive interviews, empirical field observations, and rigorous document analysis. The results indicate that institutional frameworks and leadership dynamics are pivotal dimensions that significantly affect the efficacy of collaborative efforts, notwithstanding the observed weakness in coordination among stakeholders. The predominance of governmental authority in decision making processes, coupled with a general lack of public awareness regarding the significance of peatland conservation, constitutes substantial barriers to progress. As a strategic intervention, the implementation of food diversification initiatives, such as the cultivation of hybrid coconuts, maize, and sweet potatoes, is advocated to mitigate reliance on rice and to enhance local food security. The study advocates for the fortification of participatory platforms, the enhancement of cross-sectoral coordination, along with community empowerment through educational programs and innovations in eco-technology. By adopting a more inclusive approach to collaborative governance, there exists a potential to foster sustainable food systems within regions characterized by vulnerable ecosystems, such as peatlands.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17379\n\t10.26618/ojip.v15i2.17379\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 432-444\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17379/9657\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15119",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18192",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Weaving cultural and generational threads in rural Philippines: the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in Lalaguna",
"title_key": "weaving cultural and generational threads in rural philippines: the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in lalaguna",
"pub_date": "2025-08-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Weaving cultural and generational threads in rural Philippines: the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in Lalaguna\"]",
"dc_creator_json": "[\"Cacho, Reynald\",\"Bua-ay, Brenda\",\"Cortez, Leah Amor\",\"Osena, Cyren\",\"Samson, Maria Gracia\",\"Dungca, Len Rose\",\"Dejapa, Ryan\"]",
"dc_subject_json": "[\"traditional weaving\",\"women artisans\",\"cultural heritage\",\"community development\",\"rural community\"]",
"dc_description_json": "[\"Traditional weaving is a vital form of indigenous knowledge in Filipino culture. This study explores the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in Barangay Lalaguna, a small rural community in the Philippines. This also aims to inform heritage conservation, inclusive engagement, and culturally grounded community policies. Using a qualitative research design and inductive thematic analysis, the study examined the lived experiences of 16 elderly women weavers. Data were gathered through semi-structured interviews, with ethical protocols observed to ensure voluntary participation, confidentiality, and informed consent. Findings show that weaving serves both as a livelihood and as a cultural identity marker, deeply integrated into family life and rural community traditions. Although many women have passed on their skills to children or grandchildren, generational disinterest, migration, and modernization threaten the continuity of the craft. Despite these challenges, elderly women persist as cultural custodians and household economic contributors. The study supports the need for intergenerational learning programs, sustainable market access, and health support tailored for aging artisans. Beyond cultural significance, the findings underscore the importance of integrating weaving into cultural governance, heritage policy, and community development strategies to sustain the craft amid economic and generational change.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18192\",\"10.26618/ojip.v15i2.18192\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 497-509\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18192/9705\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18192",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18192",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18192\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tWeaving cultural and generational threads in rural Philippines: the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in Lalaguna\n\tCacho, Reynald\n\tBua-ay, Brenda\n\tCortez, Leah Amor\n\tOsena, Cyren\n\tSamson, Maria Gracia\n\tDungca, Len Rose\n\tDejapa, Ryan\n\ttraditional weaving\n\twomen artisans\n\tcultural heritage\n\tcommunity development\n\trural community\n\tTraditional weaving is a vital form of indigenous knowledge in Filipino culture. This study explores the livelihood, identity, and roles of elderly women artisans in Barangay Lalaguna, a small rural community in the Philippines. This also aims to inform heritage conservation, inclusive engagement, and culturally grounded community policies. Using a qualitative research design and inductive thematic analysis, the study examined the lived experiences of 16 elderly women weavers. Data were gathered through semi-structured interviews, with ethical protocols observed to ensure voluntary participation, confidentiality, and informed consent. Findings show that weaving serves both as a livelihood and as a cultural identity marker, deeply integrated into family life and rural community traditions. Although many women have passed on their skills to children or grandchildren, generational disinterest, migration, and modernization threaten the continuity of the craft. Despite these challenges, elderly women persist as cultural custodians and household economic contributors. The study supports the need for intergenerational learning programs, sustainable market access, and health support tailored for aging artisans. Beyond cultural significance, the findings underscore the importance of integrating weaving into cultural governance, heritage policy, and community development strategies to sustain the craft amid economic and generational change.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18192\n\t10.26618/ojip.v15i2.18192\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 497-509\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18192/9705\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15121",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18336",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The role of government policies in promoting green marketing: a bibliometric review",
"title_key": "the role of government policies in promoting green marketing: a bibliometric review",
"pub_date": "2025-08-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"The role of government policies in promoting green marketing: a bibliometric review\"]",
"dc_creator_json": "[\"Jamal, Adrian Arya Nugraha\",\"Handayani , Siti Dyah\",\"Ahmad , Jamaluddin\"]",
"dc_subject_json": "[\"green marketing\",\"public policy\",\"government intervention\",\"sustainable business\",\"consumer behavior\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to map the development and relationship between green marketing, public policy, and the Role of government in supporting sustainable marketing practices globally, while identifying gaps and variations in policy effectiveness across countries. Using a bibliometric approach based on Scopus data for 2014-2024, this study analyzes publication trends, researcher collaboration patterns, keyword networks, and policy comparisons across countries. The analysis shows a significant increase in academic interest in this topic since 2021, with publication peaks in 2022 and 2023. China and India dominate research contributions, driven by proactive subsidy policies and fiscal incentives. The keyword network visualization reveals four main clusters: business and sustainability research, consumer behavior, the Role of government, and industrial strategy. Findings highlight the critical Role of policies such as subsidies, ecological labeling, and educational campaigns in increasing the adoption of green marketing and encouraging environmentally friendly consumer behavior. However, challenges still arise in the form of low consumer awareness, technological limitations, and the risk of greenwashing. The overall interpretation concludes that the integration of supportive public policies, industry readiness, consumer acceptance, and the importance of customizing strategies to the local context primarily determines the success of green marketing. This research recommends strengthening subsidy policies, education campaigns, and transparent labeling, and supports cross-sector collaboration to accelerate the transition to sustainable business practices globally.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18336\",\"10.26618/ojip.v15i2.18336\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 479-496\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18336/9701\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18336",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18336",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18336\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe role of government policies in promoting green marketing: a bibliometric review\n\t Jamal, Adrian Arya Nugraha\n\tHandayani , Siti Dyah \n\tAhmad , Jamaluddin \n\tgreen marketing\n\tpublic policy\n\tgovernment intervention\n\tsustainable business\n\tconsumer behavior \n\tThis study aims to map the development and relationship between green marketing, public policy, and the Role of government in supporting sustainable marketing practices globally, while identifying gaps and variations in policy effectiveness across countries. Using a bibliometric approach based on Scopus data for 2014-2024, this study analyzes publication trends, researcher collaboration patterns, keyword networks, and policy comparisons across countries. The analysis shows a significant increase in academic interest in this topic since 2021, with publication peaks in 2022 and 2023. China and India dominate research contributions, driven by proactive subsidy policies and fiscal incentives. The keyword network visualization reveals four main clusters: business and sustainability research, consumer behavior, the Role of government, and industrial strategy. Findings highlight the critical Role of policies such as subsidies, ecological labeling, and educational campaigns in increasing the adoption of green marketing and encouraging environmentally friendly consumer behavior. However, challenges still arise in the form of low consumer awareness, technological limitations, and the risk of greenwashing. The overall interpretation concludes that the integration of supportive public policies, industry readiness, consumer acceptance, and the importance of customizing strategies to the local context primarily determines the success of green marketing. This research recommends strengthening subsidy policies, education campaigns, and transparent labeling, and supports cross-sector collaboration to accelerate the transition to sustainable business practices globally.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18336\n\t10.26618/ojip.v15i2.18336\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 479-496\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18336/9701\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15123",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18497",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Pandemic borders policy: securitizing stateless people during COVID-19 in Sabah, Malaysia",
"title_key": "pandemic borders policy: securitizing stateless people during covid-19 in sabah, malaysia",
"pub_date": "2025-08-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"Pandemic borders policy: securitizing stateless people during COVID-19 in Sabah, Malaysia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Yunos, Siti Salwa Mohd\",\"Fernandez, Kevin\",\"Subramaniam, Gayathri Muruga\"]",
"dc_subject_json": "[\"securitisation\",\"regional security\",\"non-traditional security\",\"undocumented migration\",\"statelessness\"]",
"dc_description_json": "[\"Drawing on Copenhagen School securitization theory, this study investigates how the COVID-19 pandemic accelerated the securitization of stateless migration in Sabah, Malaysia. Stateless communities, already excluded from healthcare, employment, and social protection, became increasingly framed as existential threats to public health during a period marked by both pandemic crisis and federal political instability. The analysis focuses on the timeframe from March 18, 2020 to August 16, 2021, when the sudden change of federal government intensified securitization rhetoric, as the new administration sought to consolidate legitimacy through migration control. This research identifies two interlinked securitization strategies. First, punitive measures such as mass arrests, prolonged detention, and deportations symbolized state authority while addressing public anxieties. Second, deterrence mechanisms including reinforced border patrols, visible security deployments, and integrated security operations expanded surveillance and control over marginalized populations. While these measures temporarily reduced unauthorized border crossings, they also deepened the marginalization of stateless communities, producing family separations and heightened social tensions. By situating stateless migration at the intersection of public health and national security, this study underscores the urgency of examining how political crises shape securitization processes and contributes to broader debates on human security, migration governance, and state legitimacy under pandemic conditions.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18497\",\"10.26618/ojip.v15i2.18497\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 467-478\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18497/9700\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18497",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18497",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18497\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tPandemic borders policy: securitizing stateless people during COVID-19 in Sabah, Malaysia\n\tYunos, Siti Salwa Mohd \n\tFernandez, Kevin\n\tSubramaniam, Gayathri Muruga \n\tsecuritisation\n\tregional security\n\tnon-traditional security\n\tundocumented migration\n\tstatelessness\n\tDrawing on Copenhagen School securitization theory, this study investigates how the COVID-19 pandemic accelerated the securitization of stateless migration in Sabah, Malaysia. Stateless communities, already excluded from healthcare, employment, and social protection, became increasingly framed as existential threats to public health during a period marked by both pandemic crisis and federal political instability. The analysis focuses on the timeframe from March 18, 2020 to August 16, 2021, when the sudden change of federal government intensified securitization rhetoric, as the new administration sought to consolidate legitimacy through migration control. This research identifies two interlinked securitization strategies. First, punitive measures such as mass arrests, prolonged detention, and deportations symbolized state authority while addressing public anxieties. Second, deterrence mechanisms including reinforced border patrols, visible security deployments, and integrated security operations expanded surveillance and control over marginalized populations. While these measures temporarily reduced unauthorized border crossings, they also deepened the marginalization of stateless communities, producing family separations and heightened social tensions. By situating stateless migration at the intersection of public health and national security, this study underscores the urgency of examining how political crises shape securitization processes and contributes to broader debates on human security, migration governance, and state legitimacy under pandemic conditions.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18497\n\t10.26618/ojip.v15i2.18497\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 467-478\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18497/9700\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15125",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18927",
"status": "active",
"datestamp": "2025-09-19T00:52:24Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The role of multi-stakeholder collaboration in advancing msmes and creative economy: insights from Gorontalo’s pentahelix policy model",
"title_key": "the role of multi-stakeholder collaboration in advancing msmes and creative economy: insights from gorontalos pentahelix policy model",
"pub_date": "2025-08-30",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-08",
"dc_title_json": "[\"The role of multi-stakeholder collaboration in advancing msmes and creative economy: insights from Gorontalo’s pentahelix policy model\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rachman, Ellys\",\"Thalib, Tety\"]",
"dc_subject_json": "[\"collaborative governance\",\"pentahelix model\",\"MSME empowerment\",\"creative economy\"]",
"dc_description_json": "[\"This research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design. Data were collected from 30 stakeholders representing five Pentahelix actors through structured questionnaires and in-depth interviews. The study focuses on three key variables: Government Role, Community Role, and Academic Role as independent variables, with Implementation Effectiveness as the dependent variable. Data analysis utilized multiple regression analysis and thematic analysis for qualitative data. Statistical analysis revealed that all three stakeholder roles significantly influence implementation effectiveness (R² = 0.699, F = 24.758, p < 0.001). Community Role demonstrated the strongest influence (β = 0.521, p < 0.001), followed by Government Role (β = 0.387, p = 0.001) and Academic Role (β = 0.294, p = 0.003). Qualitative findings identified key success factors including active community participation, government responsiveness, and academia-industry partnerships, while highlighting challenges in bureaucratic coordination, budget adequacy, and technology transfer. The Pentahelix collaborative governance model proves effective for MSME policy implementation, with community engagement serving as the primary driver. However, successful implementation requires addressing structural barriers including bureaucratic inefficiencies, limited financial resources, and weak inter-sectoral coordination. The study contributes to collaborative governance theory and provides practical insights for policy makers in developing regions.\\n \\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-08-30\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18927\",\"10.26618/ojip.v15i2.18927\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 445-466\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18927/9658\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18927",
"doi_best": "10.26618/ojip.v15i2.18927",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18927\n\t\t\t\t2025-09-19T00:52:24Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe role of multi-stakeholder collaboration in advancing msmes and creative economy: insights from Gorontalo’s pentahelix policy model\n\tRachman, Ellys\n\tThalib, Tety\n\tcollaborative governance\n\tpentahelix model\n\tMSME empowerment\n\tcreative economy\n\tThis research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design. Data were collected from 30 stakeholders representing five Pentahelix actors through structured questionnaires and in-depth interviews. The study focuses on three key variables: Government Role, Community Role, and Academic Role as independent variables, with Implementation Effectiveness as the dependent variable. Data analysis utilized multiple regression analysis and thematic analysis for qualitative data. Statistical analysis revealed that all three stakeholder roles significantly influence implementation effectiveness (R² = 0.699, F = 24.758, p < 0.001). Community Role demonstrated the strongest influence (β = 0.521, p < 0.001), followed by Government Role (β = 0.387, p = 0.001) and Academic Role (β = 0.294, p = 0.003). Qualitative findings identified key success factors including active community participation, government responsiveness, and academia-industry partnerships, while highlighting challenges in bureaucratic coordination, budget adequacy, and technology transfer. The Pentahelix collaborative governance model proves effective for MSME policy implementation, with community engagement serving as the primary driver. However, successful implementation requires addressing structural barriers including bureaucratic inefficiencies, limited financial resources, and weak inter-sectoral coordination. The study contributes to collaborative governance theory and provides practical insights for policy makers in developing regions.\n \n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-08-30\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18927\n\t10.26618/ojip.v15i2.18927\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025); 445-466\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18927/9658\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15124",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18714",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Civil-military relations in Indonesia: promoting a professional military character from the new order era to the reform era",
"title_key": "civil-military relations in indonesia: promoting a professional military character from the new order era to the reform era",
"pub_date": "2025-12-10",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Civil-military relations in Indonesia: promoting a professional military character from the new order era to the reform era\"]",
"dc_creator_json": "[\"Djuyandi, Yusa\",\"Dewi, Shanty Kartika\",\"Rahayu, Luis Fiska\",\"Hassan, Mohd Sufiean\"]",
"dc_subject_json": "[\"civil and military relations\",\"military character\",\"new order\",\"reform era\"]",
"dc_description_json": "[\"Civil-military relations in Indonesia have experienced ups and downs during several periods of government, namely since the old order, new order, and reform order eras. Military involvement in the political sphere during the new order government has sparked criticism of the professionalism of the Indonesian National Army, as it is considered to have been used as a tool to maintain power through repressive actions. This study uses qualitative methods with literature review techniques to analyze the state of civil-military relations in Indonesia from the new order era to the reform era in an effort to shape a reformist military character. Military control over civilians during the new order era was driven by the need to create political stability and security for the sake of development. However, after the new order era, Indonesia continued to make major changes in realizing a professional national army. In the reform era, the military was under civilian control, which did not allow active military personnel to enter the political and public bureaucratic areas.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-10\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18714\",\"10.26618/4d2j0r15\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 510-526\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18714/10066\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18714",
"doi_best": "10.26618/4d2j0r15",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18714\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCivil-military relations in Indonesia: promoting a professional military character from the new order era to the reform era\n\tDjuyandi, Yusa\n\tDewi, Shanty Kartika\n\tRahayu, Luis Fiska\n\tHassan, Mohd Sufiean\n\tcivil and military relations\n\tmilitary character\n\tnew order\n\treform era \n\tCivil-military relations in Indonesia have experienced ups and downs during several periods of government, namely since the old order, new order, and reform order eras. Military involvement in the political sphere during the new order government has sparked criticism of the professionalism of the Indonesian National Army, as it is considered to have been used as a tool to maintain power through repressive actions. This study uses qualitative methods with literature review techniques to analyze the state of civil-military relations in Indonesia from the new order era to the reform era in an effort to shape a reformist military character. Military control over civilians during the new order era was driven by the need to create political stability and security for the sake of development. However, after the new order era, Indonesia continued to make major changes in realizing a professional national army. In the reform era, the military was under civilian control, which did not allow active military personnel to enter the political and public bureaucratic areas.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-10\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18714\n\t10.26618/4d2j0r15\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 510-526\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18714/10066\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15128",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19253",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Negotiating power and tradition: local political elites and the pursuit of sustainable rural development in Gorontalo, Indonesia",
"title_key": "negotiating power and tradition: local political elites and the pursuit of sustainable rural development in gorontalo, indonesia",
"pub_date": "2025-12-16",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Negotiating power and tradition: local political elites and the pursuit of sustainable rural development in Gorontalo, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Apris Ara Tilome\",\"Andi Asrifan\"]",
"dc_subject_json": "[\"hybrid governance\",\"political elites\",\"symbolic legitimacy\",\"rural development\"]",
"dc_description_json": "[\"Rural development in Indonesia after decentralization is influenced not only by formal state institutions but also by traditional authorities. This study aims to analyze how local political elites in Gorontalo negotiate power and legitimacy through interactions between elected officials and traditional leaders in rural development management. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis in three districts in Gorontalo. The findings show that political elites strategically utilize traditional rituals and kinship networks to consolidate power and garner community support, while traditional leaders maintain their influence by mediating access to state resources. These interactions create hybrid governance that both facilitates and constrains inclusive rural growth. Empirically, this study enriches rural sociology by describing how informal institutions remain embedded in local governance, while theoretically contributing to elite studies by linking symbolic authority to development outcomes. The study concludes that effective rural development policies require not only institutional reform but also critical engagement with cultural mechanisms of legitimacy. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 10 (Reduced Inequalities), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), the integration of traditional leaders into rural development governance must be accompanied by a framework of accountability to ensure the equitable distribution of resources and the protection of marginalized groups.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-16\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19253\",\"10.26618/d18dgh98\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 527-547\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19253/10094\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19253",
"doi_best": "10.26618/d18dgh98",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19253\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tNegotiating power and tradition: local political elites and the pursuit of sustainable rural development in Gorontalo, Indonesia\n\tApris Ara Tilome\n\tAndi Asrifan\n\thybrid governance\n\tpolitical elites\n\tsymbolic legitimacy\n\trural development\n\tRural development in Indonesia after decentralization is influenced not only by formal state institutions but also by traditional authorities. This study aims to analyze how local political elites in Gorontalo negotiate power and legitimacy through interactions between elected officials and traditional leaders in rural development management. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis in three districts in Gorontalo. The findings show that political elites strategically utilize traditional rituals and kinship networks to consolidate power and garner community support, while traditional leaders maintain their influence by mediating access to state resources. These interactions create hybrid governance that both facilitates and constrains inclusive rural growth. Empirically, this study enriches rural sociology by describing how informal institutions remain embedded in local governance, while theoretically contributing to elite studies by linking symbolic authority to development outcomes. The study concludes that effective rural development policies require not only institutional reform but also critical engagement with cultural mechanisms of legitimacy. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 10 (Reduced Inequalities), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), the integration of traditional leaders into rural development governance must be accompanied by a framework of accountability to ensure the equitable distribution of resources and the protection of marginalized groups.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-16\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19253\n\t10.26618/d18dgh98\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 527-547\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19253/10094\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15116",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17996",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "India-Afghanistan relations in Taliban 2.0: geopolitical shifts and emerging dimensions",
"title_key": "india-afghanistan relations in taliban 2.0: geopolitical shifts and emerging dimensions",
"pub_date": "2025-12-19",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"India-Afghanistan relations in Taliban 2.0: geopolitical shifts and emerging dimensions\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ganaie, Nasir Ahmad\"]",
"dc_subject_json": "[\"Counter-terrorism\",\"Foreign Policy\",\"India-Afghanistan Relations\",\"Regional Security\",\"Taliban\",\"Terrorism\"]",
"dc_description_json": "[\"This paper conducts a comprehensive analysis of India’s Afghan foreign policy changes during 2021 after the Taliban takeover. For two decades India has been actively engaged with Afghanistan by investing heavily in infrastructure improvements as well as security developments and governance schemes. Prime Minister Narendra Modi asserts that India switched from supporting the Afghan government to adopting a more realistic stance towards the Taliban administration. This research seeks to advance these shifts while investigating elements that focus on security worries and diplomatic methods together with regional military forces. This study examines how regional stability, together with geopolitical strategies in India, has been altered because of these recent developments. The research follows a qualitative design method which performs systematic analysis of new political developments in India through case studies. This paper analyses the geopolitical transformation factors impacting India through the application of realism, securities theory, and strategic autonomy. India’s diplomatic reactions, security measures, and economic responses to the Taliban takeover between 2021 and the present period make up the paper’s study scope. The paper thoroughly investigates security implications by studying regional architecture security roles between Pakistan and China. India’s complicated foreign policies under Modi become clearer through this paper, which reveals how Indian national security interests, together with regional factors, determine the government’s response to the Taliban’s Taliban’s return to power. The study generates a better comprehension of the current geopolitical frameworks in South Asia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-19\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17996\",\"10.26618/vhyjf031\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 548-566\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17996/10114\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17996",
"doi_best": "10.26618/vhyjf031",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17996\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tIndia-Afghanistan relations in Taliban 2.0: geopolitical shifts and emerging dimensions\n\tGanaie, Nasir Ahmad\n\tCounter-terrorism\n\tForeign Policy\n\tIndia-Afghanistan Relations\n\tRegional Security\n\tTaliban\n\tTerrorism\n\tThis paper conducts a comprehensive analysis of India’s Afghan foreign policy changes during 2021 after the Taliban takeover. For two decades India has been actively engaged with Afghanistan by investing heavily in infrastructure improvements as well as security developments and governance schemes. Prime Minister Narendra Modi asserts that India switched from supporting the Afghan government to adopting a more realistic stance towards the Taliban administration. This research seeks to advance these shifts while investigating elements that focus on security worries and diplomatic methods together with regional military forces. This study examines how regional stability, together with geopolitical strategies in India, has been altered because of these recent developments. The research follows a qualitative design method which performs systematic analysis of new political developments in India through case studies. This paper analyses the geopolitical transformation factors impacting India through the application of realism, securities theory, and strategic autonomy. India’s diplomatic reactions, security measures, and economic responses to the Taliban takeover between 2021 and the present period make up the paper’s study scope. The paper thoroughly investigates security implications by studying regional architecture security roles between Pakistan and China. India’s complicated foreign policies under Modi become clearer through this paper, which reveals how Indian national security interests, together with regional factors, determine the government’s response to the Taliban’s Taliban’s return to power. The study generates a better comprehension of the current geopolitical frameworks in South Asia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-19\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17996\n\t10.26618/vhyjf031\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 548-566\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17996/10114\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15107",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17417",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Early detection model to prevent the damaging impact of political buzzer attacks on social media",
"title_key": "early detection model to prevent the damaging impact of political buzzer attacks on social media",
"pub_date": "2025-12-26",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Early detection model to prevent the damaging impact of political buzzer attacks on social media\"]",
"dc_creator_json": "[\"Samad, M. Yusuf\",\"Arsyad, Armin\",\"Kambo, Gustiana A\"]",
"dc_subject_json": "[\"political buzzer\",\"aisas model\",\"social media\",\"public opinion\"]",
"dc_description_json": "[\"Using buzzers in product marketing is common and part of a marketing communication strategy. However, the use of buzzers has shifted to the political realm, causing negative impacts such as manipulating public opinion by spreading false information and propaganda. A number of countries have utilized buzzers for propaganda and public opinion manipulation purposes, such as Russia, the Philippines, Malaysia and Indonesia. This study aims to formulate an early detection model to prevent the damaging impacts of using political buzzers attacks on social media by referring to the AISAS (Attention, Interest, Search, Action, and Share) model. This study uses a qualitative approach with data characteristics in the form of words, images, or sentences and includes many quotes and examples. The study results show that political buzzers on social media can be controlled strategically. The core of this strategy is to disrupt the buzzers' work process and strengthen the community's digital literacy because the digital literacy program that has been conducted has proven to be ineffective. Through the early detection model in this study, this can be done by disrupting the work process of buzzers and strengthening digital society through digital literacy by referring to the AISAS model. In addition, it is necessary to strengthen regulations by tightening account registration rules and clarifying law enforcement for the use of buzzers attacks.\\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17417\",\"10.26618/rrmx6f33\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 594-607\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17417/10161\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17417",
"doi_best": "10.26618/rrmx6f33",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17417\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tEarly detection model to prevent the damaging impact of political buzzer attacks on social media\n\tSamad, M. Yusuf\n\tArsyad, Armin\n\tKambo, Gustiana A\n\tpolitical buzzer\n\taisas model\n\tsocial media\n\tpublic opinion\n\tUsing buzzers in product marketing is common and part of a marketing communication strategy. However, the use of buzzers has shifted to the political realm, causing negative impacts such as manipulating public opinion by spreading false information and propaganda. A number of countries have utilized buzzers for propaganda and public opinion manipulation purposes, such as Russia, the Philippines, Malaysia and Indonesia. This study aims to formulate an early detection model to prevent the damaging impacts of using political buzzers attacks on social media by referring to the AISAS (Attention, Interest, Search, Action, and Share) model. This study uses a qualitative approach with data characteristics in the form of words, images, or sentences and includes many quotes and examples. The study results show that political buzzers on social media can be controlled strategically. The core of this strategy is to disrupt the buzzers' work process and strengthen the community's digital literacy because the digital literacy program that has been conducted has proven to be ineffective. Through the early detection model in this study, this can be done by disrupting the work process of buzzers and strengthening digital society through digital literacy by referring to the AISAS model. In addition, it is necessary to strengthen regulations by tightening account registration rules and clarifying law enforcement for the use of buzzers attacks.\n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17417\n\t10.26618/rrmx6f33\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 594-607\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17417/10161\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15133",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19703",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Artificial intelligence surveillance and the right to privacy in Vietnam a human security policy",
"title_key": "artificial intelligence surveillance and the right to privacy in vietnam a human security policy",
"pub_date": "2025-12-26",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Artificial intelligence surveillance and the right to privacy in Vietnam a human security policy\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nam Trung, Nguyen\"]",
"dc_subject_json": "[\"artificial intelligence surveillance\",\"right to privacy\",\"human security\"]",
"dc_description_json": "[\"The rapid expansion of artificial intelligence (AI)–enabled surveillance has become a central feature of contemporary governance, enhancing public security while raising serious concerns for the right to privacy. This article examines AI surveillance in Vietnam through the combined lenses of human security and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Using doctrinal legal analysis and focused comparative evaluation, the study analyses how AI surveillance practices—such as facial recognition, biometric profiling, and behavioural analytics—generate cumulative privacy risks, including informational opacity, behavioural chilling, algorithmic bias, and institutional accountability deficits. It further assesses whether Vietnam’s existing legal framework, particularly the Law on Cybersecurity and Decree 13/2023/NĐ-CP, satisfies ICCPR standards of legality, legitimate aim, necessity, proportionality, and effective oversight. The findings reveal significant normative and institutional gaps. Drawing on comparative insights from the EU’s GDPR and South Korea’s PIPA, the article proposes a phased and context-sensitive reform pathway to strengthen privacy protection while supporting Vietnam’s digital transformation and national-security objectives.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-26\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19703\",\"10.26618/ppxc9c11\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 567-593\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19703/10160\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19703",
"doi_best": "10.26618/ppxc9c11",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19703\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tArtificial intelligence surveillance and the right to privacy in Vietnam a human security policy\n\tNam Trung, Nguyen\n\tartificial intelligence surveillance\n\tright to privacy\n\thuman security\n\tThe rapid expansion of artificial intelligence (AI)–enabled surveillance has become a central feature of contemporary governance, enhancing public security while raising serious concerns for the right to privacy. This article examines AI surveillance in Vietnam through the combined lenses of human security and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Using doctrinal legal analysis and focused comparative evaluation, the study analyses how AI surveillance practices—such as facial recognition, biometric profiling, and behavioural analytics—generate cumulative privacy risks, including informational opacity, behavioural chilling, algorithmic bias, and institutional accountability deficits. It further assesses whether Vietnam’s existing legal framework, particularly the Law on Cybersecurity and Decree 13/2023/NĐ-CP, satisfies ICCPR standards of legality, legitimate aim, necessity, proportionality, and effective oversight. The findings reveal significant normative and institutional gaps. Drawing on comparative insights from the EU’s GDPR and South Korea’s PIPA, the article proposes a phased and context-sensitive reform pathway to strengthen privacy protection while supporting Vietnam’s digital transformation and national-security objectives. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-26\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19703\n\t10.26618/ppxc9c11\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 567-593\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19703/10160\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15112",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17703",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Comparing digital public service innovation in urban and rural space: evidence from Indonesia public service innovation competition 2014-2023",
"title_key": "comparing digital public service innovation in urban and rural space: evidence from indonesia public service innovation competition 2014-2023",
"pub_date": "2025-12-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Comparing digital public service innovation in urban and rural space: evidence from Indonesia public service innovation competition 2014-2023\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pratama, M. Rizki\",\"Hisyam Tualeka, Safarudin\"]",
"dc_subject_json": "[\"digital public service\",\"innovation\",\"urban\",\"rural\"]",
"dc_description_json": "[\" This study examines the landscape of digital public service innovation in Indonesia, focusing on a comparison of developments in urban and rural local governments from 2014 to 2023. Using a comparative approach integrated with a systematic search strategy guided by the PRISMA flowchart, this study analyzed 990 documents from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform's innovation competition, with 170 documents meeting the inclusion criteria based on the title and description of digital public service innovations and the level of government for in-depth content analysis. Findings reveal distinct patterns in digital public service innovation. Local governments show a stronger emphasis on interactive rather than static services, enhancing user engagement, while district governments demonstrate a gradual but growing shift toward interactive solutions. External innovations outnumber internal ones, indicating a priority on citizen-oriented services, yet raising concerns about institutional digital capacity. Furthermore, independent innovation dominates over collaborative efforts, reflecting a lack of cross-sector collaboration in digital governance. This finding highlights the need for a balanced approach that integrates interactivity with accessibility, strengthens internal digital capacity, and encourages collaborative innovation. The study is limited by its reliance on secondary competition data, which may overlook informal initiatives, as well as interpretive bias in document-based categorization. It also does not analyze causal mechanisms such as leadership or bureaucratic culture, and its focus on Indonesia limits its generalizability. Future research should employ qualitative and cross-country comparative methods to deepen and broaden the findings.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17703\",\"10.26618/tazfb105\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 623-641\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17703/10167\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17703",
"doi_best": "10.26618/tazfb105",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17703\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tComparing digital public service innovation in urban and rural space: evidence from Indonesia public service innovation competition 2014-2023\n\tPratama, M. Rizki\n\tHisyam Tualeka, Safarudin\n\tdigital public service\n\tinnovation\n\turban\n\trural\n\t This study examines the landscape of digital public service innovation in Indonesia, focusing on a comparison of developments in urban and rural local governments from 2014 to 2023. Using a comparative approach integrated with a systematic search strategy guided by the PRISMA flowchart, this study analyzed 990 documents from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform's innovation competition, with 170 documents meeting the inclusion criteria based on the title and description of digital public service innovations and the level of government for in-depth content analysis. Findings reveal distinct patterns in digital public service innovation. Local governments show a stronger emphasis on interactive rather than static services, enhancing user engagement, while district governments demonstrate a gradual but growing shift toward interactive solutions. External innovations outnumber internal ones, indicating a priority on citizen-oriented services, yet raising concerns about institutional digital capacity. Furthermore, independent innovation dominates over collaborative efforts, reflecting a lack of cross-sector collaboration in digital governance. This finding highlights the need for a balanced approach that integrates interactivity with accessibility, strengthens internal digital capacity, and encourages collaborative innovation. The study is limited by its reliance on secondary competition data, which may overlook informal initiatives, as well as interpretive bias in document-based categorization. It also does not analyze causal mechanisms such as leadership or bureaucratic culture, and its focus on Indonesia limits its generalizability. Future research should employ qualitative and cross-country comparative methods to deepen and broaden the findings.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17703\n\t10.26618/tazfb105\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 623-641\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/17703/10167\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:00",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15132",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19490",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Strategy for integrating data on demographic to accelerate digital transformation in Makassar City, Indonesia",
"title_key": "strategy for integrating data on demographic to accelerate digital transformation in makassar city, indonesia",
"pub_date": "2025-12-27",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Strategy for integrating data on demographic to accelerate digital transformation in Makassar City, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Rahmadany, Andi Fitri\",\"Achmad, Mansyur\",\"Sartika, Ika\",\"rahmadany, andi fitri\"]",
"dc_subject_json": "[\"demographic\",\"data integration\",\"digital transformation\",\"acceleration\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines Makassar, Indonesia, as an example of accelerated demographic data integration. The uniqueness of this study lies in the application of SWOT-based diagnostics in qualitative research to map, within a single analytical framework, the conditions that facilitate and the obstacles that shape the speed and quality of data integration across various institutions. A qualitative approach was used to reveal and discuss strategies for accelerating demographic data integration to support digital transformation. The analysis shows that the application of information technology, inter-agency collaboration, and systematic human resource capacity building are determining factors for acceleration. The results of the study found that the main challenges include data privacy issues, system interoperability, and resistance to change. The contribution of this study provides insights into data integration strategies to support more effective and efficient digital transformation in the future.\\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-27\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19490\",\"10.26618/zascxh70\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 608-622\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19490/10164\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19490",
"doi_best": "10.26618/zascxh70",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19490\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tStrategy for integrating data on demographic to accelerate digital transformation in Makassar City, Indonesia\n\tRahmadany, Andi Fitri\n\tAchmad, Mansyur\n\tSartika, Ika\n\trahmadany, andi fitri\n\tdemographic\n\tdata integration\n\tdigital transformation\n\tacceleration\n\tThis study examines Makassar, Indonesia, as an example of accelerated demographic data integration. The uniqueness of this study lies in the application of SWOT-based diagnostics in qualitative research to map, within a single analytical framework, the conditions that facilitate and the obstacles that shape the speed and quality of data integration across various institutions. A qualitative approach was used to reveal and discuss strategies for accelerating demographic data integration to support digital transformation. The analysis shows that the application of information technology, inter-agency collaboration, and systematic human resource capacity building are determining factors for acceleration. The results of the study found that the main challenges include data privacy issues, system interoperability, and resistance to change. The contribution of this study provides insights into data integration strategies to support more effective and efficient digital transformation in the future.\n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-27\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19490\n\t10.26618/zascxh70\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 608-622\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19490/10164\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "18993",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18100",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Governance challenges and non-traditional security threats in Pakistan: terrorism, cybersecurity, and climate risks",
"title_key": "governance challenges and non-traditional security threats in pakistan: terrorism, cybersecurity, and climate risks",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Governance challenges and non-traditional security threats in Pakistan: terrorism, cybersecurity, and climate risks\"]",
"dc_creator_json": "[\"Khan, Muhammad Bahar\",\"Anser, Muhammad Khalid\",\"Naseem, Imran\",\"Aamir, Alamzeb\",\"Zaman, Khalid\"]",
"dc_subject_json": "[\"governance\",\"terrorism\",\"cybersecurity\",\"climate risk\"]",
"dc_description_json": "[\"Pakistan’s security concerns have expanded to include terrorism, cyber insecurity, and climate-induced risks. These interconnected concerns are straining governance, institutional coordination, and long-term stability, necessitating a comprehensive reevaluation of national security beyond military solutions. The study analyses Pakistan’s non-traditional security threats over time, evaluates institutions and governance’s responses to cyber threats, climate change, and terrorism, and identifies policy gaps that hinder integrated security management. Systematic document analysis underpins the study’s qualitative research design. Official papers, anti-terrorism initiatives, cybersecurity frameworks, climate change adaptation measures, and scientific studies from 2001–2024 provided information. The study uses thematic and comparative methodologies to track risks, institutional responses, and governance effectiveness across sectors. The Result show Three significant patterns emerge. First, even while counterterrorism efforts have considerably reduced militant violence, governance issues, including social and economic marginalization and ideological radicalization, have not been addressed. Second, as Pakistan’s digital dependence has outpaced institutional cybersecurity safeguards, regulatory monitoring and policy responses are lacking. Third, climate-related hazards, including water stress and extreme weather events, aggravate food insecurity and rural livelihoods, increasing social and security vulnerabilities. The lack of policy integration and interagency coordination limits long-term effectiveness across the board. The study’s results and policy implications suggest that integrated governance is needed to address Pakistan’s security issues, rather than sector-specific initiatives. Policy implications include improving institutional coordination, integrating climate resilience and cybersecurity into national security planning, and implementing inclusive governance reforms to promote community resilience. A flexible and comprehensive plan is needed to improve national stability and sustainable growth.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18100\",\"10.26618/tb37jf27\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 763-790\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18100/10376\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18100",
"doi_best": "10.26618/tb37jf27",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18100\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tGovernance challenges and non-traditional security threats in Pakistan: terrorism, cybersecurity, and climate risks\n\tKhan, Muhammad Bahar\n\tAnser, Muhammad Khalid\n\tNaseem, Imran\n\tAamir, Alamzeb\n\tZaman, Khalid\n\tgovernance\n\tterrorism\n\tcybersecurity\n\tclimate risk \n\tPakistan’s security concerns have expanded to include terrorism, cyber insecurity, and climate-induced risks. These interconnected concerns are straining governance, institutional coordination, and long-term stability, necessitating a comprehensive reevaluation of national security beyond military solutions. The study analyses Pakistan’s non-traditional security threats over time, evaluates institutions and governance’s responses to cyber threats, climate change, and terrorism, and identifies policy gaps that hinder integrated security management. Systematic document analysis underpins the study’s qualitative research design. Official papers, anti-terrorism initiatives, cybersecurity frameworks, climate change adaptation measures, and scientific studies from 2001–2024 provided information. The study uses thematic and comparative methodologies to track risks, institutional responses, and governance effectiveness across sectors. The Result show Three significant patterns emerge. First, even while counterterrorism efforts have considerably reduced militant violence, governance issues, including social and economic marginalization and ideological radicalization, have not been addressed. Second, as Pakistan’s digital dependence has outpaced institutional cybersecurity safeguards, regulatory monitoring and policy responses are lacking. Third, climate-related hazards, including water stress and extreme weather events, aggravate food insecurity and rural livelihoods, increasing social and security vulnerabilities. The lack of policy integration and interagency coordination limits long-term effectiveness across the board. The study’s results and policy implications suggest that integrated governance is needed to address Pakistan’s security issues, rather than sector-specific initiatives. Policy implications include improving institutional coordination, integrating climate resilience and cybersecurity into national security planning, and implementing inclusive governance reforms to promote community resilience. A flexible and comprehensive plan is needed to improve national stability and sustainable growth.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18100\n\t10.26618/tb37jf27\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 763-790\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18100/10376\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-02-10 01:58:59",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15126",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18950",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Sustainable local tourism on digital government-based and community-based in Ciamis, Indonesia",
"title_key": "sustainable local tourism on digital government-based and community-based in ciamis, indonesia",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Sustainable local tourism on digital government-based and community-based in Ciamis, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Nursetiawan, Irfan\",\"Endah, Kiki\"]",
"dc_subject_json": "[\"sustainable local tourism\",\"governance\",\"digital government\",\"community based\"]",
"dc_description_json": "[\"This study discusses the strategy of sustainable local tourism that integrates the digital government and community based tourism (CBT) approaches in Ciamis Regency. The diffusion of local culture and digitalization of the public sector are the main foundations in the formation and management of community-based pioneering tourism objects. Using a qualitative approach, this study reveals patterns of social interaction, the role of local actors, and the dynamics of collaboration between stakeholders in tourism development. The results of the study indicate that the practices of digital government through a tourism information system, integrated digital services, and participatory platforms can strengthen more inclusive, transparent, and adaptive tourism governance. Collaboration between local communities, local governments, academics, and industry players is an important prerequisite in realizing a sustainable smart tourism strategy. the digital integrated community based tourism (DICBT) model is offered as an innovation that can increase the competitiveness of destinations while strengthening the welfare of local communities in the digital era.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18950\",\"10.26618/673h9238\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 720-732\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18950/10241\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18950",
"doi_best": "10.26618/673h9238",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18950\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tSustainable local tourism on digital government-based and community-based in Ciamis, Indonesia\n\tNursetiawan, Irfan\n\tEndah, Kiki\n\tsustainable local tourism\n\tgovernance\n\tdigital government\n\tcommunity based \n\tThis study discusses the strategy of sustainable local tourism that integrates the digital government and community based tourism (CBT) approaches in Ciamis Regency. The diffusion of local culture and digitalization of the public sector are the main foundations in the formation and management of community-based pioneering tourism objects. Using a qualitative approach, this study reveals patterns of social interaction, the role of local actors, and the dynamics of collaboration between stakeholders in tourism development. The results of the study indicate that the practices of digital government through a tourism information system, integrated digital services, and participatory platforms can strengthen more inclusive, transparent, and adaptive tourism governance. Collaboration between local communities, local governments, academics, and industry players is an important prerequisite in realizing a sustainable smart tourism strategy. the digital integrated community based tourism (DICBT) model is offered as an innovation that can increase the competitiveness of destinations while strengthening the welfare of local communities in the digital era.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18950\n\t10.26618/673h9238\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 720-732\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/18950/10241\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15127",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19172",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "The existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of districts institution",
"title_key": "the existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of districts institution",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"The existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of districts institution\"]",
"dc_creator_json": "[\"Monintja, Donald K.\",\"Kimbal, Alfon\",\"Kumayas, Neni\",\"Bataha, Katerina\"]",
"dc_subject_json": "[\"governance\",\"bureaucratic network\",\"institutional capacity\"]",
"dc_description_json": "[\"This study aims to analyze the existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of district institutions in Kumelembuai District, South Minahasa Regency. The change in the status of the sub-district as a regional apparatus, following Law Number 23 of 2014, has shifted the sub-district's functions toward greater coordination. However, the district remains an important node in the delivery of government services, public services, and community empowerment. This research uses a qualitative approach, employing case study methods that include observation, interviews, and documentation. The study's results show that limited authority, a lack of human resources, and weak coordination across sectors are the main obstacles to optimizing district institutions. However, there are local initiatives, such as the appointment of district staff as acting village heads, that demonstrate leadership potential and adaptability in the bureaucracy. This research emphasizes the importance of strengthening governance within the bureaucratic network through training, competency adjustments, and broader delegation of authority. These findings are expected to make a significant contribution to formulating policies that strengthen district institutional capacity in the era of regional autonomy.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19172\",\"10.26618/x5y6sz83\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 703-719\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19172/10210\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19172",
"doi_best": "10.26618/x5y6sz83",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19172\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tThe existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of districts institution\n\tMonintja, Donald K.\n\tKimbal, Alfon\n\tKumayas, Neni\n\tBataha, Katerina\n\tgovernance\n\tbureaucratic network\n\tinstitutional capacity \n\tThis study aims to analyze the existence of bureaucratic network governance in optimizing the role of district institutions in Kumelembuai District, South Minahasa Regency. The change in the status of the sub-district as a regional apparatus, following Law Number 23 of 2014, has shifted the sub-district's functions toward greater coordination. However, the district remains an important node in the delivery of government services, public services, and community empowerment. This research uses a qualitative approach, employing case study methods that include observation, interviews, and documentation. The study's results show that limited authority, a lack of human resources, and weak coordination across sectors are the main obstacles to optimizing district institutions. However, there are local initiatives, such as the appointment of district staff as acting village heads, that demonstrate leadership potential and adaptability in the bureaucracy. This research emphasizes the importance of strengthening governance within the bureaucratic network through training, competency adjustments, and broader delegation of authority. These findings are expected to make a significant contribution to formulating policies that strengthen district institutional capacity in the era of regional autonomy.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19172\n\t10.26618/x5y6sz83\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 703-719\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19172/10210\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15129",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19365",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia",
"title_key": "discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in jambi, indonesia",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Pratama Jati, Galuh\",\"Husein, Rahmawati\"]",
"dc_subject_json": "[\"discourse analysis\",\"forest fire\",\"disaster mitigation\",\"local governance\"]",
"dc_description_json": "[\"Forest fire–induced haze remains a recurring ecological crisis in Indonesia, yet limited attention has been given to how online media frame local government responses and shape public understanding of such disasters. This study aims to analyze the portrayal of the Jambi local government in online media coverage of the haze crisis, with a particular focus on crisis management narratives and the representation of key actors involved. Using a qualitative descriptive approach, this research employs NVivo 12 Plus to conduct a discourse-oriented analysis of news articles published by four major Indonesian online media outlets—Detiknews.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com, and Liputan6.com. The findings reveal that the haze disaster in Jambi was predominantly framed through five key sectors: education, transportation, economy, environment, and health. Liputan6.com emphasized environmental and economic impacts, Kompas.com focused primarily on health-related issues, Detiknews.com highlighted educational disruptions, and CNNIndonesia.com concentrated on public health concerns. Across all platforms, the haze crisis was consistently framed as a provincial emergency caused by forest and land fires, with frequent emphasis on deteriorating air quality and the involvement of cross-sector actors in disaster response policies. This study contributes to media discourse analysis by demonstrating how sector-specific framing creates fragmented narratives that may influence public perception and policy prioritization in local disaster governance.\\n \\n \\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365\",\"10.26618/rvsch634\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 687-702\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365/10213\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365",
"doi_best": "10.26618/rvsch634",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19365\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tDiscourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia\n\tPratama Jati, Galuh\n\tHusein, Rahmawati\n\tdiscourse analysis\n\tforest fire\n\tdisaster mitigation\n\tlocal governance\n\tForest fire–induced haze remains a recurring ecological crisis in Indonesia, yet limited attention has been given to how online media frame local government responses and shape public understanding of such disasters. This study aims to analyze the portrayal of the Jambi local government in online media coverage of the haze crisis, with a particular focus on crisis management narratives and the representation of key actors involved. Using a qualitative descriptive approach, this research employs NVivo 12 Plus to conduct a discourse-oriented analysis of news articles published by four major Indonesian online media outlets—Detiknews.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com, and Liputan6.com. The findings reveal that the haze disaster in Jambi was predominantly framed through five key sectors: education, transportation, economy, environment, and health. Liputan6.com emphasized environmental and economic impacts, Kompas.com focused primarily on health-related issues, Detiknews.com highlighted educational disruptions, and CNNIndonesia.com concentrated on public health concerns. Across all platforms, the haze crisis was consistently framed as a provincial emergency caused by forest and land fires, with frequent emphasis on deteriorating air quality and the involvement of cross-sector actors in disaster response policies. This study contributes to media discourse analysis by demonstrating how sector-specific framing creates fragmented narratives that may influence public perception and policy prioritization in local disaster governance.\n \n \n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365\n\t10.26618/rvsch634\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 687-702\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19365/10213\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15130",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19428",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Affordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in Indonesia",
"title_key": "affordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in indonesia",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Affordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in Indonesia\"]",
"dc_creator_json": "[\"Wardana, Data\",\"Syafhendry, Syafhendry\",\"Wijaya, Mendra\",\"Aziz, Abdul\",\"Wardana, Data\"]",
"dc_subject_json": "[\"affordable\",\"housing policy\",\"low-income communities\",\"central government\"]",
"dc_description_json": "[\"The inconsistency between Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Law No. 23 of 2014 on Regional Government has led to challenges in managing housing and settlement affairs, particularly with the introduction of the Workers' Housing Savings Scheme. This policy mandates workers to contribute to a housing savings program to facilitate home ownership. However, housing and settlement issues are considered mandatory public services, as the state is responsible for fulfilling the basic needs of its citizens. This article employs a qualitative research methodology, utilizing literature studies and policy document analysis to examine the role of local governments in implementing affordable housing provisions within the central government's national housing program. The findings indicate that existing housing policies, particularly, have not effectively addressed the housing needs of workers, as the financial burden of regular contributions or salary deductions is significant. Although government housing programs are designed to support homeownership, they have become an additional financial burden rather than a viable solution. On the other hand, various government subsidy programs, such as the One Million Houses Program, have shown positive results in providing affordable housing. This collaborative initiative between the government and housing developers aims to accelerate housing construction, demonstrating a growing trend in addressing the housing backlog. The article concludes that optimizing existing government housing programs and policies is crucial for enhancing housing accessibility and alleviating the financial burden on low-income workers.\\n \\n \"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19428\",\"10.26618/b66twf31\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 733-749\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19428/10244\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2026 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19428",
"doi_best": "10.26618/b66twf31",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19428\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tAffordable housing policy: implications and prospects for low-income communities in Indonesia\n\tWardana, Data\n\tSyafhendry, Syafhendry\n\tWijaya, Mendra \n\tAziz, Abdul \n\tWardana, Data\n\taffordable\n\thousing policy\n\tlow-income communities\n\tcentral government\n\tThe inconsistency between Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas and Law No. 23 of 2014 on Regional Government has led to challenges in managing housing and settlement affairs, particularly with the introduction of the Workers' Housing Savings Scheme. This policy mandates workers to contribute to a housing savings program to facilitate home ownership. However, housing and settlement issues are considered mandatory public services, as the state is responsible for fulfilling the basic needs of its citizens. This article employs a qualitative research methodology, utilizing literature studies and policy document analysis to examine the role of local governments in implementing affordable housing provisions within the central government's national housing program. The findings indicate that existing housing policies, particularly, have not effectively addressed the housing needs of workers, as the financial burden of regular contributions or salary deductions is significant. Although government housing programs are designed to support homeownership, they have become an additional financial burden rather than a viable solution. On the other hand, various government subsidy programs, such as the One Million Houses Program, have shown positive results in providing affordable housing. This collaborative initiative between the government and housing developers aims to accelerate housing construction, demonstrating a growing trend in addressing the housing backlog. The article concludes that optimizing existing government housing programs and policies is crucial for enhancing housing accessibility and alleviating the financial burden on low-income workers.\n \n \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19428\n\t10.26618/b66twf31\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 733-749\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19428/10244\n\tCopyright (c) 2026 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15131",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19465",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "A decade of academic merit decline: policy and institutional practices in conferring honorary professorships at Indonesian universities (2014–2024)",
"title_key": "a decade of academic merit decline: policy and institutional practices in conferring honorary professorships at indonesian universities (20142024)",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"A decade of academic merit decline: policy and institutional practices in conferring honorary professorships at Indonesian universities (2014–2024)\"]",
"dc_creator_json": "[\"Mudzakkir, Moh\",\"Chariro , Naimatul\",\"Maler, Wani\",\"Fitriana , Desy\",\"Ikomatussuniah, Ikomatussuniah\",\"Mudzakkir, Moh\"]",
"dc_subject_json": "[\"honorary professorship\",\"academic merit\",\"policy\",\"institutional logics\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines the dynamics of policy and institutional practices in conferring honorary professorships in Indonesian higher education institutions from 2014 to 2024. Using qualitative document analysis, it critically analyzes regulatory frameworks, institutional decision-making processes, and the competing institutional logics—drawing explicitly on the Institutional Logics Perspective—that shape the awarding of honorary professorships. The findings reveal a sharp rise in the conferral of honorary titles following the issuance of Ministry of Education and Culture Regulation No. 38/2021. However, the practice remains dominated by political rather than academic considerations, as most recipients are politicians or public officials, reflecting the influence of political and market logics over academic and professional standards. The study also highlights regulatory ambiguities and weak enforcement mechanisms that facilitate transactional practices and undermine institutional credibility, alongside persistent gender disparities marked by the limited representation of female recipients. The research argues for a critical reassessment of existing regulations and stronger, transparent, and academically grounded procedures. Its findings contribute to broader discussions on higher education governance in Indonesia and offer conceptual relevance for international debates on honorary titles, especially regarding tensions between academic integrity, institutional reputation, and political influence. The study calls for universities to balance public image considerations with academic merit to ensure that honorary professorships reflect genuine contributions to science, education, and society.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19465\",\"10.26618/6pb2y911\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 642-664\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19465/10208\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19465",
"doi_best": "10.26618/6pb2y911",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19465\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tA decade of academic merit decline: policy and institutional practices in conferring honorary professorships at Indonesian universities (2014–2024)\n\tMudzakkir, Moh\n\tChariro , Naimatul \n\tMaler, Wani\n\tFitriana , Desy \n\tIkomatussuniah, Ikomatussuniah\n\tMudzakkir, Moh\n\thonorary professorship\n\tacademic merit\n\tpolicy\n\tinstitutional logics\n\tThis study examines the dynamics of policy and institutional practices in conferring honorary professorships in Indonesian higher education institutions from 2014 to 2024. Using qualitative document analysis, it critically analyzes regulatory frameworks, institutional decision-making processes, and the competing institutional logics—drawing explicitly on the Institutional Logics Perspective—that shape the awarding of honorary professorships. The findings reveal a sharp rise in the conferral of honorary titles following the issuance of Ministry of Education and Culture Regulation No. 38/2021. However, the practice remains dominated by political rather than academic considerations, as most recipients are politicians or public officials, reflecting the influence of political and market logics over academic and professional standards. The study also highlights regulatory ambiguities and weak enforcement mechanisms that facilitate transactional practices and undermine institutional credibility, alongside persistent gender disparities marked by the limited representation of female recipients. The research argues for a critical reassessment of existing regulations and stronger, transparent, and academically grounded procedures. Its findings contribute to broader discussions on higher education governance in Indonesia and offer conceptual relevance for international debates on honorary titles, especially regarding tensions between academic integrity, institutional reputation, and political influence. The study calls for universities to balance public image considerations with academic merit to ensure that honorary professorships reflect genuine contributions to science, education, and society.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19465\n\t10.26618/6pb2y911\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 642-664\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19465/10208\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "19010",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19732",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Hybrid civil society organizations in Vietnam: the case of the fishery union of Quang Ngai province",
"title_key": "hybrid civil society organizations in vietnam: the case of the fishery union of quang ngai province",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Hybrid civil society organizations in Vietnam: the case of the fishery union of Quang Ngai province\"]",
"dc_creator_json": "[\"Ngoc Le, Huynh\",\"Bang Nong, Nguyen\",\"Thu Nguyen, Ha Tham\"]",
"dc_subject_json": "[\"civil society\",\"fishery union\",\"hybrid actor\",\"organizations\"]",
"dc_description_json": "[\"The universal application of the traditional social work model has faced growing criticism in non-Western contexts, particularly in developing countries like Vietnam and China, where the relationship between the state and social organizations is complex and multifaceted. This study addresses this gap by examining the Fisheries Trade Union in Quang Ngai province as a representative example of a hybrid civil society actor in Vietnam. Using a qualitative ethnographic approach, which includes fieldwork and organizational analysis, we explore how the Union navigates its dual role as both a conduit for implementing state policies and an advocate for its members' negotiations to gain autonomy, despite significant institutional constraints. The study presents a novel model of organizational resilience and community empowerment that challenges the conventional state-society dichotomy prevalent in Western theories. This study uses ethnographic approach in over six months in 2024, with a combination of semi-structured interviews, focus group discussions, document analysis, and participant observation. This research contributes to a deeper understanding of hybrid organizational structures in non-Western settings, offering novel insights into their potential for fostering community-based social development and providing a more nuanced perspective for both researchers and policymakers. Qualitative analysis demonstrates that the Union sustains and advances itself by strategically balancing dual functions: executing state policy directives while representing and safeguarding the interests of the fishing community.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19732\",\"10.26618/pt95s530\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 750-762\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19732/10338\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19732",
"doi_best": "10.26618/pt95s530",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19732\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tHybrid civil society organizations in Vietnam: the case of the fishery union of Quang Ngai province\n\tNgoc Le, Huynh\n\tBang Nong, Nguyen \n\tThu Nguyen, Ha Tham \n\tcivil society\n\tfishery union\n\thybrid actor\n\torganizations\n\tThe universal application of the traditional social work model has faced growing criticism in non-Western contexts, particularly in developing countries like Vietnam and China, where the relationship between the state and social organizations is complex and multifaceted. This study addresses this gap by examining the Fisheries Trade Union in Quang Ngai province as a representative example of a hybrid civil society actor in Vietnam. Using a qualitative ethnographic approach, which includes fieldwork and organizational analysis, we explore how the Union navigates its dual role as both a conduit for implementing state policies and an advocate for its members' negotiations to gain autonomy, despite significant institutional constraints. The study presents a novel model of organizational resilience and community empowerment that challenges the conventional state-society dichotomy prevalent in Western theories. This study uses ethnographic approach in over six months in 2024, with a combination of semi-structured interviews, focus group discussions, document analysis, and participant observation. This research contributes to a deeper understanding of hybrid organizational structures in non-Western settings, offering novel insights into their potential for fostering community-based social development and providing a more nuanced perspective for both researchers and policymakers. Qualitative analysis demonstrates that the Union sustains and advances itself by strategically balancing dual functions: executing state policy directives while representing and safeguarding the interests of the fishing community. \n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19732\n\t10.26618/pt95s530\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 750-762\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/19732/10338\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-02-10 01:59:00",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
},
{
"id": "15134",
"journal_id": "33",
"oai_identifier": "oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20036",
"status": "active",
"datestamp": "2026-02-08T02:17:20Z",
"set_spec": "Otoritas:ART",
"title": "Collaborative governance in green tourism village administration in Bali through SIDeWi*HuB",
"title_key": "collaborative governance in green tourism village administration in bali through sidewihub",
"pub_date": "2025-12-31",
"pub_year": "2025",
"pub_month": "2025-12",
"dc_title_json": "[\"Collaborative governance in green tourism village administration in Bali through SIDeWi*HuB\"]",
"dc_creator_json": "[\"Halim, Deddy Kurniawan\",\"Susanti, Susanti\",\"Madya, Faizal\",\"Widanti, Ni Putu Tirka\"]",
"dc_subject_json": "[\"green tourism village\",\"collaborative governance\",\"digital platform\"]",
"dc_description_json": "[\"This study examines collaborative governance in Bali’s Green Tourism Villages (Desa Wisata Hijau, DWH) as a strategy for post–COVID-19 rural tourism sustainability amid urban hotel oversupply and environmental degradation. A mixed-methods design was employed, combining quantitative survey data from 126 respondents across 28 tourism villages with qualitative–secondary analysis of policy documents, tourism statistics, and environmental reports to contextualize empirical findings beyond the village level. Quantitative data were collected through the SIDeWiHuB digital platform, which integrates sustainability assessment, village registration, and DeWiKu e-commerce services. Three constructs were measured using validated multi-item scales: Need for Green Village (N-GreenV), Community Participation (CP), and Perception of Sustainability (PS), derived from established sustainability and participatory tourism frameworks and benchmarked against normative standards developed from prior baseline studies. Internal consistency and construct validity were assessed before analysis. Multiple linear regression was applied, with diagnostic checks for normality, multicollinearity, and model fit conducted to ensure robustness. Results indicate that all sampled villages met the Kalpataru 5 (greenest) classification threshold. This findings demonstrate the analytical validity of SIDeWiHuB as a digitally enabled collaborative governance instrument within a Pentahelix framework and support its potential scalability as a policy tool for sustainable rural tourism governance in Indonesia.\"]",
"dc_publisher_json": "[\"Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\"]",
"dc_contributor_json": "[]",
"dc_date_json": "[\"2025-12-31\"]",
"dc_type_json": "[\"info:eu-repo/semantics/article\",\"info:eu-repo/semantics/publishedVersion\",\"Peer-reviewed Article\"]",
"dc_format_json": "[\"application/pdf\"]",
"dc_identifier_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20036\",\"10.26618/nxbgbf95\"]",
"dc_source_json": "[\"Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 665-686\",\"2502-9320\",\"2088-3706\"]",
"dc_language_json": "[\"eng\"]",
"dc_relation_json": "[\"https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20036/10209\"]",
"dc_coverage_json": "[]",
"dc_rights_json": "[\"Copyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\",\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\"]",
"url_best": "https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20036",
"doi_best": "10.26618/nxbgbf95",
"publisher_best": "Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar",
"language_best": "eng",
"raw_record_xml": "\n\t\t\t\n\t\t\t\toai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20036\n\t\t\t\t2026-02-08T02:17:20Z\n\t\t\t\tOtoritas:ART\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\tCollaborative governance in green tourism village administration in Bali through SIDeWi*HuB\n\tHalim, Deddy Kurniawan\n\tSusanti, Susanti\n\tMadya, Faizal \n\tWidanti, Ni Putu Tirka\n\tgreen tourism village\n\tcollaborative governance\n\tdigital platform\n\tThis study examines collaborative governance in Bali’s Green Tourism Villages (Desa Wisata Hijau, DWH) as a strategy for post–COVID-19 rural tourism sustainability amid urban hotel oversupply and environmental degradation. A mixed-methods design was employed, combining quantitative survey data from 126 respondents across 28 tourism villages with qualitative–secondary analysis of policy documents, tourism statistics, and environmental reports to contextualize empirical findings beyond the village level. Quantitative data were collected through the SIDeWiHuB digital platform, which integrates sustainability assessment, village registration, and DeWiKu e-commerce services. Three constructs were measured using validated multi-item scales: Need for Green Village (N-GreenV), Community Participation (CP), and Perception of Sustainability (PS), derived from established sustainability and participatory tourism frameworks and benchmarked against normative standards developed from prior baseline studies. Internal consistency and construct validity were assessed before analysis. Multiple linear regression was applied, with diagnostic checks for normality, multicollinearity, and model fit conducted to ensure robustness. Results indicate that all sampled villages met the Kalpataru 5 (greenest) classification threshold. This findings demonstrate the analytical validity of SIDeWiHuB as a digitally enabled collaborative governance instrument within a Pentahelix framework and support its potential scalability as a policy tool for sustainable rural tourism governance in Indonesia.\n\tDepartment of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar\n\t2025-12-31\n\tinfo:eu-repo/semantics/article\n\tinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion\n\tPeer-reviewed Article\n\tapplication/pdf\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20036\n\t10.26618/nxbgbf95\n\tOtoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan; Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025; 665-686\n\t2502-9320\n\t2088-3706\n\teng\n\thttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/20036/10209\n\tCopyright (c) 2025 Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan\n\thttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0\n\n\t\t\t\n\t\t",
"first_seen_at": "2026-01-27 15:07:33",
"last_seen_at": "2026-03-31 11:59:01",
"last_harvest_run_id": "76"
}
]
}